Mataram,lGeoNews. Rapat Koordinasi (Rakor) perdana tahun 2017 di lingkup Pemerintah Kota Mataram dilaksanakan pada Senin (09/01/16). Rakor yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana dan Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito ini digelar di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, serta dihadiri oleh seluruh pimpinan SKPD, Camat, dan Lurah lingkup Kota Mataram. Rakor tersebut membahas berbagai persoalan yang dihadapi di SKPD, Kecamatan, maupun Kelurahan, baik persoalan yang tengah dihadapi, yang bersifat antisipasi, maupun persoalan yang tersisa pada tahun 2016 yang masih membutuhkan perhatian.
Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh saat membuka Rakor mengingatkan pada semua pimpinan SKPD agar sesuai dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang baru, semua yang telah menempati posisi-posisi yang dipercayakan untuk segera melakukan langkah-langkah merapikan SKPD yang dipimpinnya. Pimpinan SKPD diharapkan Wali Kota, harus segera mendalami visi-misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram, dan mempelajari program-program kerja yang segera dapat direalisasikan serta program-program kerja yang harus segera dirancang untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Khususnya program kerja yang mendesak seperti program kebersihan lingkungan dan rencana pembangunan 200 rumah di pesisir pantai yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya.
Selain program kerja, OPD yang baru juga mendapat sorotan dari Wali Kota terutama menyangkut kinerja personil atau staf di masing-masing SKPD. Masih ada beberapa SKPD yang setelah diberlakukan OPD baru, personil atau staf yang ada didalamnya belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya. Dalam hal ini terkait dengan kedisiplinan. Sehingga Wali Kota meminta para pimpinan SKPD untuk melakukan pengawasan secara ketat pada kedisiplinan personil atau staf yang bekerja di SKPD masing-masing, yang memang merupakan tanggung jawab pimpinan SKPD.
“jangan sampai ada yang angin-anginan. Kalau ada, langsung saja dilaporkan ke Sekda supaya dipertimbangkan kembali”, tegasnya.
Menambahkan apa yang disampaikan Wali Kota mengenai kedisplinan pegawai lingkup Pemerintah Kota Mataram, Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana mengatakan bahwa untuk hal tersebut dirinya melihat bahwa justru pegawai yang ada di kelurahan yang lebih membutuhkan perhatian. Karena menurut Mohan, kinerjanya tampak mengendur. Kedepan dikatakan Mohan, secara khusus dirinya akan melakukan kontrol secara terus-menerus di setiap kelurahan yang ada di Kota Mataram untuk memperkuat jajaran di tingkat kelurahan terkait dengan aktivitas, performa, dan kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiap-tiap kelurahan.
Sedangkan mengenai masalah-masalah yang terjadi di SKPD, Mohan menegaskan agar pimpinan SKPD melapor kepada Sekda terlebih dahulu sebelum menyampaikan masalah yang dihadapi kepada Kepala Daerah. Apapun masalah yang akan disampaikan terkait pekerjaan harus benar-benar memperhatikan garis koordinasi yang terstruktur secara berjenjang, dengan kata lain tidak lompat-lompat. Mohan berharap setelah ini semua pihak terkait dapat bersama-sama memperbaiki diri, sehingga koordinasi dapat dilakukan secara lebih mantap, sistem dapat benar-benar berjalan secara lebih baik, dan mampu menghasilkan solusi yang bersifat permanen.
“Kita mengawali tahun 2017 ini dengan semangat baru”, ucapnya.
Beberapa hal lain yang menjadi perhatian dan harus segera diselesaikan serta perlu dicarikan solusi terbaiknya juga dibahas dalam Rakor perdana tahun 2017 tersebut. Diantaranya mengenai polemik BRT (Bus Rapid Transit) dengan bemo kuning yang sangat mendesak untuk segera dibicarakan dengan Organda (Organisasi Pengusaha Angkutan Umum Darat), merebaknya PKL baru imbas dari pembukaan jalur laut Surabaya-Lombok seperti dilaporkan oleh APKLI Kota Mataram, infrastruktur jalan yang pada akhir tahun 2016 kemarin turut memicu terjadinya banjir di Kota Mataram dan harus dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak provinsi dan Balai Jalan Nasional, serta antisipasi banjir ke depan dengan pembuatan biopori seperti yang sudah dilakukan oleh masyarakat di wilayah Ampenan. Turut dibahas pula mengenai mutasi berikutnya hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel), yang harus dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak terkait tanpa kecuali. (hms/ft)
