TIM SAR CARI SEORANG NELAYAN HILANG DI PERAIRAN BANGKO-BANGKO

Do'a Bersama dan Briefing Tim Sar Sebelum Melakukan Pencarian

Lombok Barat - Pagi ini, minggu (17/11) Tim sar gabungan masih berupaya mencari seorang nelayan yang dikabarkan hilang saat pergi melaut dari pondok prasi ampenan menuju perairan bangko-bangko sejak hari rabu (13/11).

"Tim kami bersama instansi/unsur terkait telah melakukan pencarian sejak hari jumat (15/11) setelah terima laporan dari bapak salman KUPP Pemenang dengan menggunakan Rigit Inflatable Boat (RIB). Area pencarian di perairan Bangko-Bangko dan wilayah sekitarnya," kata I Nyoman Sidakarya Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram.

Berawal dari laporan istri korban Ariani (34) yang melaporkan suaminya ke KUPP Pemenang atas nama Mudahar (40) warga pondok prasi ampenan. Mudahar pergi melaut pukul 03.00 wita menggunakan sampan berwarna putih dengan lis kuning biru.

"Selama pencarian, tim sar juga menyebarkan informasi kepada nelayan-nelayan yang ditemui di sekitar area pencarian dan Pemapelan ke instansi terkait," tambahnya.(LNG04)

Dandim Sumbawa Barat Tutup Kejuaraan Karate Open Championship Dandim Cup

Upacara Penutupan Kejuaraan Karate Dandim Cup

Sumbawa Barat - Kejuaraan Karate Open Championship (KOC) Kabupaten Sumbawa Barat memperebutkan piala Dandim 1628/Sumbawa yang dilaksanakan selama tiga hari mulai Jumat (15/11/2019) sudah berakhir. Hari ini, Komandan Kodim 1628/Sumbawa Barat Letnan Kolonel Czi Eddy Oswaronto, ST., menutup Kejuaraan KOC yang diikuti sekitar 210 atlit karate dari tujuh Kabupaten/Kota se Provinsi NTB di Graha Bukit Bintang Tanah Mira Kota Baru Taliwang Kabuaten Sumbawa Barat, Minggu (17/11).

Sebelumnya dilakukan pertandingan perebutan kelas Best Of The Best Komite kelas perorangan putra dan putri antara lain kelas usia dini, kelas pra pemula, kelas pemula, kelas kadet dan kelas junior.

Usai menerima laporan hasil pertandingan dari Ketua Panitia Zainal Abidin, SE., Dandim 1628/Sumbawa Barat memberikan apresiasi kepada seluruh atlit, pendukung dan panitia yang telah melaksanakan pertandingan baik, aman dan lancar.

Dijelaskannya, kejuaraan tersebut diselenggarakan sebagai ajang untuk mengasah dan mengetahui kemampuan adik-adik atlit karate sekaligus untuk melatih mental sehingga pada event-event kejuaraan kedepan akan tampil lebih percaya diri dan lebih baik lagi.

"Gunakan kesempatan ini untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya sehingga terjalin komunikasi dan silaturahmi antar perguruan," imbaunya.

Menurutnya, latihan bela diri karate sangat positif untuk mengembangkan bakat dan minat adik-adik siswa disamping proses belajar di sekolah. "Teruslah belajar dan berlatih, sibukan diri dengan kegiatan positif dan jauhi hal-hal yang bersifat negatif seperti pergaulan bebas dan Narkoba, jadilah atlit yang profesional kebanggaan daerah, bangsa dan negara," pungkas Dandim.

Acara penutupan Kejuaraan KOC Dandim Cup 2019 dihadiri Ketua Harian ASKI Musmulyadin, Ketua Panitia Zainal Abidin SE., Perwakilan Bank BRI, Perwakilan PT. AMNT Sumbawa Barat, Danramil Taliwang, Kasat Sabhara Polres Sumbawa Barat, Para Panitia, Wasit dan para atlit karate.

Penyerahan hadiah kepada juara umum dari Inkanas Lombok Tengah, juara umum kedua dari Forki Lombok Barat dan juara umum ketiga dari Varvasi Karate Klub.(LNG04)

Wagub : Kematian Bayi dan Stunting "PR" Besar di NTB

Wagub NTB Saat Membuka Seminar Awam Tentang Bayi Prematur

Mataram - Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah membuka seminar Awam tentang Bayi Prematur, di Aula Rinjani Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUDP) NTB, Sabtu (16/11/2019).

Seminar yang mengambil tema “The Premmies, Infinity Dream: Tidak Sekedar Sintas, Tapi Hidup Berkualitas” itu, dalam rangka peringatan hari premature dunia yang, sekaligus sebagai rangkaian HUT RSUD Provinsi NTB.

Dalam sambutannya Wagub mengatakan, kematian Bayi dan stunting merupakan salah satu Pekerjaan Rumah (PR) Besar di NTB. Sehingga ia memandang sangat perlu terus dilakukan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Tidak hanya kepada Ibu Bayi Prematur tetapi Juga bagi calon-calon Ibu. Seperti penanganan Bayi Prematur dan stunting.

Selain itu Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB ini juga mengatakan, salah satu Program di NTB adalah Revitalisasi Posyandu. Jika kegiatan penanganan masalah kesehatan dan masalah sosial diintervensi di tingkat Posyandu maka harapannya Menuju Masyarakat NTB yang Gemilang bisa terwujud.

"Bayi prematur ini harus terus menerus dipantau, karena ada masanya dia harus mengejar sehingga dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas yang sama dengan anak normal pada umumnya. Tidak hanya sehat tetapi juga pintar dan cerdas," ujarnya.

Oleh karena itu ia sangat mengapresiasi kegiatan tersebut yang digagas sekaligus dalam rangka hari kesehatan dunia yang bertema “Generasi Sehat, Indonesia Unggul” untuk mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Provinsi NTB.

Senada dengan Harapan Wagub, Plh. Direktur RSUDP NTB, dr. Agus Rusdhy, SpOG (K) MARS dalam sambutannya mengungkapkan, setiap tahun di seluruh dunia, sekitar 15 juta bayi terlahir prematur. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat ke-5 kelahiran prematur tertinggi di dunia. WHO mencatat ada 675.700 kelahiran premature di Indonesia. "WHO mencatat terjadi peningkatan angka kelahiran prematur selama 20 tahun terakhir," ungkapnya.

Dijelaskan dr. Rusdhy, bahwa bayi prematur memiliki banyak tantangan kesehatan setelah lahir. Seperti gangguan pernafasan, peningkatan risiko infeksi, dan peningkatan risiko penyakit tidak menular atau non communicable diseases (NDS) seperti, hipertensi dan diabetes di kemudian hari, atau masalah kesehatan yang lain.

"Salah satu cara mengurangi hal tersebut adalah dengan mengetahui faktor risiko ibu melahirkan anak prematur," ujarnya.

Dikatakan Rusdhy, anak yang terlahir prematur berisiko memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus karena dapat berdampak pada tumbuh kembangnya, baik dalam jangka pendek ataupun panjang. Bayi prematur memiliki resiko stunting, sehingga jika salah dalam pengolahan dan pengembangannya, maka pertumbuhannya tidak akan secepat anak normal.

"Perlu juga diingat bahwa masa depan anak tidak hanya ditentukan setelah ia lahir. Masa depan seorang anak dipengaruhi oleh status kesehatan pada 1000 hari pertama, dimulai sejak masih di dalam kandungan ibu (270 hari)," ujarnya.

Oleh karena itu, ketika anak lahir prematur, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah penanganan nutrisi untuk mengejar ketinggalan tumbuh kembang selama periode  emas 1000 HPK tersebut. (LNG04)

Korem 162/WB Gelar Persami Pramuka SWK

Upacara Pembukaan Perkemahan Sabtu Minggu Anggota Pramuka Saka Wira Kartika

Lombok Barat - Korem 162/WB menggelar perkemahan Sabtu Minggu (Persami) Praja Muda Karana Saka Wira Kartika (SWK) selama dua hari di Bumi Perkemahan Gunung Jae Desa Sedau Kecamatan Narmada Lombok Barat yang diikuti para peserta Pramuka SWK dari beberapa SMA sederajat, Sabtu (16/11). 

Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam amanatnya yang dibacakan Inspektur Upacara Pasi Binwanwil Ster Korem 162/WB Mayor Inf Jalal Bin Saleh menyampaikan gerakan Pramuka lahir sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang mengedepankan pendidikan watak dan kepribadian, menumbuhkan semangat jiwa patriotik dan jiwa bela negara, berdasarkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Dasa Darma Pramuka sehingga menjadi salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan nasional. 

Dijelaskannya, Persami ini dilakukan dalam rangka pembinaan Gerakan Pramuka Saka Wira Kartika yang telah dibentuk di masing-masing Kodim untuk melaksanakan kegiatan bersama, sekaligus untuk mengisi waktu liburan dengan kegiatan yang positif mengingat Pramuka merupakan wadah untuk membentuk kepribadian generasi muda yang cerdas, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot dan memiliki kepemimpinan yang handal, cinta lingkungan serta disiplin tinggi dan taat terhadap hukum.

"Melalui kegiatan Pramuka ini diharapkan dapat memupuk jiwa patriot dan membina semangat kebersamaan serta memiliki solidaritas yang tinggi serta berkarakter yang kuat dalam semangat membela bangsa dan negara," harap Danrem.

