Kamis, 15 Agustus 2019

Berbagai Permasalahan Pemilu Ditemukan Dalam Rakor Evaluasi Fasilitas Kampanye Pemilu 2019 Yang Digelar KPU


Kegiatan Rapat koordinasi evaluasi fasilitas kampanye Pemilu 2019 oleh KPU prov. NTB dilaksanakan pada pukul 09.45 WITA bertempat di Same Hotel Gegutu Kota Mataram pada Rabu (14/08)

Mataram - kegiatan Rakor tersebut menghadirkan narasumber diantaranya Ketua KPU prov. NTB Suhardi Soud, Bawaslu Prov. NTB yang diwakiki oleh SUHARDI, dan Kapolda NTB diwakili oleh AKP Moch. Nasrullah S. IK.

Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan Ketua KPU prov. NTB Suhardi Soud yang menerangkan bahwa, tolak ukur kesuksesan Pemilu 2019 adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilpres 2019 yang mencapai 82,91% serta Pileg yang mencapai 82,75%. 

Dalam keterangannya, diketahui hasil Pemilu di Prov. NTB diketahui Kab. Lotim, KLU dan kota Mataram telah melakukan Pleno serta pelantikan DPRD terpilih kemudian saat ini sedang berlangsung penetapan dan pelantikan DPRD di Kab. lobar, secara umum kegiatan berjalan aman dan lancar.

"Kesuksesan pemilu tergantung dari sosialisasi stakeholder dan pihak terkait, KPU, parpol dan masyarakat kemudian hari ini kami selaku pihak penyelenggara Pemilu 2019 melakukan evaluasi terkait fasilitas kampanye 2019 melalui media elektronik dan media cetak." Ujarnya.

Sementara itu AKP Moh. Nasrulloh, S.I.K menyampaikan bahwa Polri telah melakukan pemetaan kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019 di seluruh Indonesia dengan metode 7 dimensi dengan hasil Prov. NTB menempati urutan ke 4 dalam kerawanan Pemilu 2019. 

"Yaitu indeks potensi kerawanan pemilu (IPKP) dimana NTB masuk dalam 4 besar daerah rawan, namun dengan adanya pemetaan tersebut, daerah-daerah yang di anggap rawan dapat dengan segera di antisipasi, dengan perkuatan personel dan pingkatan intensitas pengamanan." Katanya.

Disampaikan juga bahwa terdapat beberapa pelanggaran dalam masa kampanye. Bentuk pelanggaran yang paling menonjol adalah money politik dan melibatkan pihak yg dilarang dalam berkampanye.

Kendala yang dihadapi dalam menangani pelanggaran kampanye, masyarkat yang menemukan tidak melaporkan, karena malas menjadi saksi dan pelapor.

"Dengan sinergitas yang kuat antara stackholder dengn penyelanggra pemilu yaitu KPU dan Bawaslu pemilu 2019 di NTB berjalan lancar aman dan terkendali." Tegasnya.

Selain dari Ketua KPU NTB dan Kepolisian Daerah NTB, selanjutnya pemaparan disampaikan oleh Bawaslu NTB.

Dari Bawaslu NTB, Suhardi menegaskan bahwa kampanye adalah memviralkan gagasan atau ide dari para peserta yang diatur dalam UU. 

Menurutnya, dari sisi regulasi terjadi permasalahan dalam menyampaikan gagasan dan pendapat melalui iklan karena tidak memasang di ruang publik yang telah ditentukan sesuai dengan UU. 

"Dengan adanya evaluasi ini, kedepan kampanye harus menjadi kebutuhan bersama, bukan menjadi ajang saling hujat." Pungkasnya. 

Permasalahan fasilitasi kampanye Pemilu 2019 tersebut dibahas oleh para narasumber dari KPU, bawaslu, Polri dan KPID untuk ditindaklanjuti. Kegiatan ini berakhir pada puk 12. 35 WITA dan berjalan dengan aman dan lancar.  (LNG04) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar