3 Instansi Ini, Jalani Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

LINTAS NTB, Sumbawa Barat - Para pegawai Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat bersama Badan Narkotika Nasional dan Pengadilan Agama diberikan vaksinasi covid-19 yang dilakukan di Aula Kejaksaan Negeri, pada Rabu (7/4).

Vaksinasi tahap pertama ini, diikuti oleh sekitar 35 pegawai dan staf Kejaksaan, 23 pegawai dari BNNK dan 27 dari Pengadilan Agama, sehingga totalnya sebanyak 85 pegawai dan staf. Jadwal ini diberikan oleh pihak Dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat dibantu personil RSUD Asy-Syifa.

Proses vaksinasi dimulai pukul 09.10 Wita, vaksinasi di Kantor Kejaksaan terlihat tertib. Semua pegawai Kejari, pengadilan agama dan BNNK terlihat mematuhi protokol kesehatan.

"Para pegawai yang akan divaksinasi tampak menjaga jarak. Tak ada kerumunan saat proses vaksinasi", jelas Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Suseno, SH., MH kepada media ini menuturkan.

Dilokasi ada empat alur yang telah disediakan panitia untuk pegawai yang akan jalani vaksinasi. Meja pertama merupakan meja pendaftaran yang berguna untuk melakukan verifikasi data sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Di meja ini juga nantinya calon penerima vaksin harus menandatangani lembar persetujuan vaksinasi covid-19.

Meja kedua, yaitu meja screening dimana calon penerima vaksin, nantinya akan dilakukan pengecekan kondisi fisik termasuk penyakit yang diderita. Ini perlu dilakukan, supaya saat menjalani vaksinasi ada beberapa kriteria penyakit yang tidak diperbolehkan melakukan vaksinasi.

Meja ketiga, yaitu calon penerima vaksin akan disuntik dosis vaksinasi COVID-19. Setelah disuntik, penerima vaksin akan masuk ke dalam ruang evaluasi post, di sana mereka harus menunggu selama 30 menit untuk melihat apakah ada reaksi yang mengkhawatirkan atau tidak.

Meja keempat atau meja terakhir merupakan tempat, penerima vaksin akan mengambil kartu serta sertifikat yang menyatakan telah mengikuti vaksin COVID-19.

Dalam kesempatan itu, Kajari menghimbau kepada seluruh pegawai, sesudah mengikuti vaksin hari ini tetap mengikuti protokol kesehatan.

"Saya harap kepada pegawai yang bekerja di Kejaksaan ini sesudah divaksin tetap mengikuti protokol kesehatan", kata Kajari.

Pelaksanaan vaksin kepada pegawai Kejari, BNNK dan Pengadilan Agama hanya berjalan satu hari. (LNG05)

Puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tiba di Bandara dikawal ketat Polisi ke Tempat Karantina

Praya, -Sebanyak 81 warga Negara Pekerja Migran Indonesia (PMI) tiba di Bandara Lombok International Airport (LIA), Sabtu (02/1). Setelah menjalani pemeriksaan ketat di terminal kedatangan internasional, mereka langsung dikawal PJR Polda NTB ke pusat karantina kesehatan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Kepala kepolisian Resor Lombok Tengah AKBP Esty Setyo Nugroho, S.I.K menerangkan puluhan pekerja migran itu dibawa menuju tempat karantina yang sudah disiapkan oleh Gugus Tugas Covid-19 provinsi NTB, yakni di Asrama Haji dengan pengawalan ketat Kepolisian. 

"Dari tiba di bandara kita lakukan pengamanan, kemudian mereka kita kawal ketat sampai ke tempat karantina yang telah ditentukan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan," jelas Kapolres. 

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Hj. Wismaningsih Drajadiah mengatakan pemulangan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 81 orang yang terdiri dari 70 orang laki-laki dan 11 orang wanita ini merupakan TKI yang kerja di Malaysia karena sudah habis masa kontrak. 

"Mereka semua sudah habis masa kontraknya, makanya dipulangkan," kata Ningsih. 

Sesuai surat edaran dari satkes pusat dan pengumuman dari menteri luar negeri, bahwa semua yang datang dari luar negeri baik WNA maupun WNI menggunakan penerbangan langsung harus dikarantina selama lima hari dan untuk semua pekerja sementara akan dikarantina di Asrama Haji untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. 

"Jadi mereka tidak bisa pulang langsung, kita harus karantina dulu selama lima hari untuk mencegah Covid-19," jelasnya.

Gubernur Anies Harus Turun Selesaikan Kisruh P3SRS City Park

Rusunami City Park Cengkareng Jakarta

JAKARTA - Warga penghuni Rusunami City Park, Cengkareng, Jakarta Barat meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memeriksa Kabid Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti.

Hal ini berdasarkan atas keputusan Meli yang menyetujui dan mensahkan hasil pemilihan pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) City Park yang menyalahi aturan.

Satya Dharma salah satu warga mengatakan, kekisruhan ini telah berlangsung sejak delapan tahun lalu. Saat itu pengembang sedang melakukan pembentukan panitia musyawarah untuk memilih P3SRS.

"Lalu tiba-tiba kelompok mereka membawa semacam SK Gubernur yang menunjuk sebagai pengurus. Padahal diaturannya pengurus harus orang yang memiliki unit, tinggal dan berdomisili di unit," ungkapnya.

Hingga pada akhir 2017 kemudian ada pembentukan pengurus periode 2018-2021 yang memilih Philip Tan sebagai ketua.

"Pemilihan itu hanya dihadiri oleh 27 orang dari total sekitar dua ribuan kepala keluarga di City Park," ucapnya.

Namun rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti. Meli pun mensahkan hasil rapat tersebut.

Sementara Dirut PT Reka Rumanda Agung Abadi, Untung Sampurno sebagai pengembang sangat menyayangkan pihak Dinas PRP DKI Jakarta yang melegalisasi peroses pemilihan tersebut.

"Apakah bu Meli tidak melihat aturannya," katanya mempertanyakan.

Menurut Untung, pihaknya merasa dirugikan. Karena selalu menjadi 'Kambing Hitam' ketika ada kisruh pengurus P3SRS dengan penghuni. "Pengembang selalu jadi kambing hitam. Kalau ribut disangka pengembang yang atur," tuturnya.

Padahal, lanjutnya, pengurus P3SRS dengan warga sudah dimediasi oleh Pemkot Jakarta Barat dan Sudin PRP pada 22 November 2019. Mereka pun diharuskan membentuk Pamus maksimal 30 November 2019.

"Tapi mereka beralasan tidak bisa memenuhi karena sebelumnya terganggu oleh kinerja Pokja yang dibentuk Dinas PRP. Mereka membuat spanduk pendaftaran calon Pamus maksimal 9 Desember, padahal sudah menyerahkan tujuh nama pada 27 November ke dinas," jelasnya.

Hal inilah yang membuat warga marah. Sebab berulang kali mereka melanggar aturan dan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

"Kita ingin Gubernur DKI Anies Baswedan turun langsung, jangan pakai staf, sudah tidak benar itu. Anehnya, pengembang mau bikin benar, tapi orang luar bikin kacau," tegasnya. (LNG04)

Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Irpan Haeroni, Titik Beratkan Objek Wisata Rawa binong

Pengembangan Obyek Wisata Situ Rawa Binong

BEKASI - Audiensi dalam rangka Kegiatan Reses I Tahun Sidang 2019-2020 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Irpan Haeroni menitikberatkan pengembangan obyek wisata Situ Rawa binong.

