Sabtu, 03 Desember 2016

Mataram Mengalami Inflansi 0,19%



Mataram,lGeoNews. Berdasarkan data yang di reles oleh BPS (Badan Pusat Statistik) provinsi NTB pada 1 Desember 2016.

Bulan November 2016 NTB mengalami inflasi sebesar 0,20 persen yang berarti terjadi kenaikan IHK (Indeks Harga Konsumen)  pada bulan Oktober 2016 dari 124,21 menjadi 124,46 pada bulan November 2016 .Dimana angka inflasi ini masih berada dibawah angka insflasi nasional yakni sebesar 0,47persen.

Apabila dirinci menurut kota-kota IHK (Indeks Harga Konsumen ) di NTB,kota Mataram mengalami inflansi pada bulan November 2016 sebesar 0,19 persen dan inflansi tahun kalender (November 2016-Desember 2015) sebesar 1,71 persen.

Laju inflansi dari tahun ke tahun kota Mataram untuk bulan November 2016 terhadap bulan November 2015 sebeaar  2,67 persen.

Inflansi yang terjadi di kota Mataram sebesar 0,19 persen disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas.Beberapa yang  dominan menyumbang kenaikan angka inflansi,diantaranya Bawang merah  sebesar 0,0959 persen, Cabai rawit 0,0939 persen, Cabai merah 0,0217 persenJeruk 0,0316 persen, Tongkol/Ambu-ambu 0,0215.(ftr)

Pengukuhan Satgas Saber Pungli, Gubernur minta semua SKPD bekerja lebih giat




Mataram,LGeoNews. Gubernur NTB melaksanakan kegiatan acara Pengukuhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat provinsi NTB pada Rabu (30/11/16 ).

Acara yang dihadiri pula oleh Kapolda NTB,Umar Septono  serta seluruh SKPD lingkup pemerintahan yang terpilih sebagai anggota Tim Satgas Saber Pungli.

Dalam pidatonya Gubernur mengajak semua usur SKPD yang ada di NTB untuk tidak mengambil yang bukan memjadi haknya dalam memjalankan tugas masing masing.

Gubernur memaparkan pengalamannya melihat secara langsing apa yang tidak seharusnya terjadi dimana kepercayaannya kepada beberapa SKPD yang ada di jajaran pemprov NTB justru tidak amanah seperti yang diharapkannya.

Dirinya mengajak semua yang hadir untuk berkontibusi dalam membenahi atau memperbaiki kinerja masing-masing demi terlaksananya pelayanan yang terbaik bagi masyarakat apalagi jajaran tertinggi negara sudah memberikan arahan dan contoh yang tepat dengan mengeluarkan kebijakan peraturan dan sanksi bagi pelaku pungli ini.

"Mari tegakkan ,laksanakan dan wujudkan komitmen untuk memperbaili diri kita masing masing dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.," serunya.

Selain itu g bernur juga menghimbau semua yang hadir untuk bekerja lebih keras lagi demi memperbaiki NTB dalam mewujudkan daerah ini lebih baik kedepannya.(ftr)

Senin, 28 November 2016

136 Pengusaha Travel Ikuti Kompetensi Pariwisata Halal


GAET. – Sebanyak 136 pengusaha perjalanan wisata yang tergabung dalam Forum Travel Partner Indonesia tengah mengikuti rangkaian sertifikasi kompetensi travel halal dari Majelis Ulama Indonesia.

“Travel bersertifikasi halal ini masih relatif baru di Indonesia. Hingga saat ini baru satu travel di bawah FTPI yang lolos tahapan menuju travel bersertifikasi halal,” kata Wakil Ketua FTPI Budi Darmawan di Bekasi, akhir pekan ini.

Hal itu dikatakannya dalam acara Musyawarah Besar #1 FTPI bertajuk “Satu Jiwa Jelajah Dunia” yang digelar di Hotel Aston Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut dia, 136 keanggotaan FTPI itu telah menjalani proses sertifikasi halal sejak 2013 melalui serangkaian agenda.

“Sejak 2013 kita sudah mengedukasi para pengusaha travel ini untuk bergerak di bisnis travel Muslim halal. Tahapannya mulai dari sertifikasi kompetensi individual, kemudian naik sertifikasi usaha dan naik lagi ke sertifikasi usaha halal. Sampai saat ini baru PT Kisah Wisata Amanah Bandung yang masuk hingga tahapan terakhir menuju travel halal,” katanya.

