Waspadai Narcoterrorism, Danrem 162/WB Ingatkan Bahaya Narkoba

Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han.,

Mataram – Korem 162/WB menggelar penyuluhan bahaya Narkoba terhadap seluruh personel Korem 162/WB dan jajaran se Garnizun Mataram di Aula Sudirman Makorem 162/WB jalan Lingkar Selatan Mataram, Rabu (20/11).

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB selaku lembaga resmi yang menangani masalah Narkotika.

Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam sambutannya program tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh Prajurit dan PNS mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba. 

Dijelaskannya, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta semakin maraknya pemberitaan tentang tindak kejahatan teroris dan peredaran Narkoba memunculkan kelompok yang menamakan dirinya Cyber Narcoterrorism.

“Kelompok ini menggunakan dunia maya seperti media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan pemahaman dan mengedarkan Narkotika, uang hasil penjualan Narkotika tersebut digunakan untuk membiayai aksi terorisme sehingga akan menjadi ancaman serius dan sangat berbahaya mengingat tindak kriminal yang dilakukan lintas negara,” terang Danrem.

Untuk itu, hati-hati menggunakan media sosial, jangan terpancing dengan segala bentuk iming-iming maupun tawaran yang menggiurkan mengingat ancaman hukum bagi pengguna Narkoba sangat tegas di lingkungan TNI. 

Selain itu, orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB tersebut juga mengintruksikan agar jangan coba-coba menggunakan Narkoba, hindari dan jauhi Narkoba, apabila ada pengguna atau pengedar Narkoba segera koordinasi atau amankan dan serahkan kepada pihak yang berwajib sesuai prosedur yang berlaku.

Danrem juga mengucapkan terimakasih kepada BNNP NTB atas kerjasamanya dalam memberikan berbagai kegiatan terkait dengan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN di Korem 162/WB dan jajaran.

Usai memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan penyuluhan tentang bahaya Narkoba yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pencegahan BNNP NTB Irfan, S.Sos.(LNG04)

GENERASI BANGSA KRISIS MORAL, MASIHKAH PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA?

OPINI:  GENERASI BANGSA KRISIS MORAL, MASIHKAH PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA?

Oleh :Moh Rofiq Risandi

Mahasiswa :Universitas Islam Malang

Fakultas :Ilmu Administrasi

Prodi :Administrasi Publik

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia guna memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam mewujudkan Ketahanan Nasional. Ketika Pancasila sebagai dasar negara kokoh, Negara juga kokoh. Ketika Pancasila rapuh atau goyah, maka Negara juga akan goyah atau roboh. Seiring dengan perkembangan zaman ditengah arus Globalisasi yang disertai perkembangan teknologi yang tinggi, memunculkan sebuah Perubahan Sosial yang memfasilitasi terjadinya pertukaran budaya saat ini.

Globalisasi diartikan sebagai proses peningkatan kesalingtergantungan masyarakat dunia yang ditandai oleh kesenjangan tingkat kehidupan antara masyarakat industri dan masyarakat dunia ketiga (Anthony Giddens: 1989). keberadaan Globalisasi tersebut memiliki dampak yang cenderung negatif bagi masyarakat indonesia.

Pancasila seperti disudutkan dari Bangsa kita. Hal ini ditandai dengan kemerosotan Moral Masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu Generasi Muda, Padahal Generasi Muda merupakan orang-orang yang akan meneruskan cita-cita sebuah bangsa, untuk memimpin dan mengatur sebuah Negara dengan memiliki kepribadian yang baik, kecerdasan yang dilandasi dengan ilmu dan wawasan yang luas, memiliki jiwa yang semangat, pikiran terbuka dan tujuan yang baik, berbobot dan bermanfaat serta berguna untuk kemajuan Bangsa dan Negara.

Namun sayangnya, Generasi Muda Indonesia pada saat ini banyak terjerumus pada dunia modernisasi yang timbul akibat dari Globalisasi tersebut. Modernisasi merupakan transformasi total masyarakat tradisional atau pra-modern ke tipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang menyerupai kemajuan dunia barat yang ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil (Wilbert E. Moore), mereka seolah-olah lupa bahwa jati diri Bangsa Indonesia adalah pancasila dan melupakan adat ketimuran yang kita miliki yaitu Negara yang menjunjung tinggi moral dan adat kesopanan. Tetapi pada kenyataannya potret Generasi muda saat ini mengalami krisis moral dan korban dari gaya hidup budaya barat. Seperti misalnya, Seks bebas yang mengakibatkan pernikahan dibawah umur, hamil diluar nikah, kasus aborsi.

