Dalang Pembakar Mobil Brimob dislipi Diburu Polisi

Anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat memburu pelaku yang menyuruh empat pelaku pembakar mobil Brimob berinisial SI, DO, WN, dan DY saat aksi massa rusuh di Slipi pada 22 Mei 2019.

"Kami masih kejar," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi di Jakarta Sabtu (15/6/2019).

Hengki mengatakan bahwa polisi telah mendapatkan identitas dan ciri pelaku yang diduga menyuruh pelaku bertindak rusuh saat aksi anarkis tersebut.

Hengki mengungkapkan para pelaku yang membakar mobil dan mencuri senjata milik anggota Brimob itu mendapatkan bayaran Rp300 ribu per orang.

Diungkapkan Kapolres Metro Jakarta Barat, keempat pelaku tersebut diperintahkan seseorang untuk bertindak rusuh saat aksi 22 Mei.

"Jadi, ke sana bukan untuk berdemo, melainkan untuk rusuh dan menjarah," kata Hengki, 

Sebelumnya, anggota Polres Metro Jakarta Barat membekuk empat pencuri yang menggondol sebuah pistol milik anggota Brimob dan uang operasional pasukan sebesar Rp50 juta saat kericuhan 22 Mei.

Hengki menjelaskan selain menggondol pistol jenis Glock 17 lengkap dengan 13 butir peluru, empat pencuri itu juga membawa kabur satu unit pelontar gas air mata.

Menurut Hengki, keempat tersangka itu bukan kelompok pengunjuk rasa, melainkan orang yang berniat untuk melakukan kejahatan yakni menjarah barang milik pemerintah, terutama menyerang polisi.

Senjata api jenis pistol Glock 17 milik anggota Brimob tersebut diamankan dari tangan tersangka SI ketika dibekuk petugas di kediamannya, Bekasi Timur.

Tersangka SI juga merupakan pelaku yang membawa lari uang operasional pasukan sebesar Rp50 juta dan melakukan perusakan terhadap kendaraan Brimob.

Hengki mengatakan bahwa jajaran Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan pengejaran terhadap tersangka lain yang diduga membawa kabur satu unit pelontar gas air mata milik Brimob

Patroli Cipta Kondisi, Team Pemburu Preman Polres Jakbar Amankan 2 Pemuda Bawa Sajam

Team Pemburu Preman Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin Tim 1 Ipda Ari Cahyadi mengamankan dua orang pemuda tertangkap tangan menguasai dan membawa senjata tajam tanpa hak.

Katim 1 Ipda Ari Cahyadi mengatakan , penangkapan terjadi saat pihaknya sedang melaksanakan patroli rutin pencegahan C3 (curas, curat dan curanmor) pada malam hari. Kemudian saat  di Jalan  Puri lingkar luar kembangan Jakarta Barat,  melihat 2 orang remaja yang sedang nongkrong di pinggir jalan.

Saat dilakukan penggeledahan badan terhadap pemuda tersebut ternyata tidak memiliki identitas diri, kemudian tim melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor.

"Selama pemeriksaan kita menemukan 1 bilah  pisau berukuran 15 cm bergagang kayu berwarna cokelat, plat motor kendaraan yang tidak sesuai dengan STNK,"Ujar Ipda Ari, Minggu (16/06/19).

Lanjut Ari, tim nya kemudian membawa dua pemuda yang tidak memiliki identitas tersebut ke Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat Guna dilakukan Proses Penyidikan.

”Pelaku berikut barang bukti kita amankan dan diserahkan ke Polsek Kembangan guna pemeriksaan lebih lanjut," Tandasnya.

HUT Kabupaten Dompu ke 204 Tahun 2019, Dandim Lepas Trail Adventure Jelajah Alam Dompu

Dompu – Dalam rangka HUT Kabupaten Dompu ke 204 tahun 2019, Dandim 1614/Dompu Letnan Kolonel Czi Arief Hadiyanto. S.IP., didampingi Kepala Dispora H. Ihtiar, SH., dan Kepala BKD Kabupaten Dompu Ir. Ruslan melepas Trail Adventure Jelajah Alam Dompu di Taman Kota jalan Beringin Dompu, Sabtu pagi (15/6).

Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tersebut diikuti sekitar 700 orang peserta dari berbagai club di NTB.

Seusai mengikuti penjelajahan alam Dompu bersama para peserta Trail Adventure, Dandim Dompu memberikan apresiasi terhadap semangat para peserta Trail Adventure yang begitu antusias mengikuti kegiatan dengan route yang cukup menantang.

“Alhamdulilah, para peserta sangat antusias dan semangat mengikuti acara ini,” ujar Dandim.

Menurutnya, acara ini diselenggarakan selain dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Dompu pada April lalu, juga untuk menyalurkan bakat peserta dengan terus mengasah kemampuan sekaligus ajang silaturrahmi antar club trail yang jarang terjadi seperti sekarang ini.

“Ini merupakan moment yang bagus untuk melakukan pembinaan kepada para pecinta petualang khususnya trail adventure sehingga kedepan setiap event yang akan digelar seperti ini, mereka bisa langsung kita minta ikut gabung sebagai penyelenggara,” terangnya.

Selain itu, Dandim Alumni Akmil 1998 tersebut juga berharap agar para club trail kompak dan saling mendukung satu dengan yang lainnya dengan harapan terjadinya hubungan silaturrahmi yang erat antar club maupun dengan pemerintah dalam rangka pembangunan khususnya dibidang olahraga dan pariwisata kedepan.

Adapun route yang dilalui para peserta trail adventure, start dari Taman Kota - Jalan Bayangkara - Jalan Nusantara - Jalan Lintas Sumbawa - Jalan Ama Habe Cabang Sipo - Jalan Ompu Beko - Bendungan Mila -  Sungai Kamudi - Sungai Raba Baka dan finish di Taman Kota dilanjutkan dengan acara hiburan dan pembagian hadiah serta doorproize.

Penulis : Amrin

PDI Putuskan Usung Kembali Ketua DPD Baitul Muslimin Indonesia NTB, Untuk Pimpin KSB 2 Periode

Ketua DPD Baitul Muslimin Indonesia Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM kembali didapuk sebagai calon Bupati Sumbawa Barat, untuk periode berikutnya yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan.

Keputusan tersebut di umumkan dalam hasil rapat kerja daerah (Rakerda) DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kantor DPD PDI Perjuangan NTB, pada Sabtu, (15/6).

“Iya betul keputusan itu berdasarkan rakerda DPD PDI Perjuangan memutuskan bahwa ketua DPD Baitul Muslimin Indonesia NTB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM kembali dicalonkan menjadi Bupati Sumbawa Barat pada pilkada mendatang. Hal ini dikarenakan beliau H. Firin akrab disapa merupakan kader terbaik partai” jelas Kaharuddin Umar Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa Barat kepada awak media, Senin pagi (17/6).

Ia menjelaskan, Rakerda merupakan keputusan dan kesimpulan dari rangkaian rapat kerja dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Saat Rakerda tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan dan sekretaris DPC PDI Perjuangan Se-NTB untuk menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan daerah,” katanya.

Dia juga menambahkan, kalau hasil rakerda sudah diumumkan maka PDI Perjuangan siap memenangkan H. Firin di Sumbawa Barat.

“Kalau sudah diputuskan di Rapat kerja daerah (Rakerda), saya kira seluruh perangkat DPC hingga anak ranting akan siap mengamankan dan berjuang untuk memenangkan H. Firin,” ujar kahar.

Disinggung terkait nama Cawabup untuk mendampingi H. Firin di periode berikutnya. Kahar mengatakan, sepenuhnya kita serahkan kepada H. Firin.

“Terkait Calon pendamping, kami serahkan sepenuhnya kepada beliau, bir dia yang memilih sendiri calonnya," tutupnya. (Ibrahim)

Lobar Gelar Halal bi Halal dengan 3000 Guru

Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menggelar kegiatan Halal Bi Halal di GOR Mini Gerung, Sabtu (15/6). Kegiatan ini diikuti 3000 guru Pegawai Negeri Sipil dan guru status P3K se-Lombok Barat.

Kegiatan ini rutin digelar untuk mempererat dan menjalin tali silaturahmi antar keluarga besar Dikbud, untuk saling berinteraksi demi terciptanya persatuan dan persaudaraan yang lebih akrab sesama insan pendidikan. Pertemuan rutin ini diharapakan menjadi tradisi setiap tahunnya sekaligus menjadi momen melepas para guru yang akan purna bakti sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas jasa mereka.

"Ini sebagai media mempererat tali silaturahmi antar keluarga besar dikbut, baik yang masih aktif dan pensiun. Tidak lain tujuannya agar persaudaran antar guru PNS, kontrak maupun yang pensiun tidak putus begitu saja,” jelas Kepala Dinas Dikbud Lombok Barat, Hendrayadi.

Sementara itu dalam sambutannya, Bupati H. Fauzan Khalid berpesan agar para guru terus meningkatkan soliditas, solidiaritas, dan profesionalitas sebagai insan pendidik. Bupati juga mengingatkan para guru untuk berhati-hati dalam berkata-kata, baik saat berinteraksi dengan sesama guru ataupun terhadap murid. Menurutnya, kata-kata yang disampaikan ke murid akan merepsentasikan perbuatan guru terhadap muridnya.

"Sebagai pendidik semestinya guru terbiasa mengucapkan kata-kata yang positif. Ini dalam rangka membangkitkan apa yang awalnya negatif dari karakter anak didik diolah menjadi sesuatu yang baik," ujarnya.

• "Contohnya, seorang peserta didik yang awalnya nakal bisa diubah guru jika cara pikir guru terhadap anak tersebut positif," lanjutnya menambahkan.

Pada kesempatan itu juga, bupati melepas para tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas, serta 67 Jamaah Calon Haji (JCH) Lombok Barat dari lingkup Dinas Dikbud. Dari total 608 JCH Lombok Barat tahun ini, sekitar sepuluh persennya berasal dari keluarga besar Dinas Dikbud.

"Ini (67 JCH, red) cukup luar biasa, dan semoga mereka yang berangkat ke tanah suci bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya," pungkas Fauzan. 

Penulis : Amrin

Gubernur NTB : Zero Waste Telah Tersosialisasikan Dengan Baik

SKI, Mataram - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri acara halal bihalal dan silaturrahmi dengan Bank Sampah se-Lombok di kantor Bank Sampah Bintang Sejahtera Mataram, sabtu (15/5).

Dalam acara silaturrahmi tersebut, Gubernur NTB menyampaikan bahwa bank sampah adalah salah satu solusi untuk mendorong program Zero Waste provinsi NTB yang sedang digalakan.

"Menjadikan NTB sebagai Zero Waste tidak gampang, namun dengan adanya bank sampah ini, kami sangat terbantu dan yakit bahwa NTB sebagai provinsi Zero Waste akan terwujud dengan cepat," ungkap Gubernur NTB.

Gubernur mengatakan bahwa sosialisasi Zero Waste ini telah disosialisasikan dengan baik, ditambah lagi dengan adanya ratusan bank sampah yang telah terbentuk, "mudah-mudahan denga adanya bank sampah yang mulai bermunculan hingga ke desa-desa saya yakin zero waste ini akan terwujud," kata Gubernur Doktor Zul.

Doktor Zul menambahkan bahwa hal tersulit dalam menerapkan Zero Waste adalah merubah pola pikir masyarakat terhadap sampah, hal ini membutuhkan kerja keras semua pihak.

"Membersikan sampah di lingkungan kita jauh lebih berat dibandingkan caleg, caleg meyakinkan masyarakat, tapi membersihkan sampah perlu merubah pola pikir masyarakat, namun melihat ratusan orang yang hadir ini saya yakin hal itu bisa dilaksanakan," papar Doktor Zul.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Ir. Madani Mukarom yang juga hadir dalam acara tersebut ini mengungkapkan bahwa sudah ada tim yang terbentuk untuk membantu bank sampah dalam mengolah sampah.

"Kami memiliki tim yang sudah bekerja sama dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia atau ADUPI, mereka menyampaikan bahwa seberapapun mereka siap menampung sampah plastik, apapun jenisnya," terang Madani.

Ia menambahkan bahwa LHK akan memberikan subsidi kepada bank sampah untuk membeli sampah-sampah plastik, ia menyerukan kepada seluruh pengurus bank sampah yang hadir untuk masuk ke tempat-tempat setrategis seperti jalan nasional, jalan bypass, puskesmas, sungai-sungai, bukan hanya memungut sampah namun juga memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar.

Penulis : Alfy

HBH OTR 2019 Ala PPWI Nasional, Sebuah Usaha Mengeratkan Silahturahmi Organisasi

Biasanya, anak-anak muda gemar melakukan sahur on the road (OTR) dalam bulan Ramadhan. Walaupun kini, kebiasaan Sahur OTR, demikian nama kegiatan ini disebut, dihimbau untuk tidak dilakukan lagi, karena beberapa dampak negatif yang timbul saat kegiatan seperti tawuran antar kelompok Sahur OTR, kebut-kebutan, dan kejadian buruk lainnya.

Namun demikian, pola OTR ini cukup menarik. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) kemudian mengadopisnya dalam bentuk kegiatan Halal Bi Halal On The Road (HBH OTR). Pada moment lebaran Idul Fitri 1440 H / 2019 M ini, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyempatkan untuk melakukan HBH OTR dengan mengunjungi beberapa kepengurusan PPWI di daerah yang kebetulan dilalui dalam perjalanan pulang mudik ke kediaman orang tua di kampung, di Riau. Dengan membawa kendaraan roda empat dari Jakarta, Wilson, yang ditemani keluarganya bersilahturahmi ke beberapa lokasi domisili anggota dan pengurus PPWI, antara lain di Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung.

Setelah usai berlebaran di kampung, mengunjungi sanak-famili di beberapa desa pemukiman transmigrasi Sungai Pagar, Provinsi Riau, Wilson mulai menyambangi tempat-tempat domisili teman-teman PPWI. Kunjungan diawali dengan silahturahmi ke Ketua Dewan Penasehat PPWI Riau, Dr. Syahril, S.Pd, MM, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PGRI Riau, di Jl. Datuk Laksemana, Gobah, Kota Pekanbaru, pada hari kedua lebaran, 6 Juni 2019. Dalam temu silahturahmi ‘halal bi halal’ itu, Ketum PPWI ini bertemu juga dengan sejumlah kerabat dan sahabat lama, antara lain Dr. Syahlan, SH, MH, yang kemudian dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Jumat, 14 Juni 2019.

Di hari berikutnya, 7 Juni 2019, kunjungan dilanjutkan ke Bangkinang, Kabupaten Kampar. Beberapa sahabat dan mitra PPWI di sana, seperti Hamidi dan Alhudri, sempat dikunjungi dalam rangka melepas kangen setelah sekian lama tidak sempat bertemu kopi-darat. Banyak hal yang dibahas, mulai dari perkembangan daerah hingga kepada program-program pengembangan dan peningkatan SDM lokal serta peluang kerjasama dengan dunia luar. Disamping melakukan pertemuan-pertemuan, perjalanan silahturahmi-lebaran ini tentu dilalui sambil menikmati pemandangan alam dan dinamika kehidupan masyarakat sepanjang perjalanan.

HBH OTR berlanjut pada hari-hari berikutnya. Yang dirasa cukup menarik untuk diceritakan adalah kunjungan silahturahmi ke PPWI Sumatera Selatan di Palembang dan PPWI Lampung di Bandar Lampung. Setelah menempuh jarak sekitar 725 KM dari Pekanbaru selama 26 jam, rombongan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke tiba di Palembang menjelang pagi hari, Senin, 10 Juni 2019. Hampir sehari penuh waktu yang ada digunakan untuk ber-HBH dengan kawan-kawan PPWI Sumsel yang dinikmati dalam bentuk kunjungan ke Museum Sultan Palembang, Benteng Kuto Besak, Jembatan Ampera, Monumen Ikan Belida, dan sarapan pagi di Kampung Empek-mpek Palembang.

Secara kebetulan, Ketua DPD PPWI Riau, Julian Caesar, sedang berada di Palembang dalam rangka berlebaran di kediaman orang tuanya yang berdomisili di Palembang. Jadi, pada moment tersebut, team PPWI Nasional juga bertemu silahturahmi dengan Ketua PPWI Riau, bersama-sama dengan PPWI Sumsel. Di sini, Wilson sempat bertemu dengan para pengurus DPD PPWI Sumsel, antara lain Ketua DPD PPWI Syahrizal, Hardi, Abah Toyib, dan beberapa lainnya. Berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengembangkan jurnalisme warga di tempat masing-masing didiskusikan bersama. Termasuk usulan rencana program kegiatan berikutnya serta langkah-langkah teknis pelaksanaannya dibahas bersama, walau tidak begitu detil dan mendalam, mengingat pertemuan ini adalah untuk silahturahmi lebaran bersama.

Saat di Palembang, Team PPWI Nasional bersama PPWI Sumsel dan PPWI Riau berkesempatan berkunjung-silahturahmi ke Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Irjenpol Drs. Zulkarnain Aidnegara, di kantornya di Mapolda Sumsel, Jl. Jenderal Sudirman Palembang, Sumatera Selatan. Temu silahturahmi itu juga sekaligus sebagai reuni dua sahabat seangkatan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, yakni Wilson Lalengke dengan Zulkarnain Adinegara. Pertemuan yang dimulai usai sholat zuhur itu berlangsung sangat akrab dan penuh kekeluargaan. Kapolda sempat menyuguhi tamunya dengan penganan khas Palembang, empek-mpek goreng dan kopi lokal. Berbagai topik diskusi mewarnai pertemuan halal bi halal dadakan di ruang Kapolda Sumsel ini. Sebagai sebuah institusi pelindung dan pengayom masyarakat, Kapolda yang akrab dengan para aktivis dan media itu tentunya amat senang dikunjungi dan berdiskusi dengan team PPWI yang menyambangi kantornya.

Seusai pertemuan dengan Kapolda Sumsel, sekira pukul 15.00 wib, rombongan Wilson bersama PPWI Sumsel dan Riau menyempatkan mengunjungi tempat usaha produksi kasur “produk lokal kualitas global” milik salah seorang pengurus PPWI Sumsel. Di tempat usaha yang sekaligus dijadikan show-room berbagai macam kasur dan perabotan rumah tangga tersebut, dapat disaksikan kasur-kasur berbagai ukuran dan motif. Menurut pemiliknya, Bapak Muhammad Rizal, produk perlengkapan tidur yang diproduksinya telah dikirim ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk ke Jakarta dan daerah Jawa serta pulau lainnya. Rizal hanya melayani pesanan partai besar, seperti untuk kasur hotel, apartemen, asrama, dan pihak yang memerlukan kasur dalam jumlah banyak.

Selain meninjau tempat usahanya, rekan PPWI Sumsel Muhammad Rizal juga sengaja mengundang rombongan PPWI Nasional untuk singgah di tempat beliau dan menyediakan makan siang bersama PPWI Sumsel dan PPWI Riau. Usai santap siang di tempat ini, perjalanan arus balik ke Jakarta dilanjutkan dengan sasaran pemberhentian HBH OTR berikutnya di Bandar Lampung.

Mujur tak dapat dikejar, malang tiada sangup ditolak, perjalanan Palembang – Lampung tidak semulus saat arus mudik. Pasalnya, saat akan melaju ke Lampung, jalur toll sudah ditutup. Kebijakan sementara, untuk pengguna jalur toll Lintas Sumatera hanya dibuka pada siang hari, mengingat lintasan yang belum selesai tuntas dan lampu penerangan serta rambu-rambu jalan yang belum tersedia. Akhirnya, perjalanan harus melalui jalur jalan nasional (jalan non-toll) yang memakan waktu sekitar 10 hingga 12 jam. Padahal, jika via jalur toll, sebagaimana pengalaman team saat arus mudik Bandar Lampung ke Palembang, hanya membutuhkan waktu 3 – 4 jam saja.

Alhasil, rombongan PPWI Nasional tiba di Bandar Lampung menjelang pukul 03.00 wib dinihari, pada Selasa, 11 Juni 2019. Beruntung sekali, rekan anggota dan pengurus PPWI Lampung sangat berbaik hati, menyediakan tempat menginap hingga esok paginya. Bincang pagi di tempat kawan-kawan PPWI Lampung cukup berkesan sebagai bagian dari upaya mempererat silahturahmi antar anggota dan pengurus PPWI di Lampung secara khusus, dan seluruh Indonesia secara umum. Dengan semangat idul fitri1440 H, rekan PPWI Lampung, antara lain Ketua DPD PPWI Lampung Edi Suryadi, ketua DPC PPWI Bandar Lampung Sudirman Buyung, serta kawan-kawan PPWI lainnya di Pringsewu dan Lampung Timur, yang terkenal cukup aktif dalam mendukung eksistensi PPWI di daerahnya maupun di tingkat nasional, terus bersemangat untuk berkarya bagi masyarakat, terutama di komunitasnya, melalui kegiatan-kegiatan juranlisme warga, dan kegiatan lainnya.

Sekira pukul 09.00 wib, Selasa, 11 Juni 2019, perjalanan arus balik ke Jakarta dilanjutkan, dan menjadi penanda berakhirnya HBH OTR 2019 PPWI. Sampai bertemu kembali pada HBH OTR berikutnya. (APL/Red)

4 Pelaku pengrusakan, pembakaran dan penjarahan Kendaraan Operasional Brimob adalah Kelompok Kriminal

Team Gabungan Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 4 Pelaku perusuh sekaligus perusak dan pembakaran mobil Operasional Brimob pada 22 Mei 2019 lalu yang terparkir dijalan Tali Kota Bambu palmerah Jakarta Barat dan di jalan brigjen Katamso dekat. Flyover Slipi Jakarta Barat

Tak hanya itu, pelaku yang berinisial SL alias JL juga mencuri tas yang berisi senjata api dan uang tunai puluhan juta rupiah.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH mengatakan, pihaknya Telah melakukan penangkapan  terhadap empat orang tersangka yakni SL, DI, WN, dan DO.

"Dimana kami amankan pelaku ini merupakan. Kelompok kejahatan dimana aksinya selain untuk melakukan Kerusuhan mereka juga melakukan penjarahan" ujar Kombes Hengki, Jumat (14/06/19).

Hengki mengungkapkan kronologi penangkapan keempat tersangka tersebut. Dijelaskannya, berdasarkan hasil penyelidikan Tim Jatanras Polres Metro Jakarta Barat melalui analisis CCTV yang diperoleh dari temuan di lapangan, didapatkan informasi bahwa pelaku SU  merupakan pelaku yang memecahkan kaca mobil Brimob dan mencuri tas yang berisikan Senjata api jenis Glock 17 dan tas merk Tumi yang dicuri dari mobil Brimob, di Slipi Jakarta Barat saat kerusuhan tanggal 22 Mei 2019. 

"Ini kita tangkap 4 orang karena ada properti Brimob yang dicuri sampai sekarang harus kita amankan. Ada beberapa (properti) seperti senjata api dan sebagainya," kata dia.

Masih dikatakannya, pelaku mengakui bahwa benar  pelaku mengambil tas yang berisi uang 50 juta, STNK motor, kartu ATM, kartu anggota dan senjata api dari mobil Brimob yang telah dirusak pelaku dan massa.

Dari hasil penangkapan tersebut petugas mengamankan 1 pucuk senjata api jenis Glock 17,  1 unit honda Vario hitam, 1 unit HP samsung,  1 unit HP xiomi,  1 unit hp xiomi ,1 unit hp vivo,  13 butir peluru,1 buah jaket,b1 buah cincin emas, 1 buah kalung emas, 1 buah gelang emas, 1 buah celana, 1 pasang sepatu, uang sejumlah  Rp 1.135.000

" Uang yang dicuri dipakai pelaku untuk membeli burung, bayar utang dan beli emas. Sedangkan  untuk barang bukti tas, kartu ATM dan kartu anggota dibakar untuk menghilangkan barang bukti,"katanya.

Dengan ditangkapnya empat orang tersebut, sudah 189 tersangka yang diamankan oleh polisi dari Polres Metro Jakarta Barat.

Sekedar diketahui, pada kerusuhan 22 Mei 2019, di Sekitar Flyover Slipi, tepatnya di samping pintu masuk Wisma BCA, dua bus milik Brimob dibakar oleh massa yang melakukan kerusuhan.

Sementara itu, beberapa bus dan sejumlah kendaraan lain kacanya pecah dan rusak.

Sebanyak 28 Adegan Pra Rekontruksi diperankan Pelaku Perusakan dan Penjarahan Mobil Brimob

Guna melengkapi berita acara pemeriksaan dan mendalami peran masing masing para pelaku pembakaran kendaraan polisi dan pencurian senjata api saat kerusuhan 22 mei lalu  

Ke empat pelaku menjalani pra rekonstruksi di mapolres metro,Jakarta Barat, Jumat ( 14/6/2019 ).

Sebanyak 28 adegan diperankan oleh keempat tersangka yakni  SI, DI, W, dan DO. Dalam pra rekonstruksi itu dipimpin langsung Kanit Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat Iptu Dimitri.

"Ada 28 adegan yang dijalani para tersangka. Adegannya mulai dari kaca mobil dipecahkan, senpi dicuri, mobil Brimob dibakar dan sampai mereka melakukan pembagian hasil dari kejahatan,"ujar Dimitri, Sabtu (15/06/19).

Dimitri menjelaskan, keempat pelaku ditangkap di tempat berbeda pada 11 Juni 2019. Tersangka SI ditangkap di rumahnya di Perumahan Cahaya Darusalam, Bekasi Timur. Dari rumah SI diamankan senjata jenis Glock 17 dan 13 peluru aktif.

"Kemudian W dan DO diamankan di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sedangkan untuk tersangka DS di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur," jelasnya.

Masih dikatakannya, akibat berusaha melawan petugas, tiga dari empat tersangka terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kakinya.

"Terhadap keempat tersangka, mereka dikenakan Pasal 363 KUHP dan atau Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara," Imbuhnya.

Akhirnya Jenazah Peselancar Di Temukan Basarnas

Sumbawa Barat - Jenazah korban tenggelam beberapa waktu, akhirnya ditemukan tenggelam diperairan labuhan Kertasari Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Jenazah korban di temukan pada Jum,at (14/6) sekitar pukul 10.20 wita, jenazah yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki yang dimana jenazah tersebut di temukan oleh Tim Basarnas Kabupaten Sumbawa.

Jenazah tersebut telah hilang sekitar 4 hari yang lalu yaitu pada tanggal 11 juni 2019 di pantai gili kratak Desa Kertasari," terang Kapolsek Taliwang AKP. Fatoni, SH.

Adapun Identitas jenazah bernama Dian Pranata, alamat RT 06 dusun Padak Baru Desa Kertasari Kecamatan Taliwang, KSB, berumur 15 tahun yang pekerjaan sehari-hari sebagai pelajar.

Kronologis penemuan jenazah tersebut sekitar pukul 07.10 wita, tim Basarnas Kabupaten Sumbawa turun melakukan pencarian yang berjumlah sekitar 5 orang.

Ia juga menjelaskan bahwa sekitar pukul 09.15 wita Tim Basarnas yang di pimpin oleh ketua tim, Suryaman menemukan jenazah sudah dalam keadaan terapung tidak mengenakan baju dan masih menggunakan celana pendek warna hitam.

"Setelah di temukan jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Asy- Syifa Sumbawa Barat," tuturnya.

Hingga saat ini korban masih berada diruang jenazah rumah sakit Asy Syifa Sumbawa Barat. Rencana korban akan di sholatkan diruang jenazah rumah sakit Asy Syifa Sumbawa Barat oleh imam masjid Kertasari, selanjutnya jenazah akan di bawa kerumah duka untuk dilakukan proses pemakaman.

Orang tua korban Amiruddin telah menerima kematian korban, karna dianggap murni kecelakakan di laut serta menolak untuk di lakuakan outopsi. (Ibrahim)

Tahun Ini Sampan Bantuan Akan Diarahkan Untuk Kelompok Nelayan

Sumbawa Barat — Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat (Kanlut KSB) memastikan bahwa tahun anggaran 2019 ini, tidak ada bantuan personal untuk para nelayan. Namun bantuan tersebut akan diarahkan ke nelayanan kelompok.

Hal itu dilontarkan oleh Sekretaris Dinas, Zainal Arifin yang diwawancarai media ini pada, Jum,at (14/6). "Tahun ini pengadaan sampan sebanyak delapan unit saja dengan sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kelompok nelayan,” katanya.

Berdasarkan catatan mengenai jumlah nelayan di KSB sebanyak 2019 orang. Tinggal 165 orang nelayan yang belum tersentuh bantuan dan telah di usulkan dalam Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) 2020 mendatang sebanyak Rp 4 milyar untuk diattensi.

Alokasi rendah lantaran disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah,” ungkapnya lagi.

Ia mengatakan sedikit demi sedikit kami akan lengkapi sarana nelayan. Membekali mereka dengan armada mumpuni dengan harapan mampu mendongkrang dan memperbaiki ekonomi keluarga dengan melimpahnya hasil tangkapan,” ujarnya.

Untuk diketahui, tahun anggaran 2017, Diskanlut gebrak Kementrian Kelautan dan Perikanan RI dengan ‘Armada semut’. Betapa tidak, Pemkab Sumbawa Barat memberdayakan nelayan dengan sarana tangkap lengkap. Yaitu Sampan fiberglass + mesin untuk 349 orang nelayan. Sampan laut fiberglass untuk 84 orang. Sampan lebo fiberglass untuk 382 orang. Motorisasi mesin ketinting kekuatan 6,5 PK sebanyak untuk 128 orang. Sampan fiberglass + mesin + AT + ABPI sebanyak 28 untuk kelompok hingga sarana tangkap lainnya.

“Tahun 2018 lalu, kami juga mencetak 100 unit sampan fiberglass bantuan personal nelayan disertai sarana tangkap lainnya,” ujar Arifin.

Ia menambahkan, nelayan yang mendapat bantuan dari pemerintah itu merupakan nelayan yang sarananya tidak lengkap sehingga di usulan dari steakholder setempat untuk mendapat bantuan pemerintah.

“Diskanlut mendorong nelayan mengeksplor kekayaan potensi bahari dengan cara ramah lingkungan menggunakan sarana yang telah diberikan,” tutupnya. (Ibrahim)

Eksploitasi Penyu Diduga Masih Terus Terjadi di Wilayah Selatan KSB

Sumbawa Barat - Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengungkapkan bahwa aktifitas eksploitasi penyu masih terus terjadi di wilayah Sekongkang hingga Kecamatan Lunyuk di Kabupaten Sumbawa. Akibatnya populasi hewan yang dilindungi tersebut, kini terus mengalami penurunan secara signifikan setiap tahunnya. 

Hal itu bisa terlihat dari menurunya tingkat pendaratan penyu (proses bertelur) dari 15-18 pendaratan permusim menjadi 6-8 saja di tahun 2019 ini, khususnya yang terjadi di perairan Talonang dan Tatar Sepang di Kecamatan Sekongkang.

Harus kita akui bahwa tingkat populasi penyu terus menyusut di setiap tahunnya di KSB, jika dihitung dari tingkat pendaratannya. Masalah ini sudah kita suarakan di Provinsi bahkan tim dari BSPL juga sudah turun lapangan guna melakukan pengecekan. Hanya sampai dengan saat ini aktifitas ilegal tersebut tidak kunjung bisa diminimalisir. Makanya, kita minta Dislutkan Provinsi supaya bisa segera mengambil sikap secara tegas, jika tidak aktifitas ini justru akan sangat membahayakan keberlansungan populasi penyu di KSB," ujar kepala DKP melalui Kepala bidang Sumber Daya Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSD-KP) Agusman S. Pt, Jum,at (14/6).

Dia mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat populasi penyu yakni persoalan destruktif fishing (pencarian ikan cara merusak) yang masih saja terus terjadi di wilayah setempat. Hanya saja yang menjadi faktor dominan saat ini yakni aktifitas jual beli telur penyu yang dilakukan masyarakat setempat secara bebas. 

Bahkan informasi bahwa para nelayan menjadikan telur penyu ini sebagai komoditas unggulan untuk diperjual belikan ke masyarakat luar KSB untuk mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini tentu sangat disayangkan karena penyu merupakan salah satu biota laut yang harus dilindungi. 

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga sudah membentuk Pokmaswas dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Konservasi penyu (Tatar Sepang) untuk tidak melakukan eksploitasi, tetapi faktanya masih tetap saja terjadi. Maka dari itu pihaknya meminta agar Provinsi bisa mengambil langkah tegas, jika tidak maka populasi penyu ini di KSB akan terancam punah. 

"Pengawasannya harus lebih ditingkatkan jika kondisi di lapangan seperti ini dan itu kewenangannya berada di Provinsi. Jangan lagi tidak diperhatikan dengan baik, maka penyu tidak akan ada lagi di KSB," ungkapnya.

Dia menjelaskan meskipun saat ini kewenangan masalah pengawasan sudah tidak ada lagi di Kabupaten/Kota, tetapi pihaknya tidak akan tinggal diam karena hal itu merupakan salah satu tanggung jawab moral dari Kabupaten. Sehingga eksploitasi yang kerap terjadi saat ini bisa diminimalisir dan populasi penyu juga meningkat. 

Selain upaya tersebut, pihaknya juga akan melibatkan Pokmaswas yang ada di masing-masing Desa supaya proses pengawasan bisa lebih maksimal. Bahkan saat ini sudah ada sekitar puluhan Pokmaswas yang sudah terbentuk untuk bisa membantu Pemkab melakukan pengawasan. Tentu bukan hanya kaitannya dengan eksploitasi Penyu semata, melainkan aktifitas lainnya yang terindikasi merusak ekosistem laut. 

