Rabu, 29 Maret 2017

Diprotes BeritaLima Soal Logo Dukungan Aksi, Ini Penjelasan FPII

Jakarta, lGeoNews. Polemik pemasangan Logo Media Beritalima dalam baliho milik Forum Pers Independen Indonesia (FPII) yang diprotes langsung oleh Pemilik logo tersebut, disikapi langsung oleh Sekretaris Nasional (Seknas) FPII Mustofa Hadi Karya dalam rapat terbatas yang digelar oleh FPII. Dalam penjelasan resminya, Seknas sudah menentukan jika pencantuman logo setiap Media yang tergabung dalam FPII harus seizin Pimpinan perusahaan atau Pimpinan redaksi media tersebut.

“Ada media yang merasa tidak diberitahukan logo medianya (Berita Lima) yang dimasukan ke dalam baliho digital sebagai media yang mendukung aksi FPII. Padahal sudah diumumkan jauh sebelumnya bagi wartawan- wartawan yang tergabung dalam FPII, yang siap memasang logo medianya harus membicarakan terlebih dahulu dengan pemilik media, jika disetujui, kami sebagai pengurus Setnas FPII akan memasangnya.” jelas Mustofa Hadi Karya saat dijumpai dibilangan Jakarta Selatan (28/3).

“Jadi para wartawan yang tergabung di FPII harus kordinasi dengan pimpinan redaksi dan pimpinan umumnya terlebih dahulu sebelum logo medianya dipasang sebagai aksi dukungan FPII,” ungkap Pria yang biasa disapa Topan ini.

Topan menuturkan, logo Berita Lima itu dikirimkan ke group FPII oleh wartawan dari media tersebut dan wajar saja jika kami berpikir dia (yang memberikan logo) sudah mendapatkan ijin dari pimpinan redaksinya. Namun terlihat konyol, media tersebut justru membantah dalam judul beritanya ‘Dewan Pers Didemo, Ini Bantahan Berita Lima.’ yang dirilis pada Selasa (28/3/2017), Sindir Opan.

Menurut Topan, sedikitnya terdapat 200 media se-Nasional (cetak, online dan Tv local) yang mendukung aksi ke dua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) di gedung Dewan Pers (DP), DPR RI dan Kominfo, kamis mendatang, 6 April 2017 sebagai aksi penolakan kebijakan DP mulai dari verifikasi media, QR Code, sampai kepersoalan Panja RKUHP yang dipandang FPII bisa menjadi persoalan serius terkait dengan kemerdekaan Pers di Indonesia.

“Oleh karena itulah FPII meminta agar media yang mendukung Aksi kedua FPII menunjukan dukungan tersebut dengan bersedia menyertakan logo medianya dalam Baliho Digital FPII.” jelas Topan.

Diketahui, polemikpun muncul ketika PT.Media Berita Lima, selaku pemilik media “Berita Lima” dalam situsnya merilis pernyataan  sikap menolak Logonya dicantumkan dalam Baliho dukungan Aksi FPII itu.  “Berita Lima bukan merupakan anggota dari gerakan tersebut dan meminta agar pihak yang mencantumkan nama serta logo Berita Lima segera mencabut dan tidak menyebarkan selebaran tersebut dengan mencantumkan nama Berita Lima,” tegas Pemimpin Redaksi sekaligus CEO Berita Lima, Moch. Efendi, melalui siaran persnya, Selasa (28/3/2017).

Dengan tegas, Ketua Setnas FPII-pun menyatakan sikapnya terhadap Berita Lima, bahwa FPII tidak akan pernah mencantumkan logo media-media dalam baliho digital tanpa ada ijin dari Pemilik maupun pimpinan media untuk dukungan aksi “Wartawan / Media Independen Menggugat” yang digelar FPII.

“Jika kami mengetahui wartawan Berita Lima yang menyerahkan Logo tersebut tidak mendapat izin pemilik, maka tentu saja kami tidak akan mencantumkan Logo Berita Lima dalam baliho digital,” Jelas Topan menegaskan.

“ini hak jawab kami tentang pemberitaan Berita Lima dalam situsnya tersebut yang menurut saya sangat kurang pas dalam membuat pernyataan yang sudah dipublikasikan, seharusnya pimpinan media tersebut bisa lebih bijak dan santun, kami juga bersahabat dengan saudara Efendi pimpinan Berita Lima.”  Pungkas Topan.

Sementara itu, terhadap tudingan yang menyebut FPII sebagai organisasi yang terlihat memusuhi Dewan Pers,  dibantah tegas oleh Ketua Presidium FPII, Kasihhati.

Kepada Wartawan, Kasihhati mengatakan bahwa kehadiran FPII bukanlah musuh Dewan Pers, tetapi hadirnya FPII sebagai kontrol kinerja DP sekaligus menolak kebijakan kebijakan DP yang dianggap menyimpang dari UU Pers No.40/1999 terkait kemerdekaan pers.

Dukungan Media Terus Bertambah
Bambang Yudy Baskoro, Wakil Ketua Presidium FPII juga menyampaikan suaranya didepan puluhan awak media, Selasa (28/3) di Jakarta. Dalam jumpa pers tersebut, ia mengatakan “Dukungan dari teman – teman media terus berdatangan, dan akan dicetak balihoo besar ukuran 6 meter X 8 meter di aksi kedua FPI. Bagi kami, hilang satu tumbuh seribu. Tidak ada kata menyerah dalam menperjuangkan hak kebebasan pers yang semakin tidak jelas kebijakannya, “ jelas Bambang. (Amr)

Senin, 27 Maret 2017

90 PERSEN MASYARAKAT KELUHKAN PUNGLI DI OBYEK WISATA LOMBOK BARAT

Lobar, lGeoNews. Pungutan liar yang marak terjadi di destinasi wisata, hingga saat ini menjadi isu yang sedang berkembang. Bukan hanya sekedar cerita dan opini, di NTB beberapa oknum sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian.

Untuk mengantisipasi hal tersbut tidak berkembang di destinasi wisata yang ada di kabupaten Lombok Barat. Dinas pariwisata bersama Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) kabupaten  lombok barat  menggelar edukasi bersama regulasi penarikan rekribusi parkir dan saber pungli di destinasi wisata di salah satu rumah makan di kecamatan bau layar Lombok Barat,  kamis lalu (23/03).

Selain dinas pariwisata, acara tersebut juga melibatkan Binmas Polres Lombok Barat dan Dinas pendapatan kabupaten Lombok Barat. Hadir sebagai narasumber kepala dinas pariwisata lombok barat  Ispan Junaidi, kasat binmas polres lombok barat  Raden Nagus Ismail, ketua forum tata kelola pariwisata (FTKP) H Tahrir, kepala dispenda kabupaten lombok barat, sejumlah kepala desa dan pegiat pariwisata.

Menurut kepala dinas pariwisata lombok barat, kegiatan tersebut dilakukan untuk mendengar masukan dari para pelaku wisata terkait aktifitas kepariwisataan dan isu pungutan liar. Ispan menjelaskan, laporan yang masuk ke kesbangpoldagri mencapai 90 persen terkait pungli di tempat obyek wisata.

Dengan merangkul dan melibatkan masyarakat, para pembisnis pariwisa , para pakar pariwisata dan komunitas pariwisata atau colaboratif government, dapat secara bersama mengawasi dan memajukan kepariwisataan lombok barat.

Selain itu, dalam sambutannya tersebut, ia juga mengingatkan kepada seluruh kepala desa dan pegiat wisata untuk tidak melakukan pungli diluar ketentuan yang berlaku.

“ hati hati dengan parkir yang dilakukan di obyek wisata, karena harus di koordinasikan dengan pemerintah, saya ingin clear ditempat pariwisata, dan tidak ingin terjadi hal hal yang tidak di inginkan ”kata ispan

Sementara itu, dinas pendapatan kabupaten lombok barat yang diwakili oleh, bidang pendataan, l. Supriawan dalam materinya menjelaskan,  pajak daerah dan penarikan retribusi daerah sudah diatur dalam  uud. Menurutnya ketentuan pajak dan retribusi parkir sudah diatur dalam uud sehingga siapapun yang mengadakan pungutan harus melalui regulasi yang jelas. Namun bila dilakukan diluar ketentuan hal tersebut termasuk pungutan liar.