Selain itu, Danrem juga meminta kepada pelatih dan pendukung untuk memberikan pembekalan ilmu pengetahuan bela negara dan wawasan kebangsaan serta keterampilan navigasi darat, pioner, mountenering dan survival serta kegiatan lainnya yang akan memotivasi adik-adik untuk menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas baik secara perorangan maupun kelompok. 

"Selamat melaksanakan perkemahan, bangun kebersamaan dan kekompakan dengan terus belajar dan berlatih agar siap menghadapi tantangan hidup kedepan,"  pungkasnya.(LNG04)

DIKES LOMBOK BARAT OPTIMALKAN PROGRAM KESEHATAN MATA

Para Peserta Operasi Katarak

Giri Menang, Sabtu 16 November 2019 - Sebanyak 132 orang menjalani operasi katarak gratis di Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) Narmada, Sabtu (16/11). Kegiatan yang digelar Pemkab Lombok Barat dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia dan Hari Kesehatan Nasional ke-55 ini juga melibatkan Dinas Kesehatan NTB, dan Fred Hollows Foundatiaon (FHF) yakni organisasi bantuan nirlaba yang berbasis di Australia. Yayasan yang berfokus pada perawatan dan pencegahan kebutaan dan masalah penglihatan lainnya ini beroperasi di Australia, Pasifik, Asia Selatan dan Tenggara, dan Afrika.

"Sektor kesehatan memberikan keberhasilan peningkatan IPM kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perjuangan seluruh aparat Dinas Kesehatan dan jajarannya berjuang bahu membahu dari ujung selatan hingga ujung utara," kata Asisten 3 Setda Lobar H. Mahyudin mewakili bupati.

"Tidak cukup kita bekerja di ujung saja dengan mengobati seperti operasi ini saja, tapi kita harus bekerja dengan memberikan edukasi sejak dini," sambungnya.

Dalam kegiatan bakti sosial tadi juga dilakukan penyerahan kacamata gratis kepada para siswa SD secara simbolis oleh Asisten 3 Mahyudin.

Terkait Program Kesehatan Mata, Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan sebelumnya juga telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pelatihan dokter dan perawat Puskesmas pada 13 Puskesmas, kegiatan skrining dan layanan refraksi mata 63.129 siswa SD/SMP sederajat, dan pemberian kaca mata gratis kepada 335 murid.

Untuk mendekatkan akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan mata dan kaca mata, awal tahun 2019 Dinas Kesehatan juga telah membentuk Vision Center di Puskesmas Gunungsari. Rencananya akan dibentuk tiga Vision Center lagi yaitu di wilayah Sekotong, Lingsar dan Dasan Tapen.

Di Puskesmas Gunungsari, pelaksanaan vision center atau poli mata sebenarnya sudah berjalan melalui program pelayanan masyarakat yang dinamakan 'progran indera'. Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas Gunungsari, Akmal Rosamali di sela-sela kegiatan Baksos.

"Sejak juli kemarin, untuk kegiatan mata ini kita semakin fokus untuk penanganan masyarakat terutama anak-anak usia sekolah yang berkaitan dengan refraksi (kelainan yang membuat mata tidak dapat melihat dengan jelas, red)," jelasnya.

"Di luar itu kami juga aktif melakukan penjaringan atau skrining mata untuk anak-anak usia sekolah. Saat ini hampir seluruh SD/SMP di wilayah kerja kami sudah sebagian besar kita jangkau," katanya.

Ia menambahkan, pihaknya juga menerima rujukan horisontal yang artinya dapat menerima rujukan dari puskesmas lain yang belum mampu melayani pemeriksaan mata.

"Hampir setiap hari ada pemesanan kacamata. Harapan kita harus 100 persen anak-anak kita harus terlayani untuk mensukseskan program belajar mereka," ungkapnya.

Menurutnya, kendala yang sering dihadapi anak-anak adalah masalah jarak pandang. Kebanyakan diakibatkan karena penggunaan gadget berlebihan.

Hingga Oktober 2019, Puskesmas Gunungsari sudah melayani 118 pasien umum, dan 78 siswa sudah menerima kacamata gratis. Dalam operasional, Puskesmas Gunungsari juga bekerjasama dengan FHF untuk kasus mata, Gapopin (organisasi optik) untuk penyediaan kacamata, Rumah Sakit Mata, dan BPJS.(LNG04)

Cari Bibit Atlit, 210 Atlit Ikuti Karate Open Championship Dandim Sumbawa Barat Cup

Pembukaan Kejuaraan Karate Oleh Kasdim 1628

Sumbawa Barat - Sebanyak 210 orang peserta Karate Open Championship Kabupaten Sumbawa berasal dari berbagai kontingen se Provinsi NTB memperebutkan piala Komandan Kodim 1628/Sumbawa Barat. 

Karate Open Championship yang dibuka Kasdim 1628/Sumbawa Barat Mayor Inf Achmat Nurrodin Hidayat, S.Sos., dihadiri Kabag Sumda Polres KSB mewakili Kapolres KSB, Wakil Ketua DPDR KSB, Pimpinan Cabang Bank NTB Syariah KSB, Ketua Forki KSB dan perwakilan PT. AMNT di Graha Bukit Bintang Taliwang Sumbawa Barat, Jumat sore (15/11).

Komandan Kodim 1628/Sumbawa Barat Letnan Kolonel Czi Eddy Oswaronto, ST., dalam sambutannya yang dbacakan Kasdim Sumbawa Barat mengucapkan terimakasih atas dukungan dan support semua pihak yang telah membantu Karate Open Championship Dandim 1628/Sumbawa Barat Cup 2019.

Dijelaskannya, Karate Open Championship ini dilakukan untuk mencari bibit atlit karate NTB khususnya Kabupaten Sumbawa Barat sehingga kedepan akan muncul atlit-atlit profesional dari NTB yang siap bertanding pada event nasional maupun internasional yang dapat membawa nama daerah, bangsa dan negara.

Selain itu, Dandim juga meminta para atlit agar menjaga kesehatan dan fisik untuk tetap prima selama pertandingan. "Perhatikan dan utamakan faktor keamanan dan keselamatan, cek kesehatan sebelum bertanding dan jaga sportivitas selama bertanding,"pungkasnya.

Para peserta Karate Open Championship berasal dari kontingen KSB, Kontingen Sumbawa, Kontingen Dompu, Kontingen Mataram, Kontingen Lombok Barat, Kontingen Lombok tengah dan Kontingen Lombok timur.(LNG04)

AYO ROASTING DAN NGOPI DI SVARGA HOTEL SENGGIGI LOMBOK BARAT

Bupati Lombok Barat Saat Bersantai di Salah Satu Sudut Ruangan di Hotel Svarga

Giri Menang -  Sabtu 16 November 2019 - Identik dengan Hotel berlabel "Halal", Svarga Hotel yang berada di kawasan Kerandangan Senggigi lebih memilih kopi dari pada minuman beralkohol.

Hotel berbintang empat ini akan menyelenggarakan kompetisi bagi para barista di tanggal 21 Desember 2019 nanti.

"Kita tidak menjual minuman yang beralkohol untuk mewujudkan konsep Halal Tourism yang sudah menjadi trademark pariwisata di NTB," terang Zulfadli, Manajer Operasional Hotel dengan 51 kamar itu.

Itu mengapa, imbuh Zul, pihaknya lebih memilih kopi untuk menjadi menu minuman yang akan menarik para wisatawan untuk menginap di hotelnya dan akan menjadikannya sebagai atraksi dalam bentuk kompetisi roasting.

Kompetisi bagi para peracik kopi itu sendiri akan diikuti oleh paling sedikit tiga puluh barista.

"Saya kira, bisa lebih banyak lagi. Bisa tembus lima puluh barista," terang Zul.

Menurut Zul, hampir semua hotel dan restaurant di kawasan Senggigi sesungguhnya memiliki barista dan menyediakan kopi sebagai menu wajibnya.

"Kompetisi ini bisa menjadi ajang kumpul-kumpul para barista, mereka kan punya asosiasi juga," terang Zul dengan mengutamakan kopi lokal sebagai menu utama yang dilombakan.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengaku antusias dengan rencana pihak Svarga Hotel untuk menyelenggarakan kompetisi roasting kopi.

"Kopi adalah salah satu kekayaan alam Indonesia. Tidak ada daerah di Indonesia yang tidak memiliki kopi yang khas," ujar Fauzan saat mengunjungi dan mencicipi kopi di Restaurant Hotel berbintang empat itu.

Menurut Fauzan, kegiatan kompetisi roasting kopi yang diselenggarakan oleh manajemen Svarga Hotel juga mendukung program kepariwisataan di Lombok Barat.

"Bulan Desember ini adalah fix season, jadi kompetisi kopi ini akan menjadi atraksi tersendiri buat para wisatawan," terang Fauzan memastikan bahwa pihaknya melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata akan mendukung penuh kegiatan itu.

Di Lombok Barat sendiri, menurut Fauzan, sangat kuat dengan tradisi minum kopi. Untuk para petaninya, kata Fauzan, banyak berkembang di kawasan Hutan Sesaot Narmada, Hutan Pusuk, dan di Gunung Sasak Kuripan.

"Bahkan untuk Gunung Sasak, di akhir tahun ini akan kita tanami di 200-an hektar lahan. Kita masih berharap kopi masih bisa berkembang lagi di kawasan lain," ujar Fauzan.

Hotel Svarga yang akan menyelenggarakan kompetisi ini sendiri memiliki berbagai varian nama dan kelas kamar.

