Mataram,lGeoNews. Dinas pendidikan pemuda dan olah raga kota mataram menyarankan kepada dikpora provinsi NTB untuk menempatakan pejabat yang memiliki kapasitas dan kafabilitas yang sesuai untuk mengisi UPT ( unit pelayanan terpadu ) pengelolaan sekolah menengah atas ( SMA/SMK sederajat ) pada 1 Januari 2017.
Dalam hal ini disampaikan oleh kepala bidang pendidikan menengah kota mataram,H L Abdul Hamid saat ditemui dikantornya pada kamis (27/10/16).
"Provinsi harus mencari orang yang benar benar faham mengelola pendidikan menengah untuk ditempatkan di UPT tersebut serta yang tahu mengenai wilayah atau daerah yang bersangkutan," ungkapnya.
Dikpora kota,terang Hamid,sudah mengirim aset dan data pada oktober 2015.Dari data tersebut jumlah SMA negeri maupun swasta yang ada dikota mataram mencapai 23 sekolah,pun demikian halnya dengan SMK negeri mauapun swasta di mataram berjumlah 20 sekolah.
Dari keseluruhan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan baik yang negeri maupun swasta sekota mataram,jumlah keseluruhan siswanya mencapai angka 25.000 siswa. "Sesuai dengan undang undang no 23 tahun 2014, bahwa pendidikan menengah yang pengelolaannya ditangani oleh provinsi,kami dari dikpora kota mataram sudah mengirimkan aset dan data pada oktober 2015," terang Hamid.
Dirinya menambahkan,Sekarang tergantung dikpora provinsi dalam hal ini bidang pendidikan menengah bagaimana menempatkan tenaga pada posisi yang tepat,dengan jumlah guru,pengawas pendidikan menengah se NTB sekitar 7000 lebih. "Sekarang kan tergantung dikpora provinsi bidang dikmen bagaimana menempatkan tenaga pada posisi yang tepat,sehingga tidak terjadi salah kamar nantinya," tambahnya.(Ft)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar