Bersama Menkes RI, Wagub NTB Mantapkan Program Revitalisasi Posyandu

Revitalisasi Posyandu merupakan salah satu program unggulan NTB Gemilang dalam bidang kesehatan yang telah tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023. 

Jakarta - Untuk memantapkan program Revitalisasi Posyandu ini, Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait supaya program ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai. 

Hari ini, Senin, (5/8/2019) Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama dengan Asisten 1 Setda Provinsi NTB Dra.Hj.Eva Nurcahyaningsih M.Si, Asisten II Ir. Ridwansyah, Asisten III Ir.Hartina M.Si, Direktur RSUP dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, dan Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Nurhandini Eka Dwi bertemu dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek di ruang rapat Cut Mutia Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta. 

Agenda utama dalam pertemuan yang dimulai pukul 11.30 WIB tersebut adalah pemaparan tentang program Revitalisasi Posyandu yang akan dijalankan di NTB. 

Setelah menyimak pemaparan dari Wagub dan Kadikes NTB, Ibu Menteri Kesehatan menyambut baik program Revitalisasi Posyandu yang menjadi program unggulan NTB. 

“Program Revitalisasi Posyandu dengan jenis Posyandu Keluarga yang digalakkan di NTB ini sangat baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat NTB,” jelasnya.

Kami dari Kementerian Kesehatan, lanjut Menkes, akan memberikan dukungan dalam mensukseskan program Revitalisasi Posyandu di NTB ini.

“Nanti apa yang bisa kami bantu akan kami berikan untuk suksesnya program ini,” jelas Menkes. 

Dalam paparan Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut, Program Revitalisasi Posyandu ini penting dilakukan mengingat, peran dan fungsi Posyandu yang langsung bersentuhan dalam menyelesaikan masalah dasar masyarakat dari hulu.

“Kami di NTB berusaha supaya masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat itu diselesaikan dari hulunya. Untuk itu, keberadaan Posyandu yang berada di setiap dusun harus dapat dioptimalkan keberadaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah dasar yang ada di masyarakat,” jelas Wagub.

Lebih lanjut Umi Rohmi menjelaskan, saat ini penderita stunting di NTB berada pada angka 33,49 persen yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. 

“Jika Posyandu telah berjalan epektif dan optimal, penderita stunting di NTB akan dapat diturunkan,” jelasnya. 

Untuk menjalankan Revitalisasi Posyandu ini, tambah Wagub, kami mengajak seluruh kepala desa untuk dapat menganggarkan biaya untuk Posyandu melalui dana desa. 

“Melalui dana desa yang jumlahnya cukup besar, kami mengajak para kepala desa supaya menganggarkan minimal Rp 150.000 untuk insentif kader,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB menambahkan, jenis Posyandu yang dijalankan di NTB adalah Posyandu Keluarga yang sudah mulai dilakukan sejak tahun 2017. 

“Posyandu Keluarga yang kami lakukan di NTB tidak hanya terfokus untuk memberikan pelayanan kepada anak saja tapi juga kepada remaja dan juga lansia,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dr. Eka, di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di NTB memiliki 7.207 posyandu dengan berbagai tingkatan atau strata posyandu yang ada. Posyandu Pratama sebanyak 371 posyandu, Posyandu Madya sebanyak 3.702 posyandu, Posyandu Purnama sebanyak 3.360 posyandu, dan Posyandu Mandiri sebanyak 404 posyandu. Sementara yang termasuk kedalam posyandu aktif yaitu posyandu yang berada pada strata Purnama dan Mandiri berjumlah 3.811 posyandu. 

“Kedepan, kita ingin seluruh posyandu atau sebagian besar posyandu yang ada berada pada strata tertinggi yaitu strata Posyandu Mandiri sehingga pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat lebih maksimal,” jelasnya.

