Rabu, 16 Oktober 2019

Gubernur Ingin Dorong Masjid Lahirkan Pengusaha Baru

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, merasa prihatin dengan persoalan rentenir yang terus melilit masyarakat. Sebagian masyarakat menjadikan pinjaman uang dari rentenir sebagai solusi. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah masalah yang tidak kunjung usai.

Mataram - Karena itu, Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini memberikan solusi atau jalan keluar terhadap persoalan tersebut. Yaitu, menjadikan masjid sebagai tempat melahirkan banyak pengusaha baru. 

"Masjid itu tidak hanya tempat ibadah. Namun, ketika orang datang ke masjid mereka menemukan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi," ungkap Bang Zul saat Safari Salat Subuh, di Masjid Raudlatul Jannah, Pagesangan Permai, Kota Mataram, Kamis (17/10/2019).

Untuk menyukseskan program ini, Bang Zul akan menggandeng Bank NTB Syari'ah. Sebab, segala usaha yang dilakukan oleh masyarakat, kalau bekerjasama dengan Bank akan memberikan dampak baik bagi pengembangan usaha ke depan. 

"Biasanya kalau dikelola oleh Bank, maka mereka tahu apakah usaha ini bisa sukses atau tidak," jelasnya di hadapan puluhan Jama'ah Sholat Subuh bertajuk “Safari Subuh Menuju NTB Gemilang, Mencetak 1000 Pengusaha Melalui Masjid”.

Saat ini, jelasnya, Gubernur sedang mempelajari bagaimana memfungsikan masjid sebagai tempat ibadah, sekaligus sebagai bank yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. "Orang datang ke masjid itu juga menemukan solusi terhadap persoalan rentenir," jelasnya. 

Selain itu, Bang Zul juga mengajak masyarakat NTB untuk senantiasa menghadirkan kesyukuran dalam hidup ini. Sebab, begitu banyak nikmat yang dilimpahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Baik itu nikmat keimanan maupun kesehatan.

"Kita akan mengetahui pentingnya kesehatan setelah kita merasakan sakit," ungkap Gubernur.

Ia juga mengingatkan bahwa harta yang melimpah tidak menjamin hidup bahagia kalau setiap harinya diliputi rasa sakit. Penghasilan miliaran per bulan tidak ada gunanya kalau yang diizinkan makan oleh dokter hanyalah obat. Terkadang, hidup sederhana lebih baik. Berpenghasilan biasa saja, namun bisa makan apa saja.

Semenara itu, Ta'mir Masjid Raudlatul Jannah mengaku bersyukur atas kehadiran Gubernur pada salat subuh itu. Ia berharap, kunjungan tersebut bukan yang terakhir. Namun, pada kegiatan-kegiatan di masjid itu ke depan, Gubernur tetap meringankan langkah untuk hadir. (LNG04)

Pj. Sekda NTB Instruksikan Biro Kesra Pantau Kebakaran TPA Kebon Kongok

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, menginstruksikan kepada Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Provinsi NTB, untuk terus melakukan pemantauan terhadap kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional Provinsi di Kebon Kongok, Lombok Barat.

Mataram - Hal itu dikemukakan Iswandi saat memimpin langsung apel pagi dengan seluruh jajaran pegawai lingkup sekretariat daerah, Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/10/2019).

Iswandi menegaskan dalam proses pemantauan tersebut, Biro Kesra membuat Desk Pengaduan di Lokasi Kebakaran TPA Regional Kebon Kongok. Dengan demikian, masalah dan keluhan masyarakat terdampak asap tersebut segera tertangani.

Iswandi menegaskan dalam proses pemantauan tersebut, Biro Kesra membuat Desk Pengaduan di Lokasi Kebakaran TPA regional Kebon Kongok.

Ia juga meminta Biro Kesra dan jajarannya, untuk terus memberikan pembaruan terkini terkait perkembangan penanganan kebakaran TPA. Agar apa yang dirasakan dan dikeluhkan petugas pemadam kebakaran dan masyarakat terdampak segera tertangani.

"Berikan laporan update laporan perkembangan penanganan kebakaran TPA regional Provinsi NTB, bila perlu setiap jam ada update laporannya," pintanya.

Selain itu Iswandi juga menegaskan, sesuai arahan Gubernur NTB, segala pembiayaan yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran di TPA regional akan ditangani Provinsi. "Biaya proses pemadaman seperti, pembelian bensin kendaraan operasional pemadam akan ditanggung provinsi," ujarnya. (LNG04)

Audiensi dengan IPK Indonesia, Ketua TP.PKK NTB Atensi Masalah Kesehatan Mental

Ketua TP. PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc menerima audiensi Ikatan Psikolog Klinis (IPK)  Indonesia, terkait kasus kesehatan mental anak dan remaja di NTB Rabu (16/10/19) sore, bertempat di Pendopo Gubernur NTB. 

