Lama Tak Hadir, Jangzumi Akan Kembali Sapa Masyarakat

Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi (Jangzulmi) sebagai Public Communication Space dan terobosan baru pada masa kepemimpin Bang Zul dan Ummi Rohmi  kembali menyapa Warga NTB, Jumat, 12 Juli 2019.

Demikian diterangkan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda. Prov. NTB, Najamuddin Amy, di sela-sela kesibukannya mengikuti Diklat Pim Tingkat II, di BPSDM Prov. NTB, Jum'at (5/7).

Gubernur Bang Zul dan Wagub Ummi Rohmi akan hadir langsung menyapa dan berdialog akrab dengan warga NTB. Jangzulmi kali ini mengambil tema, pembangunan bidang koperasi dan UMKM di NTB. Pada momen itu juga akan diserahkan Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Dinas Sosial Prov. NTB dan beberapa issu strategis lainnya yang mengemuka.

"Jangzulmi akan kembali digelar setelah usai Bulan Ramadhan di halaman Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, dengan waktu seperti biasa, pukul 07.00 WITA, Jum'at depan", ujar Karo Humas.

Jangzulmi kembali digelar untuk menghapus sekat dan kebuntuan komunikasi antara masyarakat dan pimpinan daerah. Seluruh pimpinan OPD dan Stakeholdes terkait akan dihadirkan untuk menjaring berbagai masukan serta pengaduan masyarakat NTB dan langsung memberikan solusi dan jawaban.

"Kami sangat berharap seluruh masyarakat NTB, termasuk saudara-saudara kita di pulau Sumbawa dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini", pungkas Karo Humas.

Penulis : Alfy

Manfaatkan Liburan Sekolah, Koramil Utan Rhee Ajak Siswa Bersihkan Pantai

Puluhan anggota Koramil 1607-09/Utan Rhee melaksanakan pembersihan pantai di Dusun Bajo Desa Labuan Bajo Kecamatan Utan Rhee dengan melibatkan siswa-siswi SDN Labuan Bajo yang sedang melaksanakan liburan kenaikan kelas, Sabtu (5/7).

Sumbawa - Selama pembersihan pantai, siswa-siswi SDN Labuan Bajo didampingi Kadus Bajo 2 Abdul Majid dan Babinsa Labuan Bajo Sertu Stefanus Anjar.

Kadus Bajo 2 menyambut baik inisiatif Babinsa untuk melakukan pembersihan pantai mengingat sekitar pantai Bajo terlihat kotor dan kumuh. "Alhamdulillah kami bersama pak Babinsa berinisiatif untuk membersihkan pantai dengan mengajak anak-anak sekolah yang sedang liburan sehingga mereka dari sedini mungkin dididik dan memberikan pelajaran akan pentingnya kebersamaan untuk kepentingan umum dengan cara gotong royong," ujar Abdul Majid.

Sementara Danramil 1607-09/Utan Rhee Kapten Inf Robert P. mengingatkan warga disekitar agar membuang sampah pada tempatnya sehingga kondisi pantai tetap terlihat indah dan bersih terutama dari sampah non organik seperti plastik.

"Ini sama-sama membutuhkan kepedulian kita bersama untuk saling mengingatkan dengan harapan lingkungan tetap bersih, nyaman dan asri," ucapnya.

Terpisah, Dandim 1607/Sumbawa Letkol Inf Samsul Huda, S.E. M.Sc., disela-sela kesibukannya memberikan apresiasi anggotanya yang telah proaktif memberdayakan warga binaannya untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. 

Menurutnya, persoalan sampah ini memang menjadi hal menarik untuk dibahas terutama terkait dengan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang seharusnya dimiliki oleh setiap dusun atau desa sehingga tidak mengganggu pemandangan maupun kesehatan dan lingkungan.

"Kita berharap ada upaya minimal dari kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya, dan akan lebih bagus lagi memisahkan sampah yang akan dibuang antara organik dan non organik," tutupnya.

Penulis : Alfy

Bank NTB Syariah ditetapkan sebagai BPS BPIH

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menetapkan 31 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadan Haji (BPS-BPIH) untuk periode April 2018 hingga Maret 2021. 

Mataram - Salah satu bank yang ditetapkan sebagai BPS-BPIH adalah Bank NTB Syariah.

Berkenaan dengan itu, hari ini telah dilangsungkan seremoni Penyerahan SK Penetapan PT. BANK NTB SYARIAH sebagai BPS BPIH Penerima Setoran Awal, BPS BPIH Penempatan, dan BPS BPIH Mitra Investasi, yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, DR. H. Zulkieflimansyah, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jum'at (5/7/19).

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan, konversi bank NTB menjadi bank syariah merupakan proyek sekaligus tantangan besar yang tidak boleh gagal. Di hadapan para direksi dan pimpinan Bank NTB, Gubernur meminta semua pihak untuk bekerja sama membesarkan bank NTB.

"Saya memohon bantuan dan bimbingan untuk bersama membesarkan Bank NTB, sebab ini sebagai cikal bakal alternatif yang baik," ucap Gubernur.

Tak lupa Gubernur berharap, amanah baru yang diemban bank NTB Syariah ini dapat dijalani dengan baik dan menjadi berkah untuk semua pihak. "Mudah-mudahan ini jalannya sehingga pertemuan ini menjadi berkah untuk kita semua," pungkas Gubernur.

Dirut Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo menyampaikan, sebagaimana diketahui sebagian besar penduduk di NTB adalah muslim dan banyak melakukan ibadah haji, juga umroh. Dengan latar belakang itu, penunjukan bank NTB Syariah sebagai penerima setoran haji diharapkan dapat membantu masyarakat.

Mudah-mudahan kami senantiasa bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat NTB, paling tidak, kami juga dapat mengembangkan perbankan syariah di NTB", ungkap Kukuh.

Sementara itu, Dr.Anggito Abimanyu selaku ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia menyatakan, pihaknya bangga dan bersenang hati menetapkan Bank NTB Syariah sebagai Bank Penerima Setoran Haji. Karena, penetapan itu melalui seleksi yang tidak ringan.  

Lebih lanjut, Anggito menerangkan BPS-BPIH tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan setoran awal, pembatalan dan setoran lunas jamaah haji, tetapi juga untuk fungsi penempatan, likuiditas, operasional, nilai manfaat dan mitra investasi.

Dengan demikian, kini Bank NTB Syariah banyak mendapat tugas tambahan. Di samping itu, tentunya dapat turut andil, bersaing meningkatkan peluang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftar haji.