Dengan upaya pengawasan bersama dengan masyarakat, diharapkan tingkat kerusakan biota laut bisa semakin diminimalisir. "Kita  tetap akan melakukan pengawasan meskipun tidak maksimal. Karena jika masalah ini dibiayarkan masyarakat kita juga yang akan rugi nantinya karena ekosistem lautnya yang sudah rusak," tutupnya. (Ibrahim)

JOIN Sayangkan, Masih Ada Oknum Agen PDPGR Lecehkan Wartawan

Sumbawa Barat – Peran pekerja wartawan atau Pers dalam menyebarkan informasi yang benar saat ini kian vital ditengah kehidupan yang dituntut transparan, apalagi dengan adanya media social justru yang terjadi adalah banyaknya informasi sesat dan menyesatkan.

Namun sayangnya masih saja ada pihak tertentu yang berupaya melecehkan insan pers. Seperti kejadian yang dialami Awi Sudirman wartawan Kicknews Today, mengaku, merasa dilecehkan oleh Ahmad Nawawi Ketua Agen PDPGR di Kecamatan Maluk.

Menyikapi hal ini, Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyayangkan jika benar adanya sikap arogan, apalagi itu dilakukan oknum yang memiliki kewenangan ditengah masyarakat.

“ Profesi Pers tak boleh dilecehkan karena pada faktanya insan  Pers lah yang paling memahami arah perjalan suatu daerah, bukan karena mereka hebat tapi karena tuntutan pekerjaan yang harus mencari mengolah dan mengumpulkan  informasi yang baik dan benar setiap hari untuk kemudian disuguhkan kepada public,” ujar Indra Irawan LM, S. Kom Ketua DPW JOIN NTB.

Karena itu Indra mengingatkan, pihak yang ingin memanfaatkan Pers sebaiknya membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan dalam rangka memberikan informasi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Indra tidak bisa menampik jika ada oknum-oknum wartawan nakal yang dituding menerima amplop untuk kemudian mengaburkan informasi, namun menurutnya khusus di KSB relative terkontrol. 

Disatu sisi Indra juga menegaskan, tak bisa dipungkiri jika wartawan menerima semacam kerjasama dari sumber berita, namun menurutnya perlu diingat dalam industry Pers juga ada ruang khusus untuk menjalin kerjasama dengan pihak terkait yang menjadi sumber berita tersebut, seperti kerjasama sosialisasi dan Iklan itu dimungkinkan dan diatur secara profesional.

“ Di KSB wartawan jumlahnya bisa dihitung tidak sampai 30 orang kok, kalau di daerah-daerah lain ada yang sampai ratusan orang, jadi janganlah langsung menjustifikasi rekan pers dengan hal-hal negative, KSB ini kecil perilaku negatife yang kita lakukan baik oleh insan Pers ataupun yang lainnya pasti akan terungkap, karena itu pentingnya Tabayyun dikedepankan,”ingatnya.

Di bagian akhir Indra menegaskan, saat ini pertumbuhan jumlah media cukup signifikan di Indonesia terutama media online, namun di KSB khusus profesi wartawan masih tergolong kurang diminati dimana pertumbuhan jumlahnya tidak terlalu banyak.

“ Kami di JOIN kedepan akan terus berusaha bersama sama menjaga citra pekerja Pers dengan mengedepankan profesionalitas dan terus mengasah kwalitas, disamping itu kita buka ruang pengaduan dan laporan jika ada oknum terutama anggota JOIN yang keluar dari kode etik jurnalistik,” pungkas Indra.

Secara khusus terkait adanya oknum yang melecehkan wartawan tadi, Indra menyarankan agar segera melakukan klarifikasi dan jika perlu melakukan permohonan maaf sehingga tidak perlu harus sampai ke rana hukum.

Seperti diberitakam sejumlah Media sebelumnya, Wartawan atas nama Awi dituding sebagai wartawan amplop,  dimana  Nawawi dengan arogan menudingnya menerima Amplop dari Kades Pasir Putih di Kecamatan Maluk sehingga berita Desa Pasir Putih tidak berani di muat.

Perisitiwa tersebut terjadi di warung bakso lapangan Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk sekitar pukul 11.30 siang, Jum,at (14/6).

 “Alah ngomong apa dasar Wartawan gak jelas,” cetus Ahmad Nawawi di warung bakso yang ramai pengunjung itu dan berlaku kasar.

Atas kejadian tersebut, Awi Sudirman akan melaporkan Ketua Agen PDPGR Kecamatan Maluk itu ke Mapolres Sumbawa Barat atas penghinaan dan pelecehan sebagai profesi wartawan.

“Bagaimana bisa dia bilang saya wartawan amplop, sudah jelas desa Pasir Putih pasang jasa iklan dan wajar dong jika desa membayar jasa iklan tersebut kok saya di bilang wartawan amplop. Ini gak bisa di biarkan saya akan laporkan ke Polres atas pelecehan dan mencemarkan nama baik propesi wartawan,”kata Awi.

Sementara itu, dikonfirmasi media ini, Ahmad Nawawi membantah melakukan pelecehan terhadap profesi wartawan, menurutnya apa yang dilakukan kepada Awi dalam konteks bercanda.

“ Saya berteman dengan Awi, biasalah kami bercanda jadi tidak mungkinlah saya melecehkannya apalagi profesi wartawan,” bantahnya. (Ibrahim)

Tim SAR Evakuasi Seorang Remaja di Perairan Pantai Gili Krata

SUMBAWA – Setelah melakukan pencarian selama 4 hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban terseret arus di pantai Gili Krata, Kerta Sari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dalam keadaan meninggal dunia, Jumat (14/6).

 “Korban ditemukan tidak bernyawa  sekitar 0,97 Nm  dari lokasi kejadian pertama, selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa menuju Puskesmas Taliwang”, kata I Nyoman Sidakarya Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram.

Sebelumnya Pos Pencarian dan Pertolongan Sumbawa  bersama TNI, Polri, BPBD, masyarakat dan pihak terkait lainnya telah melakukan pencarian sejak hari Selasa (11/6).

“Pencarian beberapa kali sempat dihentikan akibat gelombang besar dan angin kencang. Akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan korban pagi tadi sekitar pukul 10.10 wita”, tambahnya.

Korban atas nama Dian Pranata alias ardiansyah (17) bermain selancar bersama temannya di pantai Gili Krata. Tiba-tiba gelombang besar menghantam mereka hingga tali papan selancar korban putus. Naldi (16) yang merupakan teman korban berhasil diselamatkan oleh warga. Sedangkan  ardiansyah  tidak berhasil ditolong dan menghilang terseret ganasnya ombak di pantai tersebut.  

Penulis  : Amrin

Lecehkan Wartawan, Oknum Agen PDPGR KSB di Laporkan Ke Polisi Andy Saputra : Jika Menyangkut Pidana Pers, Tak Perlu Ada Mediasi

Sumbawa Barat - Sejumlah wartawan media online di Sumbawa Barat menyesalkan salah satu oknum Agen Program Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Kecamatan Maluk Sumbawa Barat yang diduga melecehkan profesi wartawan.

Perkataan yang tidak seharusnya di lakukan oleh ketua Agen PDPGR berinisial (AN) merupakan warga Desa Pasir Putih itu, membuat kalangan wartawan di Kabupaten Sumbawa Barat gerah terhadap sikap dari oknum tersebut.

"Jika pernyataan itu ditujukan dengan maksud menghina dan merendahkan profesi wartawan, tentu itu melanggar. UU pers juga memberi sanksi pidana bagi siapapun yang menghalang halangi atau menghina martabat dan profesi wartawan. Kita minta ini di proses hukum,” kata Ketua Forum Wartawan Kemutar Telu (FKWKT), Andi Saputra kepada awak media, Jum'at (14/6).

Ia juga mendesak aparat kepolisian untuk menangani masalah delik pidana pers ini sesuai aturan dan UU pokok Pers. Jika cukup bukti tindak pidana, tidak ada jalan lain hukum harus ditegakkan. 

"Saya mendesak penegak hukum menindak tegas jika ada unsur-unsur pidana terhadap pencemaran nama baik terhadap insan pers. Kita harapkan kepolisian menerapkan pasal dan ancaman pidana sesuai undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena ketentuan pidana pasal 18 bahwa, Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Jika soal delik pidana pers tak perlu ada mediasi," tandasnya.

Sementara itu, Awie Sudirman mengakui telah melaporkan prihal kejadian tersebut ke Mapolres Sumbawa Barat. Ia sangat menyesalkan dengan perkataan yang mencoreng nama baik dirinya sebagai wartawan.

"Masak iya di katain saya wartawan amplop mas, dimana-mana wartawan dalam melaksanakan tugasnya tetap mengacu pada etika jurnalis dan UU No 40 tahun 1999 Tentang Pers Bahwa, Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum," tegasnya.