“ terkait retribusi dan parkir sudah diatur dalam UUD dan peraturan daerah.   Termasuk juga dalam peraturan bupati lombok barat nomor : 34 tahun 2015 “. Jelasnya supriawan.

Selain itu, kepolisian juga sangat berperan untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan pungutan diluar ketentuan atau pungli. Menurut kasat binmas kabupaten lombok barat, Iptu Raden Bagus Ismail ,pungli tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Menrut Raden, beberapa faktor tersebut diantaranya, penyalahguaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, kultural, budaya organisasi, terbatasnya sdm, lemahnya sistem kontrol dan kurangnya pengawasan pidana pungli.

Menurut raden, masyarakat harus tetap mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, karena bagi pelaku pungli diancam dengan ancaman pidana yang tertuang dalam uud no 32 tahun 1999 dengan pidana seumur hidup atau paling singkat empat tahun penjara  dengan denda paling ringan 200 juta.

“ Menurut saya, solusi terbaik yakni bekerja dengan masyarakat dan para pegiat wisata untuk saling mengingatkan agar tidak terjadi pungli yang mengakibatkan hukum pidana dan merugikan diri sendiri”.

 ( OMS)

Jumat, 24 Maret 2017

Realisasi Mega Proyek "MENARA EIFFEL LOMBOK" dan 10.000 Apartemen Terkendala Perijinan, GNE Unjuk Taring

Mataram,lGeoNews. Pembangunan mega proyek menara dan  apartemen di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat terkendala perijinan.  Setelah gagal diurus oleh pihak lain, Gerbang NTB Emas (GNE) mencoba mengurai dan mengurus perijinan mega proyek yang nilainya triliunan rupiah tersebut.

Kredibilitas perusahaan milik daerah, Gerbang NTB Emas kali ini diuji setelah badan usaha tersebut mengambil alih pengurusan permohonan perijinan pembangunan mega proyek menara dan apartemen yang akan dibangun di pulau lombok itu.

GNE resmi mengurus permohonan perijinan pembanguna mega proyek yang bernilai triliunan tersebut melalui penanda tanganan nota kesepahaman atau  MoU (Memorandum  of Understanding) antara sejumlah investor yang tergabung dalam  Koperasi Serba Usaha Menara Agung  dengan pihak Gerbang NTB Emas tertanggal 18 Maret 2017.

Direktur utama  GNE, Syahdan Ilyas saat ditemui wartawan di kantornya pada Kamis (23/03), menerangkan bahwa proses pengurusan ijin pembangunan proyek Menara dan apartemen yang ditangani oleh GNE ditargetkan selesai paling lama tiga bulan.

"Proses perijinan pembanguna mega proyek menara apartemen yang salah satunya berada didaerah Obel obel kabupaten Lombok Timur paling lambat selesai dalam waktu tiga bulan,"terangnya.

Sementara itu, Muliadi Sumardi selaku perwakilan Koperasi Menara Agung menuturkan bahwa para investor berharap kepada PT.GNE sebagai pihak perusahaan daerah yang mengurus perijinan pembangunan mega proyek menara dan apartemen   dapat segera nerampungkan seluruh perijinan yang diperlukan.

Pembangunan mega proyek menara dan apartemen yang nilanya mencapai 2,15 Triliun di Pulau Lombok itu dipastikan akan mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan tentunya berdampak pada peningkatan perekonomian di pulau lombok khususnya dan NTB umumnya.(ft)

Senin, 20 Maret 2017

Event Lombok Travel Mart 4,ASPPI Optimis Patok 60 Miliar


Mataram, lGeoNews.. Bukan sesuatu yang berlebihan jika pada tahun ini ASPPI (Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia) NTB optimis patok target transaksi pariwisata hingga 60 Miliar pada event Lombok Travel Mart 4 kali ini.

Disampaikan oleh ketua DPD ASPPI NTB, JN Wirajagat dalam acara konfrensi persnya pada Senin (20/03) bahwa event Lombok Travel Mart 4 ini terbilang sangat istimewa dikarenakan  pembukaannya akan dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata Indonesia, Arief Yahya.

"Kali ini eventnya akan sangat istimewa bukan hanya karena puluhan bayer yang sudah mengkonformasi tetapi melainkan  pembukaanya yang langsung akan dihadiri oleh bapak meteri pariwisata, Aruef Yahya," jelasnya.