“Saya berharap wakil rakyat dapat memperjuangkan keinginan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk memiliki icon wisata," ungkap H. Martoni, salah satu tokoh masyarakat setempat saat Reses I DPRD Provinsi Jawa Barat di Situ Rawabinong, Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Senin (02/012/2019) siang.

Selain menjadi icon wisata Kabupaten Bekasi, tambahnya, pengembangan destinasi wisata Situ Rawa Binong diharapkan mampu menopang dan menambah perekonomian masyarakat setempat. 

"Situ Rawa Binong ini dianugerahi Allah SWT panorama alam yang sangat indah dan menarik, memiliki ciri khas budaya yang masih dijaga hingga saat ini dan lokasinya strategis berada di pusat ibukota Kabupaten Bekasi".

"Informasinya, tahun depan akan dibangun alun-alun di sekitar area Situ Rawa Binong dan dibangun air mancur menari setinggi 50 meter ditengah danau," tambah Ketua BPD Desa Hegarmukti, H. Dedi Hendriana.

Pembangunan air mancur tersebut, diketahuinya ketika menyaksikan sambutan Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja saat Pesta Hajat Bumi Rawa Binong tanggal 14 September 2019.

Hal senada disampaikan Wiwik, pengurus UMKM Kecamatan Cikarang Pusat. 

Dia berharap, Situ Rawa Binong menjadi pusat kuliner tradisional dan pusat perbelanjaan cindera mata di Kabupaten Bekasi. 

"Selama ini Kabupaten Bekasi belum memiliki pusat cindera mata, jajanan dan oleh-oleh, padahal banyak tamu dan wisatawan yang menanyakan keberadaannya," terang Wiwik.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Irpan Harroni mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. 

"Kami sudah sepakat untuk menganggarkan pengembangan destinasi wisata Situ Rawa Binong sesuai usulan yang disampaikan Direktur Bumdesa Hegarmukti Lestari, kang Doni Ardon sebesar 20 miliar untuk APBD perubahan tahun 2020 Jawa Barat," terang Irpan Haeroni.

Selain itu, sebagaimana tertuang di usulan Dinas Pariwisata kepada Bupati Bekasi untuk rekomendasi Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun, dirinya akan memperjuangkan sebesar 20 miliar untuk destinasi Situ Rawa Binong, 10 miliar untuk penataan Situ Cipalahlar, 10 miliar untuk Situ Abidin, 10 miliar untuk Situ Ceper dan 50 miliar untuk penataan bumi perkemahan Karang Kitri, Desa Karangmulya Kecamatan Bojongmangu pada anggaran tahun 2021.

"Untuk Situ Rawa Binong, kami akan mulai usulan pembangunannya pada APBD perubahan tahun 2020 Jawa Barat, karena kebetulan kang Doni Ardon sudah lebih dulu menyampaikannya ke kami saat pelantikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat," terang Irpan Haeroni.

Sementara itu, dalam Reses 1 tahun sidang 2019-2020 tersebut, tampak hadir sejumlah muspides Desa Hegarmukti, yakni perwakilan Kepala Desa Hegarmukti bapak Ajo Subarjo, ketua BPD Desa Hegarmukti Dedi Hendriana, para Kadus, Ketua RW dan ketua RT se Desa Hegarmukti, Ketua Bumdesa Desa Hegarmukti, Ketua Karang Taruna, ketua LPM, ketua PKK dan ketua UKM Desa Hegarmukti.

Selain itu hadir Kapolsek Cikarang Pusat AKP Somantri, SH, Kasi Ekbang Cikarang Pusat Wowo Fadillah, Bhabinkamtibmas (Pol) Aiptu Eka Agung dan Babinsa TNI AD Salmawi serta puluhan masyarakat dari sekitar. (LNG04)

BI AWARD 2019: BNI BANK TERBAIK PESERTA SISTIM PEMBAYARAN BI

Penerimaan Penghargaan Oleh Bank BNI

Jakarta — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berhasil meraih Bank Indonesia (BI) Award 2019 sebagai bank yang dinilai mampu memberikan pelayanan prima bagi nasabah. Anugerah diraih sebagai peserta RTGS dan SSSS, SKNBI dan KPDHN terbaik yang diraih selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan disampaikan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo pada acara pertemuan tahunan BI di Jakarta

Seusai menerima penghargaan dari Gubernur BI, yang diterima Direktur Teknologi Informasi dan Operasi BNI Dadang Setiabudi, Direktur Manajemen Risiko BNI Rico Budidarmo serta Direktur Bisnis Internasional & Tresuri BNI Bob Tyasika Ananta, Dadan Setiabudi menyatakan kegembiraannya.

 "Dengan diterimanya Award Bank Indonesia ini, akan lebih memacu kami agar terus dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BNI yang tentunya selaras dengan Visi Perseroan yaitu menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja," ujar Dadang Setiabudi.

Dikatakan, Bank BNI menjadi salah satu bank nasional yang dinilai Bank Indonesia (BI) mampu terus menjaga komitmen dalam memberikan layanan yang prima dan solusi yang bernilai tambah bagi seluruh nasabah dan mitra pilihan utama. Dalam rangka menjaga komitmen tersebut, BNI secara konsisten terus melakukan perbaikan tiada henti baik dari aspek Kinerja, Compliance, maupun Tata Kelola Perusahaan.

Berkat Komitmen itulah berbuah hasil ketika BI menganugerahi penghargaan BI Award di Jakarta, Kamis (28 November 2019). BNI meraih award untuk Kategori Peserta Sistem BI RTGS dan BI SSSS. Anugerah ini sudah dipegang BNI dalam Tiga Tahun Berturut-turut. 

Tidak hanya itu. BNI pun ditetapkan sebagai Peserta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Kantor Pengelolaan Daftar Hitam Nasional (KPDHN) Terbaik Tahun 2019 untuk kategori kelompok Bank Buku 3 dan 4 dari total 32 Bank yang dinilai berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu Kinerja, Compliance, dan Tata Kelola.

      

Layanan transfer dana melalui BI-RTGS adalah layanan transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Sedangkan layanan transfer dana melalui SKNBI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi layanan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

Layanan transfer dana melalui BI-RTGS dan SKNBI BNI dapat dinikmati oleh nasabah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tersebar di 2.230 outlet BNI. Sampai dengan Oktober 2019 volume transaksi RTGS mencapai Rp 8.156 triliun. Adapun, volume transaksi Kliring mencapai Rp 498 triliun.(Humas MOI/LNG04)

Kedubes Jepang Siap Hadiri National Conference Kappija-21 di UNJ

Presiden Kappija 21, Mulyono Lodji

KOPI, Jakarta – Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia akan menghadiri kegiatan yang digelar Kappija-21 bersama JICA dan Universitas Negeri Jakarta, pada Rabu, 11 Desember 2019 mendatang. Pihak Kedubes Jepang telah mengkonfirmasi akan hadir di acara bertajuk National Conference II: Global Education and Environment for Sustainable Development, yang akan berlangsung di University Training Center (UTC) Building, 8th Floor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jl. Rawamangun Muka, Pulo Gadung, Jakarta Timur itu.

Hal tersebut disampaikan Presiden Kappija-21, Mr. Mulyono Lodji, kepada pewarta media ini, Senin, 2 Desember 2019. “Ya, Alhamdulillah, pihak Kedutaan Besar Jepang sudah memberitahu kita bahwa perwakilan Kedubes akan hadir sekaligus memberikan speech di acara National Conference kedua yang akan diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta nanti. Dari informasi yang kami terima melalui email, Mr. Wakabayashi dan Mr. Jinno Kosuke yang akan hadir,” jelas Mulyono.

_Berita terkait: KAPPIJA-21 Bakal Gelar National Conference Bekerjasama dengan UNJ (https://pewarta-indonesia.com/2019/11/kappija-21-bakal-gelar-national-conference-bekerjasama-dengan-unj/)_

Sementara itu, para pejabat VIP lainnya yang sudah konfirmasi akan hadir di acara yang akan menghadirkan ratusan mahasiswa UNJ dan undangan lainnya itu adalah pejabat dari Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia office. “Ibu Sri Widyastuty dan Mr. Ando Hisao sudah menyampaikan ke kita bahwa JICA siap hadir di acara ini,” imbuh Bang Moel, sapaan akrabnya.

Saat ditanya tentang persiapan pelaksanaan acaranya, Ketua Panitia National Conference, Wilson Lalengke, mengatakan bahwa persiapan sedang berlangsung dan acara siap dilaksanakan. “Persiapan utama terkait tempat dan peserta konferensi sudah kelar. Jadwal acara juga sudah disusun dan persiapan lainnya di lokasi acara sudah ready. Hanya tinggal memasang back-drop, pemesanan konsumsi, dan lain-lain yang sifatnya diselesaikan menjelang hari pelaksanaan,” urai Wilson yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kappija-21.

Selain dari pihak Kedubes Jepang dan JICA serta anggota Kappija-21, panitia juga mengundang Pemerintah Daeah DKI Jakarta untuk menghadiri acara tersebut. (APL/Red/LNG04)

AJAK GENERASI MUDA KENAL SEJARAH, PROGRAM “BNI KEJAR” DAPAT RESPON POSITIF

Acara Gerakan Sosial BNI Kenali Sejarah

Jakarta —- Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional, PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyelenggarakan gerakan sosial Kenali Sejarah, Raih Mimpimu “BNI KEJAR” guna meningkatkan semangat generasi muda mencintai lingkungannya. Program BNI Kejar memperoleh respon positif termasuk artis Nadine Chandrawinata.

“Melalui aksi BNI KEJAR ini, BNI berupaya mengingatkan betapa pentingnya kesehatan bagi masyarakat, terutama anak - anak sebagai generasi penerus bangsa. Pada saat yang sama, BNI juga ingin mengajak anak usia dini untuk turut menjaga lingkungan dan cara pengolahan limbah secara kreatif. Untuk memenuhi visi tersebut, BNI mengajak anak - anak survivor kanker, anak-anak difabel, serta siswa – siswi sekolah dasar untuk membuat instalasi seni dari bahan limbah,” tegas Corporate Secretary BNI Meiliana di Jakarta.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri Media Online Indonesia (MOI) itu, lebih jauh dikatakan, aksi BNI KEJAR kali ini digelar selama sepekan, di Terowongan Dukuh Atas, Jakarta, mulai 24 November hingga 1 Desember 2019. Kawasan terowongan tersebut merupakan kawasan transportasi terpadu yang terhubung dengan tiga fasilitas transportasi massal terkini yaitu Stasiun Mass Rapid Transportation (MRT) Dukuh Atas BNI, Stasiun Kereta Bandara BNI City, dan Stasiun Commuter Line Sudirman.

Aksi BNI KEJAR memperoleh animo masyarakat, khususnya generasi muda untuk menyaksikan berbagai hasil karya berbahan dasar sampah sangat tinggi. Tidak terkecuali salah satunya aktris Nadine Chandrawinata yang berkunjung ke lokasi pada Rabu (27 November 2019). 

       

Pembukaan acara BNI KEJAR ini dilaksanakan pada Minggu (24 November 2019) diawali dengan Peluncuran Urban Underground Art. Pembukaan diadakan di Car Free Day Sudirman area Taman Dukuh Atas, dengan menampilkan instalasi seni yang terbuat dari bahan - bahan limbah yang membentuk gambar tokoh komik pahlawan nasional Indonesia. 

Selain pameran instalasi seni tersebut, BNI juga secara simbolis memberikan bantuan mobil ambulance edisi khusus sebagai bagian dari program BNI Berbagi. Mobil ambulance edisi khusus didesain oleh seniman Nus Salomo terinspirasi dari anak-anak penyandang disabilitas, penderita kanker, dan keindahan alam. Hingga akhir 2019, BNI telah membagikan 31 Ambulance di seluruh Indonesia. Nus Salomo juga bekerja sama dengan tiga seniman muda dan seorang anak survivor kanker untuk menciptakan seni instalasi Urban Underground Art. 

Pembukaan aksi BNI KEJAR ini dimeriahkan oleh tampilnya musisi-musisi kenamaan di tanah air, seperti aktris Shelomita, Bemby Noor, Melanie Subono, Oppie Andaresta, dan penampilan menarik The Sasono. 

“Selain memperingati hari Kesehatan Nasional, dalam BNI KEJAR kali ini mengajak generasi muda untuk memperingati hari Pahlawan dengan cara membantu mewujudkan berbagai aktivitas edukasi bagi anak-anak,” tutur Meiliana.

          

Hal menarik lain yaitu material dasar Instalasi Seni yang dibangun menggunakan sampah, hal ini sejalan dengan kampanye BNI Go Green untuk membudayakan pola hidup cinta lingkungan. Cinta lingkungan tersebut diajarkan dengan membudayakan Pemanfaatan kembali Sampah (Reuse, Reduce, Recycle atau 3R), efisiensi energi, peduli lingkungan, dan aktivitas cinta lingkungan seperti konservasi hewan langka dan penghijauan.

“Pada BNI KEJAR kali ini juga memamerkan instalasi karya seni bertemakan pahlawan nasional seperti Soekarno dan Sudirman menggunakan material bambu serta mengembangkan Bank Sampah sebagai bentuk cinta lingkungan sekaligus literasi keuangan,” tambah Meiliana.(LNG04)

KAPPIJA-21 Bakal Gelar National Conference Bekerjasama dengan UNJ

Pengurus Pusat Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia - Jepang

KOPI, Jakarta – Pengurus Pusat Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia – Jepang Abad 21 (KAPPIJA-21) dalam waktu dekat akan menggelar kegiatan bernama Konferensi Nasional bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Acara yang didukung sepenuhnya oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office itu bakal dilaksanakan di Gedung Auditorium UNJ, Jl. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu, 11 Desember 2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden KAPPIJA-21, Mr. Mulyono Lodji, kepada media ini saat bincang-bincang bersama para awak media di Bilangan Plaza Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019. “Setelah sukses penyelenggaraan National Conference di Universitas Sriwijaya, Palembang, September lalu, disusul acara Regional Leaders Forum di Bali pada Oktober 2019, maka sebentar lagi kita akan menggelar National Conference II di Universitas Negeri Jakarta,” jelas Bang Moel, sapaan akrabnya.