Sedikitnya, ada tiga hal penting yang bisa dilakukan dalam revitalisasi posyandu ini. Pertama, memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dasar masyarakat. Kedua, pemberian makanan tambahan bergizi kepada anak-anak. Ketiga, pemberian penyuluhan yang sesuai dengan masalah lokal yang ada di dusun tersebut. (LNG04)

Wagub Sampaikan Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Kepada Menteri PANRB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berbenah dalam meningkatkan tata kelola pembangunan agar fokus pada pencapaian indikator RPJMD NTB untuk mewujudkan NTB Gemilang. 

Jakarta - Di antara langkah kongkrit yang akan dilakukan adalah penggunaan aplikasi E-Kinerja dengan metode Balance Score Card (BSC) yang diintegrasikan dengan sistem pengukuran kinerja para pejabat struktural beserta seluruh  ASN pengelola kegiatan dan penyelenggara pelayanan publik.

Balanced score card  merupakan sistem manajemen strategis/aplikasi yang dapat membantu menunjukkan indikator outcome dan output yang jelas, indikator internal dan eksternal, indikator keuangan dan non-keuangan, dan indikator sebab dan akibat. Serta dapat diterapkan  tidak hanya pada saat menyusun rencana alokasi anggaran dan menyusun manajemen kinerja. Melainkan juga untuk sosialisasi terhadap kebijakan baru, memperoleh umpan balik serta meningkatkan kapasitas dan aktivitas kinerja SDM.

Hari ini, Senin, (5/8/2019) Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Republik Indonesia Drs. Syafruddin, M. Si di Ruang Tamu Menteri PANRB Kantor Kementerian PANRB Jakarta. Agenda utamanya adalah pemaparan E-Kinerja berbasis BSC di NTB.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi menyampaikan kepada Menteri Syafruddin, penerapan E-Kinerja berbasis BSC ini merupakan trobosan baru di NTB dalam upaya untuk mempermudah melakukan monitoring dan evalusasi terhadap semua program yang ada di lingkup Pemprov NTB.

“Bapak Menteri, kami sampaikan bahwa, BSC ini trobosan baru yang coba kami lakukan dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola pembangunan dan transparansi penyelenggaraan program-program di seluruh OPD lingkup Pemprov NTB,” papar Wagub.

Asisten II Setda NTB Ir. H. Ridwansyah yang ikut mendampingi Wagub menambahkan, melalui BSC ini, maka semua sumber daya  ikut bergerak dan berperan, termasuk ikut memantau.

“Melalui BSC ini, kepala daerah setiap saat dapat mengetahui progress pelaksanaan program/kegiatan dan program-program unggulan di semua OPD", tambahnya.

Demikian juga para Kepala Perangkat Daerah, lanjut Ridwansyah dapat memantau kinerja bawahannya dan seterusnya, sehingga ketika terjadi permasalahan, dapat segera diatasi.

“Dengan menggunakan Aplikasi BSC, maka seluruh rincian program/kegiatan dan alokasi anggarannya serta progres/capaian kinerja dari tiap-tiap pejabat di seluruh Perangkat Daerah sebagai pengelola atau penanggungjawab kegiatan, dapat dipantau secara riil time oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Para Kepala OPD melalui Dashboard/layar pemantau yang ada diruang pimpinan,” jelasnya.

Menanggapi penjelasan tentang BSC tersebut, Menteri Syafruddin menyampaikan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi trobosan yang dilakukan oleh NTB ini.

“Sistem ini sangat bagus untuk diterapkan oleh instansi pemerintahan dan saya sangat mengapresiasi trobosan bagus dari pemerintah NTB ini,” tuturnya.

Menteri Syafruddin berpesan, Pemprov NTB harus dapat menggandeng seluruh Kabupaten/Kota yang ada di NTB untuk juga menggunakan sistem BSC ini.

“Pemprov NTB harus bisa juga mengajak para Bupati dan Walikota untuk menggunakan BSC ini,”jelasnya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggunakan E-Kinerja dengan metode BSC ini.