Mataram - Audiensi ini membahas tentang permasalahan remaja yang membutuhkan pengayoman dalam segi psikologi dan kerohanian. Hj. Niken menyampaikan bahwa gangguan mental adalah masalah yang menjadi kekhawatiran bersama, karena dampak dari gangguan ini tidak hanya bagi diri sendiri, namun berdampak bagi orang lain.

"Kita perlu khawatir, karena kondisi mental tidak hanya berdampak pada si penderita, tapi juga orang yang berada di sekitarnya," jelasnya.

Selain itu, Ketua Hj. Niken juga menyarankan untuk menggandeng para pakar psikologi di NTB dan melibatkan mahasiswa lulusan ilmu psikologi untuk terjun langsung sampai ke desa-desa, dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan mental. 

Dalam kesempatan ini juga, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia meminta kesediaan Hj. Niken untuk menjadi Keynote Speaker dalam acara seminar Psikologi Klinis yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. 

Sri Helmi Hayati, selaku koordinator seminar menjelaskan bahwa seminar ini bertujuan untuk memberikan informasi, kepada remaja akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan menjadi wadah bagi para remaja yang memiliki gangguan psikologis. 

"Seminar ini akan memberikan informasi kepada remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan bagaiamana cara menjaganya," ungkap Sri Helmi Hayati.

Ia menambahkan, kegiatan ini tidak hanya sebatas seminar lalu selesai, namun pihaknya akan terus mem-follow up,  bahkan membentuk tim koordinasi, baik di tingkat kabupaten sampai dengan desa,” Sehingga para remaja setidaknya mengetahui tujuan mereka saat mereka memiliki masalah," tutupnya.

Polres Sumbawa Barat Cek Kesehatan Tahanan

Kepolisian Resort Sumbawa Barat pada Kamis, (17/10) melakukan kegiatan urusan kesehatan yang diadakan oleh bagian Sumda Polres Sumbawa Barat dan Puskesmas Taliwang.

Sumbawa Barat - Dalam kegiatan itu, dilakukan screening test periode ke II terhadap semua tahanan agar mengantisipasi penyebaran penyakit menular didalam ruang tahanan.

Tempat pemeriksaan kesehatan dilaksanakan sekitar jam 09.00 Wita. Dirumah tahanan satuan tahti kepada tahanan yang berjumlah 15 orang, 1 wanita dan 14 pria," jelas Kapolres Sumbawa Barat AKBP Mustofa S. Ik., MH melalui pejabat Sementara Paur Subbag Humas Bripka Mayadi Iskandar.

Ia juga mengatakan, pemeriksaan itu di lakukan oleh Dokter Polres Sumbawa Barat, IPTU. Ika Hidayanti, S. Si yang meliputi pemeriksaan pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, pengukuran lingkar perut, pemeriksaan klinik meliputi pemeriksaan gula darah dan Cholesterol.

Ada juga pengambilan sample darah untuk pemeriksaan serologi meliputi HIV, VDRL, HBsAg dan pengambilan Sputum/dahak untuk pemeriksaan TBC bagi tahanan yang mengalami batuk lebih dari 2 minggu.

Lebih lanjut, Yadi sapaan akrabnya menuturkan, hasil dari rikses sementara ditemukan dari 15 orang tahanan terdapat gangguan kesehatan berupa Hypertensi ( > 140/100 mmHg) sebanyak 3 orang dan gula darah sewaktu di atas normal (> 200 mg/dl) sebanyak 2 orang. (LNG05)

Ketua PPWI Sulut Himbau Masyarakat Stop Hoax Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI

Ketua organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Propinsi Sulawesi Utara, Vanny Kandouw ST menghimbau masyarakat agar tidak menyebarkan berita hoax atau tidak benar jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Selasa (15/10/19).

Manado - Menurut Vanny Kandow, jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden saat ini masyarakat Sulawesi Utara sebaiknya turut menciptakan suasana aman dan damai, jangan terjebak dengan isu-isu hoax yang bertujuan memecah belah bangsa.

" Pemilu telah usai, saat ini telah terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru, mari kita sukseskan dan kita kawal bersama kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober nanti," ucap Vanny Kandow ST.

Lebih lanjut diterangkan oleh Vanny Kandow,  PPWI sebagai organisasi yang bergerak di dunia informasi memahami betul dampak informasi hoax yang beredar di masyarakat dapat memecah belah masyarakat, oleh karenanya sudah menjadi komitmen dari kami untuk turut serta memberikan informasi yang benar bagi masyarakat. (LNG01) 

Gandeng Tokopedia, Kemendes Pdt Dan Transmigrasi Ri Gelar Pelatihan Umkm Di Lombok Barat

Giri Menang – Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM tentang berwirausaha dan mendorong peningkatan kapasitas UMKM, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Koperasi dan UMKM bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi RI menggelar pelatihan kemampuan berwirausaha dan kemampuan pemasaran. Kegiatan ini juga menghadirkan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia ‘Tokopedia’ sebagai narasumber untuk memberikan pelatihan cara promosi dan menjual produk secara online.
Melalui pelatihan ini diharapkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku UMKM bertambah sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Lombok Barat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lobar H. M. Fajar Taufik saat membuka kegiatan di Aula Kantor Bappeda Lobar, Rabu (16/10).
Tidak hanya para pelaku UMKM, kegiatan ini juga diikuti oleh BumDes se-Lobar. Sinergitas yang dilakukan Kemendes PDT dengan menggandeng Bumdes, Koperasi, dan UMKM sangat diapresiasi Taufik. Untuk itu ia berkeyakinan kontribusi tersebut akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lobar.
Di Lombok Barat sendiri, Jumlah Wira Usaha Pemula (WUP) dalam 4 tahun terakhir sampai tahun 2019 ini adalah sebanyak 1488. Pertumbuhan tahun ini cukup menggembirakan, yaitu tercipta wira usaha pemula sebanyak 420, meningkat dari tahun 2018 lalu yang berjumlah 323 WUP. Data tersebut menggembirakan karena menjadi jalan keluar juga terhadap pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka di Lobar.
Sedangkan untuk peningkatan kualitas usaha, saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Lobar telah melakukan pembinaan kepada aneka UKM, baik Formal maupun Informal. Untuk diketahui sasaran pembinaan yang dilakukan mencakup UKM Formal dan Informal yang sampai tahun 2019 ini total berjumlah 8101. Terbanyak di Kecamatan Labuapi sebanyak 1495 UKM dan jumlah paling sedikit di Kecamatan Sekotong yang hanya berjumlah 270 buah UKM.
Pemkab Lobar sendiri akan terus mendorong pertumbuhan tersebut sampai rata-rata 450 UKM baru setiap tahun sampai 2024 nanti. Ditargetkan, ijin usaha mikro kecil di tahun 2019 ini dapat diterbitkan sebanyak 450 IUMK sehingga bisa mencapai 3000 IUMK di tahun 2024 nanti.
“Untuk itu melalui pelatihan UMKM, Koperasi dan BumDes nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesejahtraan masyarakat di desa masing-masing serta mampu mengurangi jumlah angka pengangguran di Kabupaten Lombok Barat,” harap Taufik.
Sementara itu di tempat terpisah, Jamaludin selaku Kasubdit Investasi dan Permodalan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI menjelaskan pihaknya sengaja menggandeng Tokopedia untuk membantu pemasaran UMKM.
“Kehadiran kami tidak hanya sebatas penyaluran anggaran, tetapi juga kami membawa Tokopedia yang akan memberikan pelatihan cara promosi dan menjual produk untuk membantu UMKM memasarkan secara online. Dimana tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital untuk dapat di kenal masyarakat luas bahkan sampai keluar negeri ujar jamal. Untuk Pelatihan cara pemasaran online oleh tokopedia kata jamal akan berlangsung besok di tempat ini,” jelasnya.
Jamaludin menambahkan, pihaknya juga telah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk menyalurkan dana yang ada di Kementerian untuk dimanfaatkan oleh Koperasi UMKM di 122 Kabupaten yang statusnya masih tertinggal. Dana tersebut merupakan pinjaman lunak dimana suku bunganya sangat kecil, masing-masing besarannya 10 juta perorang. Dana tersebut kemudian diurus melalui koperasi yang ada di kabupaten untuk disalurkan kepada koperasi UMKM yang sehat dan masih aktif.
“Kedepan diharapkan memiliki produk unggulan masing-masing desa. Dimana produk itu bisa laku dan disukai banyak orang untuk dipasarkan. Dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di desa,” pungkas Jamal.