Dikatakan Budi, yang membedakan travel bersertifikasi halal dengan bisnis travel pada umumnya terlatak pada pelayanan jasa yang merujuk pada hukum syariah Islam. “Setiap perjalanan wisata, kami selalu memprioritaskan waktu shalat, makanan halal, serta sejumlah destinasi wisata yang mempunyai sejarah Islam di dunia,” katanya.

Sementara itu, Manajer Pemasaran SORS Travel Service Redy Melanthon menilai bisnis travel halal saat ini memiliki konsumen yang cukup tinggi berkat evolusi usaha yang menyasar masyarakat Muslim. “Biasanya konsumen tersebut melonjak pada saat musim umroh, yakni Desember dan Januari untuk keperluan umroh plus wisata,” katanya.

Menurut dia, jumlah wisatawan yang memanfaatkan travel halal tercatat mencapai 15-20 persen dari kuota umroh setiap tahunnya. “Rata-rata mereka melakukan perjalanan ke Istambul, Palestina, dan sejumlah negara Islam lainnya di Timur Tengah. Tidak hanya Muslim, wisatawan non-Muslim yang mencari makanan sehat pun banyak yang ikut dalam travel halal ini,” katanya.
Antara

Sabtu, 26 November 2016

Dikelilingi 380 pulau kecil, NTB layak menjadi Provinsi bercirikan Kepulauan

Mataram,lGeoNews. Sekilas  Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya terdiri dua Pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Namun faktanya, ratusan pulau – pulau kecil lainnya juga mengitari provinsi ini,layaknya sebuah negara kepulauan yang di pagari beragam pulau. 

Menurut data satelit Badan Informasi Geosfasial (BIG) setidaknya sekitar 280 gili atau pulau kecil berjejer mengelilingi Lombok dan Sumbawa. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Administrasi dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTB Irnadi Kusuma (25/11/2016) di Media Center, bahwa Nusa Tenggara Barat sudah sepantasnya menjadi provinsi yang  bercirikan kepulauan.

“Jejeran pulau-pulau kecil ini akan mendukung provinsi NTB menjadi provinsi yang bercirikan kepulauan. Karena nanti ada penataan khusus ada pengaturan khusus terkait dengan provinsi – provinsi yang dalam katagori provinsi yang bercirikan kepulauan,” tegasnya.

Selain 280 pulau tersebut, Tim Pembakuan Nama Rupa Bumi saat ini masih akan menyelesaikan pemberian nama dari 100 pulau baru yang belum bertuan. Dari deretan pulau-pulau kecil baru terdata dan belum bertuan itu,setidaknya 90 pulau berada di daerah Sekotong Lombok Barat. Penamaan untuk 100 pulau tersebut akan melibatkan tokoh masyarakat dari daerah yang memiliki zona wilayah. 

“Desember kami akan tuntaskan seratus pulau baru yang belum bernama. Jadi kami akan melakukan fasilitasi terkait dengan pemberian nama itu, dan tentunya tahapan – tahapan terkait dengan itu sudah dilaksanakan, dan kami juga akan melakukan pendekatan lokal, muatan lokal yang akan kami coba kembangkan dalam rangka memberi nama bagi pulau – pulau baru. Dominan pulau–pulau baru yang saat ini terdeteksi ada di wilayah pulau Lombok  Barat,” jelas Irnadi di Media Center Gubernuran

Pemerintah Daerah NTB berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk segera mendifinitifkan NTB sebagai provinsi bercirikan kepulauan. Tentunya juga harapan tersebut kedepan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, juga peningkatan ekonomi bagi daerah. 

“Tentu ini nanti menjadi komunikasi intens kami dengan pemerintah pusat, dan kami sampaikan bahwa NTB sudah bertambah pulau baru. Dan ini kami harapkan menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk segera mendefinitifkan NTB sebagai provinsi bercirikan kepulauan,” tandasnya. (Foto: Nandy Fahmi)

Kamis, 24 November 2016

Pulau Ular (Sangia)


Syafrudinmtop.net. Pulau Ular di bima ini memang dikenal karena banyak ularnya, Ular laut atau nama lain ular laut belcher (laticauda colubrina) adalah faint-banded sea snake, mereka memiliki temperamen yang sangat ringan dan jinak. Meskipun anda menyiksa mereka, ular ini tetap tidak akan menyerang. Benar-benar ular sabar dan jinak.

