Kejurnas Tinju Amatir Akan Perkenalkan Budaya dan Pariwisata KSB

Kejuaraan Nasional yang akan diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Pertina Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 13-17 Juli 2019 mendatang yang memperebutkan Piala bergilir Danrem Cup 162/Wira Bhakti dan Piala Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dirasa akan mendatangkan atlet dari berbagai daerah di NTB.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dandim 1628/Sumbawa Barat, Letkol Czi Eddy Oswaronto saat dikonfirmasi melalui telpon seluler, Minggu (30/6/2019). Menurut Dandim 1628/SB kejuaraan tersebut juga secara tidak langsung akan memperkenalkan budaya, adat istiadat, kearifan lokal, serta pariwisata yang ada di KSB. 

“Para atlet yang datang nantinya selain fokus dengan pertandingan mereka juga bisa menikmati spot pariwisata yang dekat dengan kota sambil berlatih,” kata Dandim.

Tidak dipungkiri lagi KSB yang ada di barat pulau Sumbawa ini memiliki banyak spot pariwisata seperti pantai-pantai berpasir putih dan bukit tempat Paralayang yang bisa dikatakan mendunia, contoh saja pantai Kertasari, Poto Batu dan Bukit Mantar atau negeri di atas awan dengan view latar belakang Puncak Rinjani yang diselimuti awan yang cantik.

Dandim juga mengatakan, ajang tinju amatir yang akan dilaksanakan di Kota Taliwang tersebut akan menjadi ajang pemanasan para atlet tinju KSB dalam menyiapkan diri menyonsong pertandingan-pertandingan tinju yang akan datang baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Disamping ajang pemanasan, kejuaraan ini juga merupakan latihan tanding atlet-atlet tinju NTB sehingga akan mempererat silaturahmi mereka,” kata Dandim.

Adapun kategori yang akan diperlombakan dalam kejuaraan tersebut adalah kategori Youth Usia 15 - 18 tahun atau kelahiran 2001 dan kategori Elite Umur 19 - 30 tahun atau kelahiran 1989. 

Kelas yang akan dipertandingkan dalam Kejuaraan yang akan dilaksanakan di Alun-alun Kota Taliwang tersebut adalah kelas Youth Putra 44 Kg - 64 Kg, Kelas Youth Putri 40 Kg – 50 Kg, sementara Kelas Elite Putra 46 Kg – 91 Kg, dan Kelas Elite Putri yaitu 45 Kg – 64 Kg.

Peraturan pertandingan Kejuaraan Tinju ini akan menggunakan peraturan AIBA edisi terbaru dan system penilaiannya menggunakan system komputerisasi.

Untuk pendaftaran peserta telah dibuka sejak tanggal 12 Juni 2019 dan akan ditutup pada 15 Juli 2019 yang akan datang.

Bagi atlet yang ingin mendaftar, langsung saja menghubungi Ketua Koni Kabupaten Sumbawa Barat, telpon / Whatssup : 081339506724/08113949420 atau Sekretaris Peng. Prov. NTB : 082147402838

Penulis : Alfy

Aplikator RISHA Berharap Pemerintah Lebih Prioritaskan Penggunaan Panel

Munculnya sejumlah aplikasi model RTG yang ditawarkan kepada masyarakat terpapar gempa, yang seolah sebuah kompetisi.

Lombok Barat - Sementara Risha yang sebagai alternatif unggulan RTG terkesan dikesampingkan.

Dodon Delson, Pimpinan PT. Ram Project, yang membangun Show Room panel  Risha di wilayah Sandik mengungkapkan, bahwa pihaknya sangat berkeinginan membantu masyarakat dengan baik dan dapat melakukan percepatan rehab rekon dengan maksimal sesuai target. Semua aplikator Risha juga sama karena satu tujuan.Karena dengan menggunakan panel Risha, pembangunan RTG dapat selesai sebanyak 18 unit perminggu.

"Kami sudah buktikan, Sebelum lebaran kami drop panel untuk 18 unit Risha di Banyumulek.  Hanya dalam waktu seminggu, seluruh panel sudah terbangun dengan maksimal, yang dibantu TNI", jelasnya( Sabtu, 29/6).

"Sinergi dengan TNI bersama seluruh stik holder juga dalam rangka percepatan  pembangunan RTG dalam rehab rekon.

Kami mengakui kenapa masyarakat cenderung memilih yang lain, karena masyarakat dipengaruhi oleh oknum oknum dengan kepentingan tinggi.

Mari kita bangkitkan image bahwa Risha yang terbaik, tercepat, tertangguh, dan sesuai untuk daerah bencana, yang bisa pleksibel dengan ketersediaan anggaran" papar Dodon selanjutnya.

Dodon juga menuturkan bahwa masyarakat Banyumulek sangat antusias dan menyambut positif dengan keberhasilan pembangunan panel Risha hanya dalam satu minggu. Hal ini menunjukkan bahwa Risha masih menjadi alternatif terbaik RTG dan efektif.

"Mengapa dikatakan Risha, karena Risha hadir dengan kekuatan betonnya dengan standar PUPR minimal K 250 untuk tipe 36, dan saat ini stock panel RISHA yang yu tersedia ada 250 unit rumah yang siap dikirim ke masyarakat. Itulah sebabnya RISHA masih dipercaya, selain itu Risha juga telah melalui Riset dan uji coba", ungkap aplikator Risha asal Pekan Baru tersebut.

Dodon juga berharap agar pemerintah lebih mensosialisasikan RISHA, dan mendorong masyarakat untuk lebih yakin kepada RTG RISHA.

"Peran TNI juga tidak kecil dalam percepatan Rehab Rekon  dengan menerjunkan ribuan Yon Zipur keseluruh wilayah NTB. Terimakasih TNI, Terimakasih Yon Zipur", ucapnya bangga.(N3G)

Wabup Ingin BLK Terus Di Optimalkan Cetak SDM

Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano, KSB, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, S.T ingin agar BLK KSB terus dioptimalkan untuk mencetak Sumber Daya Manusia. 

Sumbawa Barat - Potensi BLK juga agar didorong bisa membuka lapangan pekerjaan melalui perbengkelan dengan memanfaatkan peserta didik atau alumninya. ‘’Potensi BLK harus dioptimalkan, bukan hanya menciptakan SDM tapi bisa menghasilkan pendapatan, manfaatkan peserta dan alumni BLK, bangun kepercayaan masyarakat bahwa BLK bisa memperbaiki motor, ac, kulkas dan lainnya,” kata Wabup di BLK Poto Tano, Rabu siang (26/06)

Selain itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Kepala UPTD BLK Poto Tano terus membangun kerjasama, baik dengan UPTD BLK Internasional Lombok Timur dan juga perusahaan. UPTD BLKI Lotim merupakan UPTD Kementerian yang akan banyak membantu BLK Poto Tano sedangkan kerjasama dengan perusahaan dilakukan agar bisa mempekerjaan alumni BLK. Peserta pelatihan diharapkan mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan disiplin sehingga memiliki skill untuk siap bekerja. Tetapi jangan hanya berorientasi bisa siap kerja, namun juga bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan.

Kadisnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin, M.Si dalam laporannya menyampaikan, pelatihan ini merupakan pelatihan gelombang ketiga, dengan sub. kejuruan teknisi instalasi listrik, juru las SMAW 3G, mekanik junior mobil bensin, teknisi pendingin AC split dan mekanik junior sepeda motor. Jumlah peserta sebanyak 80 orang. Anggaran pelatihan berasal dari anggaran Kementerian Ketenagakerjaan melalui BLKI Lotim. ‘’Tahun ini ada 19 paket pelatihan yang akan dilaksanakan di BLK Poto Tano, 18 paket program dari BLKI Lotim dan satu paket melalui APBD KSB,” jelasnya.

Kepala Seksi Program BLKI Lotim, Setya Budi yang hadir dalam pembukaan pelatihan mengatakan, BLKI Lotim siap membantu BLK Poto Tano menciptakan SDM yang handal. Namun harus ada perhatian Pemda sendiri untuk mengoptimlkan BLK Poto Tano. Pertama untuk mengadakan instruktur, sebab BLK Poto Tano belum memiliki instruktur. Kedua, workshop masih kurang. ‘’Tahun ini anggaran kami Rp. 104 miliar dibanding tahun lalu Rp. 33 miliar, kami siap back up BLK Poto Tano, silahkan siapkan PNS Pemda menjadi instruktur, kami fasilitasi melaksanakan pendidikan tujuh bulan di Jakarta. Kami juga siap membantu peralatan pelatihan.” katanya. (Ibrahim)

Puluhan Warga Tongo Datangi Pihak Manajemen AMNT

Puluhan warga Desa Tongo mendatangi Polsek Sekongkang pada Rabu (26/6). 

Sumbawa Barat - kedatangan warga Desa Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, karna warga merasa kecewa dengan sistem yang di berikan perusahaan AMNT kepada penduduk sekitar tambang yang disinyalir tidak memperhatikan nasip warga.

Warga juga tidak puas dengan kinerja Dinas Tenaga Kerja KSB terkait dengan perekrutan karyawan satu pintu. Yang di nilai merugikan masyarakat lingkar tambang terutama warga Tongo yang berada di sekitar Tambang. Sistem ini dinilai warga menyulitkan dan tidak fare dalam administrasi perekrutan.

Pertemuan warga Tongo dengan Management Perusahaan Tambang AMNT Batu hijau ini di mediasi oleh pihak Kepolisian yaitu Polsek  Sekongkang yang di pimpin oleh Kapolsek IPTU. Santosa.

Dalam kesempatan itu Solihin (37) tokoh masyarakat Tongo sekaligus ketua aksi meminta kepada perusahaan untuk memperhatikan nasip warga Tongo sebagai warga korban Tambang. 

"Perusahaan hendaknya mengerti nasib kami, jangan di persulit dengan alasan macam-macam," terangnya.

Ia juga mengatakan bahwa warga Desa Tongo tidak mau di sebut warga lingkar Tambang. Melainkan warga korban tambang karena pipa tailing ada di Tongo, pencemaran lingkungan terbesar dari produksi tambang ini ada di kampung kami. 

"Maka dari itu kami sebagai warga yang langsung terkena dampak dari produksi tambang raksasa ini, harus di perhatikan," tambah Solihin dengan suara lantang.

Dalam kesempatan yang sama

Zakaria (35) sekaligus sebagai Kadus Dusun pemalang Desa tongo yang juga mewakili warganya mengatakan kepada awak media bahwa kami berikan waktu satu minggu kepada perusahaan untuk merespon atas apa yang sudah kami sampaikan saat ini.

"Kita akan mengadakan aksi lebih besar lagi apabila tuntutan kami tidak di penuhi. Dan kami akan berjuang terus sampai perusahaan memenuhi hak kami," ucapnya.

Adapun empat tuntutan warga Tongo yang pertama meminta kepada perusahaan untuk membubarkan perekrutment penerimaan karyawan satu pintu. Kedua Shad down harus di libatkan tenaga dari Tongo. Ketiga penambang liar PETI juga minta di pekerjakan  ke perusahaan AMNT atau sub kontraktor, dan terakhir Black list minta di putihkan atau dihapus karena sudah kadaluwarsa karna sudah delapan tahun.

Pihak perusahaan yang hadir dalam kesempatan itu Management AMNT Ir. H. Syarafudin Jarot, H. Basuki SR Sekongkang, Jauhari S. IP (Global Araw),  Aris, Rindy Sumi 

Prawira AMNT,  Hairuddin SR Tongo dan Khairuddin AMNT.

Pihak AMNT yang di wakili H. Jarot berjanji akan menjembatani warga dan memberikan solusi atas tuntutan warga hari ini.

Dan pihaknya Akan mengusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat, untuk memberikan perwakilan Disnaker di desa agar mempermudah proses rekrutment. Dan warga yang hadir diminta bersabar karena sekarang ini sistem perusahaan sudah berubah.

Kapolsek Sekongkang IPTU M. Santosa bersama anggotanya tetap mengawal jalannya pertemuan ini antara warga Tongo dan management perusahaan agar proses mediasi tidak terjadi keributan. (Ibrahim)

Bhayangkari Wajib Menjaga Harkat dan Martabat Suami

Ketua Bhayangkari Daerah NTB, Ny. Shinta Nana Sudjana melaksanakan kunjungan kerja ke pengurus cabang Bhayangkari Lombok Barat, Kamis (27/6) guna meningkatkan sinergitas yang dilandasi rasa kekeluargaan untuk menjalankan roda organisasi.

Lombok Barat - Ny. Shinta Nana Sudjana berpesan agar seluruh anggota Bhayangkari ikut menjaga harkat dan martabat suami sebagai anggota Polri yang mengabdi demi bangsa dan negara.

"Selain sebagai Bhayangkari, kita juga memiliki tugas yang sangat mulia sebagai pendamping suami juga sebagai ibu. Saat kita berperan sebagai istri, maka kita harus mendampingi di manapun bertugas. Peran kita sebagai istri tidak boleh tergantikan oleh siapapun," jelasnya.

Dikatakan dia, seperti diketahui bahwa tugas Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dituntut profesional. Tugas polri akan semakin kompleks. Maka dirinya berharap agar para Bhayangkari harus mampu sebagai penyejuk suami sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak terbebani dan akan menjadi sosok Polri yang profesional, akuntabel dan dicintai masyarakat.

"Marilah kita wujudkan kewajiban dan komitmen bhayangkari untuk ikut menjaga kridibilitas dan nama baik Polri di masyarakat dengan senantiasa patuh pada ketentuan hukum, sederhana dan bersahaja dalam penampilan," pesannya.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Bhayangkari Daerah NTB juga menyempatkan diri mengunjungi Posyandu, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) taman bacaan dan taman bermain yang dikelola Pengurus Cabang Bhayangkari Lombok Barat dan berdialog dengan masyarakat setempat. 

Koneksikan NTB-Darwin, Gubernur Siapkan Mimpi Besar

Secara geografis, Provinsi NTB dan Kota Darwin, Australia sebenarnya cukup dekat. Namun, akses transportasi berupa penerbangan langsung masih menjadi tantangan bagi kedua daerah ini. Jika penerbangan langsung berhasil dibuka dan berkembang, banyak mimpi besar yang bisa diwujudkan.

Darwin - Gambaran itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di sela lawatannya ke Darwin, Australia, Kamis, (27/6).

Gubernur menegaskan, untuk mendekatkan Darwin dengan NTB, ia telah meminta Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si untuk mengupayakan rute penerbangan Darwin-Lombok segera dibuka. Gubernur berharap, hal ini sudah bisa terealisasi dalam waktu dekat.

Berhubung dekat secara geografis, maka waktu tempuh penerbangan langsung Darwin-Lombok tidak akan lama. “Kalau direct flight Darwin-Lombok ini bisa terwujud maka penerbangan Darwin-Lombok hanya sekitar satu jam, sangat dekat,” ujar Gubernur.

Menariknya lagi, jarak Darwin ke Lombok bahkan lebih dekat ketimbang Darwin ke Melbourne, atau Darwin ke berbagai kota lain di Australia. Gubernur meyakini, kedekatan ini bisa membuat warga Darwin memilih berlibur ke NTB ketimbang ke daerah-daerah lain di Australia.

Secara keseluruhan, ujar Gubernur, keadaan alam di kawasan Australia Utara mirip dengan Moyo Hilir di Sumbawa. Atau, seperti Sape di Bima atau di Dompu. Kemiripan ini akan memudahkan banyak kemajuan di kawasan tersebut, untuk diadaptasi di daerah-daerah di NTB. Misalnya, kemajuan sektor peternakan di Australia Utara.

Terbukanya akses penerbangan langsung Darwin-Lombok memungkinkan transformasi keterampilan beternak, serta manajemen sektor peternakan dari Darwin ke daerah-daerah di Lombok dan Sumbawa.

Gubernur Doktor Zul ini pun membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa diwujudkan dengan semakin eratnya koneksi dua daerah ini. Kelak, ujarnya, bukan tidak mungkin peternak-peternak dari NTB akan lebih mudah membeli hewan ternak di Kawasan Utara Australia.

Bahkan, bisa jadi para peternak dari NTB justru bisa membuka usaha peternakan di Australia Utara. “Saya membayangkan dalam waktu tidak terlalu lama, akan ada peternakan-peternakan sapi dan kerbau di Australia Utara ini dimiliki oleh peternak-peternak dari Pernek dan Raberas,” ujarnya. 

Seperti yang selalu disampaikannya dalam berbagai kesempatan, Gubernur menyerukan seluruh elemen masyarakat NTB untuk tidak takut bermimpi besar. Tentu saja, setiap mimpi besar pada awalnya akan ditertawakan orang. “Tapi saya yakin mimpi ini dalam jangkauan kita semua,” seru Gubernur.

Untuk mewujudkan hal-hal besar, tentu dibutuhkan keberanian dan tekad yang ekstra. Keberanian dan tekad, bisa dibangun dengan mengubah atau membalik cara berpikir. “Bukan hanya orang Australia bisa membeli properti dan tanah-tanah di tempat kita. Kita pun harus berani dan punya kemampuan membeli tanah-tanah di sini,” tegas Gubernur.

Menurut Gubernur, harga tanah dan ternak di Australia tidak lebih mahal dari di NTB. Tanah-tanah di Utara Australia ini, menurutnya justru lebih murah dari harga tanah di Kawasan Mandalika dan Samota. “Jauh lebih murah lagi tanah-tanah yang banyak buayanya,” seloroh Gubernur.

Di hari keempat lawatannya ini, Doktor Zul antara lain bertemu dengan Peter Tinley, Menteri Urusan Asia yang akan membantu memastikan penerbangan langsung Perth-Lombok yang telah dibuka dapat terus berkembang. Gubernur menegaskan, upaya mempromosikan daerah bukan hanya tugas pemerintah daerah semata. “Ini tugas kita semua, terutama business community kita,” tandasnya. 

Selain bertemu para penentu kebijakan setempat, Gubernur juga tak lupa menyapa warga asal NTB di Australia. Salah seorang diantaranya adalah Renny Newall yang sudah 32 tahun menetap di Darwin. Renny berasal dari Kampung Bugis, Sumbawa. Kepada Doktor Zul, Renny telah mengutarakan kesiapannya untuk menjadi ‘orang tua’ bagi warga NTB yang ingin ke Darwin. 

Renny berasal dari Kampung Bugis, Sumbawa. Kepada Doktor Zul, Renny telah mengutarakan kesiapannya untuk menjadi ‘orang tua’ bagi warga NTB yang ingin ke Darwin. 

“Ada juga ibu Mariatun dari Lombok yang sudah 30 tahun di Darwin. Jadi sudah ada yang meretas jalan baru,” ungkapnya. 

Selain itu, Gubernur juga bertemu Nico, salah seorang putra Gunung Sari, Lombok Barat. Nico dulunya kuliah di UGM Yogyakarta dan saat ini sedang ditugaskan di Perth oleh Kementerian Luar Negeri. “Nico putra Lobar ini saya yakin suatu saat nanti akan jadi Dubes seperti seniornya Lalu Muhammad Iqbal dari Loteng,” harap Doktor Zul. 

Penulis : Alfy

HUT KLU Ke 11, Satuan Polisi Pamong Praja Lakukan Persiapan

Kabupaten Lombok Utara mengadakan rapat persiapan HUT KLU dan HUT RI ke 48 tahun 2019 bersama beberapa instansi terkait seperti Kepolisian Resort Lombok Utara,Kemenag Lombok Utara, Dinas Dikpora dan anggota satpol PP. 

Rapat dipimpin oleh Kawit Sasmito Plt kasat satpol PP didampingi Kabag ops Polres Lotara Kompol P.Gultom. Dalam penyampaiannya Totok panggilan akrab mengungkapkan bahwa ada beberapa agenda penting yang dibahas didalam rapat yaitu persiapan menyambut HUT KLU ke 11 dan HUT RI ke 48 serta persiapan pawai bendera PATAKA Lombok Utara. 

" Yang akan kita bahas dalam rapat ini terkait persiapan upacara peringatan HUT KLU dan juga persiapan HUT RI ke 74 serta persiapan pawai Bendera PATAKA Lombok Utara, namun terlebih dahulu kita bahas upacara peringatan HUT KLU karena sampai saat ini pihak TNI belum hadir dan akan kita bahas dirapat selanjutnya. Karena upacara HUT KLU menjadi tanggungjawab satpol PP maka ini sangat perlu untuk di rapatkan" ungkap Totok mengawali rapat

Lebih jauh Totok mengungkapkan bahwa belajar tahun peringatan HUT KLU tahun lalu, Bupati sebagai pembina upacara dan komandan upacara dari unsur TNI-POLRI, namun untuk tahun ini direncanakan sebagai komandan dan perwira dari unsur satpol PP tidak ada penaikan bendera merah putih. Sedangkan untuk pembaca doa ditunjuk Kantor kemenagklu yang akan bertugas. Untuk persiapan gladi bersih dan gladi kotor akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Juli 2019. 

Kegiatan pelepasan pawai Bendera PATAKA Lombok Utara akan dimulai tanggal 12 Juli 2019 dan bedera PATAKA akan diserahkan langsung dari bupati Lombok Utara ke satpol PP untuk diarak menuju kekantor camat. Untuk tahun lalu bendera PATAKA dibawa langsung menuju kecamatan bayan dan untuk tahun ini diusulkan untuk diubah polanya yaitu dari kantor bupati menuju kantor camat pemenang.

Terkait peserta upacara, Kawit sangat mengharapkan semua pihak untuk berpartisipasi mendukung suksesnya upacara ini, sebab waktu pelaksanaan upacara akan dilaksanakan pada hari minggu dimana seluruh ASN dan sekolah termasuk madrasah sedang libur. Dan apa keputusan rapat hari ini akan dibawa ke rapat tingkat kabupaten. (Msj)

Dispenad Gelar Workshop Menulis Penerangan TNI AD Tersebar 2019

Kepala Penerangan Korem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., bersama Paur Prod Penrem Lettu Chb Ismail, SH., mengikuti Workshop Menulis Penerangan Tersebar TNI AD tahun 2019 di ruang Wartawan Pendam IX/Udayana, Kamis (27/6).

Acara workshop yang diselenggarakan Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad) tersebut dibuka Kasubdisfung Dispenad Kolonel Arm Erland dengan pemateri disampaikan anggota tim dari Dinas Penerangan TNI AD.

Pada kesempatan yang baik tersebut, Kapendam IX/Udayana dalam sambutan singkatnya yang dibacakan Waka Pendam Letkol Inf Leo Handoko menyampaikan kehadiran Kasubdisbinfung beserta rombongan di Pendam IX/Udayana merupakan suatu kebanggaan bagi kami, yang mana Kasubdisbinfung beserta rombongan berkenan menggelar kegiatan Work Shop Menulis Penerangan TNI AD kepada para Perwira jajaran Kodam IX/Udayana selaku pengemban fungsi penerangan.  

Untuk itu, lanjutnya, kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh, berikan saran dan masukan positif yang bersifat membangun, adakan komunikasi timbal balik serta tanyakan apabila ada hal-hal yang belum jelas dan dimengerti kepada pemberi materi sehingga pelaksanaan kegiatan Work Shop Menulis Penerangan TNI AD Tersebar TA 2019 berjalan optimal sesuai tujuan dan sasaran.

Sementara, Kepala Dispenad dalam sambutannya yang dibacakan Kasubdisfung menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan secara tersebar diseluruh jajaran TNI AD dan terpusat sudah sudah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 April lalu.

Dijelaskannya, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kebudayaan menulis serta mendorong lahirnya kemampuan untuk menuangkan gagasan dalam benutk tulisan di lingkungan satuan TNI AD.

"Sebagai insan penerangan TNI AD, harus menyadari tuntutan transparansi informasi publik telah menjadi sebuah keniscayaan, maka institusi TNI AD dalam hal ini harus membuka diri sehingga mudah diakses oleh masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Kadispenad, melalui kegiatan ini, seluruh peserta akan diberikan pembekalan tentang pengayaan ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam membuat tulisan pimpinan, baik yang akan dimuat di media maupun dibacakan langsung oleh pimpinan.

"Jadikan kegiatan ini untuk membangun komunikasi dalam komunitas jurnalis TNI AD sehingga kedepan dapat saling berbagi dan berkontribusi positif untuk kepentinga TNI AD," pungkasnya.     

Usia memberikan sambutan, acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh peran media dan perang informasi, penulisan artikel, berita dan feature, penulisan amanat dan publik speaking dan pembulatan. 

Sesuai rencana, acara workshop akan dilaksanakan selama dua hari diikuti anggota Pendam, perwakilan anggota Penerangan Korem jajaran Kodam IX/Udayana dan perwakilan masing-masing Kodim se Korem 163/WSA.

Penulis : Amrin

Bupati Fauzan : Silahkan Tangkap ASN Lombok Barat Jika Terindikasi Narkoba

Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid mempersilahkan untuk menangkap Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar). 

Giri Menang - Bupati Lombok Barat mengaku, tidak akan mengintervensi, jika ada ASN di jajarannya yang terindikasi dan terlibat dalam sindikat narkoba. Perintah tersebut ditujukan kepada jajaran Badan Narkotika Nasional NTB dan Kepolisian kala memberi sambutan pada acara puncak Hari Anti Narkotika Internasional di Giri Menang-Gerung-Lombok Barat, Rabu (26/6).

Bupati menegskan, penangkapan tidak hanya sekedar kepada ASN, tapi siapapun warga Lombok Barat, baik warga biasa, aparatnya, pejabat, anggota DPR agar jangan sampai lolos dari cidukan BNN dan kepolisian. Dia beralasan, karena narkoba adalah musuh agama, musuh daerah, negara  dan musuh masyarakat.

“Saya minta kepada kepala BNN NTB, kalau ada PNS, Honorer atau siapapun di Kabupaten Lombok Barat yang terindikasi kena narkoba silahkan tangkap,” perintahnya dihadapan Wakil Gubernur NTB, jajaran BNN NTB, Plt. Sekda NTB, Forkopimda NTB dan Lombok Barat, TP PKK Lobar, Toga-Toma, Pelajar dan masyarakat umum. Bahkan bupati terkesan sangar, penangkapan dilakukan tanpa harus meminta ijin dan bersurat sekalipun.

“Tangkap saja langsung, komunikasi belakangan, karena sekali lagi narkoba ini adalah musuh,” tegasnya.

Untuk keseriusannya dalam penanganan narkoba di Lombok Barat, bupati Fauzan mengaku sudah menghibahkan tanah untuk pembangunan kantor BNN Kabupaten Lombo Barat. Namun sampai sekarang, kantor BNN Lombok Barat belum terbentuk. Terkait hal ini, bupati mengaku, pernah menghadap kepada Kemen PAN RB supaya di Lombok Barat segera dibentuk OPD baru yakni BNN Lombok Barat.

“Sampai sekarang belum terealisasi, untuk itu kepada kepala BNN, Ibu Wagub, menjadi tugas bersama, di seluruh kabuatn/kota di Pulau Lombok ini sudah mendesak didirikan BNN,” sentilnya.

Pada kesempatan itu, bupati menyampaikan terima kasih kepada Kepala BNN NTB, karena telah menunjuk kabupaten Lombok Barat sebagai tempat digelarnya kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2019. Sebagai akhir sambutannya bupati berkenan pun menyampaikan beberapa pantun terkait narkoba.

Penulis : Alfy

Gubernur Teken Kesepakatan dengan Pemerintah Northern Territory

Setelah meninjau strategi tanggap bencana dan kawasan peternakan, rangkaian lawatan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Australia belum tuntas. Pada Rabu, 26 Juni 2019, 

Darwin - Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini sukses mengantongi kesepakatan bersama pemerintah Northern Territory, Australia.

Dalam rangkaian lawatannya hari ini, Gubernur NTB bertemu dengan Gubernur Northern Territory, Hon Vicky O’ Halloran. Pertemuan itu digelar guna mewujudkan kerjasama sister province antara NTB dan NT, Australia. Dengan terjalinnya kerjasama sister province, berbagai kemudahan dan manfaat bisa dirasakan nantinya.

“Dengan menjadikan NTB Sister Province dengan NT Australia akan banyak kerjasama dan kegiatan bersama ke depan,” ujar Doktor Zul.

Agenda berlanjut ke pertemuan dengan anggota Parlemen Australia. Pertemuan ini dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama pendidikan dengan Chairman dan CEO Australian Skill Institute, Kathryn Stenson yang mewakili Pemerintah Australia.

Melalui kesepakatan kerjasama ini, pemerintah NT bersedia memberi akses bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB mengikuti kursus singkat di Darwin, Australia. 

Kesepakatan ini akan direalisasikan dalam waktu dekat. Rencananya, mulai tanggal 8 Juli 2019, rombongan pertama ASN peserta kursus singkat akan berangkat ke Darwin. Biayanya ditanggung oleh pihak Northern Territory, Australia.

Gubernur menegaskan, kesempatan semacam ini akan membawa banyak manfaat bagi para ASN lingkup Pemprov NTB. Tidak hanya sebatas peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Lebih jauh, pengalaman mengikuti program ke luar negeri dan berinteraksi dengan orang dari negara yang berbeda bisa memperluas jaringan para ASN tersebut.

Sebagai tokoh yang pernah menimba ilmu di berbagai kampus terkemuka di luar negeri, Doktor Zul merasakan betul bagaimana dampak yang dirasakan seseorang saat ia berinteraksi dengan orang-orang dari belahan dunia yang berbeda-beda.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur menegaskan, saat berada di luar negeri seseorang akan merasakan semangat nasionalisme yang lebih kuat ketimbang saat berada di negeri sendiri. Itu adalah nilai tambah tersendiri, selain keuntungan berupa bertambahnya pengetahuan, keterampilan, teman dan sahabat dari luar negeri.

Bagi Gubernur, peningkatan kualitas ASN adalah hal mutlak untuk membentuk tatanan birokrasi yang profesional. Dengan demikian, birokrasi di NTB diharapkan akan siap untuk menghadapi dinamika dunia yang setiap saat terus berubah dan melahirkan hal-hal baru.

Yang terpenting, dengan bertambahnya pengalaman, ilmu dan keterampilan, ASN juga semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat NTB. “Mudah-mudahan ASN kita tambah semangat demi berkhidmat maksimal pada masyarakat NTB,” pungkas Doktor Zul. 

Penulis : Alfy

Wagub Ajak Jajaran BKOW Dukung Program Unggulan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd memberikan sambutan pada acara halal bihalal bersama keluarga besar BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) di Pendopo Wakil Gubernur, Rabu (26/7).

Mataram - Dalam sambutannya, Wagub  menyampaikan kepada seluruh anggota BKOW untuk mendukung berbagai program unggulan di NTB, yang antara lain, diharapkan BKOW dapat turut andil dalam program revitalisasi posyandu. Agar posyandu di NTB lebih diberdayakan kembali, sehingga posyandu bukan hanya sekedar nama.

"Kita ingin posyandu direvitalisasi, agar posyandu bukan hanya untuk bayi dan ibu hamil tapi juga ada penyuluhan-penyuluhan di dalamnya. Seperti masalah yang terjadi di NTB terkait isu lingkungan, narkoba, perkawinan anak, dan masalah buruh migran ilegal" tuturnya.

Wagub juga mengatakan bahwa saat ini, BKOW sudah merencanakan struktur dan programnya dengan baik. Program-program tersebut harus segera direalisasikan dan menyentuh elemen masyarakat, agar kiprah BKOW terlihat di masyarakat NTB.

"Meskipun program-program tersebut sedikit, masyarakat dapat mengetahui kiprah dari BKOW" jelasnya.

Diakhir sambutannya Wagub mengajak anggota BKOW untuk bersama-sama berkontribusi dalam mengeksekusi program-program untuk masyarakat NTB.

"Yang terpenting, masyarakat merasakan kehadiran kita. Walaupun hanya diwakili oleh beberapa momen, tapi kehadiran BKOW dapat dirasakan oleh masyarakat" tutupnya. 

Penulis : Alfy

Wagub Hadiri Puncak Peringatan HANI 2019

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd memberikan sambutan pada Acara Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2019 yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (26/6).

Lombok Barat - Peringatan HANI 2019 kali ini mengusung tema Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas. 

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengatakan bahwa pencegahan narkoba

tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan seluruh elemen masyarakat harus ikut andil didalamnya.

''Penanganan narkoba harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga kita, itulah mengapa kita mendorong, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sepakat dengan Bupati Walikota se NTB untuk kita bisa mendorong agar pelaksanaan revitalisasi posyandu kita bisa berjalan," terang Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi menghimbau agar kegiatan posyandu tidak hanya berfokus pada bayi dan ibu hamil tetapi juga memeriksa seluruh keluarga, dari bayi sampai dengan lansia. Posyandu juga harus menyediakan makanan tambahan serta kegiatan penyuluhan terkait kesehatan.

"Penyuluhan-penyuluhan itu mencakup juga narkoba, sehingga kita harapkan kader-kader kita nantinya akan kita sertifikasi," Lanjutnya.

Diakhir sambutannya, Wagub berharap kegiatan revitalisasi posyandu di NTB dapat berjalan dengan lancar. Ia juga memotivasi agar masyarakat, khususnya kaum milenial di NTB dapat terhindar dari bahaya narkoba serta mampu mengukir berbagai prestasi.

"Keberhasilan penanganan narkoba tidak bisa diletakan hanya pada pundak BNN, tetapi pada pundak kita semua, mari kita berantas bersama narkoba, kita bebaskan Provinsi NTB dari narkoba,'' tutup Hj. Rohmi.

Sejalan dengan Wagub, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengajak seluruh masyarakat bekerja sama dalam memberantas narkoba. 

"Narkoba adalah musuh kita bersama, narkoba adalah musuh agama, musuh negara, musuh daerah, musuh masyarakat," tegas Fauzan.

Fauzan meminta pihak BNN Provinsi NTB menindak tegas tenaga ASN maupun honorer dan masyarakat pada umumnya yang terlibat kasus narkoba.

"Kalau ada PNS, honor, atau siapapun di Kabupaten Lombok Barat ini yang terindikasi terkena narkoba, silahkan tangkap,'' sambungnya.

Fauzan juga berterima kasih kepada BNN Provinsi NTB yang telah menunjuk Kabupaten Lombok Barat sebagai pusat puncak kegiatan HANI 2019.