Memakai narkoba bahkan Ikut serta dalam penjualan barang haram tersebut. Cara berpacaran dan berpakaian yang kelewat batas. berkata kotor, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lihat saat ini. Lantas bagaimana nasib negara ini jika generasi penerus bangsa rusak seperti itu? Dapat dipastikan negara ini akan terpuruk apabila permasalahan itu dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, perlu kita menanamkan nilai- nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti: 

(1) KETUHANAN YANG MAHA ESA, dalam pelaksanaan di setiap bidang wajib adanya landasan oleh iman dan ketaqwaan. Didalam kehidupan masyarakat indonesia juga telah berkembang berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan tersebut telah menjadi budaya batin bangsa yang mendidik kita semua untuk saling menghormati antar sesama anggota masyarakat.

(2) KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, kesadaran akan kehendak tentang kemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa manusia itu ingin selalu berhubungan. Manusia yang satu memerlukan manusia lainnya dan sebaliknya, maka manusia harus bermasyarakat (H.A.W Wijaya 2000:15). Hidup manusia tidak lepas dari hubungan dengan manusia lain , tanpa berhubungan ataupun bermasyarakat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan ini pula manusia disebut dengan makhluk sosial. Dalam sila ini, bangsa indonesia mengutarakan pentingnya memandang persamaan manusia, seperti persamaan hakikat, martabat, hak, dan kewajiban. Utamanya dalam menggunakan hak azazi manusia. 

(3) PERSATUAN INDONESIA , Mengacu pada semboyan bangsa indonesia “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu jua” mencerminkan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa kepulauan dengan berbagai kemajemukan didalamnnya dan dapat bersatu. Bangsa indonesia bukan merupakan bangsa yang dimiliki satu etnis tertentu saja, bangsa indonesia adalah milik bersama. Dalam memersatukan indonesia peran generasi muda juga sangat berpengaruh. Pada sila ini ditanamkan nilai-nilai kesatuan dalam berbangsa, dimana kesatuan itu meliputi: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. 

(4) KERAKYATAN  YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN, Masyarakat indonesia terdahulu telah mengenal sistem bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah utamanya yang menyangkut kepentingan bersama, pentingnya musyawarah dan mufakat ,H.A.W Widjaja (2000:16) berpendapat bahwa dalam musyawarah dan mufakat kepentingan manusia sebagai pribadi dan masyarakat dijamin. Kepentingan manusia pribadi akan dikalahkan, bila bertentangan dengan kepentingan umum. Kebebasan dijamin sesuai dengan mufakat. Segala sesuatu diambil secara musyawarah dengan mufakat. 

(5) KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, keadilan sosial juga berarti keadilan yang berlaku bagi setiap hubungan masyarakat. Sesama anggota masyarakat adil juga di artikan apabila setiap warga negara dapat menikmati hasil yang sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam masyarakat. Dapat dikatakan pula sila keadilan sosial ini melandasi segala ikhtiar dalam upaya terciptanya pemerataan rasa keadilan untuk kepentingan kesejahteraan bersama.

Jika kita memahami nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila tersebut, maka kita dikategorikan sebagai negara yang beruntung memiliki pancasila sebagai ideologi bangsa, Namun seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini, masyarakat indonesia terkhususnya generasi muda lupa untuk memegang teguh pancasila. Maka dari itu, Pengamalan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila perlu ditanamkan kembali, melalui penguatan pendidikan pancasila di sekolah maupun ditengah-tengah keluarga yang menjadi sarana dalam usaha untuk mengerti, memahami serta mendalami makna pancasila sebagai kepribadian bangsa indonesia juga mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat sesuai dengan cita-cita serta tujuan nasional seperti yang tertera pada UUD 1945. (Menurut Megawati Soekarno Poetri) Jika nilai-nilai pancasila terpatri di dalam jiwa batin dan pikiran, semua rintangan akan mudah dihadapi “Jadikan pancasila sebagai penuntunmu untuk meraih cita-cita”. Sebab tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini maupun nanti akan jauh lebih sulit dibanding generasi sebelumnya.