Bahkan sambung Awie, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

"Saat ini, saya sudah laporkan ke pihak kepolisian terkait pencemaran nama baik akibat dari perbuatannya," pungkasnya.

Terpisah, Kapolres Sumbawa Barat AKBP Mustofa, S.IK,. MH melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin, SH, S.IK di temui awak media di ruang kerjanya membenarkan prihal adanya laporan pengaduan terkait pencemaran nama baik dan pelecehan terhadap wartawan.

"Kita akan proses sesuai dengan UU yang berlaku. Jika bersalah akan kita tindak tegas, apalagi ini menyangkut nama baik institusi insan pers," singkat Muhaemin.

Untuk di ketahui, penghinaan dan pelecehan itu terjadi, saat seorang wartawan sedang makan bakso bersama rekannya, kemudian datanglah oknum (AN) ketua PDPGR kecamatan maluk. Tidak lama setelah (AN) duduk kemudian ia mengatakan jika propesi wartawan hanyalah wartawan amplop. 

(AN) juga mengatakan dengan arogannya bahwa awi wartawan telah mendapatkan amplop dari kades pasir putih sehingga berita desa pasir putih tidak berani di muat. 

“Alah ngomong apa, dasar Wartawan gak jelas,” cetus AN di warung bakso yang ramai di kunjungi itu dan berlaku kasar. 

Atas kejadian itu, Awi Sudirman langsung melaporkan ketua PDPGR Kecamatan Maluk itu  ke Polres Sumbawa Barat atas penghinaan dan pelecehan profesi wartawan. (Ibrahim)

Desa Harus Fahami Makna Pemerintahan

Mataram - Lima tahun kedepan Visi Pembangunan adalah Mewujudkan NTB Gemilang, untuk itu Pemerintah Desa harus memahami tugas dan fungsinya guna menyatukan visi dengan memahami makna pemerintahan.  Penegasan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Iswandi Ibrahim, MSi saat membuka Acara Assistensi/Sosialisasi Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB kepada Pemerintah Desa Untuk Pelaksanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa  dan Pengembangan Desa Wisata Tahun Anggaran 2019 di Gedung Sangkareang, Jumat (14/06/ 2019)

Iswandi menjelaskan desa merupakan ujung tombak pembangunan yang merupakan perangkat pemerintahan yang memiliki tugas mensukseskan pembangunan antara lain adalah melindungi melayani ,memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Untuk itu pemerintah pusat dengan dana desanya bermaksud  mensejahterakan masyarakat desa.

Ia juga menyampaikan keberhasilan program ini tidak bisa diukur dengan hanya tersalurnya dana, namun tujuan akhirnyalah yang harus dinilai yakni kesejahteraan masyarakat, hal ini sejalan dengan program pembrantasan kemiskinan sebagaimana telah dilakukan sejak kepemimpinan TGB.

“Bantuan hari ini dimaksudkan untuk melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan, bantuan ini sudah ada petunjuk teknisnya dan ini harus dilakukan pendampingan sehingga benar-benar efektif memenuhi sasaran selain memastikan para pelaksana dana desa tepat sasaran disinilah diperlukan peran bapak kepala desa’’ jelasnya.

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat  Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil NTB Dr. Azhari, SH,MH  dihadapan kepala desa yang hadir menjelaskan bahwa bantuan  yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB kepada Pemerintah Desa Lingkup kabupaten ini  dimaksudkan untuk memberikan dukungan penguatan keuangan kepada desa yang selanjutnya dapat digunakan untuk permodalan Bumdes dan sebagian akan diarahkan pada Bank Sampah  guna memaksimalkan program zero waste (bebas sampah) yang akan berperan serta dalam pengembangan desa wisata.

“Pada hakekatnya semua desa yang harus kita bantu  output bantuan ini sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan gubernur salah satunya untuk Bumdes, penyalurannya melalui rekening desa yang akan dikelola oleh Bumdes kemudian sebagian dananya untuk Bank Sampah dalam mendukung program Zero Waste (bebas sampah)’’ katanya

Ia menambahkan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup akan keliling ke desa-desa melaksanakan sosialisasi menyampaikan teknis bagaimana mengelola sampah. Kemudian penyertaan modal  ke Bumdes oleh kepala desa hendaknya dilaksanakan sesuai prosedur  agar dana yang diterima desa bisa dipertanggungjawabkan. 

Penulis : Alfy

Biro Humas Protokol Setda NTB Adakan Halal Bi Halal dan Silaturrahim Bersama Wartawan NTB

Mataram - Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan Halal Bi Halal dan Silaturrahmi dengan Wartawan di NTB. Berlangsung di ruang Biro Humas dan Protokol, kantor Gubernur NTB (14/6).

Dalam sambutannya, Kepala Setda Biro Humas dan Protokol Prov. NTB Najamudin Amy menyampaikan permohonan maafnya dalam momen Halal Bi halal tersebut.

"Lewat kesempatan ini atas nama humas, mulai dari cleaning servicenya, drivernya sampai ke penulis berita fotografernya staffnya kabag kasubag dengan seluruh elemen yang ada di humas ini menyampaikan permohonan maaf kepada teman2 media apabila didalam pergaulan kita setahun ini atau 6 bulan ini srmenjak saya disini ada hal2 yang kurang berkenan mohon untuk di maafkan" Ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut Najamudin Amy menjelaskan kepada media terkait agenda The International Coordinating Council Of the Man, And The Biosphere Programme, UNESCO di Paris pada 17 Juni mendatang, bahwa pihak pemprov NTB akan mempromosikan Pariwisata, kebangkitan NTB, dan NTB sebagai tuan rumah MotoGP 2021.

Selain itu Kepala Setda Biro Humas Protokol juga menyampaikan kepada media terkait beasiswa aktivis yang sedang berjalan prosesnya hingga saat ini.

"bukan hanya aktivis yang diberikan kesempatan untuk berkuliah diluar negri, tetapi seluruh anak-anak muda kita, generasi muda NTB ini diharapkan apabila mereka punya potensi kapasitas, mereka bisa mencicipi untuk bisa berkuliah di luar negri, supaya mereka punya wawasan internasional, mereka punya wawasan global" jelas Najamudin Amy.

Penulis : Alfy

23 Desa Di KSB Akan Ikut Pilkades Serentak Tahun Ini

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMdes) Kabupaten Sumbawa Barat, Drs. Mulyadi, MM memastikan bahwa pilkades serentak yang akan diikuti oleh 23 Desa akan direncanakan dalam tahun 2019 ini.

Sumbawa Barat - Pemilihan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat di rencanakan pada tahun 2019 ini akan di gelar secara serentak.

Pemilihan Kepala Desa serentak ini untuk mengisi kekosongan posisi Kepala Desa yang diisi oleh Penjabat Sementara (Pjs). Ada Pjs yang mengisi posisi Kepala Desa sampai satu tahun bahkan dua tahun sehingga memungkinkan untuk dilakukan Pilkades.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMdes) Kabupaten Sumbawa Barat, Drs. Mulyadi, MM memastikan bahwa pilkades serentak yang akan diikuti oleh 23 Desa akan direncanakan dalam tahun 2019 ini.

Pihaknya mengaku telah mempersiapkan anggaran di atas 2-3 M untuk pemilihan Kepala Desa secara serentak ini di tahun 2019.

Ia menjelaskan bahwa perintah Pemilihan Kepala Desa ini di biayai oleh APBD sesuai dengan UUD 6 Tahun 2018 tentang Desa.

Desa – desa yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut adalah Desa yang masa jabatan Kepala Desa akan berakhir pada 2019 ini dan yang saat ini diisi oleh penjabat sementara (Pjs).

Terkait persoalan dasar hukum pemilihan Pilkades ini dimulai dari peraturan daerah dan Perbup nomor 84 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Pilkades.

"Bulan ini sudah mulai tahapan persiapan pemilihan kepala desa. Kemungkinan di mulai pilkadesnya bulan Oktober mendatang," jelasnya.

Ia menambahkan jika sewaktu pemilihan kepala Desa ini ribut maka akan di selesaikan ke panitia pemilihan sengketa dan sudah di bentuk setiap tahunnya.

“Sengaja dilaksanakan tahun ini untuk mengantisipasi masa jabatan Pjs agar jangan terlalu panjang. Selain itu, di tahun 2020 nanti juga akan dilaksanakan Pilkada serentak, sehingga kita antisipasi agar tidak bersamaan,” ucap Mulyadi.