Padamkan Kebon Kongok, Sampah Harus Dipecah

Giri Menang – Kebakaran yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kebong Kongok Desa Suka Makmur Gerung, Hari Minggu (13/10) lalu masih sulit dipadamkan. Kondisi tersebut masih berlangsung dengan asap membumbung yang telah mengganggu aktivitas ribuan warga yang ada di enam desa. Lima desa tersebut adalah yaitu Desa Suka Makmur dan Desa Taman Ayu di Kecamatan Gerung, dan Desa Kuranji, Desa Kuranji Dalang, Desa Perampuan, dan Desa Karang Bongkot di Kecamatan Labuapi.
Walau telah melakukan upaya pemadaman sejak kejadian, asap masih saja mengganggu aktivitas warga. Seperti dilaporkan media massa hari kemaren, setidaknya sudah ada 120 warga Desa Kuranji Dalang mengeluh sakit akibat asap tersebut. Akan tetapi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, H. Rachman Sahnan Putra diklarifikasi berdasarkan pemantauan lapangan yang dilakukan pihaknya.
“Sampai hari ini belum ada satupun masyarakat yang terdampak di sekitar situ yang ISPA (infeksi saluran pernapasan akut, red), makanya kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Setiap beraktifitas keluar mereka kita harapkan menggunakan masker,” terang Rahman saat dihubungi via telpon, Rabu (16/10/2019).
Pihaknya, tambah Rahman, telah membagikan paling sedikit 2200 masker dan obat-obatan untuk penguat stamina kepada masyarakat sebagai tindakan preventif atas bahaya asap tersebut.
“Yang paling penting adalah masyarakat paham apa yang harus dilakukan supaya mereka tidak terdampak, tidak sakit akibat dari asap itu, salah satunya adalah beraktifitas keluar menggunakan masker,” pinta Rahman yang mengaku langsung menurunkan Tim agar menyisir daerah-daerah lingkar TPA tersebut.
Hasil pantauan lapangan, sampai saat ini pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat nampak kewalahan melakukan pendinginan. Di samping karena penumpukan sampah yang sangat tinggi dan luas area yang terbakar yang mencapai 1,25 hektar, kondisi tersebut juga dipicu oleh material sampah yang mengandung gas metan dan tetap mudah terbakar.
“Permasalahan di lapangan karena tumpukan sampah itu terlalu tinggi. Jadi sampah itu harus dipecah dulu. Kan selama ini sia-sia saja penyiraman yang kita lakukan karena hanya dipermukaan saja,” keluh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat, H. Fauzan Husniadi saat dihubungi via telpon, Rabu (16/10/2019).
Sejak malam kejadian, aku Fauzan, pihaknya telah berusaha melakukan pemadaman bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram, bahkan juga melibatkan Kepolisian Daerah, Tagana, dan Basarnas. Namun asap masih saja ada, karena pemadaman hanya menjangkau permukaan sedang api masih ada menjalar di bawah.
“Kenapa sampai hari ini terjadi itu karena belum dipecah sampah itu. Jadi percuma saja kita lakukan pemadaman hanya diatas permukaan dan apinya padam, tapi bara yang di bawah itu yang menimbulkan asap,” terang Fauzan Husniadi mengaku telah mengkoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB untuk dibantu alat berat untuk melakukan pemecahan atas tumpukan sampah tersebut.
Reaksi yang cukup keras juga disampaikan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di sela-sela melakukan peninjauan proyek, Rabu (16/10/2019).
“Kita minta Pemerintah Provinsi untuk betul-betul mengatensi masalah ini, karena sekarang dampaknya sudah mulai terasa di masyarakat,” pinta Fauzan Khalid.
Menurut Fauzan Khalid, karena TPA Kebon Kongok berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram harus memberi perhatian lebih kepada kawasan yang terdampak oleh keberadaan TPA tersebut, dalam hal ini tidak hanya karena masalah asap akibat kebakaran itu.
“Sekarang ini kita tidak mau hanya sekedar sebagai tempat (pembuangan sampah, red) saja, harus ada kompensasi. Contoh kasus seperti di Jakarta dan Bekasi, itu ada semacam kompensasi, walaupun itu tanah mereka. Kita juga akan minta seperti itu,” tegas Bupati.
Kompensasi itu, pinta Fauzan Khalid, bisa dalam bentuk hibah yang akan diarahkannya ke masyarakat sekitar.
“Termasuk infrastruktur, karena infrastruktur itu yang punya Lombok barat. Kalau rusak, kan kita yang bertanggung jawab? Kalau tidak ada kompensasi, terus uangnya dari mana?,” terang Bupati sambil memperkirakan minimal Rp. 15 milyar APBD Lombok Barat per tahun harus dialokasikan pihaknya untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat dilalui truk sampah, menyalurkan bantuan ekonomi, atau bantuan lainnya untuk masyarakat sekitar yang sakit karena dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh TPA tersebut.
Keberadaan TPA Kebon Kongok ini memang sangat dilematis buat Kabupaten Lombok Barat. Di satu sisi menjadi area pembuangan sampah dari Kota Mataram, di sisi lainnya Kabupaten Lombok Barat paling banyak mendapat dampak negative berupa kerusakan infrastruktur jalan, debu, bau, dan lingkungan yang tidak sehat namun tidak mendapatkan kompensasi apapun akibat dampak tersebut.
Area seluas kurang lebih 5 hektar ini sebagiannya memang miliki Pemerintah Kota Mataram dan telah menjadi area pembuangan akhir bagi rata-rata 333 ton sampah per hari.