Wapres KH Maruf Amin Akan Buka Rakernas MOI

Ketua Umum ( Ketum) MOI Rudi Sembiring Meliala

Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin akan menghadiri Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) yang akan digelar di Jakarta, Kamis (21/11/19).                

      

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum ( Ketum) MOI Rudi Sembiring Meliala di graha Fareza, Jakarta Pusat Selasa (19/12/19).                  

Sekjen MOI Jusuf Rizal, kata Rudi, telah menerima kepastian tersebut  dari protokol istana Wapres. "Insya Allah pak Wapres akan hadir", ujar Rudi menunjukan WA yang diperoleh dari protokol dan diteruskan pada dirinya dari Sekjen Yusuf Rizal.                   

Sementara itu berdasarkan inventaris yang tercatat dipanitia, sampai Selasa sore jumlah peserta yang akan hadir telah mencapai 700 orang dari jumlah 1000 yang ditargetkan Pantia.

Mereka yang hadir tersebut, tandas Rudi merupakan  wartawan, pemilik media, DPW dan DPC MOI serta pemangku kepentingan media lainnya dari seluruh seluruh Indonesia.       

Mengusung Thema Indonesia Kuat tanpa Hoak, Radikalisme dan Intoleransi Pada Pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin (Rel)

Wagub Kembali "Roadshow" untuk Tekan Kasus Stunting

Wakil Gubernur NTB Saat Roadshow Pelatihan Penanganan Stunting

Mataram - Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB kembali melanjutkan roadshow dalam rangka pelatihan penanganan stunting, gizi buruk dan zero waste bagi kader Posyandu dan tokoh masyarakat. Setelah sebelumnya mengunjungi sejumlah desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, kali ini Kabupaten Lombok Timur yang menjadi kunjungan berikutnya. Tepatnya di desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru, Desa Bintang Rinjani Kecamatan Suralaga dan Desa Lenek Kalibambang Kecamatan Lenek, Selasa (19/11/2019).

Wakil Gubernur NTB yang juga sebagai Ketua Umum BKOW Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah kembali memimpin roadshow tersebut. Turut mendampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB dan Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB serta Gabungan Organisasi Wanita (GOW) NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengajak masyarakat agar menjadikan pelatihan stunting, gizi buruk dan zero waste sebagai sarana menuntut ilmu. 

"Dalam kesempatan ini kita sama-sama menuntut ilmu untuk kehidupan yang lebih baik," ucap Umi Rohmi, sapaan akrabnya saat memulai arahannya.

Umi Rohmi mengungkapkan pentingnya kebersihan lingkungan dalam mencegah meningkatnya angka stunting dan gizi buruk di NTB. Ia juga menambahkan agar para ibu dan calon ibu haruslah cukup umurnya sebelum melahirkan. Oleh karena itu, Umi Rohmi tak henti-hentinya mengkampanyekan pencegahan pernikahan usia anak.

"Butuh waktu, butuh kerja keras yang lebih dalam hal kesehatan," sambungnya. 

Lebih lanjut Umi Rohmi meminta agar desa dapat terus menggali dan memanfaatkan potensi desanya. Para pemuda, kader Posyandu serta warga desa pada umumnya diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun desa. 

"Posyandu adalah ujung tombak dalam kita membangun kesehatan, karena ada di setiap dusun," jelasnya.

Revitalisasi Posyandu menjadi posyandu keluarga juga terus dikampanyekan. Pengadaan bank sampah di setiap desa pun diminta segera terealisasikan. Seluruh elemen desa diminta terus kompak dalam membangun desanya.

"Kita ingin seluruh Posyandu di NTB adalah Posyandu keluarga dan tiap desa minimal memiliki satu bank sampah," tegas Umi Rohmi.

Sementara itu, Kepala Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, Maskandar menyatakan komitmennya dalam penurunkan angka stunting dan juga gizi buruk. Ia mengapresiasi seluruh kader, tokoh masyarakat dan juga seluruh warga yang ikut bekerjasama dalam membangun desa.

"Kita baik dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, kader-kader yang luar biasa, komitmen penuh untuk mengurangi jumlah stunting di desa Pandan Wangi," ungkap Maskandar.(LNG04)

Pengembangan Desa Wisata untuk Optimalkan Potensi Ekonomi

Wakil Gubernur NTB Saat Menghadiri Agenda Diseminasi Hasil Survei Perilaku Wisatawan Asing

Mataram - Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri agenda Diseminasi Hasil Survei Perilaku Wisatawan Mancanegara dan Diskusi Strategi Pengembangan Pariwisata yang berlangsung di Hotel Santika, Selasa (19/11/2019).

Mengawali sambutannya, Wagub sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) tersebut. Menurutnya, yang terpenting dalam melayani masyarakat adalah melakukan sesuatu yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Jangan hanya sibuk dengan seremonial, konsep, dan perencanaan tetapi apa manfaatnya bagi masyarakat adalah tujuannya," jelas Wagub. 

Menurut Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub, dengan melihat data, sama artinya melihat kondisi yang sebenarnya di masyarakat. Keputusan yang diambil akan tepat sasaran dan efektif. Sehingga memiliki banyak manfaat dan terbuka satu sama lain khususnya terkait dengan pariwisata, butuh kerjasama, kontribusi dan sinergi dengan yang lain.

"Kita sudah buktikan selama ini, bagaimana perjalanan NTB step by step, yang semakin baik dan semakin baik. Semuanya adalah berkat kerjasama dari semua pihak. Bukan hanya pemerintah daerah dan pemerintah provinsi saja, tetapi juga karena kerjasama dengan stakeholder terkait dalam membangun pariwisata," tutur Umi Rohmi. 

Saat ini, NTB sedang memperjuangkan beberapa program-program unggulan, salah satunya adalah desa wisata. Desa wisata merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan lingkungan. Dengan memperjuangkan desa wisata, masyarakat setempat tentu tidak akan merusak lingkungan.

"Karena orang datang ke desa wisata itu untuk mencari alam, keindahan, keasrian, dan mencari sesuatu yang genuine yang ada di desa tersebut dari sisi kerajinan, kebudayaan, bahkan kehidupan masyarakat setempat dan kita harus memelihara itu semua," ungkap Umi Rohmi. 

Ia mengatakan, desa wisata kedepannya diharapkan dapat memperjuangkan NTB yang asri dan lestari. Hal tersebut tidak bisa lepas, karena akan saling mempengaruhi satu sama lain.

"Mari kita dorong, generasi-generasi muda yang lain untuk mau membangun potensi ekonomi, potensi wisatanya, potensi sampah yang bisa menjadi berkah," tutup Wagub. 

Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Achris Sarwani menegaskan bahwa survei ini seharusnya sudah dilakukan sebelumnya, untuk melihat karakteristik wisatawan asing yang berkunjung ke NTB. Di NTB untuk pertama kalinya dilakukan survei untuk melihat potret pariwisata NTB kedepannya.

"Masyarakat yang memiliki destinasi harus tahu cara mengelola destinasi tersebut sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung," jelas Achris.(LNG04)

SOSIALISASI DAN PENYUSUNAN PENYELARASAN PROGRAM KEAHLIAN (DUAL SYSTEM)

Sosialisasi Penyusunan Penyelarasan Program Keahlian

Mataram - SMKN 2 Mataram dipercaya oleh pemerintah dalam melaksanakan program Dual System bagi SMK yang memiliki Kompetensi Keahlian dengan masa pendidikan 4 tahun.

Kompetensi Keahlian dengan masa pendidikan 4 tahun yang ada di SMK Negeri 2 Mataram adalah DESAIN INTERIOR DAN TEKNIK FURNITUR.

Tujuan dari program dual system ini adalah mencetak lulusan SMK yang memiliki kualitas kompetensi yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri, diantara program yang akan dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah menambah masa Magang siswa (PKL) menjadi 10 bulan sampai 1 tahun sehingga siswa mendapatkan pengalaman praktik yang lebih lama dan diharapkan menjadi lebih terampil.

Program kedua dari Dual System ini adalah mencetak lulusan SMK yang memiliki sertifikasi kualifikasi level 3 dan mengadakan penyelarasan kurikulum dengan Politeknik yang memiliki jurusan yang sama, sehingga Siswa Lulusan DITF dapat disetarakan kualifikasinya dengan lulusan Diploma 1.(LNG04)

Gubernur Berharap Polri Mampu Mengantisipasi Kemajuan Teknologi Masa Depan

Rapat Koordinasi Pembinaan Sumber Daya Manusia Polda NTB

MATARAM - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berharap personil Polri khususnya lingkup Polda NTB terus memperbaharui dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusianya untuk menghadapi kemajuan teknologi di masa depan.