Menurut Manajer Pemasaran Hotel Svarga, ada kamar yang bernama Mavwa dengan 16 kamar, lalu Naima 9 kamar, Qadma ada 7 kamar, dan Varda 10 kamar.

"Varda ini yang President Suite. Kami sangat merekomendasikan kelas kamar ini," terang Yodi.

Harga yang ditetapkan oleh manajemen paling rendah seharga Rp. 750 ribu dan paling tinggi seharga Rp. 2,2 juta untuk president suite. (LNG04)

Wagub Minta Gencarkan Edukasi Cegah Kelahiran Prematur

Wakil Gubernur NTB Bercengkrama Dengan Salah Satu Peserta Semintar Bayi Prematur

Mataram - Kematian bayi di NTB masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi. Kematian bayi ini, memiliki kaitan dengan kesehatan ibu selama proses kehamilan. Kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan kelahiran prematur. Karena itu,  untuk mencegah terjadinya kelahiran prematur, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang masif dan luas kepada masyarakat.

"Kita merasa perlu edukasi  tentang Penanganan Bayi Prematur seluas-luasnya disebarkan kepada Masyarakat, tidak hanya kepada Ibu Bayi Prematur tetapi Juga bagi Calon-Calon Ibu," tegas Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat Pembukaan Seminar Awam tentang Bayi Prematur di RSUD Provinsi NTB, Sabtu (16/11/2019).

Wagub mengungkapkan bayi prematur berdasarkan pengalaman yang ada bisa tumbuh sehat dan cerdas asal penanganannya pakai ilmu dan pengetahuan. Maka hal yang perlu diperkuat untuk penanganan masalah ini adalah revitalisasi Posyandu.

"Dengan program yang ada Revitalisasi Posyandu diharapkan intervensi untuk menekan angka kematian bayi dengan menyelesaikan masalah kesehatan dan sosial dapat dilaksanakan secara menyeluruh sampai ke dusun dan pelosok wilayah," tegas Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi pada kegiatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasiona dan Hari Prematur Dunia tersebut.

Karena itu, Umi Rohmi berharap kegiatan seminar itu dapat dimanfaatkan sebagai forum untuk menambah ilmu dan pengetahuan cara penanganan bayi preamatur.

Berdasarkan Data yang dirilis Humas RSUD provinsi NTB, menyebutkan setiap tahun di seluruh dunia, sekitar 15 juta bayi terlahir prematur. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat ke-5 kelahiran prematur tertinggi di dunia, WHO mencatat ada 675.700 kelahiran premature di Indonesia.

Berdasarkan data WHO, terjadi peningkatan angka kelahiran premature selama 20 tahun terakhir. Bayi prematur memiliki banyak tantangan kesehatan setelah lahir, seperti gangguan pernafasan, peningkatan risiko infeksi, danpeningkatanrisikopenyakittidakmenularatau non communicable diseases (NDS) seperti hipertensi dan diabetes di kemudian hari atau masalah kesehatan yang lain.

Salah satu cara mengurangi hal tersebut adalah dengan mengetahui faktor risiko ibu melahirkan anak prematur.

Anak yang terlahir prematur berisiko memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus karena dapat berdampak pada tumbuh kembangnya, baik dalam jangka pendek ataupun panjang. Bayi prematur memiliki resiko stunting sehingga jika salah dalam pengolahan dan pengembangannya, maka pertumbuhannya tidak akan secepat anak normal.

Bayi prematur ini harus terus menerus dipantau karena ada masanya dia harus mengejar sehingga dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas yang sama dengan anak normal pada umumnya. Tidak hanya sehat tetapi juga pintar dan cerdas.

Perlu juga diingat bahwa masa depan anak tidak hanya ditentukan setelah ia lahir. Masa depan seorang anak dipengaruhi oleh status kesehatan pada 1000 hari pertama, dimulai sejak masih di dalam kandungan ibu (270 hari). Oleh karena itu, ketika anak lahir prematur, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah penanganan nutrisi untuk mengejar ketinggalan tumbuh kembang selama periode emas 1000 HPK tersebut.

Beberapa kebijakan dan program pemerintah yang terkait penanganan masalah gizi pada balita dan intervensi stunting antara lain: Permenkes 23/2014 tentang upaya perbaikan gizi, kerangka kebijakan gerakan nasional percepatan gizi dalam rangka seribu hari pertama kehidupan (Gerakan 1000 har ipertama kehidupan)/ 2013, Perpres No 42/2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dan juga progam “Intervensi Gizi Spesifik” di kementrian kesehatan melalui puskesmas dan posyandu. (LNG04)

MOI Makin Mengeliat Menuju rakernas.

Logo Media Online Indonesia

Jakarta - Media Online Indonesia (MOI), setelah sukses menggandeng PWI Jaya menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diamanatkan UU Pokok Pers, maka di ujung 2019 ini, MOI akan menggelar Rakernas Pertama yang akan berlangsung di Kemensos Convation Hall, 21 November 2019.

"Kita ingin peranan Media Online Indonesia mendapat fungsi strategis untuk memberangus HOAX, Intoleransi dan Radikalisme, " ujar Yusuf Rizal dari Kantor DPP MOI, Gedung Prawira Jalan Soehardjo, Jakarta Selatan (15/11)

Jusuf Rizal yang juga Presiden LIRA ini mengatakan MOI sekarang memiliki 296 Media Online yang sudah berbadan hukum. "Kita sudah siap jadi konstituen Dewan dengan mwngadakan verifikasi dan faktualisasi keberadaan anggota Media online di Dewan Pers. 

Walau MOI masih seumur jagung dan memasuki HUT ke-1, tapi kata pemilik Media Online LIRA News ini siap dengan mengikuti dengan berbagai kebijakan dari Dewan Pers termasuk UKW.

Jusuf Rizal mengucapkan terimakasih kepada Ketua Umum PWI Pusat, Atal Dapari yang langsung membuka UKW PWI dan MOI. 

"Ini penghargaan luarbiasa yang tidak ternilai karena dukungan beliau hubungan kemitraan kelembagaan di dunia Pers dapat berjalan dengan baik. 

Selain Rakernas MOI ke - I, juga akan menggelar Seminar Nasional dari seluruh Masyarakat Pers untuk memberangus HOAX, intoleransi dan Radikalisme. "Seminar nasional ini kami harap akan dibuka resmi Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, " ujar putra Mandailing Natal ini. 

Pertemuan Pers MOI akan membahana karena dihadiri 1000 wartawan online, pimpinan dan pemilik media online dan juga kominfo, dan akademi dan PWI serta Dewan Pers. 

Dan di Rakernas MOI ini juga akan dibuat Memorandum Of Understanding (MOI) antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dengan DPP moi sebagai penyelenggara Uji Kompetensi Wartawan. Dengan MOU ini maka aka digelar UKW serentak di seluruh Inonesia dan bukan hanya di DKI Jakarta (LNG04)

MOI Beri Pelatihan Jurnalistik pada Gerakan Pramuka Saka Bhayangkara

Pelatihan Jurnalistik Kepada Anggota Pramuka Saka Bhayangkara

BEKASI - Direktur Pembinaan dan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Media Online Indonesia (DPP MOI), Doni Ardon memberikan materi jurnalistik kepada Pramuka Saka Bhayangkara Kwartir Ranting Cibarusah dan Bojongmangu di Bumi Perkemahan Karang Kitri, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/11). 

Materi yang diberikan seputar teknik menulis berita, reportase dan wawancara yang diisi dengan teori serta praktik.

"Materi lain yang saya sampaikam yakni penggunaan smartphone untuk kegiatan foto dan video jurnalistik, teknik dan taktik pembuatan judul berita yang menarik dan cara penulisan teras berita yang atraktif, introduktif, korelatif dan kredibel," ucap Doni Ardon di sela-sela kegiatan pelatihan jurnalistik.

Menurutnya, kemampuan dasar dalam teknis penulisan berita sangatlah diperlukan. Karena ketika sudah mengetahui teknik dasar, maka apa yang akan ditulis mengalir dengan sendirinya.

"Dalam teknis dasar penulisan berita ini, tentunya rumus 5W+1H harus dikuasai dengan baik, sehingga berita yang dipublish bisa dipahami. Intinya fokus kepada tujuan yang akan kita tulis," ucap Doni Ardon.

Dia berharap, adik-adik Pramuka Saka Bhayangkara Polri terus diasah kemampuan juarnalistiknya agar ilmu yang diberikan tidak hilang.

"Karena untuk bisa menulis berita tidak cukup hanya satu hari pelatihan, namun harus berkelanjutan dan dibiasakan agar lama-lama menjadi terbiasa," ujar Doni Ardon.

Kanit Humas Polsek Cibarusah, Iptu Sutarto mengakui kemampuan taktik dan teknis penulisan berita sangat penting untuk menunjang aktifitas Pramuka Saka Bhayangkara dalam membantu tugas Polri. 

"Pakem-pakem penulisan jurnalistik sangat berkaitan dengan kegiatan kepramukaan, dimana Pramuka juga memiliki tanggung jawab untuk membuat siaran pers dan informasi yang positif tentang gerakan pramuka," jelasnya.  

Menurut Sutarto, sangat penting bagi Pramuka Saka Bhayangkara untuk belajar menulis jurnalistik. Karena sering kali untuk kegiatan-kegiatan tertentu, Pramuka diminta untuk membuat laporannya. 

"Jadi kita harus tahu pakem-pakem jurnalistik, penyusunan redaksional dan tata bahasa yang mudah dipahami," kata Sutarto. 