Mulyadi mengungkap, total anggaran yang diusulkan mencapai Rp 2 miliyar lebih.Anggaran tersebut akan digunakan untuk biaya persiapan, operasional panitia pemilihan di tingkat Kabupaten dan Desa, biaya pengadaan logistik Pilkades.

Undang – undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pilkades dibiayai dengan APBD. Jadi, walaupun setiap Desa memiliki dana desa yang cukup besar namun dana desa tersebut tidak bisa digunakan untuk Pilkades,” tutupnya. (Ibrahim)

Pra TMMD Ke-105, Dandim Lotim Letakan Batu Pertama Pembangunan rumah RTLH

Lombok Timur - Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 tahun 2019 di wilayah Kabupaten Lombok Timur pada bulan Juli mendatang diawali dengan kegiatan pra TMMD selama 17 hari kedepan. 

Hari ini, Kamis (13/6) Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Donny Prihanto, S.Sos., memulai kegiatan Pra TMMD dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah milik sdr. Rohan di Dusun Gon Luek Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak.

Peletakan batu pertama yang dihadiri Camat Keruak Komarudin, S.Sos., Pasiterdim 1615/Lotim Kapten Muslim, Muspika Keruak, Kepala Desa Selebung Ketangga Bagus Wicane dan anggota Koramil 1615-04/Keruak serta masyarakat setempat.

Seusai peletakan batu pertama di sasaran rumah tersebut, Dandim 1615/Lotim dalam sambutannya menyampaikan kegiatan Pra TMMD Ke-105 Kodim 1615/Lotim ini sebagai permulaan pelaksanaan TMMD pada Juli mendatang.

Adapun sasarannya, sambung Donny sapaan akrab Dandim Lotim, rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga di tiga lokasi yakni Desa Selebung Ketangga, Desa Sepit dan Desa Senyiur Kecamatan Keruak.

"Selama pra TMMD hingga pelaksanaannya nanti, kita akan membangun sekitar 100 rumah RTLH menjadi rumah layak huni, perehaban 3 buah Mushola dan pembangunan 2 buah Poskamling," papar Dandim.

Selain itu, Dandim Alumni Akmil 2001 ini juga meminta peran serta masyarakat untuk membantu bergotong royong sehingga seluruh sasaran fisik selesai tepat waktu dengan hasil yang memuaskan.

"Melalui tempat ini saya mengajak seluruh masyarakat di tiga desa yang menjadi sasaran kegiatan TMMD untuk bahu membahu bergotong royong bersama seluruh personel Satgas TMMD di 15 titik tersebar di tiga desa tersebut," tutupnya.

Penulis : Amrin

MotoGP Mandalika akan Dipromosikan di Paris

 

Pemerintah Provinsi NTB mengupayakan promosi MotoGP di berbagai belahan dunia, salah satunya MotoGp akan di promosikan di Paris (14/6).

Mataram - Kepastian digelarnya MotoGP Mandalika pada tahun 2021 mendatang telah melahirkan perlunya upaya promosi yang cukup mengena. Salah satunya, upaya promosi secara langsung ke penggemar MotoGP di berbagai belahan dunia. Prancis sebagai salah satu negara yang memiliki basis penggemar MotoGP akan menjadi sasaran promosi yang tepat.

Upaya inilah yang juga akan dilakukan saat Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah hadir dalam agenda The International Coordinating Council Of The Man, And The Biosphere Programme, UNESCO di Paris, 17 – 21 Juni 2019.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, perhelatan MotoGP Mandalika 2021 sudah semakin dekat. Dalam perhelatan nanti, tentunya diharapkan akan hadir sebanyak mungkin penggemar MotoGP dari berbagai belahan dunia. Kehadiran mereka tentunya harus didorong melalui strategi promosi dan sosialiasi yang masif. Meski telah diumumkan secara resmi oleh pihak penyelenggara, namun upaya mendorong semakin banyaknya pihak yang hadir menyaksikan gelaran MotoGP di Kuta-Mandalika ini tentu harus tetap dilakukan.

Beberapa aspek penting memang sangat perlu disosialisasikan secara luas kepada publik di Prancis. Terutama, mengenai keindahan lokasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika tidak hanya menyajikan adu kecepatan para pembalap MotoGP. Pengunjungnya juga akan disuguhi keindahan alam Kuta-Mandalika yang eksotis. Mereka yang datang menyaksikan gelaran MotoGP juga tentunya bisa menambah pengalaman liburannya dengan berkeliling ke berbagai destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa yang sangat beragam.

Satu hal lain yang juga penting untuk dikampanyekan adalah bahwa MotoGP Mandalika akan menjadi MotoGP yang bersejarah. Sebab, ini merupakan gelaran MotoGP pertama di dunia yang menggunakan sirkuit berkonsep jalan raya, atau street circuit.  Segala keunikan dan nilai tambah yang dimiliki MotoGP Mandalika tersebut, tentu saja akan sangat disayangkan jika tidak diketahui oleh warga dunia. 

Karena itulah, Wagub NTB bersama rombongan yang hadir dalam agenda di Paris, tersebut, akan memanfaatkannya sebagai ajang mempromosikan gawe besar ini. 

“Kita ingin mengabarkan kepada publik di Paris, Prancis, bahwa saat ini pariwisata NTB terus berbenah. Dan dalam waktu dekat, kita akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021,” ujar Najamuddin.

Ia menambahkan, kemajuan pariwisata di NTB ini tentunya harus diketahui oleh sebanyak mungkin warga dunia. Sebab, semakin banyak yang mengetahui, akan semakin banyak pula yang hadir dalam agenda tersebut. Kehadiran banyak wisatawan ke daerah ini, pada gilirannya akan membawa banyak manfaat dan keuntungan ekonomis yang akan dinikmati oleh warga NTB. 

Penulis : Alfy

Wagub NTB akan Gelar Temu Bisnis dengan Travel Agent di Prancis

 

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah bersama rombongan akan hadir memenuhi undangan selaku Wakil Pemprov NTB dalam agenda The International Coordinating Council Of The Man, And The Biosphere Programme, UNESCO di Paris, 17 – 21 Juni 2019. Dalam perhelatan tersebut, wilayah Samota (Saleh Moyo dan Tambora) akan ditunjuk sebagai salah satu cagar biosfer.

Mataram - Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, menjelaskan, kesempatan untuk hadir di Prancis ini tidak disia-siakan oleh Wagub NTB. Di sela mengikuti perhelatan UNESCO tersebut, Wagub dan rombongan juga akan mengisinya dengan agenda temu bisnis atau bussiness meeting dengan agen perjalanan wisata atau travel agent di Prancis. Pertemuan ini akan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Prancis. Temu bisnis dengan travel agent ini akan dimanfaatkan Wagub NTB untuk meyakinkan para pengelola jasa perjalanan wisata di Prancis. Bahwasanya, NTB siap menerima investasi dan wisatawan. Kesiapan ini dibuktikan dengan upaya Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di NTB yang terus membenahi dan meningkatkan infrastruktur pendukung. Baik infrastruktur fisik maupun non-fisik.

“Kesempatan emas bertemu dengan para pengelola jasa perjalanan wisata di Prancis juga akan dimanfaatkan sebagai ajang mempromosikan NTB sebagai destinasi wisata yang komplet,” ujar Najamuddin. Seperti diketahui, NTB dengan dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa, memiliki begitu banyak ragam destinasi wisata. Mulai dari destinasi wisata pantai, air terjun, pegunungan, olahraga, budaya dan kesenian yang begitu kaya. Sebagian destinasi mungkin telah cukup dikenal dan memiliki reputasi yang mendunia. Namun, masih banyak lagi destinasi lain di NTB yang perlu diperkenalkan kepada warga dunia.

“Melalui temu bisnis inilah, destinasi-destinasi di NTB ini akan diperkenalkan. Sehingga akan semakin banyak destinasi wisata di NTB yang akan memicu ketertarikan wisatawan dari Prancis dan negara-negara Eropa,” ujarnya.

Adanya interaksi secara langsung dengan para pengelola jasa perjalanan wisata ini diharapkan bisa menjadi langkah besar untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata NTB yang kini sedang bangkit pascabencana gempa bumi beberapa waktu lalu. Alasan lain dari digelarnya temu bisnis adalah menjajaki kemungkinan untuk mengekspor komoditas-komoditas unggulan di NTB ke Prancis. Upaya ini selaras dengan program penguatan industri lokal yang sedang digencarkan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Upaya menguatkan industri lokal yang akan menghadirkan produk yang memiliki nilai tambah, tentunya harus diimbangi dengan upaya lain, yaitu membuka akses terhadap pasar yang akan menyerap produk tersebut.