Sampai hari ini sudah tercatat sebanyak 254 buyer yang mendaftar diantaranya 10 dari India, 10 dari Australia, 19 dari Singapore,10 dari Malaysia, serta berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Hal ini tentu menunjukkan kesuksesan ASPPI pada event Lombok Travel Mart tahun sebelumnya yang telah diselenggarakan selama tiga kali berturut- turut.

Banyaknya buyer yang mendaftar pada event Lombok Travel Mart 4 ini tentu diharapkan  sebagai jembatan dalam membantu pemerintah mencapai target 4 juta wisatawan tahun 2018. Karena tidak menutup kemungkinan akan bayak wisatawan yang berdatangan ke lombok Sumbawa terlebih dengan adanya event ini.(ft)

Senin, 13 Maret 2017

30.000 bibit ikan dilepas di Sungai Jangkuk

MATARAM, SEPUTAR NTB. Wakil Walikota Mataram kembali mengajak para awak media dan jajaran instansi pemkot Mataram untuk menyusuri kali Jangkuk dengan menggunakan perahu karet (rafting).

Kegiatan yang dilakukan pada Sabtu (11/03) sekitar pukul 15.30 ini  mengambil start dikali yang berada di belakang Lesehan Sari dimana rencananya akan mencapai finish di kali jangkuk Sukeraje dengan perkiraan waktu tempuh kurang lebih dua jam.

Kegiatan ini menurut walikota Mataram, Mohan Roliskana sebagai ajang perkenalan dan sosialisasi wahana wisata air bagi masyarakat dan sekaligus menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kebersihan sungai yang harus terus dijaga dan dilestarikan 

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan satu wahana wisata air yang baru dan berada di kota Mataram,"jelas Mohan.

Selain menyusuri bantaran sungai Jankuk, kegiatan ini juga dirangkai dengan pelepasan bibit ikan,yang rencana pelepasannya akan dilakukan di sungai Jangkuk Sukeraje Ampenan.Dimana sebanyak 30.000 bibit ikan sudah siap untuk dilepas.

Sukeraje dipilih sebagai tempat pelepasannya karena diketahui bahwa setiap hari puluhan warga melakukan aktifitas memancing disepanjang sungai tersebut, sehingga demi mencegah habisnya populasi ikan maka pemerintah kota Mataram memilih melakukan pelepasan bibit ikan di kali tersebut.(ft)

Kamis, 09 Maret 2017

Wagub Berharap Direct Flight Australia-Lombok Dibuka Kembali

Direct Flight

Mataram,lGeoNews. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Moh. Amin, S.H., M.Si didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, menaruh harapan besar untuk dibukanya kembali direct flight Australia-Lombok (BIL). Hal itu diungkapkan saat menghadiri undangan Investor dari Australia di Hotel Katamala Senggigi, Kamis (9/3/17).

Dihadapan 20 delegasi investor asal Australia, Wagub memaparkan bahwa selama ini angka kunjungan wisatawan dari Australia menuju ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Lombok dan Sumbawa masih menempati posisi teratas, untuk itu pemerintah Provinsi NTB sangat berharap konektivitas Australia-Lombok dapat dibuka kembali dari bantuan para investor yang akan berinvestasi di NTB. 

“Saya sangat berharap direct flight dari Australia menuju Lombok (BIL) dapat dibuka kembali, karena selama ini angka kunjungan wisatawan dari Australia ke Lombok berada pada posisi tertinggi, dan saya sangat sayangkan direct flight Jetstar waktu itu ditutup”, katanya.

Menanggapi ketertarikan para Investor tersebut untuk ikut ambil bagian dalam melakukan investasi bidang pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, wagub menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan harapan besar untuk dapat direalisasikan. Karena hal itu sejalan dengan tindak lanjut kunjungan kerjannya di Pert Australia pada tahun 2016 lalu bersama duta besar Australia untuk Indonesia. 

“Saya berharap rencana investasi ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja saya di Pert Australia tahun 2016 lalu”, kata wagub.

Selain sektor pariwisata di Lombok, wagub juga memaparkan keindahan pariwisata di Pulau Sumbawa dan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi NTB seperti pertanian dengan potensi peternakan yang sangat potensial di Pulau Sumbawa, potensi-potensi tersebut juga sangat membutuhkan investor untuk mengeksplorasi. 

“Selain pariwisata Lombok, di Sumbawa juga tak kalah indahnya dengan Pulau Lombok, di Sumbawa juga banyak potensi seperti pertanian dan peternakannya, semua itu butuh investor”, katanya.

Ketua delegasi Investor Australia Sally Ann Watts juga sangat kagum dengan kemajuan industry pariwisata di NTB, khususnya di Lombok. keindahan alamnya yang luar biasa telah menarik minat para delegasi Investor yang berjumlah 20 orang, yang terdiri dari para konsultan dan arsitek. Dia berharap dengan adanya pertemuan tersebut akan membuka konektifitas antara Provinsi NTB dengan Australia. 

“Kami sangat kagum dengan keindahan dan kemajuan industry pariwisata di NTB, kami berharap investasi ini dapat terealisasi sehingga konektivitas Lombok dan Australia dapat dibuka kembali”, kata Sally.(OMS)

Selasa, 07 Maret 2017

FINALIS NTB UNTUK AJANG PUTRI INDONESIA

Mataram,lGeoNews. Ajang pemilihan Putri Indonesia tentu menjadi event yang dinanti oleh setiap perwakilan terbaik dari daerah masing masing, tidak terkecuali NTB. Tahun 2017 ini NTB mengirimkan salah satu putri terbaiknya yakni Sri Maya Dian, yang berasal dari Kota Mataram untuk bersaing dengan 39 peserta dari 33 provinsi di indonesia. Kabar tersebut dirilis dalam konferensi pers di Kantor Dinas Pariwisata NTB  selasa lalu (7/03).

Dian yang terpilih sebagai perwakilan NTB, menyisihkan dua putri lainnya, ia lulus dalam serangkain test yang dilakukan oleh yayasan Putri Indonesia dijakarta beberapa waktu lalu. Dengan usiayan yang masih belia, dian yang merupakan mahasiswa semester dua jurusan FKIP Unram tersebut berharap mendapat dukungan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat.

”Saya mohon dukungan dan do’a dari pemerintah dan masyarakat agar dapat mengikuti pemilihan putri indonesia dengan maksimal dan bila terpilih nanti (sebgai putri indonesia) tentunya saya dapat mempromosikan NTB lebih luas lagi” kata dian.

Gadis yang bernama lengkap Nikomang Sri Maya Dian , dengan umur 19 tahun tersebut memiliki sejumlah prestasi dalam bidang modelling. Pada tahun 2014 lalu Dian terpilih sebagai juara pertama ajang Miss Sophie Paris regional 7 indonesia timur. Pada tahun 2015 terpilih menjadi terune dedare Kota Mataram dan pada tahun 2016 sebagai juara tiga dalam grand final ambassador Lombok Epicentrum Mall.

Menurut ketua tim promosi Mustika ratu dan yayasan Putri Indonesia wilayah NTB, Lulu Handayani, untuk peserta yang akan mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesian  tersebut akan dilakukan seleksi di daerah masing masing. Dan yang menjadi kriteria penilain kata lulu harus memiliki 3b , yakni  Brain (kecerdasan), Behavior (prilaku), dan Beauty (kecantikan). Lulu berharap perwakilan NTB pada tahun 2017 ini dapat bersaing dengan peserta yang berasal dari daerah lainnya . 

“Kita berharap pada tahun ini perwakilan NTB dapat masuk sepuluh besar dan mudah mudahan saja dapat terpilih menjadi putri indonesia” ungkapnya.


Harapan dan optimis yang sama juga di sampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh Faozal dalam konferensi pers tersebut.

”Saya berharap Dian dapat masuk menjadi nominasi pemilihan putri Indonesia 2017 ini. Dan pemerintah daerah terutama dinas pariwisata akan mendukung”. Kata Faozal .

Saat ini dian masih mengukuti serangkain pelatihan seni dan kebudayaan NTB yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan dinas pariwisata,  seperti mempelajari tarian peresean, mengenal lebih dalam sejarah NTB  dan public speaking . Hal tersebut untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti grand finalpada tanggal 31 maret dijakarta.( LS)