Salah satu peserta pelatihan Teknik Jurnalistik, Hasan menambahkan, pelatihan jurnalistik ini bukan yang pertama kalinya digelar kepolisian dengan pemateri dari perkumpulan Media Online Indonesia (MOI). 

"Kak Doni, waktu pelatihan-pelatihan sebelumnya masih sebagai Ketua MOI di Bekasi, lalu menjadi pengurus Jawa Barat dan sekarang sudah duduk di DPP. hebat yah , tapi kita percaya, kak Doni memang fasih ilmu jurnalistiknya," terang Hasan.

Dia dan anggota pramuka lainnya terlihat sangat bersemangat saat mengikuti kegiatan pelatihan jurnalistik Sejumlah materi yang disampaikan nara sumber diikuti dengan serius dan tertib. (LNG04)

Korem 162/WB Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Korem 162/WB

Mataram - Rabiul awal merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diperingati seluruh umat Islam di Indonesia tidak terkecuali di Lombok NTB. Sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, Korem 162/WB menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al Muttaqin Makorem 162/WB jalan Lingkar Selatan Nomor 162 Mataram, Jumat (15/11).

Acara maulid yang diisi oleh penceramah Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi Dahlan, MA., mengangkat tema “Dengan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H/2019 M, Kita Implementasikan Akhlak Mulia Dalam Kehidupan Sehari-hari Guna Mewujudkan Prajurit dan PNS TNI AD Profesional Kebanggaan Rakyat” dihadiri para Kasi, Dan/Ka Satdisjan, para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS, Persit KCK dan santri Ponpes Attadris Majelis Maulid Hubbun Nabi Bengkel Labuapi dipimpin Kepala Staf Korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori.

Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dalam sambutannya yang dibacakan Kasrem 162/WB menyampaikan seperti kita ketahui bersama, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia di dunia agar selalu ingat kepada Allah SWT dan berbuat baik terhadap sesama maupun terhadap makhluk-makhluk lainnya.

Dijelaskannya, kehadiran Nabi Muhammad SAW telah membawa perubahan positif dalam peradaban manusia dengan berpijak pada tiga landasan pokok yang harus diimplementasikan ke dalam wujud semangat kerja keras dan rela berkorban untuk kepentingan umat manusia.

"Ketiga landasan tersebut yakni Iman, Islam dan Ikhsan," ujarnya.

Sikap dasar dan perilaku utama dari Nabi Muhammad SAW yang patut menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap jujur, adil dan bijaksana serta lebih mengutamakan kepentingan umat dari pada kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan sehingga Nabi  Muhammad SAW mendapat gelar Al`Amin yang artinya orang yang jujur dan dapat dipercaya. 

Danrem juga mengajak seluruh Prajurti untuk meningkatkan kebersamaan dan  kerukunan, kekompakan serta toleransi antar sesama, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun dalam bermasyarakat sehingga akan tercipta kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa.  

Usai memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan ceramah dosen UIN Mataram Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi Dahlan, MA. tentang hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan makan begibung sebagai wujud kebersamaan dan kekompakan.(LNG04)

Najwa Shihab Beri Motivasi Agar Masyarakat NTB Gemar Membaca

Najwa Shihab Saat Menghadiri Acara Talkshow di Graha Bhakti Praja

Mataram - Budaya membaca di Provinsi NTB dinilai masih tertinggal dibanding provinsi lain di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Pemerintah Provinsi NTB berikhtiar terus mendorong masyarakat untuk semakin gemar membaca. Termasuk menumbuhkan minat anak untuk memiliki sikap tersebut. Untuk itu, digelar sebuah talk show interaktif yang dilaksanakan di Graha Bhakti Praja, Jumat (15/11/19). Dalam kegiatan ini, Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab dihadirkan secara langsung sebagai pembicara. 

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr.Ir. H. Iswandi, M.Si yang membuka kegiatan tersebut berharap kehadiran Najwa Shihab bisa memberi motivasi kepada masyarakat NTB untuk gemar membaca.

“Mewujudkan masyarakat NTB Gemilang adalah melalui misi NTB 

Sehat dan Cerdas. Untuk itu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca akan berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi NTB Gemilang ini” tambahnya

Iswandi berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan dan berlanjut dari waktu ke waktu. “Kami atas nama Gubernur menyampaikan terima kasih dan berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan dari waktu ke waktu. Jangan hanya karena Mbak Nana datang baru diselenggarakan” canda Doktor Pemerintahan tersebut.

Sementara Najwa Shihab mengatakan, ia sudah banyak berkeliling ke pelosok-pelosok Tanah Air untuk mengajak warga Indonesia gemar membaca. “Tugas Saya sebagai duta baca Indonesia adalah mengajak orang jatuh cinta pada membaca..” jelasnya diiringi tepuk tangan hadirin.

Menurutnya, generasi muda selaku penerus bangsa menjadi target utama akan budaya gemar membaca.

Pemandu acara "Mata Najwa" ini berharap kegiatan membaca bisa menjadi bagian kehidupan, bahkan bagian dari rutinitas sehari-sehari.

Di era digital, membaca menjadi elemen penting untuk meningkatkan kemampuan analisis terutama mengenali berita bohong atau hoax.

"Ini sangat penting, harus cerdas memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang bohong. Karena maraknya berita hoax tidak hanya di Indonesia, namun hampir di seluruh negara," ujar Najwa menjelaskan.

Najwa menambahkan, dengan generasi yang gemar membaca akan menghasilkan generasi yang tidak mudah diprovokasi, tidak mudah memaki, dan yang punya hati.

“Mari masukkan jadwal membaca dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya minimal 20 menit sehari. Membaca seperti olahraga, semakin sering kita olahraga semakin kuat. Membaca juga seperti itu. Membaca adalah syarat utama menjadi orang berhasil” jelas Najwa.

Menurutnya, persoalan saat ini adalah kemampuan menghadapi tantangan literasi digital. “Kita tidak tahu mana yang sampah, mana yang berlian. Karena kita tidak pernah melatih diri kita, sehingga kita harus bisa membedakan fakta dan hoax” tegasnya.(LNG04)

BANGUN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL, PEMKAB LOMBOK BARAT DAN BPS NTB TANDATANGANI MOU

Penandatanganan MoU Antara BPS NTB dan Pemkab Lobar Terkait Kualitas Data Statistik

Giri Menang, Jum’at 15 November 2019 – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menandatangani MoU yang isinya membangun kualitas data statistik sektoral menuju Satu Data Indonesia. Penandatanganan dilakukan usai gelaran rapat koordinasi antara BPS NTB dengan Perangkat Daerah Lobar di Kantor Bupati Lobar, Jum’at (15/11).

Rapat koordinasi ini dilakukan dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tujuan Perpres tersebut untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keberadaan satu data Indonesia juga agar mudah diakses antarinstansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

Di level nasional, data menjadi milik masing-masing kementerian/lembaga, sehingga menjadi sulit untuk disatukan datanya. Hal itu disampaikan Kepala BPS Provinsi NTB Suntono usai penandatanganan.

“Ketika keluar Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia melalui portal Satu Data Indonesia, setiap web yang ada di kementerian atau lembaga itu bisa kita buat agar bisa komunikasi antar sistem. Kalau data kita sudah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses kemudian dibagi antar instansi pusat, dan daerah,” katanya. 

Menurut Suntono, proyek Satu Data Indonesia tujuannya adalah agar di tingkat atas itu interoperabilitas datanya jalan, tetapi secara simultan memperbaiki prosesnya dari bawah sehingga menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

Pentingnya kualitas data itu tidak bisa datangnya begitu saja tanpa memberikan edukasi, pendampingan, dan pembinaan terkait dengan penyelenggara statistik di sektor yang ada di daerah.

“Untuk kali ini kami mengambil sampel di tiga kabupaten/kota, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Kota Bima. Saya sudah coba jajaki ternyata di tiga kabupaten/kota ini menjadi lotus proyek dan memiliki spirit di atas rata-rata dibanding kabupaten/kota yang lain,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri mendukung kebijakan satu data Indonesia untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bupati H. Fauzan Khalid berharap dengan adanya satu data tidak akan ada lagi sajian data yang berbeda-beda seperti dulu.

“Saya berterima kasih kepada BPS Provinsi NTB yang telah memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai objek dari proyek perubahan data sehingga data yang akurat sangat penting,” kata bupati.

Menurut Fauzan, semua permasalahan yang ada di daerah basisnya adalah pada data, seperti data masyarakat penerima Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Masyarakat kita ribut-ribut di lapangan itu adalah masalah persoalan data yang salah," akunya. 

Lanjut Fauzan menceritakan, waktu Pemilu tahun 2004 lalu, data itu diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) murni dan tidak ada keterlibatan lembaga lain di luar KPU. Tapi kemudian karena KPU memiliki keterbatasan, maka KPU kerja sama dengan BPS didalam bekerja untuk membantu menghasilkan data yang akurat.

"Mudahan kedepan proyek perubahan yang dilakukan oleh BPS Provinsi NTB dan semua Perangkat Daerah juga harus konsisten untuk interoperabilitas data menuju satu data untuk  Lombok Barat," harapnya.(LNG04)

TP-PKK NTB Ajak Kabupaten/Kota Gencarkan Revitalisasi Posyandu

Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati.,M.Sc 

Dompu - Tim Penggerak PKK Provinsi NTB melaksanakan program kesehatan sebagai pendukung program pemerintah dalam menangani permasalahan kesehatan melalui Revitalisasi Posyandu. 

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Dompu, Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati.,M.Sc mendorong PKK Kabupaten Dompu untuk menjalankan program ini.