Selain Asisten II Setda NTB, hadir juga mendampingi wagub adalah Asisten 1 Dra.Hj.Eva Nurcahyaningsih M.Si dan Asisten III Ir.Hartina M.Si. (LNG04) 

Ngaku Petugas Peras Warga, Pengangguran ini Diciduk Polisi

Selain mengamankan 2 pelaku polisi turut mengamankan 1 orang penadah yang diduga menampung hasil kejahatan, polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua buah Lencana  bertuliskan Korps Lidik Krimsus RI Investigasi dan uang tunai sebesar Rp. 2 juta pada sabtu, ( 3/8/2019 ) 

Jakarta Barat - Kapolsek Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Lambe P Birana SIK mengatakan, beberapa waktu lalu korban yang bernama Lenny Ida (33) warga Rusun Polri Kedaung Kaliangke, Cengkareng Jakarta Barat, didatangi oleh dua orang yang mengaku sebagai petugas penyidik Korps Lidik Krimsus RI Investigasi. 

Pemerasan dilakukan dua tersangka DS dan SN, yang mendatangi dan bermaksud melakukan pemerasan dan ancaman di toko minuman yang menjual minuman beralkohol milik Saragih yang beralamat di depan pasar inpres Grogol Petamburan Jakarta Barat. 

Kemudian para tersangka tersebut menunjukan 2(dua) Buah lencana/peneng yang bertuliskan Korps Lidik Krimsus RI Investigasi, selanjutnya menanyakan SIUP (surat ijin usaha perdagangan)  minuman beralkohol. Korban menjawab memiliki SIUP golongan A, Golongan B dan Golongan C sedang di proses. Tersangka mengancam dengan mengatakan akan mencabut surat ijin usaha perdagangan (SIUP).

"Korban merasa takut apabila dilakukan pencabutan SIUP, kemudian para tersangka bilang kepada korban agar supaya tidak dicabut SIUP nya korban harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10 juta.   Dan disanggupi oleh korban sebesar Rp. 6 juta," terang Kompol Lambe, Senin (05/08/19).

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren AKP Rensa menjelaskan, korban yang merasa diperas langsung melaporkan ke polsek Tanjung Duren. Atas informasi tersebut, anggota Buser dari Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat langsung menuju lokasi yakni toko minuman milik Saragih.

"Sesampainya di lokasi, anggota  langsung mengamankan  dua orang tersangka  berikut barang bukti," jelas AKP Rensa.

Masih dikatakannya, hasil dari interogasi, tersangka mengakui telah melakukan pemerasan dan ancaman pada hari Minggu  21Juli 2019, sekira pukul 23.30 Wib,   dan berhasil melakukan pemerasan uang tunai sebesar  Rp. 6 juta.

Menurut pengakuan tersangka, uang hasil pemerasan dibagi-bagikan kepada empat orang yakni DS Rp 750 ribu, AL (DPO) Rp 750 ribu, DS Rp 750 ribu, SN sebesar Rp. satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dan kepada AW (DPO) sebesar Rp. dua juta.

Selanjutnya,  anggota berhasil menangkap AW selaku penerima uang dari hasil kejahatan (pemerasan dan ancaman).

"Tersangka AW ini disinyalir sebagai penadah hasil kejahatan. Kita tangkap bersama barang bukti uang sebesar Rp dua juta. Tersangka AW akan kita jerat pasal 480 KUHP, sedangkan tersangka lainnya kita jerat pasal  Pasal 368 KUHP," kata Rensa yang mengaku akan mengusut tuntas kasus ini. (LNG01) 

Kejar Target Data, BPS KLU Kumpulkan OPD

Dalam rangka penyusunan data daerah, Badan Pusat Statistik kabupaten Lombok Utara menyaelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion ( FGD) di hotel Mina Tanjung KLU pada hari Senin, 05 Agustus 2019. 

Lombok Utara - Acara tersebut dibuka langsung oleh asisten III Ir Melta  yang didampingi oleh kepala BPS KLU Ir Muhadi. Dengan narasumber sekretaris Bappeda Yuni Kurniati, M.pt. dan dari Kominfo Lombok Utara Drs Nanang Hermanayah, M.Pd. Adapun yang menjadi peserta kegiatan tersebut berjumlah 25 orang yang berasal dari OPD, Kantor kemenagklu, kepolisian, KPU, PDAM KLU,PLN Rayon KLU.

Dalam sambutannya, assisten III mengungkapkan bahwa dalam kegiatan ini diharapkan bisa menghasilkan data yang valid, benar karena data ini akan dihimpun di dibukukan. Lebih jauh asisten III Menjelaskan bahwa data yang akan ditampilkan dan dikumpulkan merupakan data dari beberapa pihak khusus yang berada di kabupaten Lombok Utara baik yang vertikal maupun horizontal. Data baik itu tentang data penduduk, data angka kemiskinan, data keagamaan, data peristiwa perkawinan dan lain lain. Untuk itu assisten III berharap para peserta bersungguh - sungguh didalam menyusun data sesuai yang ada. Tujuannya adalah agar bisa menghasilkan sumber satu data yang real. Peningkatan kualitas daerah dalam data (DDA) menuju Lombok Utara satu data. Melalui forum Discussion Group ( FGD ) bisa tercapai dan terlaksana dengan baik.

Ir Muhadi kepala BPS KLU dalam pemaparannya juga mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi kegiatan ini bahwa pengguna publikasi daerah dalam angka yang semakin meluas dari semua strata birokrasi, akademisi investor dan perorangan yang menuntut adanya : - data yang lengkap, - data yang akurat, - Data yang terkini (Up to date ), - Data yang berkesinambungan, - Data berkala mikro.

Lebih jauh, Muhadi mengungkapkan bahwa data statistik sangat perlu ditingkatkan hal ini karena merupakan sebuah tuntutan diantaranya : tuntutan pemerintah daerah, tuntutan transparansi dan tuntutan globalisasi

Narasumber dari Kominfo Drs Nanang Her menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi didalam penyusunan data ini diantaranya tidak ada petugas khusus  di setiap OPD yang menangani terkait data.

" Tidak ada petugas khusus yang menangani masalah data di masing masing instansi atau OPD " ungkap Nanang.

Sedangkan Yuni sekretaris Bappeda mengungkapkan bahwa yang menjadi salah satu problematika didalam penanggulangan kemiskinan adalah ketersediaan data sasaran dan belum banyak dimanfaatkan data sasaran program serta adanya persepsi bahwa data tersebut bersifat sentralistik ( peran daerah belum ) di akomodir dimana daerah tidak merasa memiliki.

Sambut Idul Adha, Selly Andayani Kembali Gelar Pasar Murah

Menjelang perayaan Idul Adha 1440 H, Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB menggelar pasar murah di Lapangan Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, 

Senin, ( 5/8).

Mataram - Sebelumnya, pasar murah juga pernah digelar di Karang Seraya dan Banjar Karang Kubu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, menyambut hari besar keagamaan nasional atau HBKN, yaitu Galangan dan Kuningan.

Kepala Disdag NTB, Hj. Putu Selly Andayani, mengatakan pasar murah kali ini berlangsung berturut-turut. Pada 6 Agustus besok, pasar murah akan digelar di Lapangan Karang Pule, 7 Agustus di Jalan Bung Hatta Monjok, dan 8 Agustus di Lingkungan Rembiga Barat.

"Kemudian, mulai tanggal 10 Agustus, kita akan menggelar pasar murah di Pulau Sumbawa," ujar Selly ditemui di lokasi pasar murah.

Tidak hanya itu, Selly Andayani juga turut membagikan paket sembako pada 50 warga kurang mampu hanya dengan bermodalkan KTP. Langkah tersebut untuk memberikan kebahagiaan pada masyarakat menyambut Idul Adha.

Saat ini permintaan masyarakat di pasar murah adalah cabai, mengingat harga cabai yang saat ini melonjak, sehingga cabai merupakan salah satu bahan pokok yang paling dicari.

"Untuk saat ini masyarakat membutuhkan cabai. Makanya kita siapkan cabai Rp10 ribu per 200 gram," terangnya.

Pasar murah yang berlangsung sejak pagi tadi hingga pukul 12.00 Wita, menghadirkan 25 distributor yang menjual aneka bahan pokok. Tidak hanya itu, kosmetik, selimut serta alat dapur lainnya juga dijual.