Narasumber yang akan dihadirkan pada acara yang mengusung topik: Global Education and Environment for Sustainable Development atau pendidikan global dan lingkungan untuk pembangunan keberlanjutan itu, panitia akan menghadirkan pembicara dari Kantor JICA Indonesia, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Rektor UNJ, dan alumni senior KAPPIJA-21. “Kita akan menghadirkan salah satu dari tokoh Kappija senior yang saat ini sedang menjabat di kementerian dan lembaga tinggi di negeri ini, seperti Airlangga Hartarto atau Tjahjo Kumolo atau Rafdinal (salah satu Direktur di Kemendes – red), atau lainnya,” imbuh Mulyono Lodji.

Sementara itu, Sekjen KAPPIJA-21, Wilson Lalengke, yang mendampingi Presiden KAPPIJA-21 saat bincang bareng media sore tadi, menyampaikan bahwa partisipan yang diundang dalam acara konferensi nasional nanti adalah kalangan mahasiswa UNJ, tokoh pendidikan, pejabat Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta alumni KAPPIJA-21. “Kita mengundang sekitar 200 peserta, dari kalangan mahasiswa UNJ, tokoh pendidikan, Pemda, dan alumni Kappija-21,” ujar Wilson Lalengke.

Wilson juga menjelaskan terkait rangkaian mata acara yang akan mengisi kegiatan konferensi nasional tersebut, di antaranya adalah pemaparan para keynote speakers dan narasumber terkait pendidikan dan lingkungan hidup, diskusi kelompok, presentase hasil diskusi kelompok, komitmen untuk aksi bersama dalam pengembangan pendidikan dan lingkungan hidup, serta penanaman pohon persahabatan. “Ya, kegiatannya antara lain presentase, diskusi, penyusunan rekomendasi untuk aksi bersama, serta menanam pohon persahabatan Indonesia – Jepang di Kampus UNJ,” tambah Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Ditanya soal harapan yang ingin dicapai dari kegaitan tersebut, Mulyono dengan singkat menyampaikan bahwa berbagai kegiatan KAPPIJA-21 diharapkan bermuara pada satu komitmen bersama antara masyarakat Indonesia dengan Jepang untuk saling bersahabat dan bekerjama di berbagai bidang. “Harapannya, dari semua program kegiatan KAPPIJA-21, termasuk national conference di UNJ nanti adalah terciptanya kondisi saling pengertian, saling bersahabat, dan bekerjasama kemitraan di berbagai sektor antara bangsa Indonesia dengan bangsa Jepang,” pungkas alumni Persahabatan Indonesia – Jepang angkatan tahun 2001 itu. (APL/Red/LNG04)

Terkait Relokasi Yon Hub Pos Pengumbenan, Ini Penjelasan Kasdam Jaya

Tim Relokasi Komplek Perumahan Angkatan Darat

Jakarta - Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya, Brigjen TNI M. Saleh Mustafa, angkat bicara dan menjelaskan terkait relokasi Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Yon Hub Pos Pengumbenan Jakarta Barat di Media Center Kodam Jaya Jln. Mayjen sutoyo No. 5 Jakarta Timur, Jumat (22/11/19).

Kasdam Jaya mengatakan, tanah di komplek tersebut memang bukan milik TNI AD ataupun Pertamina seperti yang diklaim para warga di sana, melainkan milik pihak ketiga, dalam hal ini Tan Rudi Setiawan.

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) Nomor 406 K/Pdt/2019 yang dikeluarkan pada 31 Januari 2019.

Dalam putusan disebutkan bahwa pihak tergugat dalam hal ini yakni Tan Rudi Setiawan, dimana Kodam Jaya turut menjadi tergugat I adalah pihak yang memenangkan perkara. Sedangkan gugatan yang disampaikan seseorang bernama Suharjo Prawiro ditolak.

"Tanahnya pihak ketiga dan itu dikuatkan oleh pihak hukum. Kasasinya dimenangkan oleh pihak ketiga yang membebaskan tanah tersebut," kata Saleh saat jumpa pers di Media Center Makodam Jaya, Jakarta Timur, Jumat (21/11/2019).

Berdasarkan putusan itulah maka Kodam Jaya berencana merelokasi para purnawirawan maupun prajurit aktif yang tinggal di Komplek Yon Hub Pos Pengumben ke Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) yang ada di Cijantung IV, Jakarta Timur.

"Di daerah Cijantung tersebut sudah ada sekitar 200 rumah dipakai untuk relokasi, itu dari aspek kemanusiaan. Jadi kalau dia pensiun atau aktif dia masih kita sediakan rumah," kata Saleh. (KMJ/Red/LNG04)

2020, DPP MOI TARGETKAN 1000 PERUSAHAAN

Persiapan Rakernas MOI

Jakarta - DPP.MOI menargetkan 1000 Perusahaan Media Online akan berdiri pada tahun 2020.

Demikian ditegaskan Ketua DPP MOI , Rudi Sembiring, didepan para peserta Rakernss Seminar dan Deklrasi MOI yang berlangsung di Convention Hall Kemensos Kalibata, (21/11).

"Kita akan mekakukan verifikasi internal anggota MOI , jumlah anggota MOI saat ini berjunlah 356, sedang untuk seluruh Indonesia dari data Menkominfo sebanyak 44.000 media online,," ungkapnya.

Dijelaskan oleh Rudi junlah pemakai media,sosial di Indonesia berada di urutan keenam di dunia. Untuk itu hadirnya MOI sebagai wadah penyaluran bagi mereka yang ingin mendirikan perusahaan online yang bisa di pertanggungjawabkan.

Di akhir sambutan Rudi menegaskan pihaknya akan nelakukan pendaftaran menjadi konstituante Dewan Pers, selanjutnya MOI akan melakukan peningkatan mutu sdm jurnalis dengan UKW.

Sementara Marsda TNI Rus Nurhadi selaku Deputi Tujuh dari Menpolhubkam Bidang Komunikasi, Informasi dan Apratur mewakili Mahfud MD, mengajak semua media online untuk bersama sama melawan hoax dan radikalisme.

Sebelum seminar dilakukan potong tumpeng dalan rangkaian HUT MOI I  tahun 2019.

MOI BAKAL.RUNNING UNTUK SEGERA MASUK DEWAN PERS

Rakernas MOI di Jakarta

Jakarta - Perhelatan Rakernas (Rapat Ketja Nasional) MOI (Media Online Indonesia).yang berlangsung sehari (21/11) di Convention Hall Kemensos Jalan Kalibata Jakarta telah berakhir, berbagai keputusan telah lahir melalui tiga sidang komisi , salahsatunya adalah running untuk segera masuk konstituante dewan pers.

Dalam sidang pleno yang dipimpin Ketua DPP MOI, Rudi Sembiring yang didampingi Sekjen DPP MOI, Jusuf Rizal menjelaskan bahwa untuk menuju menjadianggota konstituante Dewan Pers maka dua persyaratan yang harus dilalui persyaratannya, pertama ada 20 DPW yang sudah terverifikasi dan kedua adalah adanya 200 media online yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers.