Di akhir acara tersebut, dilakukan penyerahan secara simbolis program MPASI untuk ibu dan anak pengungsi di Lombok Utara, kerjasama BPKH dan Laznas BSMU, penyerahan bantuan renovasi asrama haji lombok dan satu unit kendaraan operasional lansia serta penyerahan mobil layanan kesehatan DT Peduli-BPKH untuk Lombok.

Penulis : Alfy

Wujudkan Masyarakat Tangguh Bencana, BNPB Akan Gelar Ekspedisi Destana Tsunami

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerjasama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait akan menggelar kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami, yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 11 Juli hingga 16 Agustus 2019 mendatang.

Jakarta - Hal itu terungkap dalam rapat bersama pihak BNPB dengan berbagai K/L yang dikikuti oleh Presiden Kappija-21 (Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21), Mulyono Lodji, Jumat, 5 Juli 2019.

“BNPB bersama berbagai instansi terkait akan melaksanakan kegiatan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana – red) Tsunami dalam waktu dekat ini,” kata Mulyono Lodji kepada media ini usai mengikuti rapat persiapan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Berdasarkan lembaran Term of Reference (TOR) yang diterima redaksi, diketahui bahwa tujuan dari kegiatan ekspedisi tersebut antara lain untuk menginformasikan potensi ancama gempabumi dan tsunami kepada aparat dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan tsunami di wilayah bagian selatan Pulau Jawa. Juga, kegiatan yang akan berlangsung lebih sebulan penuh itu ditujukan sebagai langkah identifikasi awal tentang ketangguhan desa rawan tsunami, sambil melakukan sosialisasi kesiapsiagaan pada masyarakat, termasuk penanaman vegetasi pelindung pantai.

BNPB menargetkan tidak kurang dari 584 desa dan kelurahan, termasuk 300 sekolah, yang akan dijadikan sasaran program kegiatan ekspedisi pada tahun 2019 ini. Seluruh desa/kelurahan/sekolah sasaran berada di sepanjang pantai selatan Jawa, terbentang dari Banyuwangi di Jawa Timur hingga Anyer di Banten. “Kita akan menyasar desa-desa di lima daerah provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Barat, dan Banten,” ujar Rini, salah satu koordinator yang membantu BNPB pada kegiatan ini. Ia menambahkan bahwa daerah sasaran dibagi ke dalam 4 segmen, dimana Jawa Tengah dan Jogyakarta dijadikan satu segmen.

Kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami melibatkan peserta dari Pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media massa. Setiap segmen wilayah target akan melibatkan sekitar 200 orang, yang terdiri atas 80 orang dari unsur pusat, 75 orang dari unsur provinsi, dan 45 orang dari unsur kabupaten/kota.

Secara rinci, dijelaskan pula dalam TOR kegiatan, terkait unsur-unsur peserta sebagai berikut:

- Unsur Pemerintah terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

- Unsur Pemda terdiri atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

- Unsur masyarakat antara lain terdiri dari Non-Government Organization (NGO), relawan, Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Pramuka, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI).

- Unsur lembaga usaha melibatkan para usahawan yang tergabung dalam Forum Lembaga Usaha.

- Unsur akademisi adalah dari kalangan: pakar, perguruan tinggi local, dan lain-lain.

- Unsur media massa mencakup media televisi, koran/majalah, media online, media streaming, dan media sosial.

Aktivitas utama dalam kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami antara lain peningkatan dan penguatan aparatur desa dan kecamatan, termasuk babinsa dan babinkatibmas terkait Desa Tangguh Bencana. Kegiatan juga berbentuk Relawan Goes to School yang akan menurunkan para relawan, akademisi, lembaga usaha, dan media massa, melakukan sosialisasi kesiapsiagaan ancaman tsunami. Selain itu, akan diadakan juga acara Panggung Ekspedisi yang diisi dengan pertunjukan tentang kesiapsiagaan masyarakat, pemutaran film kebencanaan, dan penjelasan pakar tentang bencana serta antisipasinya.

Selama kegiatan ekspedisi, juga akan dilakukan penilaian ketangguhan desa terhadap bencana melalui wawancara dan pengisian kuisioner. Hal itu bertujuan untuk mengetahui pada tahapan awal tentang tingkat ketangguhan desa menghadapi bencana, yang selanjutnya akan diperbandingkan dengan tingkat ketangguhan desa pasca pelaksanaan program ini.

Peserta ekspedisi juga akan melakukan penanaman vegetasi pelindung pantai di semua tempat yang dipandang perlu penanaman pohon pelindung dari terjangan ombak besar. Juga, akan dipasang papan-papan informasi untuk mengingatkan para warga desa maupun pengunjung agar senantiasa waspada terhadap bencana tsunami selama berada di daerah/desa tersebut.

Secara rinci, jadwal pelaksanaan Ekspedisi Destana Tsunami dan wilayah sasaran sebagai berikut:

- Selama 14 hari, dari tanggal 11 s/d 24 Juli di 8 kabupaten di Jawa Timur, dengan sasaran 10 point (pusat kegiatan - red) yang meliputi 15 desa untuk masing-masing point.

- Selanjutnya, selama 9 hari dari tanggal 24 Juli s/d 02 Agustus di 7 kabupaten di Jawa Tengah dan Jogyakarta, dengan wilayah sasaran 6 point.

- Kemudian, selama 11 hari dari tanggal 02 hingga 12 Agustus menyasar 7 point di 5 kabupaten di Jawa Barat.

- Segmen terakhir selama 5 hari dimulai dari tanggal 12 sampai dengan 16 Agustus 2019 di 4 kabupaten di Provinsi Banten dengan wilayah sasaran 5 point.

Pada setiap hari terakhir, akan dilakukan penyerahan pataka ekspedisi dari peserta di wilayah sasaran awal kepada peserta di wilayah ekspedisi berikutnya. Juga, para peserta ekspedisi akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang baru saja dilaksanakan serta acara penyalaan api unggun di malam harinya. (APL/Red)

30 Provinsi Akan Ikut Meriahkan Tinju Amatir Di KSB

Tinju amatir Danrem Cup yang akan berlangsung di Kabupaten Sumbawa Barat yang akan dimulai dari tanggal 13-17 Juni 2019. 

Sumbawa Barat - Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S. Sos., SH telah berkunjung ke KSB, pada Kamis, (4/7) telah meninjau sejauh mana persiapan dari KONI, Pemda dan keamanannya yang rencana pelaksanaan tinju amatir Nasional akan di pusatkan di alun-alun kota Taliwang.

