6 HARI PENCARIAN, TIM SAR BERHASIL MENEMUKAN KORBAN TERSERET ARUS DI PANTAI TROPICAL SEKONGKANG

Tim Sar Saat Melakukan Pencarian Korban Terseret Arus di Sekongkang

Sumbawa Barat - Setelah melakukan pencarian selama 6 hari Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) gabungan berhasil menemukan Abdul Maas (38) warga RT 05/02 Sekongkang Atas Kab. Sumbawa Barat dalam keadaan meninggal dunia di perairan pantai Tropical desa Sekongkang Bawah Sumbawa Barat.

"Abdul Maas yang merupakan korban terseret arus saat mencari kerang sudah ditemukan oleh tim sar gabungan dalam keadaan tidak bernyawa jam 8 pagi tadi di perairan pantai Tropical ," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, I Nyoman Sidakarya, di Mataram, Minggu, 1 Desember 2019.

Ia mengatakan korban ditemukan mengambang pada titik koordinat 9° 0'43.86"S - 116°44'14.66"E dengan jarak sekitar 0.65 NMi arah tenggara dari lokasi kejadian. Korban dievakuasi menuju pantai Tropical dan selanjutnya dibawa ke rumah duka dengan menggunakan mobil ambulan.

Selama hampir seminggu pencarian, tim dari Pos Pencarian dan Pertolongan Sumbawa, TNI, Polri, BPBD, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, masyarakat/nelayan setempat dan unsur terkait lainnya telah melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian dan wilayah sekitarnya dengan penyisiran di permukaan air maupun penyelaman.

“Sempat terkendala cuaca yang kurang bersahabat saat memasuki hari ketiga, pencarian dihentikan beberapa saat dan kembali dilanjutkan setelah cuaca mendukung hingga hari ke-6 pencarian. Adapun alat utama yang dikerahkan antara lain kapal MV. Tenggara Rangger, rubber boat dan perahu nelayan ,” tambahnya.

Berdasarkan informasi yang beredar dilokasi, kejadian bermula saat korban pergi mencari kerang bersama salah seorang temannya atas nama Kaimuddin ke ujung pantai Tropical sebelah bukit Setengkoq, desa Sekongkang Bawah hari Selasa, 26 November 2019 sekitar pukul 13.00 Wita. Mereka mencari kerang secara terpisah dan sekitar jam 4 sore Kaimuddin mendengar suara minta tolong. Saat mencari sumber suara tersebut, ia menemukan Abdul Maas sudah terseret arus laut. Kaimudin langsung bergegas meminta pertolongan kepada warga setempat untuk mencari temannya tersebut. Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram yang menerima laporan tersebut dari bapak Sarifudin beberapa saat setelah kejadian langsung memberangkatkan personil yang bertugas di Pos SAR Sumbawa untuk melakukan pencarian bersama unsur terkait. (ln/hms mtr/LNG04)

Dandim Sumbawa Apresiasi Opsgab Pekat

Operasi Gabungan Oleh Kodim 1607/Sumbawa Dengan Aparat Kepolisian

Sumbawa - Sebagai satuan teritorial di daerah, Kodim 1607/Sumbawa aktif memberikan dukungan dan support terhadap semua kegiatan yang dilakukan Pemerintah daerah maupun aparat Kepolisian terutama terkait dengan penegakan hukum di daerah.

Hal itu diungkapkan Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., setelah mendapat laporan hasil operasi gabungan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Sumbawa dan penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah Kabupaten Sumbawa, Minggu pagi (1/12).

Menurutnya, operasi yang dipimpin Kepala Satpol PP H. Sahabuddin, S.Sos. M.Si., dengan melibatkan seluruh instansi terkait baik Kodim 1607/Sumbawa dan Subdenpom, Polres, Muspika dan BNNK Sumbawa sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kondusifitas wilayah dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Selain untuk menjaga Kamtibmas, lanjut Dandim, upaya ini juga untuk Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kabupaten Sumbawa dengan melakukan tes urine terhadap setiap pengunjung kafe remang-remang dan melakukan pendataan kependudukan. 

"Alhamdulillah berdasarkan hasil tes urine, tidak ada pengunjung kafe yang menggunakan Narkoba, namun tim gabungan mengamankan ratusan jenis minuman keras dengan berbagai merk," ujar Dandim.

Untuk menindak lanjuti hasil Opsgab, Mantan Danyonif Khusus 744/SYB berharap agar Pemerintah Daerah memberikan pembinaaan dan pemahaman terhadap pemilik kafe terkait aturan maupun izin usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(LNG04)

Malam Anugerah NTB Gemilang PR Ambassador, Pencipta Lagu "NTB Gemilang" Dapat Penghargaan

Malam Anugerah NTB Gemilang PR Ambassador Challenge 2019

Mataram - Kejutan datang dalam acara Malam Anugerah NTB Gemilang PR Ambassadors Challenge 2019 yang digelar di Grand Madani Hotel, Sabtu (30/11/2019). Kejutan tersebut diraih oleh pencipta lagu NTB Gemilang yang selama ini dinyanyikan tiap acara Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi atau Jangzulmi yaitu Edy Setiawan.

Eed, sapaannya mengatakan bahwa, dirinya tidak menyangka akan mendapat penghargaan tersebut. 

"Jujur saya terkejut, saya tidak pernah berharap, saya hanya berusaha berkontribusi, dan berpartisipasi untuk NTB ini, sampai pengumuman penghargaan ini saya tidak tahu," kata Eed.

Pegawai yang sudah mengabdi selama 14 tahun di Pemprov NTB ini mengungkapkan bahwa kejutan ini membuatnya terharu. Ia menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy yang telah memberikan kejutan dalam acara ini.

"Saya berterimakasih kepada pak Gubernur dan pak Karo Humas yang telah mengapresiasi lagu ciptaan saya ini, ini hal yang luar biasa yang saya terima," ungkapnya.

Terkait dengan nilai lagu yang ia ciptakan, Eed mengungkapkan bahwa lagu ini dipersembahkan untuk NTB Gemilang agar dapat menginspirasi masyarakat NTB ke depannya.

"Duitnya nggak direkeng tapi tropi penghargaanya luar biasa, diserahkan langsung Gubernur, puluhan lagu yang saya ciptakan baik dari lagu band, lagu MTQ, lagu pahlawan nasional, dan semua bentuk kecintaan terhadap daerah, baru kali ini bisa diganjar sebuah penghargaan dari Gubernur NTB. Ini luar biasa," tegasnya.(LNG04)

Berikut adalah lirik lagu NTB Gemilang :

MARI BERGANDENG TANGAN

WUJUDKAN SEBUAH IMPIAN

DENGAN MELANGKAH MAPAN

TUK RAIH SEMUA TUJUAN

TAK ADA KATA MENYERAH

DEMI MEMBANGUN DAERAH

YAKINLAH NTB BERUBAH

KE MASA DEPAN YG CERAH

MARI JANGAN BERDIAM 

DAN JANGAN HANYA MENDENGAR

KITA JANGAN CUMA BICARA

IHTIAR TRUS BERUPAYA

TAPI KITA INI BEKERJA

JANGAN PERNAH MELEMAH

TERUSLAH DUKUNG PEMERINTAH

IHTIAR PEMIMPIN KITA

UNTUK NTB YG INDAH

TERUS MEMBANGUN DAERAH

KUYAKIN NTB BERUBAH

DIMASA DEPAN YG CERAH

WUJUDKAN INI SEMUA

BUTUH KERJAKERAS BERSAMA

DEMI TERCAPAI CITA CITA

UNTUK GEMILANG 

NTB....

TANGGUH DAN MANTAP

BERSIH DAN MELAYANI

SEHAT DAN CERDAS

ASRI DAN LESTARI

SEJAHTERA DAN MANDIRI

NTB AMAN BERKAH

TAHUN 2019, 20 RIBU BIDANG TANAH DI LOBAR BERSERTIFIKAT

Penyerahan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis di Kab. Lombok Barat

Giri Menang, Sabtu 30 November 2019 – Sebanyak 1.500 masyarakat Lombok Barat (Lobar) memadati Lapangan Kantor Camat Gunungsari dalam acara penyerahan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digelar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Barat Lobar, Sabtu (30/11/2019).

Bupati Lobar, H Fauzan Khalid yang hadir dalam acara pagi tadi menyampaikan rasa terimakasih atas kinerja BPN melalui program PTSL. 

"Atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pertanahan Nasional yang telah mensertifikatkan secara gratis 20 ribu sertifikat melalui program PTSL hak milik tanah masyarakat kami yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini," tuturnya. 

Seperti diketahui, program PTSL ini sudah dilakukan sejak 2017 dan dimulai di Kecamatan Narmada. Kemudian pada tahun 2018 beralih ke Kecamatan Narmada-Lingsar, dan tahun ini (2019) dilaksanakan di Kecamatan Gunungsari dan beberapa desa di Batulayar dan Gerung. Tahun depan rencananya program ini akan menyasar 30 ribu sertifikat dengan prioritas wilayah Gerung, termasuk masyarakat luar wilayah Gerung yang belum mendapat sertifikat.

Disampaikan bupati, bahwa hadirnya sertifikat tanah itu sangat penting sekali bagi masyarakat. Selain sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk kepemilikan tanah, adanya sertifikat juga tentunya dapat menghindarkan masyarakat dari permasalahan, konflik, atau sengketa tanah. Dari sisi ekonomi juga sertifikat bisa sangat berguna, misalkan sebagai jaminan untuk pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya. 

Dengan terbitnya sertifikat melalui PTSL dan program lainnya dilaporkan jika di tahun 2019 sampai bulan ini, nilai sertifikat yang dijaminkan di per-bankan dan dipakai oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan usahanya adalah Rp. 1,3 triliun. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yakni Rp. 1,1 triliun. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya kehadiran sertifikat dalam mendorong perekonomian masyarakat. 

Di tempat yang sama, Kepala BPN Lobar I Made Aria Sanjaya melaporkan jika tahun anggaran 2019 ini BPN Lobar sudah mencapai target mensertifikasi 20.000 bidang tanah. 

"Target PTSL tahun anggaran 2019 adalah 20.000 bidang tanah yang dilaksanakan di 18 desa di tiga kecamatan dengan rincian 15 desa di Kecamatan Gunungsari, dua desa di Kecamatan Batulayar, dan satu desa di Kecamatan Gerung. Dan dari target tersebut telah diselesaikan dengan tuntas 20.000 sertifikat yang akan kita bagikan sekarang ini," terang Made Arya. 

Lebih jauh Made Arya menjelaskan, dengan tuntasnya target 20.000 bidang tanah yang telah tersertifikasi di tahun anggaran 2019 ini, maka dari keseluruhan bidang tanah yang berjumlah 267.000 bidang di Lobar, total sejumlah 198.399 atau 76 persen sudah berserfikat.

"Adapun sisanya nanti akan kita terbitkan sertifikat pada tahun anggaran berikutnya, baik melalui kegiatan PTSL ataupun kegiatan rutin lainnya. Dan kami sudah mempunyai target pada tahun 2022 seluruh bidang tanah yang ada di Lobar akan sudah tersertifikatkan semua," ungkapnya.

Turut hadir pada kegiatan PTSL tadi diantaranya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Ketua DPRD Lobar, Kapolres Lobar, Perwakilan Polres Mataram

Perwakilan Kodim 1606/Lobar, Kepala BPN se-Pulau Lombok serta beberapa camat dan kepala desa di Lombok Barat.(LNG04)

Kabar Gembira! Toko MR.DIY Hadir Di Mataram Mall. Di Jamin Harga Murah!

Mataram - MR.DIY salah satu perusahaan ritel terbesar untuk perlengkapan rumah di Indonesia, hari ini resmi membuka toko yang ke-134 di Mataram Mall lantai 1, Lombok. Dengan moto ‘Always Low Prices’ dan rangkaian produk terlengkap yang ditawarkan bagi keluarga Indonesia, MR.DIY optimis semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu riteler dengan 

pertumbuhan yang pesat di industri ritel Tanah Air,(30/11).

Di setiap toko MR.DIY kini terdapat 20.000 jenis produk dengan 10 kategori yaitu perkakas, peralatan rumah tangga, peralatan listrik, aksesoris mobil, perabotan rumah, alat tulis dan olahraga, mainan anak, aksesoris komputer dan HP, kosmetik dan perhiasan, hingga barang lain untuk kado/hadiah. Dengan berbagai jenis produk tersebut, para anggota keluarga tidak hanya dapat menemukan jawaban atas segala kebutuhan mereka, namun juga mendapatkan inspirasi untuk terciptanya ide-ide unik yang dapat menghidupkan rumah mereka.

“Kami sangat bangga dengan pertumbuhan bisnis MR DIY yang sangat pesat, dalam waktu kurang lebih dua tahun kami sudah memiliki lebih dari 130 toko diseluruh Indonesia, semangat pertumbuhan ini tentunya karena antusiasme masyarakat Indonesia dalam menyambut dan menerima MR DIY sebagai toko perlengkapan rumah tangga favorit mereka yang selalu memberikan produk- produk lengkap dengan pilihan harga yang murah,” Jelas Bapak Hardiaz Wibawa Said selaku COO MR DIY Indonesia saat ditemui di Mataram Mall, Lombok. 

“Seperti antusiasme yang diberikan masyarakat Lombok terhadap MR DIY, maka kami memutuskan untuk membukan toko kedua kami ini di Lombok untuk hadir lebih dekat dengan pelanggan dan memberikan kemudahan untuk pelanggan kami dalam berbelanja kebutuhan rumah tangga mereka, karena menurut kami harga murah dan lokasi yang mudah dijangkau adalah hal yang paling dibutuhkan pelanggan.” Tambah Hardiaz Wibawa Said.

Sebagai toko perlengkapan rumah tangga yang selalu memberikan berbagai pilihan produk dengan harga murah MR DIY berhasil untuk selalu menjadi merek dagang pilihan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya MR DIY memenangkan ajang pemilihan merek terbaik di dunia, World Branding Awards dua tahun berturut- turut (2019 dan 2020) yang diadakan di Istana Kensington, London pertengahan November 2019 lalu. Sebagai perusahaan retail yang sedang berkembang sangat agresif MR.D.I.Y berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Brand Of The Year untuk kategori ritel dan merek perlengkapan rumah dalam dua tahun berturut- turut, hal ini memperkuat posisi MR.D.I.Y sebagai merek terkemuka di pasar bisnis ritel dan perlengkapan rumah.

Diselenggarakan oleh World Branding Forum – sebagai organisasi nirlaba global yang berdedikasi untuk memajukan standar kualits branding untuk kebaikan penggiat branding dan juga konsumen, Penghargaan ini mengapresiasi kinerja terbaik merek- merek nasional dan internasional untuk pencapaian mereka menjadi merek dagang terbaik di setiap kategori. Pemenang dinilai melalui tiga krieteri : Penilaian Merek, Penelitian Pasar dan Konsumen, dan Voting Online yang dilakukan oleh publik.

MR.D.I.Y. dipuji oleh para juri karena komitmen bisnisnya mengutamakan pelanggan dengan menawarkan barang-barang berkualitas tinggi dan terjangkau dan memberikan solusi satu atap untuk kebutuhan perbaikan rumah pelanggan merek.

Tentang MR.DIY

MR.DIY merupakan salah satu perusahaan ritel terbesar untuk perlengkapan rumah dengan lebih dari 900 toko di Asia Pasifik termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, dan Filipina. Hampir seluruh toko MR.DIY dirancang dengan strategis seluas 1,000 m2 demi memberikan pengalaman belanja yang nyaman bagi setiap keluarga modern. MR.DIY telah menjadi tujuan belanja favorit bagi hampir dari 180 juta konsumen per tahun di Asia Pasifik .

Seluruh toko MR.DIY dikelola langsung oleh perusahaan dan berkolaborasi dengan riteler besar lainnya serta pemilik mall, demi proses operasional dan lokasi yang strategis. Di setiap toko MR.DIY menawarkan produk terlengkap dengan harga yang sangat terjangkau; memiliki 20.000 jenis produk dengan 10 kategori yaitu perkakas, peralatan rumah tangga, peralatan listrik, aksesoris mobil, perabotan rumah, alat tulis dan olahraga, mainan anak, aksesoris komputer dan HP, kosmetik dan perhiasan, hingga barang lain untuk kado/hadiah. 

Visi MR.DIY yaitu menjadi perusahaan dengan jaringan toko perlengkapan rumah terbesar di Asia Pasifik. Hal tersebut diwujudkan dengan selalu memprioritaskan konsumen melalui inovasi dan proses bisnis yang dinamis demi menghadirkan ragam produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, sesuai moto perusahaan: “ALWAYS LOW PRICES”.

Malam Anugrah Ambassador Challenge 2019, Pencipta Lagu "NTB Gemilang" Dapat Penghargaan

Mataram – Kejutan datang dalam acara Malam Anugerah NTB Gemilang PR Ambassadors Challenge 2019 yang digelar di Grand Madani Hotel, Sabtu (30/11/2019). Kejutan tersebut diraih oleh pencipta lagu NTB Gemilang yang selama ini dinyanyikan tiap acara Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi atau Jangzulmi yaitu Edy Setiawan.

Eed, sapaannya mengatakan bahwa, dirinya tidak menyangka akan mendapat penghargaan tersebut.

“Jujur saya terkejut, saya tidak pernah berharap, saya hanya berusaha berkontribusi, dan berpartisipasi untuk NTB ini, sampai pengumuman penghargaan ini saya tidak tahu,” kata Eed.

Pegawai yang sudah mengabdi selama 14 tahun di Pemprov NTB ini mengungkapkan bahwa kejutan ini membuatnya terharu. Ia menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy yang telah memberikan kejutan dalam acara ini.

“Saya berterimakasih kepada pak Gubernur dan pak Karo Humas yang telah mengapresiasi lagu ciptaan saya ini, ini hal yang luar biasa yang saya terima,” ungkapnya.

Terkait dengan nilai lagu yang ia ciptakan, Eed mengungkapkan bahwa lagu ini dipersembahkan untuk NTB Gemilang agar dapat menginspirasi masyarakat NTB ke depannya.

“Duitnya nggak direkeng tapi tropi penghargaanya luar biasa, diserahkan langsung Gubernur, puluhan lagu yang saya ciptakan baik dari lagu band, lagu MTQ, lagu pahlawan nasional, dan semua bentuk kecintaan terhadap daerah, baru kali ini bisa diganjar sebuah penghargaan dari Gubernur NTB. Ini luar biasa,” tegasnya.

Berikut adalah lirik lagu NTB Gemilang :

MARI BERGANDENG TANGAN

WUJUDKAN SEBUAH IMPIAN

DENGAN MELANGKAH MAPAN

TUK RAIH SEMUA TUJUAN

TAK ADA KATA MENYERAH

DEMI MEMBANGUN DAERAH

YAKINLAH NTB BERUBAH

KE MASA DEPAN YG CERAH

MARI JANGAN BERDIAM

DAN JANGAN HANYA MENDENGAR

KITA JANGAN CUMA BICARA

IHTIAR TRUS BERUPAYA

TAPI KITA INI BEKERJA

JANGAN PERNAH MELEMAH

TERUSLAH DUKUNG PEMERINTAH

IHTIAR PEMIMPIN KITA

UNTUK NTB YG INDAH

TERUS MEMBANGUN DAERAH

KUYAKIN NTB BERUBAH

DIMASA DEPAN YG CERAH

WUJUDKAN INI SEMUA

BUTUH KERJAKERAS BERSAMA

DEMI TERCAPAI CITA CITA

UNTUK GEMILANG

NTB….

TANGGUH DAN MANTAP

BERSIH DAN MELAYANI

SEHAT DAN CERDAS

ASRI DAN LESTARI

SEJAHTERA DAN MANDIRI

NTB AMAN BERKAH

AJAK GENERASI MUDA KENAL SEJARAH, PROGRAM “BNI KEJAR” DAPAT RESPON POSITIF

Acara Gerakan Sosial BNI Kenali Sejarah

Jakarta —- Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional, PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyelenggarakan gerakan sosial Kenali Sejarah, Raih Mimpimu “BNI KEJAR” guna meningkatkan semangat generasi muda mencintai lingkungannya. Program BNI Kejar memperoleh respon positif termasuk artis Nadine Chandrawinata.

“Melalui aksi BNI KEJAR ini, BNI berupaya mengingatkan betapa pentingnya kesehatan bagi masyarakat, terutama anak - anak sebagai generasi penerus bangsa. Pada saat yang sama, BNI juga ingin mengajak anak usia dini untuk turut menjaga lingkungan dan cara pengolahan limbah secara kreatif. Untuk memenuhi visi tersebut, BNI mengajak anak - anak survivor kanker, anak-anak difabel, serta siswa – siswi sekolah dasar untuk membuat instalasi seni dari bahan limbah,” tegas Corporate Secretary BNI Meiliana di Jakarta.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri Media Online Indonesia (MOI) itu, lebih jauh dikatakan, aksi BNI KEJAR kali ini digelar selama sepekan, di Terowongan Dukuh Atas, Jakarta, mulai 24 November hingga 1 Desember 2019. Kawasan terowongan tersebut merupakan kawasan transportasi terpadu yang terhubung dengan tiga fasilitas transportasi massal terkini yaitu Stasiun Mass Rapid Transportation (MRT) Dukuh Atas BNI, Stasiun Kereta Bandara BNI City, dan Stasiun Commuter Line Sudirman.

Aksi BNI KEJAR memperoleh animo masyarakat, khususnya generasi muda untuk menyaksikan berbagai hasil karya berbahan dasar sampah sangat tinggi. Tidak terkecuali salah satunya aktris Nadine Chandrawinata yang berkunjung ke lokasi pada Rabu (27 November 2019). 

       

Pembukaan acara BNI KEJAR ini dilaksanakan pada Minggu (24 November 2019) diawali dengan Peluncuran Urban Underground Art. Pembukaan diadakan di Car Free Day Sudirman area Taman Dukuh Atas, dengan menampilkan instalasi seni yang terbuat dari bahan - bahan limbah yang membentuk gambar tokoh komik pahlawan nasional Indonesia. 

Selain pameran instalasi seni tersebut, BNI juga secara simbolis memberikan bantuan mobil ambulance edisi khusus sebagai bagian dari program BNI Berbagi. Mobil ambulance edisi khusus didesain oleh seniman Nus Salomo terinspirasi dari anak-anak penyandang disabilitas, penderita kanker, dan keindahan alam. Hingga akhir 2019, BNI telah membagikan 31 Ambulance di seluruh Indonesia. Nus Salomo juga bekerja sama dengan tiga seniman muda dan seorang anak survivor kanker untuk menciptakan seni instalasi Urban Underground Art. 

Pembukaan aksi BNI KEJAR ini dimeriahkan oleh tampilnya musisi-musisi kenamaan di tanah air, seperti aktris Shelomita, Bemby Noor, Melanie Subono, Oppie Andaresta, dan penampilan menarik The Sasono. 

“Selain memperingati hari Kesehatan Nasional, dalam BNI KEJAR kali ini mengajak generasi muda untuk memperingati hari Pahlawan dengan cara membantu mewujudkan berbagai aktivitas edukasi bagi anak-anak,” tutur Meiliana.

          

Hal menarik lain yaitu material dasar Instalasi Seni yang dibangun menggunakan sampah, hal ini sejalan dengan kampanye BNI Go Green untuk membudayakan pola hidup cinta lingkungan. Cinta lingkungan tersebut diajarkan dengan membudayakan Pemanfaatan kembali Sampah (Reuse, Reduce, Recycle atau 3R), efisiensi energi, peduli lingkungan, dan aktivitas cinta lingkungan seperti konservasi hewan langka dan penghijauan.

“Pada BNI KEJAR kali ini juga memamerkan instalasi karya seni bertemakan pahlawan nasional seperti Soekarno dan Sudirman menggunakan material bambu serta mengembangkan Bank Sampah sebagai bentuk cinta lingkungan sekaligus literasi keuangan,” tambah Meiliana.(LNG04)

Puting Beliung Terjang Sambelia, Kodim dan Instansi Terkait Lotim Berikan Bantuan

Pemberian Bantuan Kepada Korban Puting Beliung di Lombok Timur

Lombok timur – Bencana alam angin puting beliung yang menimpa warga Dusun Purwakarya Transat Desa Padag Guar Kecamatan Sambelia pada Jumat sore (29/11/2019) mengakibatkan beberapa rumah milik warga rusak.

Melihat kondisi tersebut, Komandan Kodim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Prihanto Donny, S.IP., langsung memberikan instruksi kepada Danramil 1615-03/Sambelia Kapten Inf Safii untuk melakukan pengecekan dan memberikan bantuan langsung kepada korban bersama anggotanya.

Dijelaskannya, setelah pihaknya bersama BPBD Lotim dan Dinas Sosial Pemda Lotim melakukan pengecekan dilokasi, sekitar tiga rumah yang mengalami kerusakan akibat puting beliung.

“Alhamdulillah, BPBD bersama Dinas Sosial dan anggota dilapangan langsung tanggap memberikan bantuan,” ungkap Dandim disela-sela kesibukannya, Sabtu (30/11).

Sebelum penyerahan bantuan berupa kebutuhan perbaikan rumah seperti asbes, semen, paku dan kebutuhan lainnya, anggota Koramil melaksanakan pembersihan puing-puing bangunan yang berserakan bersama pemilik rumah.

“Ini sebagai wujud kepedulian kita bersama instansi terkait untuk terus berupaya memberikan pelayanan dan bantuan kepada korban bencana alam di daerah,” ujarnya.

Selain itu, Dandim juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terutama selokan dan saluran irigasi, dan mewaspadai tempat-tempat yang rawan longsor mengingat sudah mulai musim hujan sehingga tidak terjadi genangan air ataupun banjir yang dapat merugikan masyarakat disekitar.(LNG04)

DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR STUDI TIRU KE LOMBOK BARAT

Perwakilan Studi Tiru Dari Denpasar di Kantor UPTD Pertanian Narmada Kab. Lombok Barat

Giri Menang, 29 November 2019-Dalam upaya meningkatkan kapasitas daya pegawainya, jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan Studi Tiru di Kantor UPTD Pertanian, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Jum'at (29/11). Studi Tiru merupakan sebuah konsep belajar yang dilakukan pada suatu institusi yang dianggap lebih kompeten dalam suatu hal dengan maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan dan peraturan perundangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar, I Gede Ambara Putra dan rombongan, Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Narmada, I Ketut Wetrana, beserta Koordinator Penyuluh dan seluruh staf. 

Dalam sambutannya, Kadis Pertanian Kota Denpasar I Gede Ambara Putra menyampaikan maksud dan tujuan ingin belajar dan meniru upaya peningkatan pemberdayaan petani dan peningkatan kelas kemampuan kelompok tani di UPTD Pertanian Kecamatan Narmada.  

"Kita memilih lokasi di Kabupaten Lombok Barat bukan tanpa alasan, karena sebagai sentra peternakan sapi di Indonesia. Terdapat 217 kelompok tani ternak di wilayah UPTD Pertanian Kecamatan Narmada," katanya. 

Menurut dia, dari 217 kelompok tani ternak ini, ada 60 kelompok tani ternak yang mengembangkan usaha di bidang peternakan sapi, kambing, maupun unggas dengan jumlah populasi ternak sapi sebanyak 9.803 ekor, kambing 1.732 ekor dan unggas 126.287 ekor.

Sementara itu koordinator penyuluh UPTD Pertanian Kecamatan Narmada M. Ilham mengatakan kegiatan peningkatan pemberdayaan petani tidak terlepas dari peran penyuluh yang berada di masing-masing Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP), sehingga pembinaan terhadap petani melalui kelompok tani harus selalu ditingkatkan.  

"Kita mendorong peningkatan kelas kelompok tani, maka dengan penilaian kelas kelompok tani ini menjadi salah satu bentuk pembinaan untuk memotivasi petani agar lebih berprestasi dalam mencapai kelas kemampuan yang lebih tinggi," jelasnya. 

Di samping itu, kata dia, dengan penilaian kelas akan diketahui kelemahan-kelemahan kelompok tani yang dinilai sehingga memudahkan untuk melakukan pembinaan. 

"Semoga UPTD Pertanian Kecamatan Narmada benar-benar bisa berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat untuk peserta Studi Tiru," harapnya.(LNG04)

Optimalkan Tata Kelola Koperasi dan UMKM di Sektor Pariwisata

Kunjungan Bupati Lombok Barat ke Kalimantan Selatan Hari Pertama

Kalimantan Selatan - Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid selama tiga hari, Rabu-Jum'at (28-30/11) melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam kunjungannya, Fauzan diampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM H. Fajar Taufik, Kepala Dinas Tenaga Kerja H. Rusditah, camat, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka studi komparasi tentang pengelolaan dan pengoptimalan peran Koperasi dan UMKM, terutama untuk mendukung sektor pariwisata.

Fauzan dan rombongan tiba di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin pada pukul 11.30 Wita. Siangnya, rombongan menuju Kantor Walikota Banjarmasin. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi beberapa Kepala Perangkat Daerah.

Bupati Fauzan Khalid menjelaskan, penyumbang pendapatan terbesar di Lombok Barat berasal dari sektor pariwisata. Namun, pariwisata tidak bisa berjalan sendiri dan harus didukung oleh kemajuan di sektor lainnya seperti Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

“Irisan kecil di pariwisata adalah usaha kecil yang bergerak di sektor usaha makanan, kerajinan, dan UKM lain yang mendukung pariwisata itu. Semoga di kota banjarmasin ini kita dapat belajar banyak bagaimana menata dan mengelola, agar di satu titik kelihatan tertib, rapi, dan pengguna jalan tidak terganggu disatu sisi tidak merugikan,” kata Bupati Fauzan soal kunjungannya ke kota seribu sungai itu, Rabu (28/11).

Menurut Fauzan, hasil dari kunjugan ini nantinya akan diadposi di Lombok Barat, khususnya yang menyangkut tata kelola UKM dalam mengembangkan titik-titik destinasi pariwisata terutama Senggigi, dan beberapa tempat lainnya.

Agar lebih efektif, dalam kunjungannya, bupati juga membawa serta para camat. Nantinya, para camat selaku pimpinan wilayah dapat turun langsung melakukan pembinaan ke UKM yang ada di wiliyah masing-masing, dan setiap kecamatan memiliki hasil olahan unggulan.

Dalam sambutannya, Walikota Ibnu Sina mengaku bangga atas kunjungan Bupati H. Fauzan Khalid dan rombongan.

“Terima kasih kepada Bupati Lombok Barat bersama jajarannya telah datang ke kota Banjarmasin. Saya berharap dengan pertemuan ini dapat memberikan kesan positif dan dapat bertukar fikiran melalui pertemuan ini,” ungkapnya.

Usai bertemu Walikota, rombongan juga mengunjungi salah satu kampung yang menjadi salah satu tujuan wisata di kota itu. Kampung ini dinamakan Kampung Pejabat, singkatan dari Kampung Pengolah Jamu Loktabat. Lokasinya berada di Kota Banjarbaru, tepatnya berada di Jalan R O Ulin Gang Baru RT 06 RW 02 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Memasuki kawasan kampung pejabat, pengunjung disuguhkan pemandangan yang asri dan menyejukkan. Ada juga bola-bola warna warni tampak tergantung dekat dengan gerbang utama saat memasuki kawasan kampung pejabat. Kawasan ini juga dipenuhi jejeran tanaman obat dan rempah dalam pot yang tersusun rapi di masing-masing halaman rumah warga. Keunikan-keunikan yang ada di Kampung Pejabat membuat masyarakat berdatangan untuk berfoto. Atau sekadar mengobati rasa penasaran.

Kampung Pejabat sendiri lahir dari ide dan inisiatif warga di sana. Nama Kampung Pejabat tercetus karena mayoritas warga di sana berprofesi sebagai pengolah dan penjual jamu. Dari 78 kepala keluarga, 33 diantaranya bekerja sebagai penjual jamu.

“Dari tahun 1972 membuka hutan, orang-orang dari Solo buat usaha pengolahan dan penjualan jamu,” terang Septi salah seorang penjual jamu.

Warga kebanyakan pendatang dari Solo, Jawa Tengah yang mengadu nasib ke Banjarbaru. Penghasilan sebagai penjual jamu cukup menjanjikan, sehingga usaha pengolahan jamu masih terus berjalan hingga saat ini.(LNG04)

Korpri Diminta Tinggalkan Kegiatan Seremonial Tanpa Hasil

Atlet Berprestasi Dari ASN Dalam Ajang Pornas

Mataram - Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri) sebagai penggerak birokrasi diminta  untuk mengedepankan program-program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dan mengurangi  bahkan meninggalkan kegiatan seremonial yang bersifat rutin tanpa hasil dan cenderung boros anggaran.

“Sekedar melayani saja sudah tidak cukup. Pelayanan yang diberikan harus baik dan diimbangi dengan kemudahan serta kecepatan”, ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, saat menyampaikan pidato Presiden RI, Joko Widodo pada Upacara Hari Korpi Ke – 48 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB di Mataram Jum’at (29/11-2019).

Ia berharap Korpi  tidak lagi meneruskan cara-cara lama yang monoton dan tidak kompetitif. Tetapi sebaliknya harus terus meningkatkan kecepatan, kreatifitas dan inovasi dalam menghadapi ketatnya persaingan antar bangsa dan antar sektor. “Kita harus lebih cepat dan lebih baik daripada yang lain. Karena itu saya mengajak anggota Korpri untuk jalan kedepan melakukan reformasis secara berkelanjutan, tidak ada lagi cara pikir lama, dan cara linier”, tegasnya.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi juga menekan kepada ASN agar dapat lebih professional dan pandai memanfaatkan teknologi. “Semoga ASN kita semakin memiliki energi yang besar untuk membangun Bersama -sama bangsa dan negara ini.  Juga pandai memanfaatkan teknologi, melayani dengan cepat dan tepat, outcome jelas, produknya jelas, dan semua yang dikerjakan dirasakan maanfaatnya untuk rakyat", imbuhnya.

Bertepatan dengan peringatan Hari Korpri tahun 2019 ini, Pemerintah Provinsi NTB memberikan penghargaan kepada sejumlah Atlet ASN/PNS yang menjadi juara pada ajang lomba Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XV Korpri di Bangka Belitung pada tanggal 10 - 18 November 2019. 

Pada event tersebut, atlet-atlet Korpri NTB berhasil meraih peringkat ke 20 dari 34 Provinsi di Indonesia dan 44 Lembaga Kementerian.

Sebanyak 3 Cabang Olahraga yang dikirim yakni Tenis Lapangan, Senam Kebugaran dan Bulu Tangkis. Diwakili oleh 4 atelit ASN menerima penghargaan  dalam Cabor Tenis perorangan putri atas nama Siti Rohana, S.Sos dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dan Ni Putu Wiantri, SH dari Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB memperoleh medali perak dari Kejaksaan dan senam kebugaran memperoleh medali perunggu dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

Salah seorang atlet senam kebugaran, Wiharti Maeriana Sari yang bertugas di Setda KSB. mengaku sangat bangga dapat mengharumkan nama NTB di tingkat Nasional dan berharap agar terus diperhatikan oleh pemerintah.   “Kami butuh  perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk dapat terus memperjuangkan nama NTB dikancah nasional” harapnya. (serly@kominfo/LNG04)

SINTERKLAS TURUN DARI LANGIT TIMIKA

Prajurit TNI Yang Selesai Melakukan Penerjunan Langsung Berinteraksi Dengan Masyarakat

Timika - (Puspen TNI). Fajar menyingsing di ufuk timur Timika, Papua, diiringi gemuruh suara dua pesawat C-130 Hercules TNI AU. Puluhan payung mengembang di angkasa, menerjunkan prajurit-prajurit BKO Kodam XVII/Cendrawasih di Bandara Mozes Kilangin, Timika, Jumat, 29 November 2019.

Kepada awak media di Timika, Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. menjelaskan bahwa penerjunan tersebut adalah bagian dari Latihan Kesiapsiagaan Operasi (LKO) yang digelar di wilayah Kogabwilhan III. 

Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan bahwa LKO adalah salah satu jenis latihan yang diselenggarakan secara rutin oleh semua Kotamaops TNI di wilayah NKRI. Beberapa waktu lalu, misalnya LKO juga digelar di Selaru, Morotai, dan di beberapa wilayah Kotamaops.

Tujuan LKO adalah untuk menguji Rencana Operasi (RO) Kotamaops TNI dalam rangka menghadapi kontinjensi di wilayah masing-masing, lanjut Panglima TNI.

LKO di wilayah Papua dimaksudkan untuk menguji RO Kotamaops jajaran Kogabwilhan III, yang meliputi Kodam XVII/Cendrawasih, Kodam XVIII/Kasuari, Koarmada III dan Koopsau III. LKO di Papua juga dimaksudkan untuk menguji efektivitas Komando Pengendalian Operasi Kogabwilhan III yang baru dibentuk berdasarkan Perpres 66 Tahun 2019. RO yang diuji meliputi RO Bantuan TNI kepada Polri dalam penanganan konflik sosial dan RO pengamanan obyek vital nasional (Obvitnas). Secara taktis militer, Penerjunan di Timika merupakan bentuk inflitrasi udara. 

Para penerjun disambut antusias oleh masyarakat Timika yang berbondong-bondong menuju droping zone. Saat mendekati droping zone, mereka dikejutkan okeh munculnya beberapa *Sinterklaas* diantara para prajurit yang baru mendarat dari langit. Para Sinterklaas membawa karung-karung bingkisan Natal yang siap dibagikan kepada masyarakat. Suasana bahagia dan keakraban menyelimuti Bandara Mozes Kilangin. Masyarakatpun berbaur dengan para prajurit, cermin kemanunggalan TNI-Rakyat.(LNG04)

Kodim 1608/Bima Gelar Latihan Pramuka Saka Wira Kartika

Saka Wira Kartika Bima

Bima – Kodim 1608/Bima memberikan latihan Pramuka Saka Wira Kartika (SWK) Angkatan ketiga tahun 2019 selama tiga di Desa Sambori Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Latihan Pramuka SWK yang diikuti sekitar 125 orang SMP sederajat tersebut dimulai Rabu hingga hari ini, Jumat (29/11).

Selama pelaksanaan latihan, Pramuka Penggalang dan Penegak diberikan materi latihan oleh Babinsa Desa Keli Koramil 1608-04/Woha Sertu Agus Budi selaku pembina utaman bersama para pembina lain dari Kepramukaan.
Adapun materi yang diberikan seperti melatih disiplin, mengembangkan kreativitas, menanamkan semangat dan kekompakan, wawasan kebangsaan, bela negara dan lainnya.

Komandan Kodim 1608/Bima Letnan Kolonel Inf Bambang Kurnia Eka Putra di Makodim menyampaikan pelatihan Kepramukaan ini sengaja diberikan sebagai salah satu upaya pembinaan generasi muda yang akan menentukan nasib bangsa kedepan sehingga mereka dari sedini mungkin diberikan pembekalan pengetahuan dan wawasan kebangsaan.

Menurutnya, setiap anak bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melaksanakan bela negara baik melalui militer sebagai komponen utama maupun melalui pengabdian sebagai komponen cadangan atau pendukung sesuai profesi.

Dandim juga berkenyakinan, dari adik-adik Pramuka ini nantinya akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki prestasi dan dedikasi yang tinggi terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

“In syaa Allah semoga adik-adik Pramuka ini tetap memiliki semangat dan disiplin sebagai modal utama untuk meraih kesuksesan dengan tetap berpegang pada Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka,” Pungkas Dandim yang dikenal humanis tersebut.(LNG04)

Turunkan Kemiskinan 1 Digit, Butuh Langkah Fundamental dan Fokus

Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd

Mataram - Mengatasi kemiskinan di NTB butuh langkah yang fundamental. Juga komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan serta sinergi dan kolaborasi dari semua pihak untuk menjalankan semua program intervensi secara fokus dan obyektif.  Pasalnya Angka kemiskinan di NTB tahun 2019  ini masih relatif tinggi, yakni mencapai 14,53%. Sedangkan target pemerintah pada tahun 2023 nanti, jumlah kemiskinan di NTB dapat diturunkan hingga berada dibawah 10,% atau 1 digit. Artinya setiap tahunnya, harus mampu diturunkan lebih dari 1%.  Sementara pengalaman selama ini, untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 persen saja, sangatlah sulit.

Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengungkapkan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB bertajuk “ Menuju Angka Kemiskinan Satu Digit Melalui Sinergi Penguatan Kemitraan”  di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (28/11-2019).
Dihadapan anggota Forkompimda, para Bupati/Walikota serta Pimpinan OPD dan tokoh-tokoh masyarakat se-NTB, Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi lebih jauh mengajak semua pihak untuk bersinergi dan lebih fokus dalam mewujudkan pencapaian target penurunan kemiskinan tersebut

Meski Umi Rohmi juga menyadari bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan mencapai angka dibawah satu digit bukanlah hal yang mudah. Bahkan Wagub hal itu merupakan target yang ambisius. Tetapi, kata Umi Rohmi jika berbicara sistem, maka tentu saja, hal tersebut bukan ambisius.  Namun menurunkan angka kemiskinan adalah sistemnya yang harus dibangun, jelasnya.

Sistem yang dimaksud adalah memperkuat  kemitraan dan menyamakan frekwensi atau mindset diantara seluruh stakeholder dan masyarakat. Jika sinergitas ini dapat diwujudkan, kata Umi Rohmi maka akan memperoleh hasil yang baik dan kemiskinan dapat diturunkan dengan lebih cepat.  “Penurunan kemiskinan tidak mungkin dilakukan dengan sendiri-sendiri, melainkan perlunya sinergitas bersama” tuturnya.

Wagub juga menuturkan pentingnya fokus dalam pengelolaan dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) masyarakat miskin yang ada di seluruh Kabupaten/Kota.
"Basis data terpadu (BDT) perlu di validasi dengan cermat dan obyektif. Sehingga program intervensi untuk menurunkan kemiskinan benar-benar tepat sasaran", ujarnya.
Ia menegaskan karena data yang tidak valid tersebut  sehingga  menyebabkan kemiskinan sulit diturunkan. "Program yang diluncurkanpun salah sasaran", terangnya.

Umi Rohmi bahkan menyebut lebih dari 20 persen masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan miskin, yakni  masyarakat kategori  mampu secara ekonomi  atau desil 4,5 dan seterusnya, justru menerima bantuan. Sedangkan lebih dari 25 persen masyarakat yang benar-benar  miskin pada kategori desil 1, malah tidak mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan, tutur Umi Rohmi.
Karenanya, ia mengajak para bupati/walikota, camat dan kepala desa dan dusun mulai melakukan validasi data secara obyektif.
"Perlu dilakukan rembug desa untuk memvalidasi data penduduk miskin, sehingga desa segera bisa keluar dari ketertinggalan", pintanya.
Untuk itu, Wagub mengajak seluruh jajaran pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa, utananya para Bupati/Walikota untuk memberi perhatian serius dalam upaya menghidupkan kembali kegiatan posyandu yang ada disetiap desa dan dusun.

Peran posyandu keluarga, menurut Umi Rohmi dapat dijadikan garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Mulai dari permasalahan kesehatan, kebersihan (Zero  waste) remaja, pendewasaan usia perkawinan hingga pengentasan kemiskinan. "Sudah banyak, bahkan hampir disetiap kabupaten/kota, terdapat posyandu keluarga yang terintegrasi bank sampah dan juga mengelola BumDes", paparnya.

Umi Rohmi juga sempat mencontohkan posyandu keluarga yang ada di kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima yang dinilainya sudah maju, karena mendapat support dan perhatian lebih dari pemda setempat, dalam hal ini bupati dompu dan bupati Bima.

"Saya memberi apresiasi kepada Bupati dompu yang posyandunya sebagian besar sudah menjadi posyandu keluarga. Juga sudah ada yang terintegrasi dengan bank sampah. Demikian juga Bupati Bima. Bahkan sudah mengeluarkan perbup sebagai bentuk komitmen yang tinggi dalam program intervensi dan pemberdayaan posyandu keluarga", pungkasnya seraya mengharapkan posyandu yang sudah maju tersebut dapat dijadikan contoh bagi pengembangan posyandu lainnya didaerah lainnya di NTB.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Ir. H. Ridwansyah mengungkapkan bahwa sinergitas sangat dibutuhkan dalam penurunan angka kemiskinan. “Bagaimana kita bersama- sama membantu pimpinan kita melalui program -program yang telah disepakati untuk menurunkan kemiskinan. Karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama” jelasnya.

Selain itu, untuk menumbuhkan komitmen bersama, maka Pemerintah telah menandatangani MoU Penurunan Kemiskinan bersama pemerintah  Kabupaten/Kota. Juga pemberian penghargaan kepada yang telah berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2019 ini, terangnya. (serly@kominfo/LNG04)

Wagub NTB : Keterbukaan Informasi Akan Menumbuhkan Kepercayaan Publik

Penghargaan dari Bank BRI Terhadap Pemprov NTB Dalam Hal Keterbukaan Informasi

Mataram - Membangun kepercayaan publik adalah kebutuhan. Dan keterbukaan informasi publik melalui predijat badan publik informatif adalah salah satu media untuk menumbuhkan percayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai badan publik.  Oleh sebab itu mempertahankan predikat badan publik informatif adalah kerja sepanjang waktu.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat penganugerahan keterbukaan informasi publik Komisi Informasi NTB, tingkat Provinsi NTB Tahun 2019 di  hotel Lombok Raya Mataram (28/11-2019).

"Anugerah yang diterima badan publik hari ini bukan penghargaan abadi. Bagi badan publik yang belum meraih predikat tertinggi harus meningkatkan pelayanan informasinya dan bagi yang sudah informatif harus tetap dipertahankan di tahun tahun berikutnya", ucap Umi Rohmi.

Ditambahkannya, informasi yang terbuka justru akan menghasilkan feedback yang baik bagi OPD bersangkutan. Membangun kepercayaan dengan jujur dan komunikatif di era informasi apalagi didukung dengan teknologi menjadikan pemerintah dekat dengan masyarakat. Ditambah dengan gaya kepemimpinan yang memang terbuka seperti Gubernur Zul memudahkan pemerintah mengomunikasikan program program agar mudah dimengerti sehingga nantinya mendapat dukungan dan partisipasi semua pihak, tegas Wagub Umi Rohmi.

Tiga predikat bagi badan publik yakni informatif, menuju informatif dan partisipatif diraih masing masing untuk badan publik vertikal yakni KPU NTB dengan predikat Informatif , BPK RI NTB, BPKP NTB dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan predikat Menuju Informatif.

Sedangkan kategori kabupaten/ kota berurutan diterima kabupaten Lombok Barat dan kota Mataram dengan predikat Informatif. Sedangkan kabupaten Sumbawa Barat, kabupaten Lombok Tengah serta kota Bima dengan predikat Menuju Informatif.

Untuk organisasi perangkat daerah diterima berurutan, Humas Setda Provinsi, RSUD NTB dan Bappeda dengan predikat Informatif.
Sementara, RSJ Mutiara Sukma, Dinas Perhubungan NTB dan BPSDMD NTB dengan predikat Menuju Informatif.
Sedangkan  predikat Partisipatif diraih .PT Jamkrida NTB Bersaing.

Anugerah badan publik informatif diserahkan langsung Wagub Umi Rohmi, didampingi Kadis Kominfotik dan Ketua KI. Sedang Penghargaan untuk badan Publik Menuju informatif diserahkan Ketua KI NTB, Hendriadi didampingi seluruh komisiner dan Badan Publik Partisipatif diserahkan Plt.Kadis Kominfotik NTB Gde Putu Aryadi.

Meski indeks keterbukaan badan publik di NTB dinilai KI NTB naik namun Wakil Gubernur Gubernur berharap seluruh badan publik di NTB dapat mengikuti capaian NTB yang secara nasional meraih predikat tertinggi yakni informatif, bersama 7 Provinsi lainnya dari 34 provinsi seluruh Indonesia.

Wagub berharap capaian itu dapat didukung hingga ke level badan publik terbawah untuk kemajuan daerah. (LNG04)

Kualitas KIP Badan Publik Meningkat

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Mataram - Kualitas keterbukaan informasi publik (KIP) dari hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi (KI) NTB dinilai meningkat. Skor nilai rata-rata pada 2018  hanya mencapai angka 49,05 (kurang informatif) naik menjadi 64,78 (cukup informatif). Tahun ini, badan publik yang mengikuti monev juga meningkat dibanding tahun 2018 yang hanya 26 badan publik menjadi 59. Dengan kata lain 36 (36,56 %) badan publik tidak mengikuti monev dengan rincian 9 OPD, 9 Instansi vertikal, 1 kabupaten/kota, 15 parpol dan 2 BUMD.

Untuk itu, publikasi informasi melalui pemanfaatan website dan media sosial resmi badan publik, pemutakhiran DIP, serta inovasi dalam publikasi, pelayanan, serta penyediaan informasi publik dengan memanfaatkan tehnologi informasi diharapkan semua badan publik di NTB lebih Informatif lagi.

“Yang menarik juga adalah KI NTB menilai partisipasi partai politik dalam keterbukaan informasi publik tahun ini kurang menggembirakan. Ada 15 partai politik yang tidak mengikuti monev KI sehingga pengelolaan organisasi partai untuk dapat lebih diketahui publik belum terwujud”, ujar Hendriadi, Ketua KI NTB.

Sengketa informasi publik juga terjadi lonjakan yang semula hanya 9 perkara (2018) meningkat menjadi 29 perkara (2019). Jumlah terbesar berasal dari Kabupaten Lombok Tengah (15 perkara), Provinsi NTB (4 perkara), instansi vertikal (3 Perkara), Kabupaten Dompu (2 Perkara), Lombok Utara (2 Perkara), Lombok Timur    (1 Perkara), dan Kabupaten Sumbawa Barat (1 Perkara). Dari 28 perkara tersebut diatas, 8 perkara masih dalam proses  penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi NTB..Seperti dikatakan Hendriadi, hampir seluruhnya, sengketa informasi yang diselesaikan melalui sidang di KI NTB adalah soal isu kesejahteraan. Di tengah tuntutan masyarakat yang kian kritis terkait informasi, kata Hendriadi, penyelenggara kebijakan harus berani melakukan perubahan paradigma pemerintahan terbuka antara lain dengan memahami UU Keterbukaan Informasi Publik dan meningkatkan pelayanan dan instrumen penyelenggaraan informasi.

Selama empat bulan, penilaian dilakukan dengan empat indikator yakni pengembangan website, pengumumam informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik. Pada tahap akhir pimpinan badan publik diberi kesempatan untuk melakukan presentasi terkait komitmen, kolaborasi, koordinasi dan inovasi dalam implementasi KIP.

Dari hasil monev tersebut, jumah Badan Publik informatif meningkat dari tahun 2018 semula hanya 4 badan publik yang informatif, naik menjadi 6 badan publik informatif di tahun 2019. Jumlah badan publik menuju informatif juga bertambah dari semula hanya 3 badan publik ( 2018) naik menjadi 9 badan publik (2019). Jumlah badan publik yang  cukup informatif juga bertambah dari 14 badan publik (2018) menjadi 15 badan publik (2019). Sedangkan badan publik yang kurang informatif menurun dari 15 badan publik (2018) menjadi 14 badan publik (2019. Demikian juga badan publik yang tidak informatif turun dari semula 22 (2018) menjadi 12 (2019).  (jm/LNG04)

LOMBOK BARAT ADALAH KABUPATEN INFORMATIF VERSI KI NTB

Predikat Badan Publik Kab/Kota Paling Informatif Yang Diterima Oleh Kab. Lombok Barat

Giri Menang -  Kamis 28 November 2019 – Setelah sehari sebelumnya diganjar sebagai Terbaik Ketiga Nasional sebagai Kabupaten dengan Kepatuhan Terbaik dalam Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali meraih predikat bergengsi sebagai Badan Publik Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) paling Informatif dengan nilai skor nyaris sempurna, yaitu 97,00. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Wakil Gubernur NTB Hj. Rohmi Djalilah pada Acara Anunggarah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (28/11/2019). 

Mewakili Bupati Lombok Barat, Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq menerima penghargaan tersebut dengan didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Barat, Ali Ashgar. Taufiq menanggap wajar jika Lombok Barat kembali mengulang prestasi dan meraih predikat yang sama dengan tahun 2018 lalu.
“Kami telah dengan konsisten menjalankan pemerintahan yang terbuka menurut undang-undang, mudah-mudahan menjadikan pemerintahan di Lombok Barat semakin baik sebagaimana tuntutan reformasi,” ungkap Taufiq sesaat setelah menerima anugerah.
Menurutnya, konsistensi itu adalah bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lombok Barat, kata Taufiq, mewujudkan keterbukaan itu melalui penyebaran informasi dengan berbagai teknik, metode, dan bahkan pemanfaatan aneka media, baik melalui website, media konvensional maupun media sosial tentang pembangunan di Lombok Barat. Bahkan untuk pengembangan keterbukaan informasi di perdesaan, Lombok Barat juga menerima penghargaan di bidang Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) pada kegiatan Gebyar DBIP Provinsi NTB beberapa waktu lalu. 

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid yang sedang melakukan kunjungan ke luar daerah saat dimintai komentarnya melalui pesan WhatsApp mengaku bangga dengan capaian sebagai Badan Publik Kabupaten/ Kota yang berkualifikasi informatif.
“Di era sekarang, keterbukaan informasi itu adalah keharusan. Namun harus juga diingat bahwa keterbukaan tersebut membuka ruang kita semakin berinteraksi dengan masyarakat yang merasakan ekses pembangunan. Bisa jadi justru akan membuat seluruh aparatur semakin terawasi. Jadi, harus juga menjadi sarana perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Fauzan Khalid.
Dalam penganugerahan tersebut, Pemkab Lombok Barat bersama Pemkot Mataram ditetapkan berkualifikasi Informatif. Kota Mataram sendiri meraih skor 93,48, sementara Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai 87,98, Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai 83,76 dan Kota Bima dengan nilai 81,66 ditetapkan berkualifikasi Menuju Informatif. Penilaian tersebut adalah hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi NTB terhadap 94 Badan Publik. Menurut Ketua KI NTB, Hendiyadi, dari jumlah tersebut hanya 59 Badan Publik atau 63,44 persen yang telah mengikuti tahapan sampai akhir. 

Untuk tahun ini, masih menurut Hendiyadi, terjadi peningkatan jumlah dan kualitas keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2018 ada 4 Badan Publik berkualifikasi “Informatif”, maka tahun ini meningkat menjadi 6. Kualifikasi “Menuju Informatif” dari 3 menjadi 9 Badan Publik, kemudian yang berkualifikasi “cukup informatif” naik dari 14 menjadi 15 dan yang “kurang informatif” turun dari 15 menjadi 14, serta yang sama sekali “tidak informatif” pun turun dari 22 menjadi hanya 12 badan publik. Rerata kualitas keterbukaan informasi publik di NTB, disimpulkan oleh Hendriyadi, naik dari 49,05 poin  menjadi  64,78 poin.
“Jadi peningkatannya signifikan, sekitar lima belasan persen. Harapan kita ke depan agar semua OPD dapat menjadi Badan Publik level tertinggi, yaitu Informatif seperti yang sudah dicapai oleh Provinsi NTB di Tingkat Nasional,”  ungkap Hendriyadi bangga.(LNG04)

Wagub Apresiasi 16 Badan Publik Penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB

Mataram - 16 Badan Publik menerima penganugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2019. Sebanyak enam Badan Publik, menerima anugerah untuk kualifikasi informatif, yang diserahkan langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Lombok Raya Hotel, Kamis (28/11/2019).

Enam Badan Publik yang menerima kualifikasi informatif yakni, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, RSUD Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, KPU Provinsi NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Wagub mengapresiasi badan publik yang berhasil mendapatkan penganugerahan keterbukaan informasi publik. Wagub menilai bahwa keterbukaan informasi publik, bukan hanya menjadi kewajiban tapi juga kebutuhan.

"Keterbukaan informasi ini, juga merupakan kebutuhan kita. Kita harus pandai dalam mengkomunikasikan informasi, sehingga informasi itu dapat sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat," ungkap Wagub.

Pada tahun 2019, sebanyak delapan dari 34 provinsi di Indonesia, mendapatkan gelar informatif dan salah satunya ialah NTB. "Setelah tahun lalu kita menduduki kategori menuju informatif, Alhamdulillah tahun ini kita sudah pada posisi yang informatif," ungkap Wagub bangga.

Wagub mengingatkan bahwa, saat ini teknologi begitu mendominasi, sehingga kita dituntut agar lebih informatif dari waktu ke waktu.

"Saat ini, kita dihadapkan oleh dua pilihan, yakni mensetrap atau yang disetrap. kalau kita mau menguasai, mengintervensi, maka mari kita memanfaatkan teknologi ini, agar kita tidak tergerus oleh teknologi dan keterbukaan," tutup Wagub.

lebih jauh Wagub mengajak seluruh Badan Publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi masing-masing.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, serta Asisten Administrasi dan Umum Setda NTB mendampingi Wagub.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Hendriadi, menyampaikan kualitas keterbukaan informasi publik untuk tahun 2019 ini mengalami peningkatan.

"Kualitas tertinggi yaitu badan publik informatif yang semula 4 naik menjadi 6, sedangkan badan publik yang menuju informatif yang semula hanya 3, saat ini naik menjadi 9 badan publik," ungkap Hendriadi. (LNG04)

Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Wagub Tegaskan Pentingnya Sinergi

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd

Mataram – Upaya mengentaskan kemiskinan di NTB memerlukan adanya gerakan yang cukup fundamental. Sebab, pekerjaan rumah NTB cukup besar. Untuk itu, diperlukan penyatuan persepsi dan langkah dalam mengatasi kemiskinan.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyampaikan hal tersebut ketika membuka dan menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2019 di Hotel Lombok Raya, Kamis (28/11/2019).

Menurut Ummi Rohmi, mungkin sangat ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut hingga satu digit. Tetapi jika membahas terkait sistem, seharusnya itu tidak rumit. Dengan membangun sistem, upaya menekan angka kemiskinan akan berjalan lebih terkoordinasi.

"Jangan sampai kita asik sendiri dengan tujuan masing-masing, tanpa terkoneksi dalam satu sistem yang sangat baik, sehingga seluruh kekuatan yang ada di NTB ini bersinergi dengan baik. Karena penurunan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri," ungkap Ummi Rohmi.

Melanjutkan sambutannya, Ummi Rohmi mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk di NTB mengubah pola pikir masyarakat tentang kemiskinan. Kita harus bangga menjadi orang yang berdaya, bersungguh-sungguh dan berikhtiar dalam pekerjaan atau tugas kita.

"Semua desa di NTB harus keluar dari desa tertinggal, keluar dari desa terbelakang. Desa berkembang bagaimana caranya menjadi desa yang mandiri," harap Ummi Rohmi.

Di akhir sambutannya, Wagub berharap kedepannya jangan hanya seremonial tetapi harus ada benang yang mengikat semua pihak dalam satu persepsi dan cara pandang yang sama. Untuk itu Wagub menantang pemerintah daerah di NTB untuk memberikan apresiasi kepada desa-desa agar segera keluar dari desa terbelakang dan desa berkembang menjadi maju dan mandiri.

"Mudah-mudahan sinergi kita ini bisa betul-betul terjaring, kami akan melihat progres daripada program-program ini baik industrialisasi maupun revitalisasi Posyandu. Jika semua kita bersinergi, semoga Allah mempermudah langkah kita dan target kita di tahun 2023 bisa dicapai dengan sebaik-baiknya," tutup Ummi Rohmi.

Bersamaan dengan itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc. MM., MTP mengatakan ingin fokus pada target RPJMD pada penurunan angka kemiskinan, di akhir masa kepemimpin Zul-Rohmi harus mencapai angka kemiskinan satu digit yaitu 9,75%.

Melanjutkan penjelasannya, Ia mengatakan saat ini angka kemiskinan di NTB adalah 14,53% dan secara nasional angka kemiskinan mencapai 9,41%. NTB harus menurunkan angka kemiskinan tiap tahun sebesar 1%. Target tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih kemarin Pulau Lombok dan Sumbawa mengalami bencana alam.

"Oleh karena itu, didalam RPJMD ada beberapa strategi yang dibentuk yang harapannya dapat menurunkan angka kemiskinan. Apakah itu pariwisata, industrialisasi dan lainnya. Guna mempercepat penurunan angka kemiskinan," jelas Ridwan Syah.

Ridwan juga menjelaskan selain fokus pada menurunkan angka kemiskinan, semua kab/kota di dalam RPJMD pasti akan menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi bersama menyatukan langkah dan pemahaman untuk membantu pimpinan daerah. Melalui perencanaan dan integrasi dalam pelaksanaannya dalam program-program yang telah dicanangkan.

"Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua terutama Kab/Kota. Kita mengharapkan dalam rapat ini, pertama kita akan meneguhkan kembali niat kita. Menunjukan komitmen kita bersama agar kabupaten dan provinsi bahu-membahu untuk mewujudkan program-program yang disepakati," tutur Ridwan.

Di akhir kegiatan, Wakil Gubernur NTB menyerahkan secara simbolis penghargaan kepada NGO, BUMN dan BUMD, Media Massa, OPD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di tahun 2019. (LNG04)

Biro Humas Protokol NTB Raih Predikat Tertinggi BP Informatif

Perwakilan Biro Humas dan Protokol Setda NTB Saat Menerima Penghargaan

Mataram - Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB mendapat penghargaan tertinggi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB. Biro Humas dan Protokol dinobatkan sebagai Badan Publik (BP) dengan Predikat  Informatif.

Penghargaan tersebut diberikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan diterima Kepala Biro Humas Protokol, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Kamis (28/11/2019).

Selain Humas dan Protokol, Wagub juga memberikan penghargaan kepada Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) dan Bappeda NTB dengan predikat Informatif. Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat juga dinobatkan sebagai kota/kabupaten informatif dan mendapatkan penghargaan Wagub.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi itu mengapresiasi badan publik yang berhasil mendapatkan penganugerahan keterbukaan informasi publik. Wagub menilai bahwa keterbukaan informasi publik, bukan hanya menjadi kewajiban tapi juga kebutuhan.

"Keterbukaan informasi ini, juga merupakan kebutuhan kita. Kita harus pandai dalam mengkomunikasikan informasi, sehingga informasi itu dapat sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat," ungkapnya.

Umi Rohmi juga mengingatkan bahwa, saat ini teknologi begitu mendominasi, sehingga kita dituntut agar lebih informatif dari waktu ke waktu.