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen Pol Muhamad Nurochman yang membacakan sambutan dari Kepala BNN RI menyampaikan kegiatan yang dilakukan setiap tanggal 26 Juni ini merupakan bentuk keprihatinan seluruh dunia sebagai upaya dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk itu, dibutuhkan gerakan yang masif serta kepedulian dari seluruh unsur masyarakat.

"Marilah kita tingkatkan kebersamaan dalam perjuangan menyelamatkan dan melindungi bangsa Indonesia dari ancaman kejahatan narkotika," pungkasnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan relawan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Bupati Lombok Barat. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan P4GN oleh Wakil Gubernur.

Turut hadir pula sejumlah kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Lombok Barat, Tim Penggerak PKK Lombok Barat, lembaga dan organisasi penggiat Anti Narkoba, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Siswa Siswi Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Pertama serta masyarakat umum. 

Penulis : Alfy

Lepas Kafilah STQ, Wagub NTB; Modal Mental Sangat Penting

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah melepas  kafilah NTB Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) XXV tingkat Nasional di kantor Gubernur NTB, rabu (26/6).

Mataram - Dalam acara pelepasan tersebut, Wakil Gubernur mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan benar dan terarah.

"Dalam setiap kompetisi, modalnya bukan hanya latihan saja yang dipersiapkan, namun modal mental sangat penting, oleh sebab itu, saya berharap pelatih dan peserta dapat maksimal bekerjasama untuk mendapatkan hasil terbaik," kata Wagub NTB.

Ia meminta kepada seluruh pelatih dan peserta STQ XXV untuk mengingat acara MTQ yang pernah dilaksanakan di NTB beberapa waktu yang lalu dimana NTB mendapatkan peringkat empat besar.

"Satu kenangan manis pada saat NTB menjadi tuan rumah MTQ Nasional harus menjadi motivasi bagi kita semua, prestasi yang kita capai saat itu dqpat m njadi pemicu semangat dan mental para peserta kita," ujarnya.

Wakil Gubernur berpesan kepada seluruh pelatih, pembina dan pemerintah agar melakukan kegiatan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan dengan mengandalkan pondok pesantren sebagai tempat strategis untuk mencetak bibit-bibit unggul.

"Kita fokus pada pembinaan yang berkelanjutan dengan ujung tombak melalui pondok pesantren, kita tidak akan kekurangan personel, semua kabupaten kota harus ikut andil dalam hal ini," pesannya.

Ia berharap kedepannya, pembinaan dan pelatihan dalam bidang MTQ di NTB ini menjadi lebih baik dengan peran semua pihak.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat ( Karo Kesra), H. Ahmad Mashuri, SH menyampaikan bahwa dalam STQ XXV di Pontianak Kalimantan Barat ini, NTB mengirim peserta sebanyak 15 peserta dengan 3 cabang lomba yaitu tilawatil qur'an, hifzil qur'an dan tafsir qur'an bahasa arab.

Turut hadir juga dalam pelepasan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan, pimpinan OPD, pelatih serta pembina Kafilah NTB. 

Penulis : Alfy

Bulan Depan, ASN NTB Bisa Ikut Kursus Gratis di Darwin

Setelah meninjau strategi tanggap bencana dan kawasan peternakan, rangkaian lawatan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Australia belum tuntas. Pada Rabu, 26 Juni 2019.

Darwin - Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini sukses mengantongi kesepakatan bersama pemerintah Northern Territory, Australia.

Dalam rangkaian lawatannya hari ini, Gubernur NTB bertemu dengan Gubernur Northern Territory, Hon Vicky O’ Halloran. Pertemuan itu digelar guna mewujudkan kerjasama sister province antara NTB dan NT, Australia. Dengan terjalinnya kerjasama sister province, berbagai kemudahan dan manfaat bisa dirasakan nantinya.

“Dengan menjadikan NTB Sister Province dengan NT Australia akan banyak kerjasama dan kegiatan bersama ke depan,” ujar Doktor Zul.

Agenda berlanjut ke pertemuan dengan anggota Parlemen Australia. Pertemuan ini dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama pendidikan dengan Chairman dan CEO Australian Skill Institute, Kathryn Stenson yang mewakili Pemerintah Australia.

Melalui kesepakatan kerjasama ini, pemerintah NT bersedia memberi akses bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB mengikuti kursus singkat di Darwin, Australia. 

Kesepakatan ini akan direalisasikan dalam waktu dekat. Rencananya, mulai tanggal 8 Juli 2019, rombongan pertama ASN peserta kursus singkat akan berangkat ke Darwin. Biayanya ditanggung oleh pihak Northern Territory, Australia.

Gubernur menegaskan, kesempatan semacam ini akan membawa banyak manfaat bagi para ASN lingkup Pemprov NTB. Tidak hanya sebatas peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Lebih jauh, pengalaman mengikuti program ke luar negeri dan berinteraksi dengan orang dari negara yang berbeda bisa memperluas jaringan para ASN tersebut.

Sebagai tokoh yang pernah menimba ilmu di berbagai kampus terkemuka di luar negeri, Doktor Zul merasakan betul bagaimana dampak yang dirasakan seseorang saat ia berinteraksi dengan orang-orang dari belahan dunia yang berbeda-beda.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur menegaskan, saat berada di luar negeri seseorang akan merasakan semangat nasionalisme yang lebih kuat ketimbang saat berada di negeri sendiri. Itu adalah nilai tambah tersendiri, selain keuntungan berupa bertambahnya pengetahuan, keterampilan, teman dan sahabat dari luar negeri.

Bagi Gubernur, peningkatan kualitas ASN adalah hal mutlak untuk membentuk tatanan birokrasi yang profesional. Dengan demikian, birokrasi di NTB diharapkan akan siap untuk menghadapi dinamika dunia yang setiap saat terus berubah dan melahirkan hal-hal baru.

Yang terpenting, dengan bertambahnya pengalaman, ilmu dan keterampilan, ASN juga semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat NTB. “Mudah-mudahan ASN kita tambah semangat demi berkhidmat maksimal pada masyarakat NTB,” pungkas Doktor Zul. 

Penulis : Alfy

KSB Masuk 15 Kabupaten di Indonesia Susun Peta Resiko Bencana

Kabupaten Sumbawa Barat satu diantara 15 Kabupaten di Indonesia yang menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Sumbawa Barat - Perhatian itu pun dibuktikan dengan adanya penyusunan peta resiko bencana. Demikian diungkapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) KSB, L. H. Azhar pada laporannya dalam rapat Koordinasi dan Sosialiasi Penyusunan Dokumen Peta Resiko Bencana. ‘’Pendanaan penyusunan peta termasuk rakor anggarannya dari BNPB, ada 15 Kabupaten yang melaksanakan ini salah satunya KSB,” kata L. Azhar.

Peta resiko bencana dibutuhkan untuk memberikan panduan dalam memahami resiko setiap bencana, mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebenarnya, KSB memiliki peta resiko bencana hasil kerjasama dengan Japan International Cooperatiron Agency (JAICA). Peta tersebut dibuat tahun 2015. Tetapi sejak tahun 2015 sampai 2019 peta tersebut tidak bisa dipergunakan. Sehingga dibutuhkan perbaikan sesuai keadaan saat ini. ‘’Peserta rakor ini terdiri dari dinas dan instansi terkait, mulai dari PU, Bappeda, Dinas Sosial, Pol PP, Pemerintah Desa, instansi vertikal yakni Kodim, Polres dan Badan Pertanahan. Untuk pembicara datang dari BNPB dan BPBD KSB sendiri,” jelasnya.

Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, S.T yang membuka kegiatan di ruang sidang II Setda KSB, Rabu pagi (26/06) mengatakan, bencana apapun bentuknya mulai dari longsor, banjir, gempa bumi dan lainnya, prinsipnya adalah takdir dari Allah SWT. Namun disisi lain bisa disebabkan karena ulah tangan manusia, seperti longsor dan banjir yang salah satu penyebabnya adanya pembalakan hutan.

Lanjut Wabup, rakor dan sosialisasi penyusunan peta resiko bencana ini sangat penting. Peta yang disusun ini akan menentukan seperti apa masyarakat mengenal dan mengantisipasi sebelum terjadi bencana, menghadapi bencana  dan pasca bencana 20 sampai 30 tahun mendatang. Termasuk untuk Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan terkait hal tersebut. Untuk itu maping resiko bencana diharapkan disusun secara detail sesuai karakter daerah sampai ke tingkat Desa. (Ibrahim)

Dorong Kualitas SDM Pariwisata, Kemenpar Gelar Sosialisasi Sadar Wisata

Kementrian Pariwisata ( Kemenpar) menggelar Sosialisasi Sadar Wisata bagi Pokdarwis , Bumdes dan mitra Pariwisata selasa ( 25/05/2019) di salah satu hotel di Lombok Barat. 

Lombok Barat - Kemenpar menilai kegiatan ini sejalan dengan nawacita presiden jokowi widodo dan program pembangunan 2019 yakni pertanian, industri dan pariwisata.

Deputi Bidang Idustri Pengembangan dan Kelembagaan Kemenpar, Ambar Rukmi mengatakan sosialsisasi ini dilakukan untuk menguatkan  sumber daya manusia dalam mengembangkan wisata dan potensi wisata yang ada, hususnya di Lombok Barat sesuai dengan unsur yang ada di Sapta Pesona.

“kegiatan ini bertujuan untuk lebih memahami dan menjalankan tujuh prinsip Sapta Pesona yang menjadi acuan dalam pengembangan Sadar Wisata serta memberikan edukasi tentang Mitigasi bencana , mengingat NTB hingga saat ini masih dalam proses bangkit “. Ujar Rukmi dalam keteranganya

Rukmi menekankan kepada peserta agar terus melakukan edukasi kepada masyarakat  untuk sadar wisata. Selain itu Ia juga mendorong para pesrta agar  meningkatkan kreatifitas, namun tetap mempertahankan khas dari stiap daerah sehingga menjadi branding masing masing wisata yang ada. 

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata lombok barat, Ispan Junaidi. Dalam sambutnya menyampaikan , dalam pembangunan pariwisata membutuhkan beberapa unsur yang harus diterapkan. Apabila empat unsur ini diterapkan maka Destinasi Wisata tersebut sudah dianggap  standar sebgai tempat wisata. 

“ Ada empat unsur yang harus dimilik oleh Dsatinasi Wisata , yakni empat A. Pertma Accebility atau infrastruktur . kemudian yang kedua amenities atau fasilitas penunjang kenyamanan. Yang ketiga Ataraktion ( atraksi), merupakan suguhan atau sajian alam, budaya dan kreatifitas dan A yang terahiratau keempat adalah  Awarner atau edukasi kepada maysarakat terkait dengan Sadar Wisata ini’. ungkapnya

Selain empat unsur tadi. Ada hal yang tidak kalah pentingya, Ispan menjelaskan perlakuan terhadap tamu yang berwisata merupakan unsur yang menentukan image dari wisata tersebut.

“yang tidak kalah pentingya menurut saya adalah senyum dan perilaku yang ramah terhadap tamu yang datang untuk berkunjung,  karena itu sangat erat kaitannya dengan kenyamanan dan kenangan”.terangya

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung dari pagi hingga sore hari tersebut juga menghadirkan narasumber dari BPBD Kabupaten lombok Barat  untuk edukasi Mitigasi bencana dan  Anggota Komisi 10 DPR RI dari sisi kebijakan.

Diharapkan dengan adanya edukasi Sadar Wisata tersebut, peserta dapat mengetahui dan menularkan pentingya prilaku yang ada dalam unsur Sapta Pesona tersebut di terapkan di destinasi wisata masing masing. Sehiingga dapat berkembang sesuai dengan harapan dan dapat membantu masyarakat dari sisi ekonomi.

Penulis : Amrin

Halal Bi Halal, Kemenag KLU Undang Tokoh Agama

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara mengadakan kegiatan Halal Bi Halal yang dirangkaikan dengan pelepasan petugas Haji Kantor Kementerian Agama Lombok Utara.

Lombok Utara - Kegiatan diawali dengan pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Datu Yarti Yati, S.Pdi yang merupakan qoriah terbaik Lombok Utara dan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan TGH Dr H Muhammad Zaki Abdillah, Lc,MA. Didalam tausiahnya, TGH Zaki menyampaikan pentingnya halal bi halal dan silaturahmi didalam kehidupan sehari – hari. 

Halal bi halal didalam lingkungan kerja serta di tengah – tengah masyarakat dan bukan sekedar hanya bersalam – salaman namun halal bi halal mengandung arti dan makna yang luas dan TGH Zaki mengupas dan mengulas tentang halal bi halal sehingga seluruh ASN yang hadir mengikutinya dengan penuh perhatian dan serius didalam mengdengar ceramah.

Kankemenag Lombok Utara H.Muksin dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih khususnya kepada pemerintah daerah Lombok Utara yang selama ini selalu saling bekerjasama didalam melaksanakan tugas – tugas melayani masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga  dan juga pimpinan instansi kantor kemenag Lombok Utara menyampaikan permohonan dan meminta ma’af kepada seluruh masyarakat, instansi pemerintah daerah dan seluruh ASN kantor kemenag Lombok Utara  yang apabila ada kesalahan didalam melayani dan juga dalam kesempatan itu, Kankemenag menyampaikan bahwa tahun ini dirinya akan menunaikan ibadah haji dan sekaligus akan menjadi petugas haji.

Usai menyampaikan sambutannya, Kepala Kankemenag didampingi perwakilan dari Pemda serta Polres Lombok Utara menyerahkan piala juala Lomba diantaranya Lomba KUA Teladan yang diraih oleh KUA Kecamatan Kayangan sebagai juara pertama, KUA Kecamatan Bayan sebagai Juara Kedua dan KUA Kecamatan Gangga sebagai Juara Ketiga,sedangkan untuk Lomba Penyuluh Agama Islam Teladan juara pertama diraih Ust Hamdun, Juara kedua Abdul Wafi, S.Pd dan Juara ketiga Suaeb, S.SosI. Untuk Lomba baca Kitab kuning diraih oleh Ust Nachrowi,S.Ag dan Juara Karya Tulis Ilmiah diraih oleh Ust Darsiah, S.Hi

Acara halal bihalal ditutup dengan do’a yang disampaikan kepala seksi bimas islam H Lalu Muhammad Sidik, S,Sos dan dilanjutkan dengan salam - salaman serta ramah – tamah dengan para tamu undangan.

Serius Tangani PJU, Lombok Barat Kaji Pengalaman Ke Solo

Persoalan yang kerap muncul tentang sering matinya penerangan jalan umum (PJU), membuat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan kajian ke Kota Surakarta. 

Dengan dipimpin oleh Wakil Bupati Hj. Sumiatun, tim yang terdiri atas Sekretaris Daerah HM. Taufiq,  Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Hj. Lale Prayatni, Kepala Bappeda H. Baehaqi, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. Lalu Winengan dengan didampingi langsung oleh Ketua DPRD Lombok Barat Imam Kafali diterima oleh Wakil Walikota Surakarta Rachmad Purnomo beserta jajarannya di Ruang Graha Notopraja Pemerintah Kota Surakarta, Solo, Selasa (25/6).

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat HM. Taufiq, kehadiran mereka di Pemkot yang memiliki luas wilayah hanya 44,04 kilo meter persegi adalah dalam rangka melakukan kajian pembanding atas upaya Lombok Barat menjalin Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) khusus untuk PJU.

"Sebelumnya kami melakukan konsultasi dengan Bappenas dan mereka menyarankan kami melakukan study banding ke Kota Solo ini," terang Taufiq.

Menurut Taufiq, pihaknya telah mengkonsultasikan KPBU PJU ini beberapa waktu lalu kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan ditemui oleh Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta dan Rancang Bangun Sri Bagus Guritno.

Daerah yang pernah dipimpin Joko Widodo  dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat di Jawa Tengah, yaitu 12 ribuan per kilo meter persegi ini telah melampaui tahap Feasibility Studies (FS)  dan saat ini sedang memasuki pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD. 

"Kami sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD untuk KPBU dan saat ini sedang membahas Raperda untuk persetujuan pembayarannya karena menggunakan APBD. Bahkan hari ini kami akan membahasnya," aku Kepala Bagian  Hukum Pemkot Surakarta,  Enny R.

KPBU PJU di Surakarta menurut Pelaksana Teknis PJU di Dinas PUPR Surakarta, Agung, dari perencanaannya,  KPBU itu akan meliputi pembangunan di 32.000 titik yang non abonemen dengan PLN. 

"Kajian internal kami saat ini ada 21.222 titik yang masih abonemen dengan PLN. keuntungannya dengan KPBU bisa menjadi 32.000 non abonemen, 100% termeterisasi, tiang bisa dimiliki secara mandiri, dan  seluruhnya LED dengan SNI," papar Agung.

KPBU PJU di Surakarta dilakukan atas prakarsa Pemerintah Daerah (solicited). Hal tersebut telah dinisiasi sejak Desember 2017.

"Kita membayar tagihan ke PLN sampai 3,9 milyar per bulan, namun dengan kondisi pemeliharaan dan penambahan PJU yang tidak bisa optimal" aku Wakil Walikota Rachmad Purnomo. 