Tinju amatir ini digelar dalam rangka ulang Tahun Korem 162 Wira Bhakti dan perebutan piala Bupati Sumbawa Barat, pihaknya sudah mengecek sejauh mana kesiapan arena.

" Kami sudah mengecek sejauh mana persiapan panitia dan arenanya," jelasnya.

Dia berharap agar event tinju ini menjadi event nasional rutin dilaksanakan agar bisa mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa Barat.

"Informasi awal yang kami terima dari panitia bahwa pesertanya sudah ada sekitar 30 Provinsi yang mendaftar dan jumlah pesertanya sudah sampai 150 peserta," terangnya.

Dai berharap agar ajang ini sebagai persiapan untuk menghadapi PON di Papua Tahun 2020 mendatang.

Besar harapannya agar atlit lokal baik KSB maupun NTB bisa merebut piala.

Ia menuturkan apabila ada yang juara maka pihaknya sudah menyiapkan jalur khusus untuk petinju lokal.

Lebih jauh, Danrem mengatakan bahwa pihaknya akan mencari juri yang jujur, adil dan berkompeten yang mempunyai lisensi bahkan saking serius pihaknya sudah mengambil juri dari luar negeri.

"Untuk hadiahnya panitia sudah menyipakan uang pembinaan dan sepeda motor sebanyak 4 unit sehingga totalnya 100 juta," tutupnya. (Ibrahim)

Danrem Apresiasi KSB Paling Cepat Rehab-Rekon Rumah Korban Gempa

Komandan Resort Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengapresiasi cepatnya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di KSB. 

KSB - Apresiasi ini diungkapkan Danrem dalam acara pengarahannya kepada Dinas Perumahan dan Permukiman, BPBD, Fasilitator TNI, Polri dan Sipil dan Aplikator dalam rangka Evaluasi Percepatan Rehab-Rekon di KSB dan Kabupaten Sumbawa. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung Graha Praja Setda KSB, Kamis siang (4/07). Hadir dalam kegiatan, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, S.T, Sekda KSB, Dandim 1628/ Sumbawa Barat, Dandim Sumbawa, Kapolres Sumbawa Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, para Asisten dan Kepala OPD Pemerintah KSB.

Dibeberkan Danrem, KSB menduduki peringkat pertama atas progress pembangunan dan perbaikan rumah korban gempa. Menyusul Kota Mataram di posisi kedua. Lombok Tengah di posisi ketiga, Kabupaten Sumbawa posisi keempat, Lombok Timur posisi kelima dan posisi terakhir adalah Lombok Utara.  Seharusnya, KLU yang harus lebih tinggi progresnya, karena KLU paling awal mendapat perhatian Pemerintah. Adanya keterlambatan rehab-rekon di sejumlah daerah adalah tidak lain karena kurang kompaknya seluruh pihak yang terlibat. 

“Karenanya, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada fasilitator, aplikator maupun teman-teman Pokmas di KSB yang progres rehab-rekonnya cepat,” kata Danrem.

Ditegaskan Danrem, kehadirannya ke KSB adalah untuk mengevaluasi dan memicu atau menyemangati pihak yang terkait dalam Rehab-Rekon di KSB dan Kabupaten Sumbawa. Sebab, sebelum Pilpres proses rehab-rekon cukup tinggi. Tetapi pasca Pilpres grafiknya malah landai bahkan menurun. Kepada fasilitator baik dari TNI, Polri dan fasilitator sipil, Danrem mengimbau, pertama agar tetap semangat dalam pendampingan rehab-rekon rumah korban gempa. Kedua, mengingat dan melaksanakan amanah dengan baik, terlebih karena diberikannya insentif dari pendampingan tersebut.

Wakil Bupati Fud Syaifuddin, S.T dalam sambutannya menyampaikan, jumlah rumah penerima dana stimulan rehab-rekon sesuai validasi final di KSB sebanyak 18.430 unit. Rinciannya 1.286 unit rusak berat, 3.835 unit rusak sedang dan 13.309 unit rusak ringan. Untuk progres rumah yang sudah direhab-rekon, rumah Rusak Berat (RB) sebanyak 883 sudah terbangun, sisanya 403 unit. Rusak Sedang (RS) diperbaiki  1.969 unit, tersisa 1.866 unit. Rusak Ringan (RR) diperbaiki 3.154 unit, sisa 10.155 unit. Untuk sisa dana yang belum ditransfer pemerintah sebanyak Rp. 123.760.000.000,-. 

“Melalui kesempatan ini, atas nama Bupati Sumbawa Barat mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan partisipasi semua pihak terutama TNI-Polri dalam percepatan rehab-rekon di KSB. Saya juga mengajak teman-teman fasilitator untuk hadir ke Forum Yasinan Pemerintah KSB, di forum tersebut masyarakat bebas mengkritisi, memberi masukan kepada Pemerintah Daerah, agar semakin terbangun kekompakan kita untuk rehab-rekon rumah warga,” kata Wabup. (Ibrahim/humas)

Pacuan Kuda Kapolda NTB CUP Resmi Dibuka

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Drs. Nana Sudjana AS, MM secara resmi membuka lomba pacuan kuda tradisional Kapolda NTB Cup 2019 yang berlangsung di Lapangan Pacuan Kuda di Desa Panda Kabupaten Bima, Sabtu (6/7).

Bima - Pacuan Kuda diselenggarakan dalam rangka Hari Bhayangkara ke 73 dan HUT Kabupaten Bima yang ke 379 tahun.

Acara yang juga dihadiri Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri ini berlangsung meriah dengan dihadiri peserta dari berbagai penjuru daerah di NTB hingga Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tercatat sebanyak 649 peserta lomba pacuan kuda hadir memeriahkan event budaya kebanggaan masyarakat Bima ini yang akan memperebutkan hadiah hingga 480 juta rupiah.

Dalam sambutannya, Kapolda NTB menyatakan terimakasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk menyukseskan terselenggaranya ajang yang dapat mengangkat budaya dan pariwisata di Bima ini. Dalam lomba ini para peserta saya pesan agar menggunakan helm dan decker sebagai pelindung untuk keamanan dan keselamatan jokinya.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia dan berharap banyak masukan dari masyarakat agar acara-acara seperti ini dapat terselenggara dengan maksimal sehingga dapat mengangkat budaya dan pariwisata di Bima ini," ungkapnya.

Tak lupa juga Kapolda NTB mengucapkan selamat kepada masyarakat Bima atas hari jadinya yang ke 379 tahun.

"Dirgahayu Kabupaten Bima yang ke 379 tahun. Semoga Bima lebih ramah dan masyarakat Bima lebih maju lagi," ucapnya.

Senada dengan Kapolda, Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah berharap agar masyarakat Bima bisa bahagia dengan terselenggaranya pacuan kuda dalam rangka Hari Bhayangkara ke 73 dan HUT Kabupaten Bima ke 379 tahun ini.

"Semoga seluruh yang hadir dalam kesempatan ini, terutama masyarakat Bima lebih bahagia lagi dengan pacuan kuda yang diselenggarakan ini," harapnya.

Penulis : Alfy

Gubernur NTB Minta Masyarakat Bima Lestarikan Pacuan Kuda

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana membuka acara Lomba Pacuan Kuda Kapolda Cup 2019 dalam rangka Hari Bhayangkara ke-73 dan HUT Kabupaten Bima ke-379 di Arena Pacuan Kuda, Desa Panda,  Kecamatan Palibelo,

Kabupaten Bima, (6/7/2019).

Bima - Kedatangan Gubernur NTB disambut dengan tarian khas Mbojo yaitu Buja Kadanda yang menggambarkan pertarungan pejuang-pejuang Mbojo.

Gubernur NTB dalam sambutannya mengatakan bahwa pacuan kuda ini adalah sebuah tradisi yang diselenggarakan secara turun-temurun sejak zaman dahulu tetap terjaga hingga saat ini.

"Ini adalah tradisi nenek moyang kita yang harus kita lestarikan sebagai salah satu kekayaan dari NTB, pacuan kuda ini juga sebagai salah satu hiburan masyarakat NTB dan Bima pada khususnya," kata Gubernur NTB.

Ia mengungkapkan bahwa pacuan kuda ini juga sebagai ajang silaturrahmi dan bersuka ria masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Bima.

Pada saat itupula Gubernur bercerita tentang seorang yang ingin bunuh diri karena tidak bisa bahagia namun mengurungkan niatnya karena melihat orang yang tidak lengkap fisiknya namun tetap berbahagia.

"Ada sebuah cerita tentang orang yang ingin bunuh diri dengan terjun dari lantai 15 sebuah gedung, pada saat sampai di atas ia melihat seorang yang tidak memiliki kedua tangan namun ia sangat berbahagia menari lenggak-lenggok, karena melihat kejadian itu, ia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri," ceritanya.

Gubernur menjelaskan bahwa alasan orang tersebut mengurungkan niatnya adalah orang tersebut berfikir buat apa ia bunuh diri, orang yang tidak punya fisik lengkappun bisa bahagia, kenapa ia tidak bisa.

"Orang inipun kaget ketika bertanya kepada orang yang fisiknya tidak lengkap, kenapa ia bisa bahagia berlenggak lenggok seperti itu, jawabannya mengejutkan ia berlenggak lenggok bukan karena bahagia, namun karena punggungnya gatal," jelas Gubernur.

Sontak ceritanya itu membuat seisi lapangan tersebut dipenuhi oleh gelak tawa masyarakat yang khusuk mendengar ceritanya dari awal.

"Dari cerita ini, bisa kita dapatkan bahwa orang yang kita lihat bahagia belum tentu bahagia tapi saya berharap masyarakat yang hadir di tempat ini benar-benar berbahagia," terang Doktor Zul.

Kapolda NTB dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Gubernur NTB yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara tersebut.

"Terimakasih kepada Gubernur NTB dan semua pihak yang hadir dalam acara ini, acara ini adalah momen yang sangat spesial karena baru kali ini pesertanya sangat banyak yaitu 649 peserta dan bahkan ada yang dari luar NTB yaitu Sumba NTT, hal ini menjadi kebanggaan untuk masyarakat Bima, kami berharap kegiatan ini akan terus-menerus meriah seperti ini," kata Kapolres Bima.

Ia berharap untuk tahun-tahun kedepannya Polda NTB bersama Kabupaten Bima terus berkolaborasi seperti ini karena acara ini bukan hanya untuk melestarikan budaya saja, tapi acara ini dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Penulis : Alfy

Tutup Pertandingan Sepak Bola, Ini Pesan Gubernur

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Ketua Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah menutup acara pertandingan sepak bola Herman Efendi Cup 2019 di Lapangan Sepak bola Dena Kecamatan Madapanggal Kabupaten Bima, sabtu (6/7/2019).

Kabupaten Bima - Gubernur NTB menyampaikan bahwa pertandingan sepak bola ini bukan hanya ajang mengejar juara tapi pertandingan ini merupakan wahana untuk menambah sahabat.

"Saya senang sekali menyaksikan pertandingan ini, dan lapangan ini bagus sekali, saya harap kepada wakil bupati yang hadir dapat mengadakan lapangan seperti in di setiap kecamatan agar mampu menentramkan jiwa masyarakat yang hadir," kata Gubernur Doktor Zul.

Doktor Zul juga mengungkapkan bahwa juara bukanlah segala-galanya, ia berpesan kepada semua tim yang bertanding untuk tetap menjaga kondusifitas dan sportivitas dalam bertanding agar pertandingan sepak bola di Kabupaten Bima dapat berkualitas dan menghasilkan pemain-pemain yang dapat berkarir di tingkat yang lebih tinggi.

"Kepada semua tim, warisan terbesar dari pertandingan seperti ini adalah persahabatan, tidak ada gunanya juara satu dapat uang banyak kalau menghasilkan musuh baru, tidak apa-apa kita juara dua tapi nambah saudara," pesannya.

Gubernur Doktor Zul menutup sambutannya dengan harapan bahwa pertandingan-pertandingan seperti ini dapat terus menerus diadakan untuk menjalin silaturahmi  bagi masyarakat madapangga.

Penulis : Alfy

Danrem 162/WB Berikan Arahan Pada Apel Fasilitator di KSB

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., memberikan arahan pada apel fasilitator dan aplikator wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yang dihadiri Dandim 1607/Sumbawa, Dandim 1628/Sumbawa Barat, Kapolres KSB, Kepada Dinas Perkim, BPBD dan pejabat terkait di lantai III Aula Sekda Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (4/7).

Sumbawa Barat - Apel fasilitator dan aplikator tersebut dilaksanakan terkait dengan evaluasi percepatan Rehab Rekon di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Dalam arahannya, Danrem 162/WB memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat bersama jajaran TNI dan fasilitator maupun aplikator yang telah bekolaborasi sehingga tahapan pendataan korban terdampak dampak gempa sampai dengan pembangunan/pemulihan di Kab Sumbawa dan Sumbawa barat termasuk tercepat, grafik  pembangunan proses percepatan rehab rekon dan pemulihan dampak korban gempa sejak bulan januari 2019 terus mengalami peningkatan kita berharap akan terus mengalami peningkatan namun tetap dalam koridor kententuan yang telah ditetapkan  sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari, ungkapnya. 