Sistem perdagangan dunia yang terbuka saat ini membuka peluang bagi NTB untuk menjadi daerah yang mampu mengekspor produknya ke daerah atau negara lain. Hal inilah yang juga akan dijajaki dalam temu bisnis dengan para pelaku usaha di Prancis. “Dengan demikian, kita berharap supaya barang-barang asal NTB nantinya dapat diekspor juga ke Perancis,” pungkas Najamuddin.

Penulis : Alfy

PBB-UNESCO akan Resmikan Samota sebagai Cagar Biosfer

Wakil Gubernur NTB akan Hadiri agenda The Intertational Coordinating Council Of The Man, And The Bioesphere Programme, UNESCO di Paris (14/6).

Mataram - Wilayah Samota (Saleh Moyo dan Tambora) akan diresmikan sebagai salah satu cagar biosfer dan menjadi bagian dari jaringan dunia untuk Cagar Biosfer. Peresmian dilakukan dalam agenda The International Coordinating Council Of The Man, And The Biosphere Programme, UNESCO di Paris, 17 – 21 Juni 2019.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah bersama jajaran pejabat Pemprov NTB akan memenuhi undangan untuk menghadiri agenda tersebut. Kehadiran wakil Pemprov NTB di acara ini akan menjadi bukti komitmen dan apresiasi Pemprov NTB atas penetapan wilayah ini sebagai cagar biosfer.

“Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Dompu, Sumbawa dan Bima menyambut baik penghargaan dan amanah yang diberikan oleh PBB-UNESCO tersebut,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM.

Keberhasilan yang dicapai dalam mendorong penetapan Samota sebagai cagar biosfer ini merupakan buah dukungan beberapa pihak. Antara lain, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komite Program Nasional MAB chapter Indonesia, jajaran Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemkab Dompu, Bima, dan Sumbawa. Tidak lupa pula komunitas lokal dan berbagai elemen masyarakat dan individu di tiga wilayah tersebut.

Pemprov NTB memiliki sejumlah alasan untuk mendorong agar Samota dijadikan cagar biosfer. 

Pertama, karena Samota berada di antara bukit dan pegunungan yang di dalamnya terdapat berbagai flora dan fauna yang dilindungi. Selain itu, Samota juga merupakan lokasi dari Gunung Tambora yang diketahui pernah menjadi salah satu erupsi volcano terbesar dalam sejarah peradaban manusia.

Kedua, deklarasi Samota menjadi cagar biosfer diharapkan dapat memfasilitasi dan mempercepat pemerintah daerah dalam upaya mencapai SDGs di daerah masing-masing

Ketiga, dengan dideklarasikannya Samota sebagai cagar biosfer, akan memberikan manfaat kepada NTB dalam rangka melindungi sumber alam dan mempercepat kesejateraan ekonomi dan sosial di dalam provinsi tersebut

Keempat, Rinjani dan Samota akan menjadi tuan rumah 13rd South East Biosphere Reserve Network tahun depan. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi NTB dengan mendatangkan pengunjung dan juga upaya memperbaiki kondisi di daerah

Kelima, dengan dideklarasikannya Samota sebagai cagar biosfer, menjadi bukti dan komitmen Pemprov NTB mendukung pengembangan berkesinambungan.

Ada sejumlah manfaat yang bisa diperoleh dengan ditetapkannya Samota menjadi cagar biosfer dunia.

Pertama, hal ini akan memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan cita-cita konvensi keanekaragaman hayati. Kedua, akan menjadi media kerjasama antar pengelola cagar biosfer di seluruh dunia. Ketiga, dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah, pemantauan global dan pelatihan pakar dari seluruh dunia.

Saat ini, terdapat sejumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai cagar biosfer di Indonesia. Wilayah itu antara lain, Gunung Leuser, Pulau Siberut, Lore Lindu, Pulau Komodo, Gunung Gede Pangrango, Tanjung Putting, Giam Siak, Taman Laut Wakatobi, Bromo-Semeru-Tengger-Arjuno, Taka Bonerate, Blambangan, Berbak Sembilang, Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu, Rinjani, Lore Rindu dan Samota. Dua wilayah terakhir akan dideklarasikan tahun 2019 di Paris. 

Penulis : Alfy

PB HMI: Banjir Konawe Utara Murni Praktek Korup Perizinan Bukan Ujian Allah SWT

Menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara terkait banjir bandang  yang melanda Kabupaten Konawe Utara hingga menyebabkan 4.198 Jiwa mengungsi membuat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) bidang Lingkungan Hidup meradang

Dalam Rilisnya (13/6), Ketua PB HMI Bidang Lingkungan Hidup, Gadri Attamimi mengatakan banjir yang terjadi di Konawe Utara murni akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan dan perkebunan sawit pada wilayah tersebut. Menurutnya pernyataan Ali Mazi selaku Gubernur mengenai bencana banjir di Konut adalah ujian Allah SWT adalah kesesatan berpikir, baginya hal ini berbeda dengan pernyataan Wakil Gubernurnya Lukman Abunawas pada salah satu media online lokal (zonasultra.com) pada 11 Juni 2019 kemarin, yang menyebutkan kegiatan pertambangan dan kerusakan lingkungan menjadi penyebab banjir bandang yang melumpuhkan Kabupaten Konawe Utara.

“Banjir yang terjadi di Konawe Utara murni akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan dan perkebunan sawit pada wilayah tersebut. Pernyataan Gubrnur Sultra mengenai bencana banjir di Konut adalah ujian Allah SWT adalah kesesatan berpikir, hal ini berbeda dengan pernyataan Wakil Gubernurnya Lukman Abunawas pada salah satu media online lokal yang menyebutkan kegiatan pertambangan dan kerusakan lingkungan adalah penyebab banjir bandang yang melumpuhkan Kabupaten Konawe Utara”, Ujarnya

Bagi Gadri banjir yang terjadi di Konawe Utara itu adalah akibat praktek korup perizinan yang dilakukan oleh elit politik lokal di Konawe Utara, hal ini terbukti dengan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman yang menjadi tersangka akibat suap Rp 13 Milyar untuk memuluskan izin sejumlah perusahaan pertambangan, akibat dari hal tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,7 triliun.

“Musibah saat ini adalah akibat praktek korup perizinan yang dilakukan oleh elit politik lokal di Konawe Utara terdahulu, hal ini terbukti dengan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman yang menjadi tersangka akibat suap Rp 13 Milyar untuk memuluskan izin sejumlah perusahaan pertambangan, akibat dari hal tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,7 triliun”, Tegasnya

Kabid LH PB HMI itu mengatakan Allah telah menuliskannya juga dalam Al Qur’an surat Ar-Rum (30:41) tentang kerusakan dimuka bumi ini akibat perilaku manusia “bahwa telah Nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

“Allah telah menuliskan dalam Al Qur’an pada surat Ar-Rum Ayat 41, jelas dan terang ini adalah kelalaian manusia”, tambahnya

Baginya Gubernur Ali Mazi seharusnya memerintahkan seluruh stakeholder terkait di pemerintahannya untuk bersama-sama elemen masyarakat saling membantu dalam menangani kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan dan sawit yang ada di konawe utara.

“Melalui perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor 14 tahun 2013 yang dikeluarkan telah diamanahkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Meminjam kalimat dari Dr. Sofyan Sjaf kepala PSP3 IPB bahwa “narasi kesadaran kritis banjir Konawe Utara perlu dibangun bersama” Tutup Gadri.

H. Jarot : Ada Dukungan Masyarakat Begitu Kuat, Bukan Dari Perusahaan AMNT

Menajer exsternal PT. AMNT saat jumpa bersama awak media di salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat menjelaskan bahwa pihaknya mengaku sudah ada dukungan yang begitu kuat dari masyarakat Sumbawa sendiri.

Sumbawa Barat - Desas desus terkait pencalon H. Syarafudin Jarot untuk maju di pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 di Kabupaten Sumbawa kini sudah terjawab.

Menajer exsternal PT. AMNT saat jumpa bersama awak media di salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat menjelaskan bahwa pihaknya mengaku sudah ada dukungan yang begitu kuat dari masyarakat Sumbawa sendiri.

"Langkah ini saya akan ikhtiarkan bersama masyarakat Sumbawa dan pertemuan dengan beberapa pihak sudah mulai saya lakukan," jelas H. Jarot.

Ia juga menjelaskan walaupun saya saat ini adalah karyawan AMNT, namun saya tidak akan melibatkan perusahaan dalam mendukung untuk maju dalam pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020 mendatang.

"Saya mohon do,a restunya semua semua pihak terutama masyarakat Sumbawa, In syah Allah saya akan ikhtiarkan itu dengan baik," tutupnya. (Ibrahim)