Rudi.panggilan akrab sosok pria murah senyum ini, juga mematok target luar biasa, karena bukan 200 media online yang dipatok dewan pers tetapi.DPP MOI optimis akan tereslisasi 1000 media online berbadan.hukum perusahaan pers yang bergerak di Media Online bukan Media Cetsk dan Media Elekronika (TV/Radio)

Sementara itu Sekjen MOI, Jusuf Rizal, menyampaikan selain melakukan konsolidasi organisasi , pihak MOI juga melakukan peningkatan mutu jurnalis, yakni dengan UKW (Ujji Kiomperensi Wartawan ) yang didahului pra ukw.."DPP MOI akan melakukan MoU dengan lembaga yang resmi ditunjuk Dewan Pers melakukan UKW;" ujar Yusuf.(LNG04)

Angka Kelahiran Meningkat, RED Panorama akan Selenggarakan Festival Kebutuhan Ibu dan Bayi

RED Panorama Exhibitions

Jakarta - RED Panorama Exhibitions akan mengadakan festival akhir tahun kebutuhan ibu, bayi, dan anak-anak. Festival tersebut bakal diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) Hall A-B & Cenderawasih, dari tanggal 29 Nopember s/d 1 Desember 2019 di Jakarta.

Seiring dengan peningkatan jumlah kelahiran bayi di Indonesia yang setiap tahunnya terdapat kurang lebih 4 juta kelahiran, Hal ini membuat meningkatnya kebutuhan ibu hamil, bayi dan anak-anak. Kebutuhan inipun disertai dengan Semaki banyak inovasi, desain dan teknologi yang membuat produk-produk kebutuhan ibu hamil, bayi dan anak-anak semakin kian beragam.

Untuk mendukung pertumbuhan yang pesat itu maka RED Panorama Exhibitions bersama Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai salah satu penyedia jasa perbankan terkemuka di Indonesia, serta didukung penuh oleh Asosiasi Importir Mainan Indonesia (AIMI) dan Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia(APMI) menganggap perlu menyelenggarakan acara yang terkait dengan kebutuhan Ibu hamil, melahirkan, bayi, dan anak-anak.

"Acara ini sangat diperlukan oleh konsumen Indonesia khususnya untuk produk bayi, anak-anak hingga mainan yang menjadi ajang "knowledge transfer" dimana di dalam acara ini tidak hanya menjual produk-produk kualitas SNI dengan harga terjangkau, tapi mempunyai komponen-komponen penting yang perlu diketahui oleh para konsumen langsung mengenai produk yang akan dilihat dan dibeli sehingga transaksi dan kedatangan mereka mendapatkan nilai tambah tersendiri. Dipastikan pula bagi pengunjung yang datang ke pameran IMBEX 2019 ini bisa terintegrasi dengan aktivitas yang dibuat oleh penyelenggara dan peserta pemeran sehingga pengunjung yang mengikuti mendapatkan experience luar biasa terhadap kunjungan dan produknya sehingga akan memberikan kesan 'retailtaitment'," tutur Sandi Vidhianto Ketua Umum Asosiasi Importir Mainan Indonesia (AIMI).

PT Bank Negara Indonesia TBK (Persero) selaku Official Bank Partner dari penyelenggaraan IMBEX juga tidak mau ketinggalan memberikan beragam kemudahan kepada pemegang kartunya. Pemimpin Divisi Bisnis Kartu BNI Okki Rushartomo mengatakan bahwa BNI menawarkan program menarik yaitu mulai dari tiket masuk Rp 1 untuk 350 pengguna kartu BNI setiap hari. Selain itu terdapat casback senilai hingga Rp 1,5 juta dan lucky sip dengan menukarkan struk belanja menggunakan kartu BNI Rewards Point dengan tambahan casback senilai hingga Rp 1 juta atau produk-produk menarik.

Jangan lewatkan 'Crazy Sale' yang diadakan oleh Toys Kingdom yang membuka booth khusus menjual produk-produk yang paling dicari oleh para calon ibu, ibu yang sudah memiliki bayi dan anak-anak. "Diskon gila-gilaan sampai dengan 80% akan menambah kemeriahan pameran IMBEX 2019 tahun ini," ujar Bart Nureka Director Merchandising & Operation Toys Kingdo m. (JNY/Red/LNG04)

Nagabonar Reborn Tayang Hari ini di XXI Seluruh Indonesia

Press Conference Nagabonar Reborn

Jakarta - Nagabonar adalah jenderal yang cerdik, berani, dan lucu dari Sumatera Utara. Film Nagabonar akan tayang serentak di XXI seluruh Indonesia mulai hari ini, Kamis 21 November 2019. Film ini disutradarai oleh Dedi Setiadi dan diproduseri oleh Trimedya Panjaitan, Gusti Randa, beserta Harry Sanusi, Juniver Girsang dan Robert Attiam yang bertindak sebagai produser eksekutif.

Gading Marten terpilih untuk berperan sebagai Nagabonar, pemuda kampung yang cerdik, lucu dan berani sehingga terpilih menjadi Jenderal perang saat masa penjajahan Belanda di Sumatera Utara. Di Nagabonar Reborn ini Gading bersanding bersama aktris favorit Nickelodeon Indonesia Kids 2013, Citra Kirana yang berperan sebagai Kirana, dan Elly Sugigi yg berperan sebagai Bidah. Host acara My Trip My Adventure Delano Daniel berperan sebagai rival Nagabonar, Rifki Alhabsyi berperan sebagai musuh bebuyutan Nagabonar, Roy Marten, Donny Damara, dan Ray Sahetapi juga penampilan khusus dari mantan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani.

Demi perannya di film ini, Gading mengaku tidak mau menonton film Nagabonar sebelumnya. "Film Nagabonar ini bukan sekedar remake, melainkan interpretasi terkini tentang Nagabonar. Penonton bisa lihat bagaimana Nagabonar dari kecil hingga dewasa. Hal itulah yang menjadi tantangan buat saya sehingga tidak mau terpengaruh dengan film-film sebelumnya dan saya mau menjadi Nagabonar yang saya percaya," ujar Gading di Konferensi Pers film ini di Lounge Plasa Indonesia, 19 November 2019 Jakarta Pusat.

Mutiara Sani yang dijumpai ketika Konferensi Pers merasa terharu menonton film ini. "Saya tidak menyangka bahwa film ini bisa jadi sosok yang berbeda di tangan milenial namun tetap mengandung nilai kehidupan yang serupa. Menonton film ini membuat saya seperti melihat Bang Asrul Sani hidup kembali," katanya sambil mengusap air mata. (JNY/Red/LNG04)

Wapres KH Maruf Amin Akan Buka Rakernas MOI

Ketua Umum ( Ketum) MOI Rudi Sembiring Meliala

Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin akan menghadiri Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) yang akan digelar di Jakarta, Kamis (21/11/19).                

      

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum ( Ketum) MOI Rudi Sembiring Meliala di graha Fareza, Jakarta Pusat Selasa (19/12/19).                  

Sekjen MOI Jusuf Rizal, kata Rudi, telah menerima kepastian tersebut  dari protokol istana Wapres. "Insya Allah pak Wapres akan hadir", ujar Rudi menunjukan WA yang diperoleh dari protokol dan diteruskan pada dirinya dari Sekjen Yusuf Rizal.                   

