Gubernur NTB Jajaki Kerja Sama Bisnis dan Pendidikan dengan Denmark

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan pertemuan dengan Yang Mulia (YM) Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia, Rasmus A. Kristensen bersama jajarannya yang berlangsung di kediaman dinas Dubes Denmark di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur yang didampingi Staf Khusus Bidang Investasi dan Waste Management,  Lutfiya Al Qarani mendiskusikan potensi kerja sama dalam sejumlah bidang. Mulai dari investasi untuk program energi terbarukan (renewable energy), pengelolaan sampah (waste management), hingga pariwisata dan pendidikan. 

“Paradigma Pemerintah Provinsi NTB saat ini adalah ramah investasi dan ramah kepada komunitas bisnis. Kami sangat terbuka dengan setiap langkah kerja sama dan penanaman modal atau investasi dari manapun, baik domestik maupun internasional, swasta maupun institusi negara. Kami mengajak Denmark untuk ikut meramaikan investasi dan kerja sama berbagai bidang yang saling menguntungkan di NTB,” kata Gubernur.

Menurut Doktor Zul, sapaan akrabnya, portofolio Denmark di bidang teknologi pengembangan energi terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Angin/ Bayu, cocok dengan kondisi lahan di NTB, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Begitu juga dengan yang lain, misalnya tenaga surya ataupun biomass.

“Dua pulau besar NTB, Lombok dan Sumbawa punya potensi besar untuk investasi di bidang pengembangan energi terbarukan, misalnya pembangkit listrik tenaga angin yang sudah maju di Denmark. Untuk pembangkit listrik tenaga surya, kami sudah punya 3 PLTS di Sengkol, Selong dan Pringgabaya yang masing-masing berkapasitas 7 MWp atau totalnya 21 MWp. Sementara untuk biomass, kami punya ladang jagung yang produksinya mencapai lebih dari 2 juta ton berdasar data 2018 lalu,” paparnya.

Sementara untuk kebijakan Zero Waste Province, Doktor Zul mengaku tertarik dengan Denmark karena negara kerajaan itu sudah punya punya undang-undang perlindungan lingkungan sejak tahun 1973. Dengan teknologi Zero Waste Management yang sudah dikembangkan oleh Denmark selama puluhan tahun itu, ia yakin bisa diadopsi dan dikembangkan sesuai kondisi di NTB.

“Kami sediakan segala infrastrukturnya, mulai dari lahan, kemudahan survei, hingga fasilitas penunjang teknis dan lain-lainnya. Dari birokrasi, kami bantu kemudahan perizinan dan dukungan sumber daya yang ada. Intinya, NTB is a community business and investment-friendly,” lanjut Doktor Zul.

Dubes Kerajaan Denmark YM Rasmus A. Kristensen yang didampingi Head of Energy Cooperation Thomas Caprla Henriksen dan Head of Environmental Cooperation Morten Holm van Donk, menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Menurut YM Dubes Rasmus, ia sudah mendengar banyak potensi kerja sama di bidang energi terbarukan dan pengelolaan sampah di NTB, terutama dari Head of Environmental Cooperation Morten Holm van Donk, yang sudah beberapa kali ke NTB. 

“Saya sudah dengar dari Pak Morten dan timnya yang bisa dibilang sudah tak asing dengan Lombok dan Sumbawa, serta bertemu dengan sejumlah kepala dinas terkait lingkungan dan energi terbarukan. Potensi kerja sama investasi bidang pembangkit listrik tenaga biogas dan biomass dengan NTB sangat menarik. Apalagi setelah mendengar langsung penjelasan Bapak Gubernur hari ini,” ujar YM Dubes Rasmus.

Ia melanjutkan, Thomas dan Morten memiliki kapabilitas dan kapasitas yang tepat untuk merealisasikan kerja sama di bidang energi dan pengelolaan sampah antara Provinsi NTB dengan Denmark. Selain dua bidang utama itu, bidang yang lain juga sangat terbuka untuk dijadikan lahan investasi, baik pariwisata, infrastruktur hingga pendidikan.

“Yang paling penting untuk menyegerakan kerja sama itu, adalah data sharing dua pihak terkait kompetensi dan kapasitas. Maksud saya kompetensi sumber daya manusia dalam pengembangan teknologi serta infrastrukturnya, dan kapasitas atau volume dari masing-masing bidang, seperti data kapasitas panen jagung atau bambu untuk biomass, dan volume sampah atau gas bumi untuk sumber daya biogas,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut YM Dubes Rasmus, bisa diawali dengan pengiriman tim untuk transfer teknologi dan pengetahuan terlebih dulu, baik tim dari NTB untuk belajar atau kursus ke Denmark ataupun sebaliknya, pengiriman tenaga ahli atau pakar dari Denmark untuk memberikan training di NTB.

“Hal itu perlu sebagai bagian dari feasibility study untuk memastikan teknologi yang dikembangkan di Denmark, cocok dan sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan di NTB. Transfer teknologi dan data juga penting untuk memastikan kesinambungan kerja sama ini bisa berjalan dalam jangka panjang,” ujar YM Dubes Rasmus.

Sementara terkait kerja sama pendidikan, Gubernur Zul menyampaikan soal program beasiswa 1000 pelajar NTB ke luar negeri. Ia menyatakan tertarik untuk mengirimkan anak-anak muda Lombok dan Sumbawa ke Denmark, sebagai negara yang menempati rangking ke-5 tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dunia.

“Kami sudah mengirimkan 46 mahasiswa untuk kuliah S2 di Polandia dari akhir tahun lalu hingga saat ini. Mereka kebanyakan juga belajar sains bidang energi dan lingkungan, dan akan terus bertambah. Kami berharap Denmark juga menjadi negara tujuan dari program beasiswa NTB, apalagi dengan kualitas pendidikan Denmark yang memadukan pengembangan kurikulum pendidikan dengan teknologi digital, namun tetap dengan mempertahankan nilai-nilai budaya. Sangat cocok dengan apa yang kami upayakan di NTB,” imbuh Gubernur Zul.

Di akhir perjumpaan tersebut, kedua belah pihak bersepakat bakal mengadakan pertemuan teknis sebagai tindak lanjut pada awal November 2019. Gubernur juga sekaligus mengundang YM Dubes Rasmus dan jajarannya yang akan berkunjung ke NTB, untuk sekalian berwisata menikmati seluruh keindahan Lombok dan Sumbawa. (LNG04) 

TNI Polri di NTB Siaga Karhutla

Musim kemarau yang berkapanjangan menjadi perhatian pemerintah tidak terkecuali di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejak tanggal 19 Oktober kemarin kebakaran hutan terjadi di Gunung Tambora wilayah Kabupaten Dompu dan Bima, dan Gunung Rinjani wilayah Kabupaten Lombok timur dan Lombok Barat.

Mataram - Lahan HGU milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yang terletak di Doroncanga areal Taman Nasional Tambora Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu terbakar pada Sabtu sore kemarin, begitu juga dengan kawasan hutan Pelawangan Senaru Kecamatan Bayan Lobar dan Pelawangan Sembalun Lombok Timur mengalami kebakaran.

Khusus di kawan hutan Gunung Rinjani, berdasarkan keterangan Danramil 1615-10/Sembalun Lettu Inf Abdul Wahab, lokasi hotspot Jempong Borok pada koordinat S 08°20'20.4 E 116°28'35.5 bertempat di Pos 4 Pelawangan Kecamatan Sembalun dan sampai saat ini lokasi kebakaran diperkirakan sudah mencapai ribuan hektar.

Hingga Senin malam ini (21/10), lanjut Wahab, api masih terlihat jelas dan merembet hingga ke Pos II dan I puncak Gunung Rinjani karena selain tumbuhan dan rumput yang sudah kering, juga didukung angin yang kencang sehingga api bertambah cepat merembet.