Pihaknya merencanakan bisa menjalin KPBU dan mulai dibangunkan tahapan konstruksinya di tahun 2020 nanti dengan lama kerjasama antara 10-20 tahun di seluruh titik jalan.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Lombok Barat HM. Taufiq menuturkan bahwa KPBU PJU di Lombok Barat adalah justru inisiatif atau prakarsanya datang dari pihak ketiga (unsolicited).

"Kita menyambut gembira prakarsa itu, namun kami harus berhati-hati menerapkan pola KPBU ini agar menguntungkan namun tetap aman dari aspek hukum," terang Taufiq.

Dari informasi pihak Dinas Perumahan dan Permukiman yang menangani PJU, Lombok Barat sudah melakukan kajian Pra FS untuk KPBU. Hal tersebut dilakukan karena selama ini membayar PJU antara Rp. 19 sampai Rp. 21 milyar per tahun. Pembayaran rekening yang besar dan membebani APBD setiap tahun anggaran karena banyak kekeliruan penetapan tagihan dari PLN. Pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman  mendapatkan masalah itu karena masihnya double pembayaran, kwh meter terbatas, dan Lombok Barat masih terbebani pembayaran PJU daerah lain yang sudah bukan lagi kewajiban Pemkab Lombok Barat. Di satu sisi lainnya jumlah dan kondisi PJU justru tidak semakin baik. 

"Sehingga semua beban itu harus turun jika KPBU ini kita lakukan, " pungkas Taufiq.

Sampai saat ini,  kondisi PJU di Lombok Barat adalah 2024 titik lampu LED dan 4000-an Non LED. jika KPBU bisa direalisasikan, sampai lima tahun ke depan diharapkan antara 7.500 sampai 15.000 titik lampu bisa terpasang dan terpelihara dengan baik. Demikian pula dengan pembiayaannya yang akan semakin efisien karena terhindar dari kesalahan penghitungan. 

Pemprov NTB Terus Genjot Revitalisasi Posyandu

Pemerintah Provinsi NTB terus menggenjot proses revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) demi mewujudkan masyarakat NTB yang sehat. 

Mataram - Sebagai salah satu misi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, revitalisasi Posyandu merupakan wujud nyata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bahkan, seluruh Posyandu yang ada di setiap desa akan dilakukan revitalisasi.

"Salah satu pola yang menjadi instrumen untuk mewujudkan NTB sehat itu adalah melalui revitalisasi Posyandu," tegas Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda)  NTB,  Ir. H. Iswandi, M. Si saat memimpin Apel Pagi dengan Jajaran Dinas Kesehatan, Rabu (26/06).

Revitalisasi Posyandu ini katanya, harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak, terutama jajaran Dinas Kesehatan. Posyandu lanjutnya, tidak lagi sekedar untuk pelayanan balita. Atau hanya sekedar untuk memonitoring kesehatan balita. Namun, Posyandu akan bertransformasi menjadi pusat yang akan melayani seluruh kesehatan keluarga, yang tujuan akhirnya adalah ketahanan keluarga.

"Posyandu menjadi basis untuk membangun ketahanan keluarga. Posyandu akan melahirkan kekuarga yang sehat, sejahtera dan berketahanan" jelasnya.

Karena itu, Sekda meminta Dinas Kesehatan untuk membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, terutama dinas atau badan terkait. Ia juga mengingatkan agar jajaran dinas kesehatan tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi pada satu dimensi saja. Namun harus dikaitakan dan diintegrasikan dengan program kerja lain. Sebab, induktor keberhasil dari seluruh program yang ada adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pada saat bersamaan angka kemiskinan akan menurun.

"Orientasi kita berada di pemerintahan, tujuannya adalah kesejahteraan. Kita harus memperhatikan bahwa semua yang kita kerjakan tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat," jelasnya didampingi kepala Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Biro Humas dan Protokol, Najamuddin, S. Sos, MM. Kepala Biro Pemerintahan,  Irnadi Kusuma, S. STP, ME., Kasat PolPP.

Karena itu, ia meminta semua pihak untuk meningkatkan komitmen dalam proses revitalisasi Posyandu ini. Sehingga, masyarakat NTB yang sehat, cerdas dan sejahtera betul-betul terwujud dengan baik. 

Penulis : Alfy

Hadiri Halal Bi Halal, Wagub Sampaikan Program Unggulan NTB Gemilang

Wakil Gubernur NTB menghadiri acara halal bihalal di Masjid Jami' Al- 

Awwabien, Gomong Lama pada hari Selasa (25/7).

Dalam sambutannya, Wagub menjelaskan kepada masyarakat terkait program unggulan dari NTB Gemilang. Pertama program Zero Waste, dimana masyarakat tidak boleh menyepelekan masalah lingkungan. Sampah saat ini dapat dijual di Bank Sampah, sehingga sampah dapat menjadi sumber daya dan bernilai jual. Sebagai warga NTB yang cerdas, memulai memilah sampah organik dan anorganik dari lingkungan terkecil seperti keluarga.

"Mendorong anak-anak kita dari TK hingga SMA untuk membudayakan atau membiasakan memilah sampah. Karena hasilnya bukan untuk pemerintah, tapi untuk lingkungan kita" tuturnya.

Wagub juga menjelaskan terkait program Revitalisasi Posyandu. Beliau menjelaskan kedepannya posyandu bukan hanya untuk bayi dan ibu hamil, tetapi melayani masyarakat di Desa/Kelurahan. 

"Didalamnya nanti akan diadakan penyuluhan-penyuluhan yang berhubungan dengan masalah kesehatan atau sosial yang terjadi di Desa/Kelurahan" jelasnya.

Diakhir sambutannya, Wakil Gubernur NTB memberikan apresiasi undangan dari Majelis Ta'lim Al-Awwibein. Diharapkan majelis ta'lim di NTB semakin banyak dan aktif. Peran seorang ibu, memiliki pengaruh yang sangat besar baik pada sektor pendidikan, kesehatan bahkan ekonomi. Sehingga pembangunan di NTB semakin maju kedepannya.

Acara halal bihalal tersebut kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan yang diberikan langsung oleh Wagub kepada Ketua Majelis Ta'lim Al-Awwibein senilai Rp. 10.000.000.

Penulis : Alfy

Gubernur Datangi Northrern Therritory Temui Peternak Sapi

Hari kedua Gubernur NTB mengunjungi Northern Territory Cattlemen's Association (NTCA) Cattle Station dan berdialog dengan pengelolanya. 

Darwin - Gubernur NTB mendapati bagaimana aktivitas beternak benar-benar dijalankan dengan profesional dan modern. Tak heran jika produktivitas dan kualitas ternak yang dihasilkan pun sangat bagus.

“Northern Territory mengirimkan Sapi ke Indonesia tidak kurang dari 800.000 ekor setiap tahun. Peternak di sini memiliki lahan sangat luas dan rata-rata jumlah ternaknya mencapai ribuan,” ujar Gubernur. Tidak hanya banyak, ternak yang dihasilkan pun memiliki kualitas daging yang baik.

Kalaupun pembukaan penerbangan langsung ini membutuhkan insentif berupa subsidi, Gubernur mengarahkan Kadis Pariwisata NTB untuk segera mengkoordinasikannya dengan para pelaku wisata. 

Pembangunan smelter juga merupakan harga mati bagi Gubernur. “Nggak ada alasan untuk nggak dimulai segera,” ujarnya. Untuk mempercepat pendirian smelter, Gubernur meminta Gita Ariadi dan Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. H. Muhammad Husni, M.Si untuk mencurahkan perhatiannya.

Komitmen pendirian pabrik penggilingan padi oleh Bulog juga harus dimulai. Untuk memuluskan komitmen ini, Gubernur menegaskan Pemprov NTB.

Komitmen pendirian pabrik penggilingan padi oleh Bulog juga harus dimulai. Untuk memuluskan komitmen ini, Gubernur menegaskan Pemprov NTB siap memberikan dukungannya jika memang Bulog membutuhkan kemudahan. Untuk target ini, Gubernur secara khusus menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma untuk mengawalnya.

Sentra Industri Logam dan Permesinan di Lotim juga masuk dalam daftar prioritas Gubernur. Untuk mengawal rencana ini, Gubernur menunjuk Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Ir. Andi Pramaria dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM untuk membuat rencana kerja yang terukur. “Semua sudah ada di lapangan. Tinggal dikoordinasikan,” tegasnya.

Gubernur menekankan, pembangunan jalan dan akses menuju Sirkuit Mandalika juga harus dipastikan berjalan tanpa kendala dan sesuai jadwal. 

Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M.Si, Gubernur meminta agar rencana membangun pengolahan sampah dan industri pengolahan hasil hutan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. 

“Kadis perikanan dan kelautan pastikan kita segera memiliki industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan kita. Kadis Perdagangan pastikan semua industri pengolahan yang kita bangun terbuka dan tersedia pasarnya,” ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, Swasembada telur juga harus segera digeber. Peternakan ayam dan petelur harus segera direalisasikan. Target ini akan dibebankan kepada Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dan Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si.