Sementara itu berdasarkan inventaris yang tercatat dipanitia, sampai Selasa sore jumlah peserta yang akan hadir telah mencapai 700 orang dari jumlah 1000 yang ditargetkan Pantia.

Mereka yang hadir tersebut, tandas Rudi merupakan  wartawan, pemilik media, DPW dan DPC MOI serta pemangku kepentingan media lainnya dari seluruh seluruh Indonesia.       

Mengusung Thema Indonesia Kuat tanpa Hoak, Radikalisme dan Intoleransi Pada Pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin (Rel)

Tepis Tudingan Miring, Pemuda Kokoda Gelar Porseni Tahun 2019

Acara Penyerahan Piala Kepada Para Juara Berlangsung Khidmat

Sorong — Lembaga Kepemudaan Masyarakat Kokoda menggelar acara pembagian hadiah Pertandingan Olah Raga dan Seni (Porseni) dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda di komplek perumahan warga Kokoda Jl. Melati Km 8 Kota Sorong Provinsi Papua Barat, Selasa (19/11/2019).

Pertandingan olah raga diantaranya sepak bola, futsal, bola volley dan perlombaan kesenian tari sendiri sudah dilaksanakan di komplek perumahan warga Kokoda pada tanggal 5 Oktober hingga 17 November 2019.

Ketua Lembaga Kepemudaan Masyarakat Kokoda (LKMK), Jalil Wugaje, S.Sos, menjelaskan bahwa kegiatan pertandingan olah raga dan perlombaan kesenian tari tradisional Aster serta Yospan baru pertama kali dilaksanakan. “Kami melaksanakan kegiatan pertandingan olah raga dan perlombaan kesenian tari adalah sebagai bukti bahwa Pemuda Kokoda juga bisa berbuat hal yang positif dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda,” kata Wugaje kepada pewarta media ini di sela-sela acara pembagian hadiah Porseni.

Wugaje berharap apa yang dilakukan pihaknya dapat memotivasi pemuda-pemudi suku lainnya untuk melakukan hal yang positif sesuai dengan semangat hari Sumpah Pemuda. "Semoga kegiatan yang sudah kami lakukan ini tidak sia-sia. Saya berharap dari kegiatan tersebut bisa muncul bibit-bibit atlet yang dapat mengharumkan nama daerah,” imbuh Wugaje.

Senada dengan Wugaje, Hanok Tabakore, ketua panitia perlombaan, mengatakan bahwa pihaknya optimis kegiatan positif yang dilakukan oleh Lembaga Kepemudaan Masyarakat Kokoda dapat menepis anggapan negatif terhadap warga Suku Kokoda.

“Kami optimis masyarakat Kota Sorong akan simpati dan mendukung kegiatan positif yang kami lakukan,” ujar Tabakore.  (Wawan/Red/LNG04)

Sekda Kota Depok Dukung Program Gerakan Zero Plastic PPWI

Sekda Kota Depok Bersama Perwakilan PPWI Depok

DEPOK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono, menyambut baik dan mendukung program pengurangan sampah plastik yang dilakukan PPWI Depok. Bentuk kegiatan berupa aksi simpatik membagikan tas belanja non-plastik kepada masyarakat akan diselenggarakan di halaman Gedung Dibaleka Kota Depok, Kamis, 21 November mendatang.

Sambutan dan dukungan Sekda Kota Depok tersebut diungkapkan Hardiono saat menerima kunjungan jajaran pengurus PPWI Depok di ruang kerjanya, Senin (18/11/19).  Hardiono mengatakan, persoalan dampak sampah plastik dan sedotan plastik, setidaknya menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dan menakutkan saat ini, jika tidak cepat ditanggulangi. 

Dalam rangka mengatasi persoalan sampah tersebut, pada Maret 2019 lalu, Pemerintah Kota Depok telah melakukan upaya pengurangan kantong belanja plastik di retail modern, melalui Surat Edaran Nomor 060/244-Disperdagin tentang Penggunaan Kantong Belanja Plastik di Toko Retail Seluruh Wilayah Kota Depok. 

“Kegiatan PPWI Depok dalam mengurangi sampah plastik sejalan dengan upaya Pemkot Depok dalam menanggulangi persoalan sampah. Saya sangat mendukung kegiatan tersebut," papar Hardiono. 

Ketua PPWI Depok, Tombang Tarihoran, didampingi Wakil Ketua, Budiman Panjaitan, Sekretaris, Ivan. M, dan Bendahara, Riki, menyampaikan menyampaikan bahwa bentuk kegiatan pengurangan penggunaan sampah plastik yang akan dilaksanakan nanti adalah berupa pemberian sedotan yang terbuat dari bambu dan tas kantong belanja terbuat dari kain belacun. Kedua benda tersebut dapat digunakan berulang kali pakai _(reusable)._

"Kegiatan kami ini sebagai bentuk dukungan PPWI Depok terhadap program Pemerintah dalam menangani persoalan sampah plastik," terang Ketua DPC PPWI Depok, Tombang Tarihoran.

Tombang menuturkan, pemberian sedotan bambu dan kantong belanja kain gratis tersebut difokuskan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Depok, pasalnya mereka bisa menjadi contoh bagi masyarakat. 

"Kita laksanakan di lingkungan Pemkot Depok, targetnya adalah para ASN agar dapat memberikan contoh kepada masyarakat, baik di rumah maupun saat bertugas melayani masyarakat," tukasnya. 

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Sekda Kota Depok Hardiono, telah menerima dan mendukung kegiatan PPWI Depok tersebut. Usai pertemuan, para pengurus PPWI Depok berfoto bersama Sekda Hardiono. (IVN/Red/LNG04)

Mempelai Pria Jadi Tahanan, Pasangan Ini Menikah di Mapolres Palopo

Pasangan Sejoli Yang "Terpaksa" Menikah di Kantor Polisi

Polres Palopo- Seorang tahanan kasus Curanmor menikahi gadis pujaannya di Mapolres Palopo Ruang Kasat Reskrim. Proses akad nikah berlangsung lancar meski mengharu biru. (15/11/19)

Ferdiansyah Alis Ferdi Bin Armin, warga Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, , ini mengenakan baju putih. Dia menyambut Ulfa Wulandari, mempelai wanita yang telah menunggu diruangan Kasat Reskrim Polres Palopo

Lalu, keduanya disandingkan dan melangsungkan akad nikah. Nampak beberapa kali, mempelai wanita menghela napas panjang dan menangis

Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Ardi Yusuf SIK, menuturkan bahwa Ferdi merupakan tersangka kasus Curanmor. Saat ini, sedang menjalani masa tahanan di Mapolres Palopo.

Kegiatan tersebut mendapat pengawalan personil sat reskrim Polres Palopo, Ijab kabul keduanya berlangsung dengan khidmat disaksikan kedua belah pihak keluarga dan Kasat Reskrim AKP Ardy Yusuf,S.I.K serta dipandu oleh imam desa Tiromanda Pakkalolo Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. (LNG04)

Pengurus PPWI Lhokseumawe Audiensi dengan Waka Polda Aceh

Banda Aceh - Pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Kota Lhokseumawe melakukan audensi dengan Waka Polda Aceh Brigadir Jendral Polisi Drs Supriyanto Tarah, M.M, di ruang kerjanya, di Mapolda Aceh, kawasan Jeulingke, Banda Aceh Kamis (14/11). 