"Kita di PKK ada program kesehatan yaitu, program Hatinya PKK dan program Revitalisasi Posyandu. Saya sangat bangga dengan Kabupaten Dompu karena keberhasilan yang luar biasa dalam menjalankan program pemerintah berkaitan dengan Revitalisasi Posyandu," kata Hj. Niken saat road show TP-PKK di Desa Bakajaya, Kabupaten Dompu, Jumat (15/11/2019).

TP-PKK dengan program kesehatannya, mendukung Pemerintah Provinsi NTB dalam merevitalisasi Posyandu menjadi jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Tentunya, hal ini akan terlihat sia-sia jika masyarakat tidak memanfaatkan Posyandu tersebut.

Oleh sebab itu, TP-PKK di seluruh kabupaten/kota se-NTB diperintahkan untuk mengajak masyarakat datang ke Posyandu dengan rutin.

"Kita yakin, dari Posyandu, Insya Allah akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang penting. Mudah-mudahan tidak ada lagi anak-anak yang stunting dan permasalahan anak lainnya," kata Bunda Niken, sapaan akrabnya.

Sebagai Bunda PAUD, ia mengingatkan kepada seluruh pengurus Posyandu untuk memperhatikan kesehatan dan perkembangan anak-anak, mengingat anak-anak adalah masa depan bangsa.

Bunda Niken meminta kepada seluruh anggota PKK dengan Dasawismanya, ikut berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan Posyandu Keluarga. 

Bunda Niken menutup sambutannya dengan pantun "Musim Kemarau Hujan Dinanti, Jagung Berkembang Dompu Berseri. Buah Pala Buah Kelapa, PKK Ja ya, Keluarga Sejahtera".(LNG04)

Resimen Mahasiswa Rinjani Gelar Diksarmil Ke-XLI

Mataram - Resimen Mahasiswa (Menwa) Perguruan Tinggi se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, melaksanakan pendidikan dasar militer (Diksarmil) Ke-XLI di Bumi Perkemahan Jakamandala (15-20/11/2019) yang di ikuti oleh 100 anggota baru yang berasal dari Mataram 12 orang, Lombok Barat 12 orang, Lombok Utara 12 orang, Lombok Tengah 12 orang, Lombok Timur 12 orang, Sumbawa Barat 8 orang, Sumbawa Besar 8 orang, Dompu 8 orang, Bima 8 orang dan Kabupaten Bima 8 orang.

Seleksi akhir calon anggota resimen mahasiswa di laksanakan di dua tempat yakni pulau lombok tanggal 09 November 2019 dan sumbawa tanggal 10 November 2019, untuk memilih calon siswa Diksarmil menwa yang memenuhi kriteria keanggotaan.

Wakil Gubernur NTB Hj.Sitti Rohmi dalam sambutannya yang di bacakan oleh Kepala Kesbangpoldagri NTB H.Mohammad Rum  mengatakan bahwa Pendidikan bela negara resimen mahasiswa ini adalah salah satu upaya untuk menghadirkan giroh perjuangan dan nasionalisme dari para pahlawan untuk dihadirkan kembali dengan cara yang kekinian sesuai dengan perkembangan zaman. 

"Generasi muda yang melakukan hal hal yang positif dalam mengisi setiap aktifitasnya di tengah berbagai tantangan negatif digitalisasi, deradikalisasi, terorisme, narkoba, hoax serta disintegrasi bangsa adalah salah satu inplementasi konkrit dan sederhana yang hakiki dari makna Bela Negara"

Kadispora Prov. NTB Ibu Hj. Husnanidiaty Nurdin, menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini para siswa akan dibekali dengan pemahaman tentang Bela Negara dalam kerangka NKRI, penempaan fisik dan mental, serta sharing session wawasan dan motivasi dari tokoh tokoh di NTB. harapannya seluruh anggota menwa menjadi Agent of change di wilayah masing masing dan Pioneer untuk menyebarkan Hubbul Wathan minal Iman.

Ditempat yg sama Komandan Resimen Mahasiswa Rinjani NTB, Taufiqurrahman, menjelaskan Diksarmil ini adalah gerbang awal pengabdian Seorang Anggota Resimen Mahasiswa, Anggota menwa bukan hanya harus tanggap dan mampu jadi deteksi dini terhadap ancaman radikalisme, terorisme, separatisme, hoax, komunisme, lebih dari itu anggota menwa harus mampu menjadi inisiator dan motor percepatan program positif Pemerintah, berperan aktif dalam upaya Zero Waste, Go Green, potensi SAR, serta Industrialisasi menuju NTB Gemilang", pungkasnya.

Untuk pemantapan dan pemenuhan kurikulum, para siswa Diksarmil Menwa ke-XLI Batalyon "Wira Setia Laksana" yg berasal dari berbagai Perti di Pulau Lombok dan Sumbawa, akan melaksanakan pembulatan hingga tanggal 24  November 2019, untuk menghasilkan Anggota Menwa Rinjani yang Loyal, Tanggap, Tangguh, dan Trengginas..

(LNG01)

Mempelai Pria Jadi Tahanan, Pasangan Ini Menikah di Mapolres Palopo

Pasangan Sejoli Yang "Terpaksa" Menikah di Kantor Polisi

Polres Palopo- Seorang tahanan kasus Curanmor menikahi gadis pujaannya di Mapolres Palopo Ruang Kasat Reskrim. Proses akad nikah berlangsung lancar meski mengharu biru. (15/11/19)

Ferdiansyah Alis Ferdi Bin Armin, warga Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, , ini mengenakan baju putih. Dia menyambut Ulfa Wulandari, mempelai wanita yang telah menunggu diruangan Kasat Reskrim Polres Palopo

Lalu, keduanya disandingkan dan melangsungkan akad nikah. Nampak beberapa kali, mempelai wanita menghela napas panjang dan menangis

Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Ardi Yusuf SIK, menuturkan bahwa Ferdi merupakan tersangka kasus Curanmor. Saat ini, sedang menjalani masa tahanan di Mapolres Palopo.

Kegiatan tersebut mendapat pengawalan personil sat reskrim Polres Palopo, Ijab kabul keduanya berlangsung dengan khidmat disaksikan kedua belah pihak keluarga dan Kasat Reskrim AKP Ardy Yusuf,S.I.K serta dipandu oleh imam desa Tiromanda Pakkalolo Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. (LNG04)

Kasrem 162/WB Pimpin Wira Bhakti Cycling Club Mengelilingi Pedesaan

Foto Bersama Sebelum Gowes

Mataram - Untuk mendapatkan Kondisi badan yang sehat dan prima diperlukan olahraga yang teratur dan terus menerus setiap hari. Olahraga menjadi kebutuhan setiap Prajurit dan masyarakat yang ingin menjaga fisik agar tetap bugar dan sehat. 

Hal itu diungkapkan Kepala Staf Korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori usai gowes bersama Wira Bhakti Cycling Club di lapangan Korem 162/WB, Jumat (15/11).

Gowes yang dilakukan bersama anggota Korem 162/WB menempuh jarak sepanjang 35 KM mengitari wilayah Kecamatan Gerung, Lembar dan kembali ke Kota Mataram dengan titik star dan finish lapangan Makorem 162/WB.

Menurutnya, dipilihnya route pingiran persawahan dan perkebunan masyarakat dengan tujuan untuk menghirup udara segar dan melihat keindahan alam di pagi hari.

Selain itu, moment seperti itu juga digunakan untuk bertukar pikiran dan bercanda dengan seluruh anggota. "Moment seperti ini akan menambah kedekatan antara pimpinan dengan anggota sehingga akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan tugas disatuan," ujar Kasrem.

Pria kelahiran Bengkulu tersebut juga mengajak dan menghimbau seluruh Prajurit Korem dan jajaran serta seluruh masyarakat NTB untuk meluangkan waktu berolahraga minimal selama 1 jam dengan berjalan kaki, mengingat manfaatnya sangat bagus bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. (LNG04)

Momentum Maulid, Gubernur Ingatkan Dimensi Sosial Dalam Beribadah

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc Saat Menghadiri Acara Peringatan Maulid di Labangka, Kab. Sumbawa

Kabupaten Subawa - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc saat menghadiri acara peringatan Maulid di Labangka, Kabupaten Sumbawa, Jumat (15/11/2019) malam. Dalam kesempatannya, gubernur menyampaikan pesan moral tentang ibadah sosial.

Pesan yang disampaikan adalah untuk mendapatkan perhatian dari Rasulullah, tidak hanya dengan cara ibadah formal namun, untuk mendapatkan perhatian Rasulullah, kita hanya butuh melakukan kegiatan sosial yang berguna untuk masyarakat.

"Kadangkala, untuk dirindukan oleh Rasul kita, kita tidak hanya harus datang ke masjid, tidak harus hitam jidat kita, tidak selalu harus berpuasa senin dan kamis, tapi kadang-kadang, Rasulullah pun rindu pada mereka-mereka yang punya akhlak sosial yang menghadirkan manfaat buat anak yatim, orang miskin, dan sesama manusia," tutur Gubernur ini.

Orang nomor satu di NTB ini mengatakan bahwa semua yang kita punya tidak akan berguna jika masih ada orang-orang yang masih serba kekurangan berada di sekitar kita.

"Apa gunanya kita punya pondok besar, apa gunanya kita punya masjid besar, apa gunanya kita sering hatam Al-Qur'an, apa gunanya kita sering melakukan ibadah-ibadah yang lain, kalau masih ada masyarakat miskin di sekitar kita, banyak anak yatim menangis setiap hari," terangnya.

Bang Zul, sapaannya, mengatakan bahwa Rasulullah menitipkan rindunya pada mereka-mereka yang peduli pada akhlak-akhlak yang berdimensi sosial.

"Mari kita budayakan figur besar bernama Muhammad itu, bukan hanya mengingat puasanya, bukan hanya mengingat masjidnya, tapi mengingat bahwa Rasulullah mencintai anak yatim," ajak bang Zul.

Bang Zul menceritakan sebuah kisah seorang ulama yang diminta menemui seorang laki-laki yang berada jauh dengan ulama tersebut.

"Ada seorang ulama di Maroko, ia bermimpi bertemu Rasulullah dan diminta untuk menemui seseorang di Mekah, ciri-cirinya disebutkan dalam mimpinya tersebut, karena didatangi berkali-kali, ia mencari laki-laki itu ke mekah," ceritanya.

Sesampainya di Mekah, lanjutnya, ia menanyakan laki-laki dengan ciri-ciri tersebut, ketika bertemu, ia terheran dengan laki-laki yang berpenampilan biasa namun, mendapatkan salam rindu dari Rasulullah.

Ia menanyakan ibadah-ibadah apa yang telah dikerjakan oleh laki-laki tersebut. Namun, ibadah yang dilakukan hanyalah ibadah biasa. Saat itu juga ia menceritakan mimpinya kepada laki-laki tersebut, seketika laki-laki itu terkejut.

"Saya tidak melakukan hal-hal yang khusus, tapi sejak sepuluh tahun yang lalu, anaknya banyak namun, suaminya meninggal. Karena begitu menderita, saya berjanji kepadanya jika saya mendapatkan rezeki, saya akan bagi dua," terang laki-laki tersebut.

Dari cerita ini, Bang Zul menjelaskan bahwa, untuk mendapatkan kemuliaan, bukan hanya sekedar beribadah formal saja. Namun, akhlak sosial juga penting dalam mencapai kemuliaan. (LNG04)

Kementerian LHK Siap Dukung Program Zero Waste NTB

Wakil Gubernur, Dr. Sitti Rohmi Djalilah Ketika Rapat Bilateral Dengan Kementrian LHK

Jakarta - Pemerintah Provinsi NTB yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Dr. Sitti Rohmi Djalilah membahas konsep dan kesiapan NTB dalam mewujudkan program Zero Waste dalam rapat bilateral antara Pemprov NTB dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Kantor Kementerian LHK, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri LHK, dan dihadiri oleh para Dirjen di lingkup Kementerian LHK dan jajaran Pemprov NTB, Wakil Bupati Lombok Timur dan Bupati Dompu.

Dalam rapat, Wagub NTB memaparkan program-program strategis terkait lingkungan dan kehutanan yang dirangkum dalam program NTB Zero Waste 2023 dan NTB Hijau 2023. 

“NTB Zero Waste terdiri dari penyusunan regulasi, kampanye edukasi dan pembinaan, kerjasama pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan persampahan. Kami konsep semuanya secara matang dan komprehensif sehingga mudah dan cepat diwujudkan,” kata Wagub Rohmi. 

Sedangkan NTB Hijau 2023, lanjut Wagub, terdiri dari penguatan kelembagaan pengelola hutan, pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, optimalisasi pemanfaatan dan industrialisasi hasil hutan dan perlindungan dan konservasi SDA.

“Kami dari Pemprov NTB dan semua pihak yang terlibat akan membuat materi sosialisasi terkait Zero Waste baik dalam bentuk video, leaflet, poster dan lain – lain. Intinya yang menarik, mengedukasi dan mudah dipahami seluruh masyarakat,” tutur Rohmi.

Dalam paparannya, Wagub Rohmi juga menjelaskan pembagian peran antara Pemprov NTB dengan Pemkab/ Pemkot di NTB serta Kementerian LHK supaya Kementerian LHK mengetahui dengan detail apa saja bantuan yang dibutuhkan oleh Pemprov dalam rangka terwujudnya NTB Zero Waste 2023 dan NTB Hijau 2023. 

“Kami melibatkan semua elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan, semua harus bersinergi mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah. Mulai dari perangkat daerah di Pemprov NTB, ASN di pemkab/ pemkot seluruh NTB, hingga tokoh agama, pemuka masyarakat, pemuda, ormas hingga tingkat anak-anak sekolah di SMA/SMK,” papar Sitti Rohmi.

Menurut Wagub Rohmi, semua kalangan harus menjadi pusat informasi Zero Waste dan dimulai dari lingkungan masing-masing. Sehingga sampah di NTB tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi justru dipandang sebagai potensi yang bermanfaat.

Kementerian LHK menyambut baik semua usulan dari Pemprov NTB dan sejumlah item sudah dianggarkan oleh Kementerian LHK di tahun 2020. Untuk selanjutnya, akan didiskusikan secara teknis oleh dinas dan direktorat jenderal terkait. (LNG04)

Sinergitas TNI, Polri, Pemda dan Segenap Komponen Masyarakat NTB Wujudkan Stabilitas Keamanan Wilayah

Senyum Persahabatan Oleh Masing-masing Orang Nomor 1 di Kesatuan TNI-Polri Tampak Kompak

Mataram - Dalam rangka mendukung keberhasilan program pembangunan Pemerintah di Daerah, semua instansi terkait bergerak dan bersinergi menjadi satu kekuatan dan satu pandangan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal Tersebut disampaikan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos SH. M.Han disela-disela Kesibukannya, Kamis (14/11). 

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat akan cepat tercapai apabila didukung oleh stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. "Apabila Kamtibmas sudah terjamin, maka semua pekerjaan akan berjalan aman, nyaman dan lancar yang akan berpengaruh pada peningkatan perekoniman masyarakat," ujarnya. 

Dijelaskannya, indikator keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu barometer dalam upaya mensukseskan setiap kegiatan termasuk program pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam semua bidang, baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk di NTB.

Untuk itu, ajak Danrem, semua stakeholder baik TNI, Polri, Pemda dan seluruh komponen masyarakat bersama-sama berbuat dan bersinergi untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif. "Ini sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian kita bersama menjaga kondusifitas wilayah," terangnya. 

Selain itu, sambung orang nomor satu di jajaran Korem tersebut, pariwisata NTB khususnya Lombok merupakan destinasi wisata dunia yang sudah mulai menggeliat pasca gempa bumi tahun lalu dengan banyaknya wisatawan baik lokal maupun mancanegara berkunjung ke Lombok.

Danrem 162/WB berharap sinergitas TNI, Polri dan Pemda serta seluruh komponen masyarakat yang sudah terjalin dengan baik agar ditingkatkan khususnya terkait dengan keamanan wilayah sehingga para investor berdatangan untuk berinvestasi di NTB.(LNG04)

Pengurus PPWI Lhokseumawe Audiensi dengan Waka Polda Aceh

Banda Aceh - Pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Kota Lhokseumawe melakukan audensi dengan Waka Polda Aceh Brigadir Jendral Polisi Drs Supriyanto Tarah, M.M, di ruang kerjanya, di Mapolda Aceh, kawasan Jeulingke, Banda Aceh Kamis (14/11). 

Kehadiran Pengurus PPWI ke Mapolda Aceh turut didampingi Dewan Penasehat PPWI Kota Lhokseumawe, Muslim Syamsuddin ST, MAP, Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Selatan, Ridwan dan staf anggota DPR RI, Razikin. Kedatangan rombongan PPWI ke Mapolda disambut langsung oleh Waka Polda Aceh Brigadir Jendral Polisi Drs Supriyanto Tarah, M.M.

Dalam pertemuan itu, Pengurus PPWI Lhokseumawe membahas seputaran  terbentuknya pengurus, sekaligus pelantikan PPWI Lhokseumawe yang akan digelar pada Sabtu, 23 November 2019. Selain pelantikan, pengurus PPWI juga rencananya akan menggelar diskusi publik dengan tema "Produk Jurnalistik: Tangkal Penyebaran Hoax dan Radikalisme". Pengurus PPWI sekaligus meminta kesedian Waka Polda Aceh untuk menjadi pemateri dalam diskusi publik tersebut. 

Waka Polda Aceh Brigjen Pol Drs Supriyanto Tarah, M.M, menyambut baik sikap pengurus PPWI Kota Lhokseumawe, yang telah melakukan audiensi dan bersilaturrahim dengan jajaran Polda Aceh. Mantan Kapolres Bireuen ini berharap semoga kedepan dapat terjalin kerja sama yang lebih baik lagi antara kepolisian dan para wartawan, khusus di wilayah Hukum Polda Aceh. 

"Terkait permintaan untuk menjadi pemateri di diskusi publik, itu tergantung perintah dari pimpinan. Tergantung siapa yang diperintahkan oleh pak Kapolda. Apabila saya diperintahkan. Insya Allah saya siap" demikian ujar Waka Polda. 

Sekretaris PPWI Lhokseumawe, Hasanuddin yang ikut dalam pertemuan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran Polda Aceh, yang mana permintaan audensi melalui pendekatan secara personal untuk audensi Waka Polda Aceh di mendapatkan  sambutan baik. 

"Kami pengurus PPWI Kota Lhokseumawe mengapresiasi jajaran Kepolisian Polda Aceh dalam mengayomi berbagai lapisan masyarakat, salah satunya masyarakat pewarta" kata Hasanuddin. 

Hasanuddin berharap dengan mementum pertemuan hari ini menjadi langkah awal terjalinnya silaturrahmi ataupun mitra yang baik antara para pewarta dan jajaran kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Aceh. 

"Momen ini menjadi langkah awal yang baik didalam kemitraan antara pewarta dengan jajaran Kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polda Aceh" demikian Hasanuddin Sekretaris PPWI Lhokseumawe.

Wapres: NTB Harus Tertangani Secara Tuntas

Wakil Presiden RI, Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin 

Jakarta - Wakil Presiden RI, Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin memimpin rapat terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat, Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. Hadir dalam rapat itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. 

Wapres menyampaikan agar penanganan rehabilitas dan rekonstruksi di NTB harus tertangani secara tuntas. Karena itu, Wapres meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk segera memenuhi tambahan dana yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota terdampak di NTB. 

Wapres juga meminta jajaran pemerintah Provinsi NTB utk mempercepat penuntasan validasi data. Selain itu Wapres meminta pemerintah provinsi untuk melayani dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama yang rumahnya masih dalam tahap pembangunan atau perbaikan.

Tidak lupa, Wapres yang juga Ketua MUI Pusat itu memberikan apresiasi atas percepatan rehab rekon yang dilakukan NTB. 

"Sesuai dengan apa yang disampaikan kepala BNPB bahwa pola NTB akan dipakai di beberapa daerah yang sedang mengalami bencana," jelas Wapres

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian penuh kepada korban gempa di NTB. Hal itu dibuktikan dengan bantuan untuk percepatan Rehab Rekon rumah, Fasos dan Fasum juga ditangani dengan cepat. 

"Kami akan terus bekerja maksimal untuk percepatan karena masa transisi darurat akan berakhir pada 31 Desember 2019," u ngkap Wagub. (LNG04)

PKK di NTB Sangat Perhatikan PAUD

Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, M.Sc

Kota Bima - Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, M.Sc menyampaikan betapa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Seluruh pengurus dan anggota TP-PKK se-NTB sangat memperhatikan pendidikan anak melalui PAUD.

"Pokja PKK sangat memperhatikan masalah PAUD, kita tahu kita ini punya generasi yang akan menggantikan kita. Mereka sekarang ini masih di PAUD," kata Hj. Niken dalam acara kunjungan TP-PKK Provinsi NTB di Lapangan Rabadompu Timu, Kota Bima, Kamis (14/11/2019).

Bunda Niken, sapaan akrabnya, menyampaikan sebuah hasil penelitian yang membuktikan bahwa investasi pendidikan pada usia dini jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendidikan usia yang selanjutnya.

"Jadi, kita mendidik anak mulai dari PAUD dengan benar, insyaallah disitulah kita sedang menyiapkan manusia-manusia baru yang jauh lebih baik daripada kita, yang akan menggantikan kita," ujar Bunda Niken yang juga menjabat sebagai Bunda PAUD.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya mayoritas anggotanya tidak pernah mendapat pendidikan PAUD. Oleh karena itu, ia selalu mendorong orang tua yang memiliki anak agar memberikan pendidikan tingkat PAUD.

Selain pendidikan, makanan tambahan berupa menu-menu yang bergizi dan berprotein tinggi, agar tumbuh kembang anak berjalan dengan baik.

"Anak-anak juga harus dilihat kondisinya, apakah ada yang stunting, apakah ada yang bermasalah dengan perkembangannya. Dan juga yang penting adalah bahwa di PAUD lah kita memberikan Makanan Tambahan," terang Bunda PAUD ini.

Ia meminta kelompok kerja PKK yang bertugas untuk mencari menu-menu yang menarik untuk anak-anak, namun memiliki gizi serta protein tinggi. 

"Kita galakkan lagi konsumsi ikan untuk anak-anak kita, karena gizi yang terdapat pada ikan sangat baik untuk anak-anak. Nanti PMT (Pemenuhan Makanan Tambahan) untuk ibu-ibu PKK harus tau menu-menu ikan yang menarik," tuturnya.

Ketua TP-PKK Kota Bima, Hj. Ellya H. M. Lutfi melaporkan bahwa, PKK kota Bima mendorong seluruh anggotanya untuk mendukung segala bentuk program pemerintah, utamanya program unggulan.

"Kami menyampaikan kepada ibu Ketua PKK NTB bahwa PKK Kota Bima sekarang memproritaskan stunting dan Zero Waste serta PAUD berkualitas melalu program PAUD holistik," kata Hj. Ellya.

Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi kegiatan ini, ia berharap aktivitas dari PKK terus ditingkatkan. Karena PKK membantu tugas seluruh stakeholder pemerintah dalam rangka peningkatan k esejahteraan masyarakat. (LNG04)

Gubernur NTB Terima DIPA dan TKDD dari Presiden

Gubernur NTB Saat Menerima Daftar Isian Anggaran Dari Presiden Jokowi

Jakarta - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 dari Presiden Joko Widodo, Kamis (14/11/2019), di Istana Negara, Jakarta. DIPA dan TKDD juga diserahkan kepada kementerian dan lembaga dan gubernur se-Indonesia.

Setelah penyerahan tersebut, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk bersegera merealisasikan belanja negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah.

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa belanja negara tersebut harus benar-benar mendatangkan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. Sebab, pola lama biasa ditemuinya acap kali hanya memprioritaskan pada realisasi atau pemenuhan belanja anggaran semata.

"Karena yang dulu itu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat merasakan atau tidak dari belanja-belanja itu?" ujarnya saat memberikan pengarahan.

Maka itu, Presiden menekankan bahwa saat ini yang juga tak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa anggaran dibelanjakan untuk barang berkualitas baik dan dikucurkan untuk program yang juga berjalan dengan kualitas yang baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Jangan hanya sent yang diurus, tapi (juga memastikan) delivered. Artinya apa? Menteri, kepala-kepala lembaga, gubernur, dan wali kota pastikan bahwa bukan hanya realisasi belanjanya yang habis, tapi dapat barangnya, dan rakyat dapat manfaatnya. Itu yang paling penting," tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk terus meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan. Namun, peningkatan penerimaan tersebut hendaknya juga diikuti dengan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas.

"Berkali-kali saya sampaikan, memang kita penting collect more, tapi spend better juga harus itu. Fokus dan harus lebih b aik," tandasnya. (LNG04)

Resahkan Warga, Keberadaan Kafe Illegal dan Premanisme, Begini Tanggapan Dandim Sumbawa

Anggota TNI dan Pemkab Sumbawa Melakukan Sidak Terhadap Beberapa Cafe

Sumbawa - Keberadaan kafe di batas Kabupaten Sumbawa dan Dompu tepatnya di Desa Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa menimbul keresahan masyarakat setempat.

Keresahan masyarakat tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan menggelar rapat di Kantor Pidang yang dihadiri Danramil 1607-02/Empang Kapten Inf I Wayan Suledra, Camat Tarano M. Tahqiq, SH., Kasi Binwasluh Satpol PP Kabupaten Sumbawa M. Sukarman, S.TP, Kades Pidang Safruddin, Ketua BPD Pidang Abdul Azis dan para pemilik kafe.

Terkait dengan hal itu, Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., membenarkan adanya beberapa kafe di perbatasan Sumbawa dan Dompu berdasarkan laporan Danramilnya.

Berdasarkan laporan, kata Dandim, keberadaan kafe ditempat tersebut menyediakan minuman keras bahkan wanita penghibur dan tidak memiliki ijin (illegal). Mereka juga pernah mendapat surat teguran dari Satpol PP selaku penegak ketentraman dan ketertiban (Trantib).

"Surat tegurannya ini sudah kedua kali dengan batas waktu tiga hari kedepan untuk dilakukan pembongkaran oleh pemiliknya, dan jika tidak diindahkan maka akan diberikan surat teguran ketiga sampai pada pembongkaran paksa apabila itu juga tidak dilaksanakan," terangnya.

Selain itu, lanjut Dandim kelahiran Jawa Timur tersebut, ada juga pengaduan melalui media sosial tentang pemalakan dan aksi premanisme di daerah tersebut kepada para sopir yang meminta sejumlah uang hingga rokok. "Disana juga diduga ada tindakan premanisme seperti pemalakan yang meresahkan pengguna jalan raya," ujarnya.

Menurutnya, tindakan premanisme dalam bentuk apapun tidak bisa dibiarkan karena akan mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Pihaknya siap membantu Kepolisian dan Pemeritah Daerah untuk melakukan penertiban kafe illegal maupun tindakan premanisme untuk menjaga kondusifitas wilayah agar tetap aman, nyaman dan tentram. 

Dandim juga mengingatkan bagi oknum yang melakukan pemalakan atau tindakan premanisme agar segera dihentikan sebelum terjaring dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(LNG04)

Diduga Caplok Tanah Adat Lobu Sitompul, JBMI Datangi Kantor NSHE

DPP Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) 

Jakarta - Belasan pengurus DPP Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) kembali mendatangi kantor PT. North Sumatera Hydro Energy (PT. NSHE) di Jalan Darmawangsa VII No.16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka meminta kepastian pertanggungjawaban terkait permasalahan tanah adat Lobu Sitompul di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang telah dikuasai PT NSHE.

“Kehadiran kami ke PT NSHE yang keempat kalinya ini untuk meminta jawaban dari surat yang telah kami kirimkan ke manajemen PT. NSHE. Namun, hingga sore ini pihak perusahaan belum juga memberikan kepastian perihal surat tersebut,” kata Sekjen DPP JBMI Jabar Hasibuan di depan pintu gerbang PT. NSHE pada Kamis sore (14/11/2019).

Saat mendatangi PT. NSHE kali ini, Jabar Hasibuan didampingi Sekretaris OKK DPP JBMI Herman Saragih, serta beberapa pengurus JBMI Tapanuli Selatan yang tanahnya dikuasai PT. NSHE. Team JBMI mempertanyakan respon perusahaan itu terhadap surat yang dilayangkan DPP JBMI Nomor 194/Sek/DPP JBMI tertanggal 26 Oktober 2019 yang ditujukan ke pihak pimpinan PT. NSHE, perihal: ‘Pembayaran Konpensasi Hak-hak Warga JBMI.’ 

Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP JBMI H. Albiner Sitompul S.IP, M.AP itu berbunyi: Sehubungan dengan surat pengaduan dan permintaan bantuan warga JBMI Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kepada Ketua Umum JBMI, terkait permasalahan Tanah Adat Lobu Sitompul yang berada di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dikuasai PT. NSHE dan sampai saat ini belum dibayar kepada warga JBMI yang tergabung dalam Tanah Adat tersebut sebagai konpensasi lahan yang dipakai oleh PT. NSHE untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Terkait hal tersebut, maka DPP JBMI meminta kepada pihak PT. NSHE untuk segera memberikan hak-hak warga JBMI.

Hisar Nadeak, perwakilan dari ahli waris tanah adat Lobu Sitimpul, mengungkapkan, pada tahun 2013 pihak PT. NSHE ingin membebaskan ratusan hektar lahan yang akan dipergunakan untuk proyek PLTA Simarboru yang terletak di Kecamatan Sipirok, Marancar, dan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pembangunan PLTA ini untuk mendukung pasokan listrik di Sumatera Utara, dan merupakan bagian dari program prioritas nasional, yaitu program ketenagalistrikan 35.000 megawatt.

Menurut Hisar Nadeak, dari ratusan hektar itu, sekitar 50 hektar merupakan tanah adat Lobu Sitompul. Di hadapan perangkat desa, pihak PT. NSHE berjanji akan membayar kepada para ahli waris tanah adat Lobu Situmpul. Namun, sekian lama para ahli waris menunggu pembayaran untuk pembebasan lahan itu, tidak juga direalisasikan pihak PT. NSHE.

Pada tanggal 10 Januari 2019, Hisar Nadeak dan beberapa ahli waris didampingi pengacara Bangun Siregar, SH diterima pihak manajemen PT. NSHE yang diwakili oleh Catur didampingi pengacara Syamsir Alam Nasution, SH. Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Jakarta itu, Catur menanyakan besaran harga per meter yang ditawarkan ahli waris kepada PT. NSHE.

“Ahli waris menyebutkan tanah seluas 50 hektar itu harga per meter 60 ribu rupiah, sehingga totalnya 30 miliar rupiah. Namun, tidak ada kata kesepakatan dari pihak PT. NSHE,” ujar Hisar Nadeak.

Pertemuan kedua belah pihak kembali dilakukan pada tanggal 11 Maret 2019. Masing-masing pihak membawa peta tanah. Namun, pihak PT. NSHE menyebutkan biaya pembebasan tanah ahli waris seluas 50 hektar itu sebesar Rp 4 miliar, dengan harga per meter Rp 8.000. Kembali, pertemuan ini tidak menemukan kesepakatan.   

Sementara itu, Tajudin Sitompul dan Armansyah Sitompul, yang juga pengurus JBMI Tapsel meyakini bahwa hingga saat ini para ahli waris tanah adat Lobu Sitompul belum mendapat pembayaran dari pembebasan tanah seluas 50 hektar tersebut oleh PT. NSHE.

Setelah sabar menanti hingga sore hari, pengurus DPP dan wilayah JBMI Tapsel belum juga mendapat kabar tentang balasan surat yang telah dikirim ke PT. NSHE. Seorang sekuriti dijadikan penyampai informasi oleh pihak PT. NSHE.

“Hubungi saja Pak Rony. Semua urusan sudah diserahkan ke Pak Rony,” ujar sekuriti itu kepada pengurus JBMI yang menanyakan perihal kelanjutan jawaban surat yang telah dikirim DPP JBMI ke PT. NSHE.

Menurut Sekjen DPP JBMI Jabar Hasibuan, pihaknya memang pernah bertemu dengan Rony, orang yang dipercayakan PT. NSHE untuk menangani permasalahan ini. Kepada Jabar dan pengurus JBMI laiinnya, Rony berjanji akan memberikan jawaban atas surat tersebut antara hari Selasa atau Rabu, pekan ini.

Namun ketika pihak JBMI akan melakukan pertemuan dengan pihak PT. NSHE pada Selasa dan Rabu sebagaimana dijanjikan, mereka dihadang penjagaan dari pihak kepolisian. "Ketika hari Selasa kami datang ke PT. NSHE, ternyata sudah dijaga aparat kepolisian. Begitu pula ketika kami datang kembali di hari Rabu dan Kamis ini, kembali dijaga oleh aparat kepolisian,” sergah Sekretaris OKK DPP JBMI Herman Saragih.

Untuk klarifikasi dan konfirmasi, media ini mencoba menghubungi Rony dari pihak PT. NSHE via telepon. Namun, setelah beberapa kali dihubungi, Rony tak menjawab panggilan telepon tersebut. Ia hanya membalas via WhatsApp bahwa dirinya sedang meeting.

Pewarta media ini juga mencoba menghubungi Rijal, bagian manajemen PT. NSHE. Namun, dia juga tak memberikan jawaban spesifik. Rijal hanya memberitahukan via WhatsApp bahwa dirinya sedang bertugas di Medan. Jadi, tidak mengetahui kondisi yang terjadi di kantor PT. NSHE di Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum DPP JBMI H. Albiner Sitompul ketika ditemui di kantornya menjelaskan ihwal layangan suratnya ke pihak PT. NSHE. Albiner Sitompul menuturkan bahwa DPP JBMI mempunyai kepengurusan organisasi di tingkat bawah, yaitu DPW di tingkat provinsi, DPD tingkat kabupaten/kota, dan DPC tingkat kecamatan.

“Terkait masalah ini, bahwa DPC JBMI Marancar melaporkan situasi yang terjadi di wilayahnya ke DPD Tapanuli Selatan. Kemudian DPD meneruskan laporan itu ke DPW lalu ke DPP JBMI. Maka, kami di DPP, harus melayani laporan dari DPC, DPD, dan DPW tersebut,” jelas Albiner Sitompul.

Menurutnya, keberadaan tanah adat Lobu Sitompul sudah ada sejak nenek moyang mereka dahulu kala. Di area tanah adat Lobu Sitompul terdapat makam Datu Manggiling, yang merupakan pimpinan adat Marga Sitompul.

“Bukan pula karena marga saya Sitompul, jadi melindungi warga tanah adat Lobu Sitompul. Tapi, karena saya adalah Ketua Umum DPP JBMI. Dalam AD/ART disebutkan bahwa Ketua Umum JBMI dapat mengambil langkah-langkah untuk kelangsungan JBMI,” paparnya.

Albiner melanjutkan, ketika warga JBMI meminta perlindungan kepada JBMI, maka wajib hukumnya ketua umum melindungi warganya. Seperti Presiden melindungi rakyatnya.  

Sebelumnya, beber Albiner lagi, dirinya juga mengklarifikasi kebenaran perkara ini. Ia mencari tahu, misalnya, apakah benar tanah warga JBMI ini diambil oleh PT. NSHE. Apakah benar ada pengakuan dari pihak desa, kecamatan, hingga dukungan dari perangkat punguan (tokoh) adat di wiyalah itu tentang pengambilan tanah tersebut. Terungkap semuanya menyatakan benar. Artinya, terjadi pengambilan lahan milik adat oleh PT. NSHE.

“Maka, sebagai ketua umum, saya mengirim surat kepada pihat PT. NSHE. Karena mereka telah berjanji untuk membayar penggantian lahan yang akan digunakan untuk proyek PLTA. Tentu surat itu harus ditanyakan jawabannya. Karena ini menyangkut harkat dan martabat warga JBMI. JBMI juga melindungi martabat warga Batak Muslim yang tanahnya digunakan oleh PT. NSHE,” paparnya.

Cara membayarnya pun, lanjut Albiner, harus sesuai, karena para ahli waris tidak secara langsung menjual tanahnya ke PT. NSHE. Tetapi, mereka “memberikan” tanahnya untuk mendukung program pembangunan nasional, dalam hal ini pembangunan PLTA.   

“Karena pemberian tanah ini bukan dengan cara jual-beli, maka harus dibayarkan secara ganti untung. Karena itu, saya perintahkan rekan-rekan JBMI untuk meminta jawaban atas surat yang sudah kami kirimkan ke PT. NSHE. Jadi, saat ini yang berhadap-hadapan dalam masalah ini adalah pihak DPP JBMI dengan PT. NSHE,” pungkasnya.

Menurut Albiner, setiap pembangunan akan menimbulkan dampak munculnya kesejahteraan. Namun efek kesejahteraan itu jangan sampai teranulir akibat proses pembangunan yang tidak mensejahterakan rakyat.

Menurut Albiner, keberadaan tanah adat Lobu Sitompul kelak sangat bermanfaat bagi anak cucu para ahli waris untuk melangsungkan hidup.

“Jika sekarang kondisi tanah mereka itu sudah digunakan PT. NSHE, maka segeralah bay arkan kepada para ahli waris,” tegas Albiner. (Rif/LNG04)