Gubernur berharap agar semua rencana ini berjalan di koridornya. Karenanya, ia pun meminta Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Ridwan Syah dan Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP memastikan hal-hal tersebut berjalan dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB.

Gubernur menegaskan, tekad untuk mendorong industrialisasi di NTB bukanlah wacana semata. Seluruh jajaran di Pemprov NTB menurutnya harus bersinergi dan memberikan yang terbaik untuk mewujudkannya.

Penulis : Alfy

Puluhan Ahli Filsafat Hukum se-Indonesia Gelar Konferensi ke-7 di Mataram

Puluhan ahli filsafat hukum yang tergabung dalam Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ( AFHI), Selasa (25/6/2019),  menggelar Konferensi ke 7 dengan tema Menemukan Kebenaran Hukum di Era Post-Truth.

Mataram - Konferensi yang dilaksanakan di Gedung Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unam), akan berlangsung hingga 27 Juni 2019 mendatang. 

Kegiatan yang diselenggarakan AFHI  dan Taman Metajuridika Fakultas Hukum Unram ini, 

dihadiri puluhan peserta yang merupakan akademisi dari berbagai Universitas di Indonesia, antara lain Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Airlangga, Universitas Tarumanegara, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, IAIN Palopo, Univertitas Brawijaya, Univeritas Pelita Harapan, Univeritas Pasundan dan lainnya. Selain itu sejumlah pegiat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia juga ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Ketua Panitia Konferensi AFHI, Febryan Fitrahady, SH.MH mengatakan bahwa kegiatan ini mendapat respon yang positif, jumlah pendaftar sangat banyak sehingga harus dibatasi.

Terdapat 45 abstract atau makalah telah didaftarkan untuk mengikuti konferensi ini, menyusul 3 abstract, yang terpaksa ditolak karena masuk setelah pendaftaran di tutup.

"Dari 45 paper yang masuk, terpilih 30 paper setelah melalui seleksi yang ketat untuk diikutkan dalam konferensi ini," kata Febryan

Febryan mengatakan meskipun ada peserta yang papernya tidak lulus seleksi, namun tetap mengikuti Konferensi ini dengan biaya sendiri.

Konferensi Nasional ini menghadirkan 16 narasumber yang merupakan guru besar dari berbagai Universitas di Indonesia, 3 diantaranya adalah guru besar di Fakuktas Hukum Unram.

"Seluruh narasumber yang hadir juga menuliskan paper mereka. Menurut rencana kami akan membukukan tulisan 16 narasumber dan pesrta yang papernya terpilih dalam sebuah buku seri Filsafat bertajuk Kebenaran Hukum di Era Post-Truth," kata Febryan.

Pembukaan Konferensi menghadirkan wayang sasak  dari Sekolah Pedalangan Wayang Sasak (SPWS) sebagai pemandu acara  yang menggantikan peran Master Ceremony (MC). Wayang Sasak muncul mengarahkan pembukaan Konferensi yang dilaksakan pertama kali di luar pulau Jawa itu.

Konferensi dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Unram, Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum.

Hirsan mengatakan bahwa Wayang Sasak adalah kesenian asli di Lombok. Baginya menampilkan Wayang sebagai pemandu acara adalah pilihan yang tepat ditengah tengah para ahli filsafat hukum yang hadir dan bisa menelaah apa yang ada dibalik Wayang Sasak.

Dalam pembukaan Konferensi ini, panitia juga menghadirkan pembacaan puisi tentang matinya Dewi  Keadilan, berjudul  O Inaq Ja' O Amak, Mbe Taok Keadilan ( dalam bahasa Sasak) yang artinya O Ibu O Bapak, Dimana Keadilan. 

Puisi yang dibacakan Abdul Latif Apriaman, dari Sekolah Pedalangan Wayang Sasak, mewarnai Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) di NTB.

Selain Negeri, Pemprov Akan Fokus Pada Sekolah Dan Lembaga Pendidikan Swasta

Pemerintah Provinsi NTB akan terus melakukan pembenahan serta perhatian pada sektor pendidikan. 

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan NTB Sehat dan Cerdas, sebagai salah satu visi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah. Salah satu yang akan didorong ke depan adalah, selain lembaga pendidikan negeri, Pemprov akan memberikan fokus perhatian pada sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan swasta, termasuk pondok pesantren. 

"Saya minta Dinas Pendidikan itu tidak hanya memposisikan diri untuk mengurus pendidikan negeri. Tetapi Dinas Pendidikan adalah mengurus pendidikan dalam arti seluas-seluasnya," tegas Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. Iswandi, M. Si saat memberikan arahan dan motivasi kepada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Selasa (25/06/2019). 

Ia menegaskan juga tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai tugas negara, adalah memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan, termasuk pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan swasta. Sebab, pendidikan di lembaga-lembaga swasta juga memiliki kontribusi besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia NTB.

"Dari kata Cerdas yang menjadi Visi Pemerintah Provinsi saat ini, menunjukkan betapa besarnya tugas dinas pendidikan dan kebudayaan," tegasnya. 

Karena itu, ia berharap Visi NTB Sehat dan Cerdas dalam rentang waktu lima tahun ke depan, dapat tertunaikan dengan baik. Mengingat, tugas untuk melayani pendidikan masyarakat tidaklah mudah. 

Selain itu, Penjabat Sekda yang dilantik Gubernur 13 Juni 2019 lalu itu, menekankan kerjasama untuk menyukseskan kerja-kerja besar pada dunia pendidikan di NTB. Apalagi menyangkut dunia pendidikan, yang memiliki hubungan kuat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka katanya, untuk mendukung dan mewujudkanya, diperlukan kerja sama semua pihak. Ia yakin, dengan pola kerja semacam itu, apapun tugas dan tanggung jawab dalam melayani pendidikan masyarakat akan mudah. 

Penjabat Sekda, yang juga Kepala Bapenda NTB itu menekankan jajaran pendidikan, tidak hanya menguasai ilmu-ilmu yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Namun, ilmu serta wawasan lain perlu dikembangkan dan dikuasai. 

"Kalau diberikan tugas kadang kadang bilang, itu bukan kewenangan saya. Sering kita dengar itu," ungkapnya seraya menghimbau agar pola pikir dan pola kerja semacam itu segera dihilangkan. 

"Dalam teori pemerintahan itu, ada namanya teori sisa. Kalau ada tugas-tugas di luar tugas pemerintahan, namun itu sangat urgen dilakukan, maka berlau teori residu," jelasnya. 

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pendidikan untuk bekerja dan fokus meningkatkan pendidikan, agar NTB Sehat dan Cerdas dapat terwujud.

Penulis : Alfy

Dandim Lotim Ajak Insan Media Ikut Lomba Karya Jurnalistik TMMD Ke105 2019

Dalam rangka memaksimalkan dan mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 tahun 2019, Dandim 1615/Lotim Letnan Kolonel Inf Agus Donny Prihanto, S.Sos., menggelar acara tatap muka dengan insan media wilayah Kabupaten Lombok Timur di ruang data Makodim 1615/Lotim, Selasa (25/6).

Acara tatap muka yang dihadiri puluhan insan media  baik cetak, online dan elektronik diadakan secara sederhana dan penuh keakraban dan kebersamaan sebagai bentuk sinergitas TNI dengan insan media.

Pada kesempatan yang baik tersebut, Dandim Lotim menyampaikan tentang rencana pelaksanaan TMMD ke 105 tahun 2019 yang akan dibuka pada 1 Juli mendatang dengan beberapa sasaran fisik.

"Insya Allah TMMD tahun ini dipusatkan di tiga di Kecamatan Keruak akan dibuka pada 1 Juli mendatang oleh Bupati Lotim Drs. HM. Sukiman Azmy, MM.," ujar Dandim.

Terkait dengan TMMD tersebut, Dandim Lotim menghimbau kepada seluruh insan media yang ada di wilayah Lotim maupun media diluar daerah untuk mengikuti lomba karya Jurnalistik yang diadakan langsung oleh Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad) dengan  berbagai hadiah, syarat dan ketentuan berlaku.

"Untuk syarat dan ketentuan bisa langsung ditanyakan di Kodim atau ke Penrem 162/WB," kata Donny sapaan akrab Dandim.

Selain itu, Dandim Alumni Akmil 2001 tersebut juga menyampaikan bahwa untuk mendukung kalancaran pelaksanaan TMMD, pihaknya saat ini sudah melaksanakan pra TMMD sejak tanggal 13 Juni lalu.

"Saya berharap agar rekan-rekan media untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dan mensukseskan kegiatan TMMD ke 105 melalui publikasi dan mengikuti lomba karya jurnalistik," pungkasnya.