Pada kesempatan tersebut, Danrem juga meminta kepada para fasilitator baik TNI dan masyarakat Sipil agar mendata dan terus mengawal proses pembangunan rumah tahan gempa hingga selesai dengan harapan saudara-saudara kita terdampak gempa cepat menempati rumah barunya dengan nyaman.

Terkait dengan kendala di lapangan seperti kekurangan ketersediaan bahan-bahan bangunan baik semen, besi maupun batu bata, Danrem mengingatkan kepada para stake holder untuk melakukan koordinasi melekat dengan pihak terkait sehingga tidak menggangu pelaksanaan proses rehab rekon.

mengakhiri pengarahannya, Alumni Akmil 1993 tersebut meminta kepada para fasilitator dan Pokmas agar lebih intens  membantu warga khusus yang belum mendapatkan bantuan dana stimulan. "Batas akhir pencairan dana stimulan di Bank BRI pada tanggal 25 Agustus mendatang, setelah itu akan dilanjutkan dengan rehabiltasi,"pungkas Danrem.

Sebelumnya, Wakil Bupati Sumbawa Barat  H. Fud syaifuddin, ST., dalam sambutannya menyampaikan data rumah rusak ringan, sedang dan berat akibat gempa bumi dengan perkembangan pembangunannya.

Wakil Bupati KSB juga memberikan apresiasi kepada Dandim dan Kapolres Sumbawa Barat yang siap sedia membantu dan mengawal proses pemulihan pembangunan rumah warga pasca gempa bumi. "Alhamdulillah beberapa kendala yang dihadapi terkait penggunaan anggaran maupun yang lainnya dapat diselesaikan dengan baik," tutup Wabup H. Fud Syaifudin.

Soal Isu Gempa, Gubernur NTB: Jangan Berlebihan Menyikapi Ramalan Soal Gempa

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menegaskan, bencana alam adalah sesuatu yang bisa terjadi di belahan manapun di bumi. Bencana bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Melainkan, dihadapi dengan persiapan dan mitigasi yang matang.

Mataram - Hal itu disampaikan Gubernur saat menanggapi hasil penelitian salah satu peneliti asal Amerika  mengenai adanya potensi bencana gempa bumi di sejumlah daerah di Indonesia.

"Jangankan gempa, kiamat pun ada yang memprediksi tahun depan. Artinya, kita harus menyerap informasi dengan baik agar tidak salah dalam menanggapi suatu informasi yang belum tentu benar terjadi," kata Gubernur di Mataram, Kamis, 4 Juli 2019.

Kepala BMKG Mataram, Agus Riyanto, menjelaskan bahwa hasil penelitian pakar gempa bumi dari Amerika, Prof Rown Haris dilakukan dengan mengukur jejak jejak tsunami pada masa lampau bersama tim dan BMKG pada tahun 2012. Penelusuran ini dilakukan dengan menyisir pantai di selatan Lombok, Bali hingga Banyuwangi.

"Kajian kajian ini memberikan pelajaran kepada kita saat ini untuk selalu waspada tentang potensi tsunami. Itu poin yang disampaikan dari profesor, dan juga yang dimaksud dengan selatan lombok itu buka Lombok Selatan, tapi selatan Jawa dan sampai ke NTB  itu pertemuan garis lempeng besar," ujarnya.

Gubernur berpendapat, prediksi atau ramalan dari pakar mengenai potensi gempa tersebut merupakan hal biasa saja. Apalagi, para ahli sendiri belum mempunyai perangkat dan kemampuan untuk memprediksi kapan tepatnya bencana itu akan terjadi. Karenanya, informasi ini tidak perlu ditanggapi dengan kekhawatiran berlebihan.

Gubernur menilai, bencana dalam berbagai bentuk adalah hal yang bisa ditemukan di mana saja dan kapan saja di berbagai belahan bumi ini. Untuk itu, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri menghadapi bencana. Justru, ujar Gubernur, rangkaian gempa bumi pada 2018 lalu memberikan hikmah berupa pengalaman dalam menghadapi bencana tersebut.

Pekan lalu, Gubernur telah menyaksikan sendiri strategi dan kebijakan yang komprehensif dalam menghadapi bencana di Darwin, Australia Utara. Di daerah tersebut, ancaman bencana dihadapi dengan persiapan yang cukup matang. Warga diedukasi mengenai apa yang harus dilakukan saat bencana datang.

Berbagai kebutuhan saat gempa telah disediakan dan siap didistribusikan sewaktu-waktu bencana datang. Dari tenda, selimut, persediaan makanan instan, hingga mainan untuk anak-anak korban gempa.

Membangun kesiapan semacam ini jauh lebih penting ketimbang memperdebatkan dan membahas berulang-ulang mengenai berapa besar potensi gempa yang akan datang. Apalagi, warga NTB telah punya pengalaman menghadapi gempa.

"Kita tidak berharap ada gempa. Tapi misalnya ada, maka kita tidak sepanik daerah yang belum pernah mengalami hal yang serupa," terangnya.

Untuk mempelajari lebih jauh tentang kebijakan dan strategi menghadapi bencana, akhir pekan ini sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB akan mengikuti kursus singkat mengenai kebencanaan. Ini merupakan langkah awal untuk mengadaptasi kesiapan pemerintah di Australia dalam menghadapi bencana.

Menurut Gubernur, kesiapan menghadapi bencana juga telah tercantum sebagai salah satu misi Pemprov NTB. Upaya mitigasi bencana dan antisipasi bencana menjadi prioritas nomor satu. Terlebih, karena saat ini NTB dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut Gubernur, saat ini pariwisata NTB telah mulai pulih. Kunjungan wisatawan telah memperlihatkan tren menggembirakan. Apalagi, dengan dibukanya sejumlah rute penerbangan baru dari dan menuju NTB. Termasuk, rute Perth-Lombok dengan pesawat AirAsia.

"Saya baru pulang dari Australia misalnya dari Darwin, tidak satu pun kursi yang tersisa di pesawat itu saking orangnya senang datang ke Lombok, enggak satu pun yang tersisa," ujarnya.

Gubernur mengimbau, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat NTB melawan rasa takut dan membangun keberanian untuk mempromosikan NTB sebagai daerah pariwisata yang semakin menarik. Ada banyak perkembangan menggembirakan yang sedang terjadi di NTB dan bisa disebarluaskan ke banyak orang.