Namun, meskipun mereka dikenal karena sifat jinak dan penyabar, tetapi itu tidak berarti mereka tidak berbahaya. Hanya satu gigitan saja, racun mematikan milik ular ini dapat membunuh tiga ekor gajah asia yang paling besar dan mampu mencabut nyawa lima puluh orang manusia dewasa.


Jika anda berkunjung ke pulau Ular wera di Bima ini, harus di temani oleh guide atau warga setempat, karena menurut kepercayaan di sana, ular yang berada di pulau ini harus di pegang dulu oleh warga setempat agar jinak dan baru bisa di pegang oleh pendatang atau turis

Rabu, 23 November 2016

Angin Puting Beliung Hantam Kelurahan Karang Pule



Mataram,lGeoNews. Kepala Pelaksana BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kota Mataram, Dedy Supriady  langsung terjun kelapangan setelah mendapati laporan musibah angin puting beliung yang menimpa warga kelurahan Karang Pule kecamatan Sekarbela kota Mataram.

Dalam keterangannya Supriady mengatakan angin puting beliung yang terjadi pada Sabtu ( 19/11/16 ) sekitar pukul 15.01 Wita tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa namun demikian sekitar sepuluh rumah warga mengalami kerusakan ringan disekitar atap rumah.

"Meski beberapa atap rumah warga mengalami kerusakan ringan akibat terbawa angin, tetapi kami masih bersyukur karena bisa dipastikan  tidak adanya korban jiwa," terang Supriady.

Kasi Logistik BPBD Mataram, Iqbal yang di hubungi melalui Whatsapp menerangkan, Kalak BPBD Mataram bersama beberapa anggotanya turun langsung kelapangan guna antisipasi terhadap  hal hal yang tidak diharapkan demi memberikan penangan yang cepat dan tepan kepada masyarakat.

"Setelah mendapati laporan angin terjadinya angin puting beliung tersebut kalak kami pak Supriady bersama beberapa anggota lainnya langsung terjun kelapangan," terang Iqbal (ft)

Sudah Saat Imigrasi Wilayah NTB Benahi Pelayanan



Mataram,lGeoNews. Pemerintah Republik Indonesia kini sedang gencar gencarnya melakukan pengawasan dan penangan terhadap pungli ( pungutan liar) karenanya  Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram wilayah NTB  kini mulai membenahi pelayanan di jajaran keimigrasian. Hal ini sesuai dengan Perpres Presiden RI Joko Widodo tentang Saber Pungli ( Sapu Bersih Pungutan Liar ).

Diantaranya dengan menyelenggarakan Sosialisasi Pengaduan dan Pengawasan Pelayanan Publik yang diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTB, terutama  dari Lapas Mataram dan Imigrasi Mataram bertepat di Hotel Fave pada Kamis( 17/11/16).

Sebagai Kepala kantor Imigrasi NTB, Hasanudin menerangkan diselenggarakan acara tersebut guna menyikapi kebijakan pemerintah tentang pemberantasan pungli dan bersama jajaran lain diluar imigrasi sosialisasi ini dimaksudkan guna memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan masukan pemerintah dalam hal memberantas dan antisifasi terhadap praktek pungli.

" Dengan diikuti oleh jajaran lain diluar imigrasi,sosialisasi ini  dimaksudkan untuk memberikan pemahaman apasih kebijakan itu dan bagaimana masukan pemerintah dalam memberantasnya," jelasnya saat diwawancara.

Hasanudin juga menerangkan acara tersebut dimaksudkan untuk menerima penjelasan dari para pimpinan baik pusat atau daerah kepada jajarannya supaya betul betul memahami aturan dan kebijakan yang ada sehingga dalam bertugas mampu  menempatkan hal tersebut secara benar dan konsisten.

"Didalam bertugas sudah seharusnya kita menempatkan diri sebagai pelayan bagi masyarakat sehingga mutu  pelayanan publik harus ditingkatkan sebaik mungkin", terangnya.

Tidak hanya itu acara tersebut juga dimaksudkan  memberikan informasi dan penyuluhan penyuluhan kepada pegawainya di jajaran imigrasi sehingga pada saat bertugas dilapangan hal tersebut bisa diterapkan.
(ftr).