Sementara Danramil 1606-02/Bayan Kapten Inf Turmuzi mengatakan pihaknya bersama anggota Polres Lombok Utara melakukan pemadaman di jalur pendakian Senaru Pos 2 dan Pos 3, namun pendakian melalui jalur barat dan jalur timur belum bisa di padamkan.

"Kondisi pendakian di dua tempat tersebut harus ditempu melalui dusun yang berbeda, jalur barat harus melalui Dusun Semokan Desa Sukadana dan jalur pendakian sebelah timur harus naik dari Dusun Torean Desa Loloan Kecamatan Bayan dengan medan yang cukup sulit untuk memadamkan api," terangnya.

Melihat kondisi tersebut, Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., meminta kepada seluruh Dandim jajaran untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Kepolisian untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Kondisi saat ini, kita harus bergerak cepat untuk menanggulangi Karhutla yang terjadi dengan mengerahkan personel bersama-sama dengan Pemda dan Kepolisian serta masyakat bersatu padu dalam penanganan Karhutla," tegasnya.

Menurutnya, musim kemarau saat ini tidak hanya mengenai kebakaran, namun juga berdampak pada menurunnya debet air sehingga beberapa sumber air akan berkurang.

"Itu juga perlu menjadi perhatian kita bersama, karena dibeberapa wilayah di NTB sudah mengalami kekeringan," ujarnya.

Untuk lanjut Alumni Akmil 1993 tersebut, perlu ada penanganan secara terpadu dengan melibatkan seluruh stake holder baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga masalah Karhutla maupun kebutuhan air bersih bisa ditangani dengan baik.

"Butuh sinergitas secara terpadu dalam penanganan musim kemarau yang mengakibatkan kebakaran dan kekeringan," jelas Danrem.

Selain Danrem juga meminta kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati membakar sisa hasil panen (jerami dan sejenisnya) dan sampah, bila perlu di jaga dan disiapkan air untuk mengantisipasi apabila apinya menjalar ketempat lain. "Demikian juga puntungan rokok, pastikan apinya dalam keadaan padam (mati) baru dibuang," pungkasnya. (LNG01) 

Cegah Kekerasan Berbasis Gender Di KLU

Kegiatan pertemuan koordinasi dan konsultatif yang diselenggarakan oleh kantor Dinas PPPA KLU  dan Tim UNFPA ( United Nations Population Fund ) organisasi dana penduduk perserikatan bangsa bangsa yang dilaksanakan di hotel Mina Tanjung jln Pantai Sorong Jukung Lombok Utara. 

Lombok Utara - kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 21 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Rohika Kurniadi sari,SH,M.Si asisten deputi (asdep) pemenuhan hak asuh anak atasnya pengasuhan keluarga dan lingkungan, Asisten 3 bidang administrasi umum Pemda KLU Melta dan Kepala Dinas Sosial PPPA KLU bapak Faisol M.Si. Para peserta kegiatan berasal dari intansi terkait, Kantor Kemenagklu,LPA,LPSDM. Pertemuan ini mengambil tema pemangku kepentingan tentang pelibatan anak muda untuk mendorong perubahan norma sosial setara gender dan mencegah kekerasan berbasis gender ( KBG )

Ika dalam arahannya mengungkapkan pemenuhan hak perempuan dan anak menjadi tanggung jawab pemerintah.

" bahwa pemerintah/ negara hadir dalam upaya untuk pemenuhan hak perempuan dan anak. Dimana perempuan dan anak rentan terhadap berbagai kasus kekerasan" ungkap Ika

Lebih jauh Ika menjelaskan bahwa saat ini sedang mengadakan kegiatan intervensi di kabupaten Lombok Utara dan sudah berlangsung selama 11 bulan. Dan dua desa dijadikan sampel yaitu Desa Teniga dan Desa Tanjung. Alasan kabupaten Lombok Utara sebagai kawasan intervensi, karena daerah ini memiliki keberagaman mulai sosial budaya, kearifan lokal, semua agama ada di daerah ini. Hasil dari kegiatan intervensi ini akan dilaporkan ke pusat dan akan menjadi kegiatan luar biasa dan menjadi  dasar dalam membuat kebijakan nasional.

Lebih jauh. Ika juga berharap kedepannya kabupaten Lombok Utara menjadi kabupaten ramah anak dimana kabupaten Lombok Utara  pernah di laksanakan namun akibat gempa semuanya rusak. Untuk mewujudkan kembali kabupaten Lombok Utara menjadi kabupaten ramah anak perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Dan data - data sangat perlu untuk mendukung terlaksananya program ini.

Ika memberikan gambaran beberapa dampak dari kekerasan ini diantaranya : - korban kekerasan semakin meningkat, - Angka kematian ibu meningkat, - Tingginya anak bermasalah dengan hukum, - Tingginya angka perceraian, - Rapuhnya ketahanan keluarga, - Rendahnya potensi sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan

Pemerintah daerah yang diwakili asisten 3 Melta dalam sambutannya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini.

" Atas nama pemerintah daerah sangat mendukung dan perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait program ini kepada masyarakat " ungkap Melta

Melta juga mengungkapkan bahwa sangat tepat sekali program intervensi ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara. Karena Kabupaten Lombok Utara adalah miniatur Indonesia, karena banyak suku, agama ada di kabupaten Lombok Utara walaupun wilayah tidak luas.

Kadis PPPA KLU Faisol juga mengungkapkan bahwa saat ini kasus dan masalah yang terjadi baru 84 kasus. Dan masalah ini adalah yang dilaporkan dan kemungkinan bisa bertambah karena ada kasus yang tidak dilaporkan.

Di duga Membawa Shabu, Warga Maluk Diamankan Polisi

Team satuan Resnarkoba Polres Sumbawa Barat, telah berhasil mengamankan 1 orang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu.

Sumbawa Barat - Adapun identitas terduga pelaku berinisial EM, (21), Alamat dusun pasir putih tengah Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk KSB.

   

Tempat kejadian perkaranya di jalan Lintas Maluk Sekongkang dusun maluk loka Desa Maluk," jelas Kapolres Sumbawa Barat AKBP Mustofa, S. Ik., MH melalui pejabat Sementara Paur Subbag Humas Bripka Mayadi Iskandar.

Ia juga mengatakan, barang bukti yang berhasil diamankan dari terduga pelaku berupa 13 poket shabu, 1 unit sepeda motor merk honda vario warna putih hitam dan 1 buah Hp merk Vivo warna merah.

Lebih lanjut, Yadi sapaan akrabnya menuturkan, kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, sekitar pukul 22.30 Wita, Tim opsnal Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat memperoleh informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di dusun Maluk Loka Desa Maluk Kecamatan Maluk yang dilakukan oleh seorang laki-laki.

Atas informasi tersebut tim opsnal sat resnarkoba Polres Sumbawa Barat bergerak menuju TKP, Setelah sampai di TKP, tim melakukan penggeledahan dan pengamanan terhadap 1 orang yang di duga membawa shabu dengan disaksikan oleh warga sekitar, dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti seperti tersebut di atas.

Selanjutnya, terduga dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. (LNG05)

TNI Polri di NTB Siaga Karhutla

Musim kemarau yang berkapanjangan menjadi perhatian pemerintah tidak terkecuali di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejak tanggal 19 Oktober kemarin kebakaran hutan terjadi di Gunung Tambora wilayah Kabupaten Dompu dan Bima, dan Gunung Rinjani wilayah Kabupaten Lombok timur dan Lombok Barat.

Mataram - Lahan HGU milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yang terletak di Doroncanga areal Taman Nasional Tambora Desa Soritatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu terbakar pada Sabtu sore kemarin, begitu juga dengan kawasan hutan Pelawangan Senaru Kecamatan Bayan Lobar dan Pelawangan Sembalun Lombok Timur mengalami kebakaran.

Khusus di kawan hutan Gunung Rinjani, berdasarkan keterangan Danramil 1615-10/Sembalun Lettu Inf Abdul Wahab, lokasi hotspot Jempong Borok pada koordinat S 08°20'20.4 E 116°28'35.5 bertempat di Pos 4 Pelawangan Kecamatan Sembalun dan sampai saat ini lokasi kebakaran diperkirakan sudah mencapai ribuan hektar.

Hingga Senin malam ini (21/10), lanjut Wahab, api masih terlihat jelas dan merembet hingga ke Pos II dan I puncak Gunung Rinjani karena selain tumbuhan dan rumput yang sudah kering, juga didukung angin yang kencang sehingga api bertambah cepat merembet.

Sementara Danramil 1606-02/Bayan Kapten Inf Turmuzi mengatakan pihaknya bersama anggota Polres Lombok Utara melakukan pemadaman di jalur pendakian Senaru Pos 2 dan Pos 3, namun pendakian melalui jalur barat dan jalur timur belum bisa di padamkan.

"Kondisi pendakian di dua tempat tersebut harus ditempu melalui dusun yang berbeda, jalur barat harus melalui Dusun Semokan Desa Sukadana dan jalur pendakian sebelah timur harus naik dari Dusun Torean Desa Loloan Kecamatan Bayan dengan medan yang cukup sulit untuk memadamkan api," terangnya.

Melihat kondisi tersebut, Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., meminta kepada seluruh Dandim jajaran untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Kepolisian untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Kondisi saat ini, kita harus bergerak cepat untuk menanggulangi Karhutla yang terjadi dengan mengerahkan personel bersama-sama dengan Pemda dan Kepolisian serta masyakat bersatu padu dalam penanganan Karhutla," tegasnya.

Menurutnya, musim kemarau saat ini tidak hanya mengenai kebakaran, namun juga berdampak pada menurunnya debet air sehingga beberapa sumber air akan berkurang.

"Itu juga perlu menjadi perhatian kita bersama, karena dibeberapa wilayah di NTB sudah mengalami kekeringan," ujarnya.

Untuk lanjut Alumni Akmil 1993 tersebut, perlu ada penanganan secara terpadu dengan melibatkan seluruh stake holder baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga masalah Karhutla maupun kebutuhan air bersih bisa ditangani dengan baik.

"Butuh sinergitas secara terpadu dalam penanganan musim kemarau yang mengakibatkan kebakaran dan kekeringan," jelas Danrem.

Selain Danrem juga meminta kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati membakar sisa hasil panen (jerami dan sejenisnya) dan sampah, bila perlu di jaga dan disiapkan air untuk mengantisipasi apabila apinya menjalar ketempat lain. "Demikian juga puntungan rokok, pastikan apinya dalam keadaan padam (mati) baru dibuang," pungkasnya.

Penjabat Sekda NTB Tinjau Langsung Lokasi Karhutla

Kebakaran sebagian lahan hutan di Gunung Rinjani membuat Pemerintah Provinsi NTB bergarak cepat. Begitu juga dengan kebakaran lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Kacamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. 

Atas musibah itu, Penjabat Sekda NTB Dr.Ir. H.Iswandi, M.Si langsung meninjau kedua lokasi tersebut, Senin (21/10/19)

Dr. Iswandi mengawali peninjauan itu dengan mendatangi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok. Tiba di lokasi seluas lima hektar itu, Doktor Iswandi langsung memimpin rapat penanganan kebakaran itu, di posko penanggulangan Kebakaran TPA Kebon Kongok.

Ia berharap kepada seluruh SKPD terkait untuk segera tanggap, sehingga pemadaman api segera tuntas termasuk dampak terhadap kesehatan  dan  sosial terhadap warga sekitar, serta tidak menganggu rutinitas proses pembuangan sampah dari tingkat RT ke TPS kemudian sampe ke lokasi TPA.