Kehadiran Pengurus PPWI ke Mapolda Aceh turut didampingi Dewan Penasehat PPWI Kota Lhokseumawe, Muslim Syamsuddin ST, MAP, Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Selatan, Ridwan dan staf anggota DPR RI, Razikin. Kedatangan rombongan PPWI ke Mapolda disambut langsung oleh Waka Polda Aceh Brigadir Jendral Polisi Drs Supriyanto Tarah, M.M.

Dalam pertemuan itu, Pengurus PPWI Lhokseumawe membahas seputaran  terbentuknya pengurus, sekaligus pelantikan PPWI Lhokseumawe yang akan digelar pada Sabtu, 23 November 2019. Selain pelantikan, pengurus PPWI juga rencananya akan menggelar diskusi publik dengan tema "Produk Jurnalistik: Tangkal Penyebaran Hoax dan Radikalisme". Pengurus PPWI sekaligus meminta kesedian Waka Polda Aceh untuk menjadi pemateri dalam diskusi publik tersebut. 

Waka Polda Aceh Brigjen Pol Drs Supriyanto Tarah, M.M, menyambut baik sikap pengurus PPWI Kota Lhokseumawe, yang telah melakukan audiensi dan bersilaturrahim dengan jajaran Polda Aceh. Mantan Kapolres Bireuen ini berharap semoga kedepan dapat terjalin kerja sama yang lebih baik lagi antara kepolisian dan para wartawan, khusus di wilayah Hukum Polda Aceh. 

"Terkait permintaan untuk menjadi pemateri di diskusi publik, itu tergantung perintah dari pimpinan. Tergantung siapa yang diperintahkan oleh pak Kapolda. Apabila saya diperintahkan. Insya Allah saya siap" demikian ujar Waka Polda. 

Sekretaris PPWI Lhokseumawe, Hasanuddin yang ikut dalam pertemuan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran Polda Aceh, yang mana permintaan audensi melalui pendekatan secara personal untuk audensi Waka Polda Aceh di mendapatkan  sambutan baik. 

"Kami pengurus PPWI Kota Lhokseumawe mengapresiasi jajaran Kepolisian Polda Aceh dalam mengayomi berbagai lapisan masyarakat, salah satunya masyarakat pewarta" kata Hasanuddin. 

Hasanuddin berharap dengan mementum pertemuan hari ini menjadi langkah awal terjalinnya silaturrahmi ataupun mitra yang baik antara para pewarta dan jajaran kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Aceh. 

"Momen ini menjadi langkah awal yang baik didalam kemitraan antara pewarta dengan jajaran Kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polda Aceh" demikian Hasanuddin Sekretaris PPWI Lhokseumawe.

Wapres: NTB Harus Tertangani Secara Tuntas

Wakil Presiden RI, Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin 

Jakarta - Wakil Presiden RI, Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin memimpin rapat terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat, Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. Hadir dalam rapat itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. 

Wapres menyampaikan agar penanganan rehabilitas dan rekonstruksi di NTB harus tertangani secara tuntas. Karena itu, Wapres meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk segera memenuhi tambahan dana yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota terdampak di NTB. 

Wapres juga meminta jajaran pemerintah Provinsi NTB utk mempercepat penuntasan validasi data. Selain itu Wapres meminta pemerintah provinsi untuk melayani dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama yang rumahnya masih dalam tahap pembangunan atau perbaikan.

Tidak lupa, Wapres yang juga Ketua MUI Pusat itu memberikan apresiasi atas percepatan rehab rekon yang dilakukan NTB. 

"Sesuai dengan apa yang disampaikan kepala BNPB bahwa pola NTB akan dipakai di beberapa daerah yang sedang mengalami bencana," jelas Wapres

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian penuh kepada korban gempa di NTB. Hal itu dibuktikan dengan bantuan untuk percepatan Rehab Rekon rumah, Fasos dan Fasum juga ditangani dengan cepat. 

"Kami akan terus bekerja maksimal untuk percepatan karena masa transisi darurat akan berakhir pada 31 Desember 2019," u ngkap Wagub. (LNG04)

Diduga Caplok Tanah Adat Lobu Sitompul, JBMI Datangi Kantor NSHE

DPP Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) 

Jakarta - Belasan pengurus DPP Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) kembali mendatangi kantor PT. North Sumatera Hydro Energy (PT. NSHE) di Jalan Darmawangsa VII No.16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka meminta kepastian pertanggungjawaban terkait permasalahan tanah adat Lobu Sitompul di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang telah dikuasai PT NSHE.

“Kehadiran kami ke PT NSHE yang keempat kalinya ini untuk meminta jawaban dari surat yang telah kami kirimkan ke manajemen PT. NSHE. Namun, hingga sore ini pihak perusahaan belum juga memberikan kepastian perihal surat tersebut,” kata Sekjen DPP JBMI Jabar Hasibuan di depan pintu gerbang PT. NSHE pada Kamis sore (14/11/2019).

Saat mendatangi PT. NSHE kali ini, Jabar Hasibuan didampingi Sekretaris OKK DPP JBMI Herman Saragih, serta beberapa pengurus JBMI Tapanuli Selatan yang tanahnya dikuasai PT. NSHE. Team JBMI mempertanyakan respon perusahaan itu terhadap surat yang dilayangkan DPP JBMI Nomor 194/Sek/DPP JBMI tertanggal 26 Oktober 2019 yang ditujukan ke pihak pimpinan PT. NSHE, perihal: ‘Pembayaran Konpensasi Hak-hak Warga JBMI.’ 

Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP JBMI H. Albiner Sitompul S.IP, M.AP itu berbunyi: Sehubungan dengan surat pengaduan dan permintaan bantuan warga JBMI Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kepada Ketua Umum JBMI, terkait permasalahan Tanah Adat Lobu Sitompul yang berada di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dikuasai PT. NSHE dan sampai saat ini belum dibayar kepada warga JBMI yang tergabung dalam Tanah Adat tersebut sebagai konpensasi lahan yang dipakai oleh PT. NSHE untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Terkait hal tersebut, maka DPP JBMI meminta kepada pihak PT. NSHE untuk segera memberikan hak-hak warga JBMI.

Hisar Nadeak, perwakilan dari ahli waris tanah adat Lobu Sitimpul, mengungkapkan, pada tahun 2013 pihak PT. NSHE ingin membebaskan ratusan hektar lahan yang akan dipergunakan untuk proyek PLTA Simarboru yang terletak di Kecamatan Sipirok, Marancar, dan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pembangunan PLTA ini untuk mendukung pasokan listrik di Sumatera Utara, dan merupakan bagian dari program prioritas nasional, yaitu program ketenagalistrikan 35.000 megawatt.

Menurut Hisar Nadeak, dari ratusan hektar itu, sekitar 50 hektar merupakan tanah adat Lobu Sitompul. Di hadapan perangkat desa, pihak PT. NSHE berjanji akan membayar kepada para ahli waris tanah adat Lobu Situmpul. Namun, sekian lama para ahli waris menunggu pembayaran untuk pembebasan lahan itu, tidak juga direalisasikan pihak PT. NSHE.