Mulai dari akan hadirnya ajang MotoGP mulai 2021 mendatang, tumbuhnya desa-desa dan objek wisata baru, hingga semakin terkoneksinya NTB dengan berbagai daerah di Indonesia maupun di negara lain. 

Penulis : Alfy

Tinju Amatir Danrem Cup Akan Datangkan Juri Luar Negeri

Tinju amatir Danrem Cup yang akan berlangsung di Kabupaten Sumbawa Barat dalam waktu dekat yang akan dimulai tanggal 13-17 Juni 2019. 

Sumbawa Barat - Untuk memastikan itu Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S. Sos., SH telah berkunjung ke KSB untuk meninjau persiapan rencana pelaksanaan tinju amatir Nasional.

Acara ini di gelar dalam rangka ulang Tahun Korem 162 Wira Bhakti dan merebut piala Bupati Sumbawa Barat. Pihaknya sudah mendapatkan informasi terkini dari Ketua KONI KSB, Sekda dan  Dandim 1628/SB dan semuanya sudah terencana dan terintergrasi dengan baik.

" Tinggal kami mengecek kesiapan secara fisik, sejauh mana kesiapan itu dan apa yang sudah di laksanakan oleh mereka," jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan cek nansetelah melaksanakan pertemuan dengan fasilitastator, pablikator dan sebagainya.

Dia berharap agar event ini menjadi event nasional dan bisa mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa Barat. Dia juga meminta bantuan teman media untuk memviralkan kegiatan ini, agar nanti Kabupaten Sumbawa Barat khususnya.

Untuk menghilangkan bahwa image Sumbawa Barat masih terpapar oleh gempa dan semoga dengan event ini bisa diketahui oleh Nasional bahkan Internasional.

"Sumbawa Barat dan Nusa tenggara Barat relatif aman dan sudah aman dari gempa, sehingga adanya investasi yang akan masuk kedepan dan ekonomi Nusa Tenggara Barat dan Sumbawa Barat pada khususnya KSB akan lebih meningkat.

Untuk di ketahui terkait pesertanya sudah ada sekitar 30 Provinsi yang mendaftar dan jumlah peserta sudah menyampai sampai 150 peserta. Ini lebih banyak dari tahun sebelumnya.

"Jadi animo masyarakat yang mau ikut lebih meningkat sehingga dampak gempa sudah semakin hilang. Petinju amatir Provinsi lain menarik dengan kegiatan tinju di KSB," ujarnya.

Dengan harapan agar ajang ini sebagai persiapan untuk menghadapi PON di Papua Tahun 2020, Besar harapannya agar atlit lokal baik KSB maupun NTB bisa merebut piala umum dan menjadi juara agar tetap dipertahankan oleh NTB. Sehingga peluang untuk petinju lokal sangat baik dan tinju di NTB akan lebih maksimal.

Ia menuturkan ada jalur khusus untuk petinju lokal dan ada juga yang sudah di prioritas menjadi prajurit TNI angkatan darat. Ada juga peserta dari TNI Batayon 742 WB yang akan ikut bertinju.

Lebih jauh, Danrem mengatakan bahwa pihaknya akan mencari juri yang jujur, adil dan berkompeten yang mempunyai lisensi dan bahkan ada juga dari luar negeri.

Di singgung terkait keamanan bahwa Danrem akan menyiapkan TNI dan akan diperbantukan dari pasukan untuk bantu keamanan. Danrem akan hadirkan Daud Jordan agar menjadikan spirit bagi dan icont agar lebih menarik untuk bertanding.

"Untuk hadiahnya uang pembinaan dan sepeda motor. Total hadiah 100 juta," urainya 

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Abdul Aziz, SH., MH. mengatakan sejauh ini sudah sangat mempersiapkan segala kebutuhan untuk menghadapi Danrem Cup ini. (Ibrahim)

Sumiatun Ingin Pelayanan di Disnakertrans Melalui LSAP

Wakil Bupati  Lombok Barat Hj. Sumiatun menginginkan pelayanan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dipermudah melalui LSAP ( Layanan Satu Atap Terpadu). 

Lombok Barat - Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan hasilnya dengan cepat.

“Saya ingin yang mudah-mudah saja. Apjati (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, red) enak memberangkatkan tenaga kerjanya, pemerintah juga enak dalam memberikan haknya,” kata Sumiatun saat memimpin evaluasi LSAP di Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (4/7). 

“Melalui pelayanan satu pintu ini harus dapat memberikan hasil yang cepat untuk masyarakat tentunya untuk menjadikan Lombok Barat Mantap. Termasuk teliti dokumen TKI oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia agar tidak terjadi pemalsuan," lanjutnya menegaskan.

Sementara itu Ketua Apjati NTB Muhammadun mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapinya saat ini adalah lambatnya pengurusan Administrasi Kependudukan (adminduk) KTP dan legalisir. Ia mengaku, untuk mengurus dokumen adminduk bisa sampai dua minggu bahkan satu bulan. Padahal pihaknya hanya diberi waktu selama tiga bulan saja untuk mengurus paspor medical hingga TKI diberangkatkan.

"Jika lewat, maka TKI harus mengurus ulang kembali dan biayanya juga tidak sedikit," ungkap Muhammadun.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil H. Muridun menerangkan kendala yang dihadapinya terkait kepengurusan KTP untuk paspor. Terutama kendala perbedaan nama pada KTP manual yang dimiliki sebelumnya dengan nama pada e-KTP.

"Banyak kasus yang saya hadapi, misalnya dulu sebelum KTP elektonik keluar, para calon TKI msih menggunakan KTP manual, namanya beda dengan KTP elektronik. Contoh, di KTP manual namanya Amaq Turmuzi, sekarang di KTP elektronik namanya Turmuzi," terang Muridun. 

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Rusditah melalui forum tersebut meminta Dinas Dukcapil untuk menyiapkan alat perekam e-KTP termasuk menugaskan satu pegawai yang siap melayani untuk ditempatkan di LSAP Disnakertrans untuk mempercepat dan mempermudah layanan. Rusditah kemudian memaparkan alur kepengurusan di LSAP, mulai dari proses pendafataran hingga selesai. 

Penulis : Alfy

Fauzan Khalid Berikan Arahan ke CPNS

Sebanyak 204 Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Lombok Barat menerima arahan dari Bupati H. Fauzan Khalid. Bupati menyebut, para CPNS harus menanamkan loyalitas untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lombok Barat - "PNS itu juga disebut abdi negara, maka loyalitas mutlak kalian adalah kepada bangsa dan negara. Kalian adalah orang-orang yang terpilih untuk ikut secara lansung menjaga negara ini," tegas Fauzan dalam Pembukaan Pelatihan Dasar dan Prajabatan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (4/7).