Fitri, seorang warga Babakan yang berbelanja di pasar murah, mengaku saat bahagia karena dapat berhemat.

"Harganya cukup murah. Saya beli telor dua tray, beli bahan-bahan lainnya," ucapnya.

Fitri mengaku bahagia dengan program Disdag NTB yang bersentuhan langsung dengan warga. "Sangat kerasa manfaatnya untuk warga. Pasar murah seperti ini perlu ditambah lah," imbuhnya.

LNG02

PT. KAI Pasang Plang Kepemilikan Tanah di Kota Intan, Warga Resah

Pemasangan plang nama status kepemilikan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di Jalan Nelayan Timur RT 8, RW 07, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada tanggal 11 Juli 2019 diduga tidak sesuai aturan hukum dan diluar kesepakatan dengan warga pada tahun 1982.

Jakarta - Terkait pemasangan plang tersebut warga Kota Intan bereaksi karena mereka telah mendiami tanah tersebut dan taat pajak tanah itu dari tahun 1972 hingga saat ini.

"Dari zaman dulu, pembayaran Ireda, Ipeda dan terakhir PBB tetap kami bayarkan. Tahun 1982 pernah PJKA memberikan kompensasi ke warga dari batas rel ke warga itu 6 meter. Pembayaran Rp 65 ribu per Kepala Keluarga," kata Edi Suryadinata, warga Kota Intan, Minggu (4/8/2019).

Saat ini di lokasi telah berdiri sebuah masjid yang memiliki Sertifikat dari BPN yang mana mendapat wakaf dari seorang warga yang telah mendiami tanah tersebut semenjak 1948.

Menuru Edi, pada tahun 2010 PT. KAI tanpa sepengetahuan dan seizin warga telah melakukan patok batas yang seharusnya tidak mereka lakukan patok batas tersebut karena tahun 1982 pihak PJKA telah bersepakat dengan warga bahwa pembebasan lahan hanya sebatas 6 meter dari sisi rel (grondkart). Namun saat ini pihak PT. KAI memasang plang nama melebihi 6 meter dari patok batas yg telah disepakati dengan warga pada tahun 1982.

"Kami berharap pihak PT. KAI dapat menghargai kami sebagai warga yang telah menguasai tanah yang diklaim milik mereka itu," harap Edi.

Edi mengatakan bahwa warga Kota Intan membuka diri dengan pihak PT. KAI untuk berkomunikasi dan melakukan pertemuan, karena kami sebagai warga berdasarkan aturan yang berlaku/UU pokok Agraria no.5 tahun 1960. Bahwa sesuai aturan hukum tersebut kami mempunyai hak atas kepemilikan tanah tersebut. (LNG01)

Pemprov Aceh Ikuti Festival Indonesia di Moscow

Festival Indonesia ke-4 2019, sebuah festival terpadu bidang perdagangan, pariwisata dan investasi atau Trade, Tourism and Investment (TTI) kerjasama antara KBRI di Moscow dan Pemerintah Rusia sedang berlangsung di Moscow - Rusia tanggal 1 s.d 4 Agustus 2019.

Moscow - Diawali dengan kegiatan Business Forum di Hotel Ritz Carlton, Moscow yang dihadiri oleh sekitar 700 pengusaha Indonesia dan Rusia, Festival Indonesia ke-4 mengusung tema "Visit Wonderful Indonesia: Enjoy Our Tropical Paradises".

Pemerintah Aceh melalui delegasi Aceh terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PT. Pembangunan Aceh, Dinas Pangan Aceh serta beberapa pengusaha/IKM Aceh turut berpartisipasi aktif dalam Festival Indonesia ke-4 di Moscow, tidak hanya dalam Business Forum, tapi juga Pameran Indonesia.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Jamaluddin, SE, M.Si selaku Ketua Delegasi menyatakan bahwa Festival Indonesia ke-4 menjadi ajang strategis lainnya bagi Aceh untuk berpartisipasi dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan Aceh dengan segala potensi unggulannya.