Penangangan kebakaran itu sudah dilakukan pemerintah provinsi bekerja sama dengan jajaran Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram sejak musibah itu terjadi. Sejauh ini,  penanganan kebakaran dilakukan secara bertahap per blok dari 17 blok yang ada. Penanganan yang dilakukan saat ini adalah dengan sistem siram -timbun tanah atau landfilling. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai oksigen dan persiapan blok untuk menerima sampah Kota Mataram dan Lombok Barat yang mulai menumpuk.

Untuk menangani 1 blok yang luasnya skitar 3000 m2, dalam 2 hari, atau sekitar 2x10 jam, diperlukan 1 buldozer besar. Alat ini diperlukan untuk meratakan sampah yang ada agar mudah dipadamkan.  Selain itu, BPBD mengerahkan 4 excavator, 1 mengurai sampah dan 3 mengisi dumptruck dengan tanah. BPBD juga mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran, 4 truck tangki air, dan 10 dump truck.

Dengan sistem ini,  kebakaran lahan ini tidak meluas dan perlahan mulai mengecil. Pantauan langsung di lapangan juga menunjukkan kepulan asap sudah semakin menurun seiring kerja keras pemerintah bersama stakeholder terkait

Hadir pada pertemuan tersebut Kalak BPBD NTB, Asisten II, Karo Kesra, Karo Pemerintahan serta Kadis Damkar Kota Mataram dam Kab. Lobar.

Usai ke Kebon Kongok, Sekda kemudian bergerak menuju kawasan Gunung Rinjani yang terbakar dengan ditemani sejumlah kepala OPD terkait. Hal ini dilakukan untuk melihat lebih dekat kejadian di lapangan serta memastikan penanganan berjalan lancar. Sehingga kebakaran di kawasan tersebut tidak meluas yang mengakibatkan terganggunya aktivitas para wisatawan yang menikmati keindahan Rinjani. 

Janjikan Kesejahteraan untuk Aceh dan Papua, Senator ini Akan Tagih Janji Jokowi

Senator DPD RI asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP mengatakan bahwa dirinya akan terus menagih janji kampanye yang disampaikan Jokowi di depan masyarakat Aceh dan Papua pada masa kampanye pemilu 2019 lalu. Hal itu dikatakan Fachrul usai menghadiri Upacara Pelantikan Jokowi dan KH. Ma’aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Minggu sore (20 Oktober 2019).

Jakarta - Senator Aceh yang menjabat sebagai Pimpinan Komite I DPD RI itu mengaku akan konsisten mengawal dan menanti realisasi janji kampanye pasangan Jokowi-Ma’aruf Amin yang kini menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden itu. "Pak Jokowi saat kampanye sempat berjanji akan membangun Aceh dan Papua. Bukan hanya itu, Jokowi juga akan merealisasikan janji MoU Helsinki dan UUPA untuk Aceh. Dalam Kampanye juga, Jokowi juga berjanji akan memperjuangkan Dana Otsus Aceh selamanya,” jelas Fachrul Razi kepada pewarta media ini.

Senator Fachrul yang terkenal cukup vokal ini juga mengingatkan tentang janji Jokowi untuk Papua dalam rangka memekarkan wilayah Papua menjadi beberapa provinsi dan kabupaten. “Pasangan Jokowi-MA sempat menjanjikan untuk memekarkan wilayah Papua. Janji ini harus direalisasikan di masa pemerintahan berikutnya ini. Lebih cepat diwujudkan akan lebih baik,” tegas Fachrul yang beberapa kali diundang berbicara di forum PBB itu.

Lebih lanjut, Senator usia muda kelahiran Aceh Timur ini menuturkan bahwa masyarakat Aceh dan Papua menunggu pelunasan janji-janji Jokowi yang disampaikan saat kampanye lalu. “Jokowi juga berjanji akan mewujudkan kesejahteraan buat Aceh dan Papua. Masyarakat menunggu implementasi janji-janji itu. Kami akan terus kawal dan menagih janji kepada Pak Jokowi untuk Aceh dan Papua sampai kapanpun, sesuai dengan konstitusi," tutup Fachrul Razi. (LNG01)