Latihan  dasar dan prajabatan CPNS sendiri wajib dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan suatu proses untuk meningkatkan status dari calon pegawai menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKDPSDM) Provinsi NTB Tri Budiprayitno yang turut hadir dalam acara itu optimis dengan potensi yang ada dalam diri CPNS tahun ini. Sebagai CPNS era millenial, mereka diharapkan dapat bersaing di era digitalisasi ini.

"Adik-adik CPNS sekarang ini adalah CPNS millenial atau kekinian yang memiliki kompetensi yang sangat handal. Mereka ini dari sisi penguasaan teknologi dan wawasan canggih-canggih tapi masih tetap harus dipoles," ujarnya.

Para CPNS yang terdiri dari 179 CPNS baru dan 25 calon yang diangkat dari tenaga honorer (K2) ini akan melaksanakan latihan dasar dan prajabatan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB mulai 10 Juli mendatang. Kedua kelompok CPNS ini akan melalui proses pelatihan yang berbeda. Untuk CPNS baru dari formasi umum akan melalui latihan dasar selama 51 hari, dengan rincian 18 hari tatap muka di kelas, 30 hari ke kantor atau unit kerja masing-masing dan 3 hari untuk seminar. Sementara prajabatan diperuntukkan untuk CPNS yang berasal dari K2 hanya akan berlangsung selama 6 hari. 

Penulis : Alfy

Pemprov NTB Apresi Sosialisasi Zero Waste Melalui Khotbah

Masyarakat secara umum sangat mengapresiasi jika NTB Zero Waste di sosialisasikan melalui khotbah jumat disetiap mesjid se-NTB. 

Mataram - "Terobosan Pimpinan Ponpes Almadani Mamben Lotim Tuan Guru Fauzan Zakaria (TGF) sangat luar biasa dan patut diberi ruang," kata salah seorang warga di Mataram, Kamis (04/6).

Menurut warga yang aktif di medsos ini, keterlibatan Ulama sangat penting  dalam mengedukasi ummat, apalagi pemakaian istilah asing "NTB Zero Waste" bisa dipaparkan secara sederhana.

"Sederhana saja kita berfikir, seperti kata NTB Zero Waste ini kalau tidak kita indonesiakan masyarakat dibawah tidak akan faham, NTB Zero Waste itu NTB bebas sampah, itulah fungsi kaum cerdik pandai terutama 

Ulama mengedukasi ummat, masyarakat lebih percaya Ulama kok," tegasnya.

Sementara itu Gubernur NTB melalui Karo Humas Najamuddin Amy mengatakan pemikiran TGF itu sangat luar biasa.

"Kita sangat setuju dan mengapresiasi setinggi-tingginya konsep Tuan Guru itu, dalam waktu dekat kami atas nama Pemprov. NTB akan segera merealisasikan, apalagi ponpes juga menjadi rujukan kita dalam kebersihan dan bebas sampah," ungkap pria ramah ini singkat.

Ia berharap terobosan seperti ini sangat penting untuk keberlangsungan program NTB Zero Waste dan secara umum untuk NTB Gemilang.

"Terobosan seperti ini penting sekali sebagai Spirit yang besar sehingga kami bisa bekerja dengan baik," pungkasnya.

Penulis : Alfy

Satu Lagi Karyawan PT Machmahon Indonesia Meninggal

 
Lagi salah seorang karyawan perusahaan tambang, PT Macmahon Indonesia yang bekerja pada Proyek tambang Batu Hijau PT AMNT, di laporkan meninggal dunia.

Sumbawa Barat - Dari informasi yang di ketahui, bahwa karyawan tersebut meninggal dunia pada Kamis (04/07). Investigasi sedang dilakukan, indikasi awal korban meninggal karena serangan jantung saat bekerja.

  Terendus khabar meninggalnya karyawan tersebut di duga salah satu korban kecelakaan atas nama Suryanto yang bekerja pada Dept. Mine Electric PT Macmahon Indonesia. Korban meninggal dunia setelah mobil yang di kendarainya mengalami kecelakaan.

Informasi lain menyebutkan, bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12:30 wita setelah korban dan rekannya melakukan pekerjaan di area PT AMNT, saat kembali dari lokasi kerja menuju kantornya korban dan rekannya mengalami kecelakaan. Belum di ketahui dengan jelas keadaan rekan korban hingga saat ini.

Secara terpisah, Presdir PT AMNT, Rachmat Makkasau dalam keterangan resminya yang di terima media membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut, atas dasar itu pihaknya turut berbelasungkawa atas meninggalnya seorang  karyawan perusahaan kontraktor tambang PT Macmahon Indonesia yang bekerja pada  Proyek Tambang Batu Hijau tersebut," katanya.

"Saat ini penyelidikan sedang berlangsung namun indikasi awal menunjukkan kematian almarhum  Suryanto disebabkan oleh  serangan jantung. Amman Mineral dan Aliansi Macmahon sangat berduka cita atas kepergian almarhum dan kami berdoa semoga almarhum Bapak Suryanto diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan," ucapnya dalam keterangan Pers tersebut.

Lanjut Rachmat Makkasau,”Saat ini penyelidikan sedang dilakukan oleh Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan dibantu oleh  Departemen SHLP (Safety, Health and Loss Prevention) Amman Mineral. Dan Amman Mineral tetap berkomitmen untuk menerapkan standar tertinggi dalam Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan dalam beroperasi," imbuhnya. (Ibrahim)

Minim Air Bersih, Babinsa Semamung Bersama Warga Pasang Pipa Saluran Air

Babinsa Semamung Koramil 1607-08/Moyo Hulu Kopda Anton bersama warga desa setempat melaksanakan goyong-royong memasang pipa air bersih dari lokasi sumber air Kokar Tengah dusun Makmur Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, Rabu (3/7).

Sumbawa - Memasuki musim kemarau, persediaan air bersih dibeberapa daerah mulai dirasakan masyarakat semakin menipis, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Sumbawa. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut, 

Kepala Desa Semamung Rudi Tauhid mengajak semua pihak untuk memelihara hutan dari tindakan-tindakan illegal logging yang berakibat pada menurunnya debit air bersih yang merugikan masyarakat khususnya disekitar hutan.