Pada tanggal 10 Januari 2019, Hisar Nadeak dan beberapa ahli waris didampingi pengacara Bangun Siregar, SH diterima pihak manajemen PT. NSHE yang diwakili oleh Catur didampingi pengacara Syamsir Alam Nasution, SH. Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Jakarta itu, Catur menanyakan besaran harga per meter yang ditawarkan ahli waris kepada PT. NSHE.

“Ahli waris menyebutkan tanah seluas 50 hektar itu harga per meter 60 ribu rupiah, sehingga totalnya 30 miliar rupiah. Namun, tidak ada kata kesepakatan dari pihak PT. NSHE,” ujar Hisar Nadeak.

Pertemuan kedua belah pihak kembali dilakukan pada tanggal 11 Maret 2019. Masing-masing pihak membawa peta tanah. Namun, pihak PT. NSHE menyebutkan biaya pembebasan tanah ahli waris seluas 50 hektar itu sebesar Rp 4 miliar, dengan harga per meter Rp 8.000. Kembali, pertemuan ini tidak menemukan kesepakatan.   

Sementara itu, Tajudin Sitompul dan Armansyah Sitompul, yang juga pengurus JBMI Tapsel meyakini bahwa hingga saat ini para ahli waris tanah adat Lobu Sitompul belum mendapat pembayaran dari pembebasan tanah seluas 50 hektar tersebut oleh PT. NSHE.

Setelah sabar menanti hingga sore hari, pengurus DPP dan wilayah JBMI Tapsel belum juga mendapat kabar tentang balasan surat yang telah dikirim ke PT. NSHE. Seorang sekuriti dijadikan penyampai informasi oleh pihak PT. NSHE.

“Hubungi saja Pak Rony. Semua urusan sudah diserahkan ke Pak Rony,” ujar sekuriti itu kepada pengurus JBMI yang menanyakan perihal kelanjutan jawaban surat yang telah dikirim DPP JBMI ke PT. NSHE.

Menurut Sekjen DPP JBMI Jabar Hasibuan, pihaknya memang pernah bertemu dengan Rony, orang yang dipercayakan PT. NSHE untuk menangani permasalahan ini. Kepada Jabar dan pengurus JBMI laiinnya, Rony berjanji akan memberikan jawaban atas surat tersebut antara hari Selasa atau Rabu, pekan ini.

Namun ketika pihak JBMI akan melakukan pertemuan dengan pihak PT. NSHE pada Selasa dan Rabu sebagaimana dijanjikan, mereka dihadang penjagaan dari pihak kepolisian. "Ketika hari Selasa kami datang ke PT. NSHE, ternyata sudah dijaga aparat kepolisian. Begitu pula ketika kami datang kembali di hari Rabu dan Kamis ini, kembali dijaga oleh aparat kepolisian,” sergah Sekretaris OKK DPP JBMI Herman Saragih.

Untuk klarifikasi dan konfirmasi, media ini mencoba menghubungi Rony dari pihak PT. NSHE via telepon. Namun, setelah beberapa kali dihubungi, Rony tak menjawab panggilan telepon tersebut. Ia hanya membalas via WhatsApp bahwa dirinya sedang meeting.

Pewarta media ini juga mencoba menghubungi Rijal, bagian manajemen PT. NSHE. Namun, dia juga tak memberikan jawaban spesifik. Rijal hanya memberitahukan via WhatsApp bahwa dirinya sedang bertugas di Medan. Jadi, tidak mengetahui kondisi yang terjadi di kantor PT. NSHE di Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum DPP JBMI H. Albiner Sitompul ketika ditemui di kantornya menjelaskan ihwal layangan suratnya ke pihak PT. NSHE. Albiner Sitompul menuturkan bahwa DPP JBMI mempunyai kepengurusan organisasi di tingkat bawah, yaitu DPW di tingkat provinsi, DPD tingkat kabupaten/kota, dan DPC tingkat kecamatan.

“Terkait masalah ini, bahwa DPC JBMI Marancar melaporkan situasi yang terjadi di wilayahnya ke DPD Tapanuli Selatan. Kemudian DPD meneruskan laporan itu ke DPW lalu ke DPP JBMI. Maka, kami di DPP, harus melayani laporan dari DPC, DPD, dan DPW tersebut,” jelas Albiner Sitompul.

Menurutnya, keberadaan tanah adat Lobu Sitompul sudah ada sejak nenek moyang mereka dahulu kala. Di area tanah adat Lobu Sitompul terdapat makam Datu Manggiling, yang merupakan pimpinan adat Marga Sitompul.

“Bukan pula karena marga saya Sitompul, jadi melindungi warga tanah adat Lobu Sitompul. Tapi, karena saya adalah Ketua Umum DPP JBMI. Dalam AD/ART disebutkan bahwa Ketua Umum JBMI dapat mengambil langkah-langkah untuk kelangsungan JBMI,” paparnya.

Albiner melanjutkan, ketika warga JBMI meminta perlindungan kepada JBMI, maka wajib hukumnya ketua umum melindungi warganya. Seperti Presiden melindungi rakyatnya.  

Sebelumnya, beber Albiner lagi, dirinya juga mengklarifikasi kebenaran perkara ini. Ia mencari tahu, misalnya, apakah benar tanah warga JBMI ini diambil oleh PT. NSHE. Apakah benar ada pengakuan dari pihak desa, kecamatan, hingga dukungan dari perangkat punguan (tokoh) adat di wiyalah itu tentang pengambilan tanah tersebut. Terungkap semuanya menyatakan benar. Artinya, terjadi pengambilan lahan milik adat oleh PT. NSHE.

“Maka, sebagai ketua umum, saya mengirim surat kepada pihat PT. NSHE. Karena mereka telah berjanji untuk membayar penggantian lahan yang akan digunakan untuk proyek PLTA. Tentu surat itu harus ditanyakan jawabannya. Karena ini menyangkut harkat dan martabat warga JBMI. JBMI juga melindungi martabat warga Batak Muslim yang tanahnya digunakan oleh PT. NSHE,” paparnya.

Cara membayarnya pun, lanjut Albiner, harus sesuai, karena para ahli waris tidak secara langsung menjual tanahnya ke PT. NSHE. Tetapi, mereka “memberikan” tanahnya untuk mendukung program pembangunan nasional, dalam hal ini pembangunan PLTA.   

“Karena pemberian tanah ini bukan dengan cara jual-beli, maka harus dibayarkan secara ganti untung. Karena itu, saya perintahkan rekan-rekan JBMI untuk meminta jawaban atas surat yang sudah kami kirimkan ke PT. NSHE. Jadi, saat ini yang berhadap-hadapan dalam masalah ini adalah pihak DPP JBMI dengan PT. NSHE,” pungkasnya.

Menurut Albiner, setiap pembangunan akan menimbulkan dampak munculnya kesejahteraan. Namun efek kesejahteraan itu jangan sampai teranulir akibat proses pembangunan yang tidak mensejahterakan rakyat.

Menurut Albiner, keberadaan tanah adat Lobu Sitompul kelak sangat bermanfaat bagi anak cucu para ahli waris untuk melangsungkan hidup.

“Jika sekarang kondisi tanah mereka itu sudah digunakan PT. NSHE, maka segeralah bay arkan kepada para ahli waris,” tegas Albiner. (Rif/LNG04)