 "Personil Polri harus mampu mengantisipasi kemajuan teknologi di masa depan," ujar Gubernur di hadapan Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M. saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Sumber Daya Manusia (Rakorbin SDM) Polda NTB tahun 2019 di Hotel Lombok Plaza Mataram, Selasa (19/11/2019).

Gubernur mengatakan, diskusi mengenai upaya peningkatan SDM adalah hal yang sangat menarik. Karena kemajuan teknologi di masa depan akan sangat beragam, misalnya kendaraan bebas emisi akan semakin banyak yang muncul, bahkan akan lahir mobil tanpa pengemudi. Ini merupakan hal yang harus diantisipasi oleh aparatur Polri untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya.

"Polri harus mampu mengantisipasi kemajuan teknologi masa depan. Dimana semua berbasis kontrol komputer. Salah satunya kemajuan kendaraan tanpa supir," ujarnya.

Di hadapan Kapolda dan 137 peserta Rakorbin SDM Polda NTB yang terdiri dari lingkup Polda dan Polres di NTB, Gubernur mengatakan, dunia yang dihadapi saat ini sudah tidak biasa lagi. Sehingga perlu ada reformasi di lingkup Polri khsusnya dalam Inovasi dan pengembangan SDM. Ia mencontohkan Seprti di Negara Amerika Serikat yang dalam penerimaan anggota Polisi sudah tidak berorientasi pada fisik saja. Namun berorientasi juga pada kecerdasan yang mampu melahirkan inovasi dan mengoperasikan perangkat militer dengan teknologi yang sudah sangat canggih.

Ia berharap melalui kegiatan Rakorbin SDM ini dapat dijadikan sebagai ajang refleksi bersama untuk terus mengupgrade SDM. "Tantangan Polri bagaimana menjadikan anggota dihormati dan dimanusiakan," pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, M.M dalam sambutannya mengatakan, Polri harus mampu menjaga kondusivitas negara dalam mendukung pembangunan nasional. 

Di hadapan peserta, ia mengingatkan, tugas Polri khususnya jajaran Polda NTB harus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas di NTB, dan itu diperlukan SDM yang unggul.

Kapolda menjelaskan, dengan tipe A yang dimiliki Polda NTB saat ini, harus didukung dengan kualitas dan integritas personil. Efektifnya Polda tipe A itu jumlah personilnya sebanyak 14 ribu, namun sampai saat ini personil di Polda NTB baru 9 ribu. 

"Namun dalam kondisi ini harus tetap efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dengan baik. Tentunya dengan peran SDM yang baik," ujarnya.

Kapolda meminta dengan personil yang ada saat ini, harus mampu menjalankan tugas yang efektif bahkan harus lebih baik. Untuk itu Polda NTB terus membangun kerja sama sebagai upaya kolaborasi untuk peningkatan SDM yang unggul di lingkup Polda dan Pemprov NTB. Dalam proses rekrutmen juga telah berbasis BETAH (bersih, transparan, akuntabel, dan humanis) dan berbasis teknologi informasi.

Dalam pembenahan SDM, Kapolda mengimbau untuk lebih banyak melibatkan ahli dan pakar di NTB, baik akademisi dan instansi lain. 

Ia meminta Rakorbin SDM Polri ini dijadikan momentum yang baik untuk menindaklanjuti kebijakan pimpinan pusat, untuk visi menuju Indonesia maju, dengan penigkatan SDM agar Polri di NTB menjadi lebih profesional.

"Manfaatkan Rakor ini dengan baik, serap apa yang disampaikan narasumber, untuk kebaikan kita semua, Polri harus selalu berinovasi untuk kemajuan di masa depan," pintanya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara Polda NTB dengan Pemprov NTB tentang Pembentukan dan Peningkatan SDM tenaga konselor dalam pendampingan penyintas bencana dan permasalahan psikososial.

Selain itu juga dilakukan Launching Aplikasi Si-Bagi (sistem Informasi Sambang Psikologi) sebagai pelayanan publik persembahan Polda NTB.(LNG04)