"Untuk kedua kalianya Aceh ikut serta pada Festival Indonesia yang digagasi oleh KBRI di Moscow. Keikutsertaan Aceh pada festival ini tidaklah tanpa tujuan dan target yang jelas. Sebaliknya, keikutsertaan Aceh pada festival ini dengan membawa beberapa pengusaha/IKM Aceh, seperti UD. Bawadi Foods (IKM Kopi), KBQ Baburrayyan (Koperasi dan Produsen Kopi), Yuyun Bordir (Handicraft Aceh) dan CV. Gadeng Wisata (Paket Wisata Tematis) adalah untuk memperkenalkan Aceh dengan ragam komoditi unggulan, seperti kopi Aceh, handicraft Aceh dan paket wisata unggulan Aceh," sebut Jamal.

Menurut Jamal, komoditi yang dipromosikan di Moscow mendapat perhatian serius dari pengunjung Rusia, khususnya kopi Aceh, baik dalam bentuk pembelian langsung, maupun kerjasama transaksi jangka panjang.

Salah seorang IKM kopi Aceh, Teuku Dhahrul Bawadi menyatakan, peluang kerjasama perdagangan kopi Aceh sangat menjanjikan selama keikutsertaannya pada Festival Indonesia di Moscow.

"Peluang kerjasama perdagangan kopi Aceh dengan pengusaha Rusia sangat terbuka lebar. Alhamdulilah. Saya berhasil mendapatkan 4 buyer kopi potensial dari Rusia, yaitu 2 perusahaan kopi roasting, 1 

1 importir kopi dan 1 retail. Khusus retail untuk kopi kemasan 100 gram Arabica dan 100 gram Robusta, mereka akan berkunjung ke Aceh dan perkebunan kopi pada Bulan Oktober 2019. Moga ini menjadi kontribusi terbaik dari IKM Aceh kepada Aceh," ungkap Bawadi bersemangat.

Hal ini juga dirasakan oleh Iwannitosa, perwakilan KBQ Baburrayyan, juga ada permintaan kerjasama perdagangan kopi antara pengusaha Rusia dengan koperasi miliknya.

Sementara, Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Aceh, Rahmadhani, M.Bus yang juga ikut serta dalam Festival Indonesia di Moscow menyatakan bahwa 2 (dua) stand Aceh dengan ragam bahan promosi memeriahkan Festival Indonesia, dan tidak pernah sepi dari pengunjung dan wisatawan.

"Alhamdulilah, 2 stand Aceh berukuran 5x5 dan dan 3x3 yang didekorasi dengan poster photo-photo pesona wisata Aceh yang disponsori oleh Bank Aceh Syariah selalu ramai oleh pengunjung, tidak hanya untuk menikmati branding *"The Light of Aceh*" melalui ragam brosur, leaflet, paket wisata tematis lainnya, TV Plasma dan cenderamata unik lainnya, tapi juga kesempatan menikmati kopi Aceh secara gratis," ungkap Rahmadhani. 

Lebih lanjut, Rahmadhani menyampaikan bahwa stand Aceh juga ramai dikunjungi oleh pengunjung karena menyediakan kopi gratis yang diracik khusus oleh seorang barista. 

"Untuk menarik minat pengunjung dan memberikan kesan langsung tentang sensasi kenikmatan dan keharuman kopi Aceh dalam suasana udara dingin di Moscow, stand Aceh melayani kopi gratis kepada pengunjung yang tentunya diracik khusus oleh seorang barista kopi, sekaligus mempromosikan paket wisata *Aceh Coffee Trail Adventure* di dataran tinggi Gayo melalui semangat wisata halal," tutup Rahmadhani. 

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyatakan bahwa Aceh adalah sebuah negeri yang kaya, tidak hanya dengan komoditi unggulan, seperti kopi, sawit, perikanan, dll, tapi juga pesona alam dan budayanya yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan melalui pelayanan yang baik. Kehadiran investor asing adalah sebuah keniscayaan sebagai sebuah nilai tambah dalam menciptakan perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. (LNG01)