"Saat ini, kita dihadapkan oleh dua pilihan, yakni mensetrap atau yang disetrap. Kalau kita mau menguasai, mengintervensi, maka mari kita memanfaatkan teknologi ini, agar kita tidak tergerus oleh teknologi dan keterbukaan," tutup Wagub seraya mengajak seluruh Badan Publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi masing-masing.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol saat diwawancara usai kegiatan mengaku bersyukur atas penghargaan tersebut. Ini semua tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, terutama di jajaran Humas dan Protokol, termasuk masyarakat yang selalu mendapat informasi yang disebarkan oleh Humas Protokol.

“Karena Gubernurnya terbuka, maka Humasnya harus memastikan diri mengikuti style terbukanya Gubernur,” jelasnya.

Bang Najam, sapaan akrab Karo Humas dan Protokol itu mengatakan begitu banyaknya keluhan, masukan bahkan kritikan yang disampaikan oleh masyarakat, baik langsung maupun melalui media sosial, media cetak dan elektronik, maka Humas harus mengikuti alur dan langkah-langkah tersebut.

“Kita punya instrumen dan ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008, implementasinya harus betul-betul dilaksanakan oleh badan publik. Biro humas dan Protokol itu adalah salah satu badan publik,” ungkapnya.

Bang Najam juga mengatakan untuk menuju Badan Publik Informatif, pihaknya telah melengkapi dan memenuhi persayaratan sesuai ketentuan UU tersebut.  Apalagi tahun-tahun sebelumnya, Biro Humas Dan Protokol hanya memperoleh predikat menuju informatif bahkan tidak informatif.

“Setahun ini, betul-betul, kami di Humas itu bekerja sangat keras, supaya websitenya juga jalan, seluruh media sosialnya juga jalan, kemudian komunikasi langsungnya juga jalan. Termasuk juga koordinasi, kerjasama, dukungan dan partisipasi dari teman-teman media massa,” jelasnya. (LNG04)

NTB Raih Anugerah Paramakarya 2019

Penyerahan Anugerah Paramakarya Kepada Provinsi NTB Oleh Wakil Presiden RI

Jakarta - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menorehkan prestasi di skala nasional. Pemerintah Provinsi NTB menerima langsung Anugerah Paramakarya Tahun 2019 dari Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, di Jakarta, Kamis (28/11/19).

Penganugerahan Paramakarya sendiri merupakan anugerah khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah. Dasar penilaian adalah keberhasilannya memberi dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Program itu merupakan bantuan teknis global yang dikembangkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) semenjak 1994 untuk membantu pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta menciptakan pekerjaan yang layak.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. H. Iswandi, M. Si yang mewakili Gubernur NTB saat menerima penghargaan mengatakan NTB menerima penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 karena dinilai telah mampu berkontribusi dalam memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya.

"Alhamdulillah, NTB menerima penghargaan dari Wakil Presiden," ujar Iswandi usai menerima penghargaan.

Pada sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan anugerah bagi pelaku usaha ini telah menjadi salah satu tolok ukur bagi peningkatan kualitas usaha di Indonesia. "Saya menyampaikan selamat kepada penerima penghargaan Paramakarya 2019 ini" kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ma'ruf menyebutkan pihaknya mengharapkan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas di wilayah masing-masing. Keberhasilan birokrasi mempermudah dunia usaha memperluas lapangan kerja akan menciptakan efek berlanjut bagi kesejahteraan masyarakat.

"Penerima penghargaan Paramakarya ini sudah seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam hal peningkatan produktivitas," tutupnya (LNG04)

HARI MENANAM POHON INDONESIA, PLN UIW NTB TANAM 1.000 POHON

Penanaman Pohon Oleh PLN Induk Wilayah NTB

Mataram – Setiap tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI), PLN Unit Induk Wilayah NTB memperingati dengan menanam seribu pohon di beberapa wilayah di Pulau Lombok, seperti Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Timur.

Kegiatan penanaman secara simbolis bertempat di Pantai Tanjung Karang, Kota Mataram dan dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Madani Mukarom.

“Saya mengapresiasi PLN karena telah berkomitmen dan rutin melakukan penanaman pohon di setiap tahunnya dalam rangka mewujudkan salah satu NTB Gemilang, yakni NTB Asri dan Lestari ” ungkapnya pada saat menyampaikan sambutan.

Di sepanjang Pantai Tanjung Karang akan ditanami sebanyak 300 hingga 400 pohon cemara laut dan sisanya akan ditanam disekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang tersebar di Pulau Lombok.

“Penanaman juga diarahkan disana karena untuk menjaga ketersediaan air di mata air, sungai, dan danau agar tetap besar, sehingga pembangkit tersebut tetap handal” ujar Senior Manager Pembangkitan PLN UIW NTB, Edyson Rajaguguk.

Adapun jenis pohon yang ditanam yakni mahoni, cemara laut, ketapang kencana, flamboyan, matoa, nangka genjah dan tanaman buah seperti durian, kelengkeng dll. Kedepannya akan dilakukan pemeliharan selama 3 bulan untuk memastikan pohon yang telah ditanam berhasil hidup dan tumbuh dengan melibatkan masyarakat dan pecinta alam.

Penanaman ini merupakan tahun ke-2 PLN UIW NTB melaksanakan penanaman pohon pada peringatan HMPI, setelah tahun 2018 lalu menanam 2.000 pohon yang tersebar di Lombok. Secara total keseluruhan PLN melalui 21 unit kerjanya, menanam sekitar 80.000 ribu pohon yang tersebar se-Indonesia pada peringatan HMPI ini.(LNG04)

Kontak Person
Taufiq Dwi Nurcahyo
Manajer Komunikasi
PLN Unit Induk Wilayah NTB
+6282177042323

KAPPIJA-21 Bakal Gelar National Conference Bekerjasama dengan UNJ

Pengurus Pusat Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia - Jepang

KOPI, Jakarta – Pengurus Pusat Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia – Jepang Abad 21 (KAPPIJA-21) dalam waktu dekat akan menggelar kegiatan bernama Konferensi Nasional bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Acara yang didukung sepenuhnya oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office itu bakal dilaksanakan di Gedung Auditorium UNJ, Jl. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu, 11 Desember 2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden KAPPIJA-21, Mr. Mulyono Lodji, kepada media ini saat bincang-bincang bersama para awak media di Bilangan Plaza Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019. “Setelah sukses penyelenggaraan National Conference di Universitas Sriwijaya, Palembang, September lalu, disusul acara Regional Leaders Forum di Bali pada Oktober 2019, maka sebentar lagi kita akan menggelar National Conference II di Universitas Negeri Jakarta,” jelas Bang Moel, sapaan akrabnya.

Narasumber yang akan dihadirkan pada acara yang mengusung topik: Global Education and Environment for Sustainable Development atau pendidikan global dan lingkungan untuk pembangunan keberlanjutan itu, panitia akan menghadirkan pembicara dari Kantor JICA Indonesia, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Rektor UNJ, dan alumni senior KAPPIJA-21. “Kita akan menghadirkan salah satu dari tokoh Kappija senior yang saat ini sedang menjabat di kementerian dan lembaga tinggi di negeri ini, seperti Airlangga Hartarto atau Tjahjo Kumolo atau Rafdinal (salah satu Direktur di Kemendes – red), atau lainnya,” imbuh Mulyono Lodji.

Sementara itu, Sekjen KAPPIJA-21, Wilson Lalengke, yang mendampingi Presiden KAPPIJA-21 saat bincang bareng media sore tadi, menyampaikan bahwa partisipan yang diundang dalam acara konferensi nasional nanti adalah kalangan mahasiswa UNJ, tokoh pendidikan, pejabat Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta alumni KAPPIJA-21. “Kita mengundang sekitar 200 peserta, dari kalangan mahasiswa UNJ, tokoh pendidikan, Pemda, dan alumni Kappija-21,” ujar Wilson Lalengke.

Wilson juga menjelaskan terkait rangkaian mata acara yang akan mengisi kegiatan konferensi nasional tersebut, di antaranya adalah pemaparan para keynote speakers dan narasumber terkait pendidikan dan lingkungan hidup, diskusi kelompok, presentase hasil diskusi kelompok, komitmen untuk aksi bersama dalam pengembangan pendidikan dan lingkungan hidup, serta penanaman pohon persahabatan. “Ya, kegiatannya antara lain presentase, diskusi, penyusunan rekomendasi untuk aksi bersama, serta menanam pohon persahabatan Indonesia – Jepang di Kampus UNJ,” tambah Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Ditanya soal harapan yang ingin dicapai dari kegaitan tersebut, Mulyono dengan singkat menyampaikan bahwa berbagai kegiatan KAPPIJA-21 diharapkan bermuara pada satu komitmen bersama antara masyarakat Indonesia dengan Jepang untuk saling bersahabat dan bekerjama di berbagai bidang. “Harapannya, dari semua program kegiatan KAPPIJA-21, termasuk national conference di UNJ nanti adalah terciptanya kondisi saling pengertian, saling bersahabat, dan bekerjasama kemitraan di berbagai sektor antara bangsa Indonesia dengan bangsa Jepang,” pungkas alumni Persahabatan Indonesia – Jepang angkatan tahun 2001 itu. (APL/Red/LNG04)