Kades Semamung juga berharap permasalahan lain yang dihadapi warga setelah memperoleh air bersih, yakni kadar kapur yang terdapat dalam air cukup tinggi, sehingga membutuhkan upaya ekstra untuk mengendapkan kapur sebelum air digunakan. “Ini cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat bila terus menerus dikonsumsi, semoga ada perhatian dari pemerintah untuk membantu mengatasi masalah ini,” ujar Kades.

Terpisah, Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letkol Inf Samsul Huda, S.E. M.Sc., menyampaikan kegiatan itu dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat terutama dalam pemenhuna kebutuhan air bersih yang semakin hari semakin berkurang.

Selain itu, Dandim juga menginstruksikan kepada Koramil jajarannya untuk melakukan pengecekan dan pendataan desa binaannya yang mengalami kekurangan air bersih sehingga bisa dilakukan upaya preventif bersama Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga.

Selain Pencemaran Lingkungan, PETI Juga Ancam Pariwisata

Dalam waktu dekat, Nusa Tenggara Barat akan menjadi salah satu kiblat wisata kelas dunia. Betapa tidak, KEK Mandalika, Lombok Tengah terus berbenah hingga gelaran Motor GP 2021 mendatang. 

Sumbawa Barat - Sadar tidak sadar, tamu-tamu daerah akan mencoba menyasar atau menjamah kearifan lokal semua Kabupaten/Kota bahkan hingga pelosoknya. Baik itu mencicipi kuliner, adat atau budaya.

Nah, ketika para pelancong dunia tersebut berkunjung ke pelosok, tentu wisatawan akan dihadapkan dengan kondisi real (asli) dari daerah itu sendiri. Mereka akan melihat petani bercocok tanam, aktifitas ekonomi, pelayanan publik bahkan sampai kepada kondisi lingkungan dimana mereka berpijak.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan satu dari sepuluh Kabupaten/Kota di NTB yang potensinya tak perlu diragukan lagi.

Daerah dengan motto Pariri Lema Bariri itu memiliki kepariwisataan kelas dunia. Sebut saja dua tempat wisata di Kecamatan Poto Tano, yaitu pesona Desa Mantar, yang dianggap oleh sejumlah paraglider (sebutan atlet paralayang) mirip dengan The Blue Lagoon, Oludeniz, Turkey — bahkan pernah ditunjuk menjadi tuan rumah event Trip Of Indonesia (Troi) seri-III beberapa tahun lalu.

Selain itu, eksotika gugusan gili balu tidak bisa dianggap enteng. Satu dari delapan pulau yang ada, Pulau Kenawa pernah menjadi pilot project pembangunan earthship (rumah ramah lingkungan) yang pelopori oleh arsitek dunia, Mike E Reynold turut membawa mitranya.

Bergeser pada adat budaya, masyarakat memiliki berbagai macam atraksi. Satu diantara sekian yang paling memikat ialah barapan kebo. Yaitu sebuah atraksi memacu sepasang kerbau di arena berlumpur. Menantang dan terbayang asyik, bukan!!.

Dari sektor potensi daerah lainnya juga tidak kalah menarik untuk didalami. Dunia juga tahu, di bawah perut bumi Kabupaten itu terdapat kandungan mineral yang melimpah. PT Newmont menjadi salah satu perusahaan sekaligus saksi sejarah bahwa mereka pernah berekspansi di Kecamatan Sekongkang mengeruk dan mengolah potensi itu.

Atas dasar kekayaan dari perut bumi, membuat masyarakat tergiur ingin meraup pundi-pundi fulus (uang) bahkan berani memilih jalan kontra dengan melabrak aturan perundangan-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu mengolah sendiri hasil Illegal Mining atau akrabnya Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI).

Ketika kita mengangkat topik perbicaraan soal PETI, maka erat hubungannya dengan penggunaan bahan kimia berbahaya yaitu mercuri dan sianida. Dua mineral itu dianggap 'ampuh' oleh pelaku PETI memisahkan emas dengan lumpur setelah di gelondong.

Di KSB, aktifitas PETI masih menggeliat hingga kini. Belum ada sikap dari pemerintah setempat melarang atau menutup paksa meskipun itu melanggar. Hematnya, apakah PETI itu membawa berkah dan keuntungan untuk perbaikan ekonomi masyarakat?

Allahu a'lam bissawaf.

Sebagai instrumen tertinggi negara, pemerintah sejatinya intens memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan Hydrargyrum (bahasa latin merkuri) terhadap lingkungan serta mengancam kesehatan manusia.

Berdasarkan hasil uji labolatorium sampel air di salah satu titik di Kecamatan Taliwang, bulan Juli tahun 2013 oleh Dinas KPP Sumbawa Barat, konsentrasi logam Mercuri dalam air 0,466 mg/l. Angka tersebut terpaut jauh dari angka baku mutu yang distandarkan sebesar 0,001 mg/l.

Pelan, tapi pasti. Itulah sepenggal kalimat yang mampu merepresentasekan bahwa PETI ibarat bom waktu yang kehadirannya akan merusak sendi kehidupan. Jangan terlena dan terninabobok dengan primadona profit sesaat. Bijaksanalah untuk jangka panjang karena anak dan cucu kita akan menerima resiko jika habitual ini terus berlanjut. Tinggalkan mata air sebagai sumber kehidupan dan jangan tinggalkan air mata meratapi penderitaan.

Di temui secara terpisah sekretaris Komisi III Masadi, SE menghimbau kepada masyarakat agar aktifitas peti bisa di tinggalkan karena sangat berbahaya bagi lingkungan baik diri sendiri dan masyarakat lainnya.

Ia juga mengatakan agar masyarakat bisa mencoba beralih mencari sumber penghasilan lain dan kepada perusahaan yang mempunyai lahan konsensi di Kabupaten Sumbawa Barat agar segera melakukan eksplorasi di kawasannya agar masyarakat dapat menikmati SDA yang ada untuk meningkatkan ekonomi dan kehidupannya.

"Pemerintah juga diharapkan dapat memberi solusi yang baik kepada para mantan PETI agar diberikan sosialisasi yang baik melalui Dinas tekhnis," katanya.

Begitu pula dengan pariwisata. Para wisatawan tidak menutup kemungkinan akan membatalkan perjalanannya jika kondisi lingkungan kita tidak sehat. Jangan sampai pupus bahwa pariwisata merupakan sektor yang dipersiapkan pasca tambang penggerak ekonomi untuk lebih bergairah.

"Stop! penggunaan merkuri karena multiplier efeknya turut mengancam pariwisata," ujarnya.

Namun, ada hal yang patut menjadi attensi ketika ajakan warning itu digaungkan. Yaitu membongkar kolaborasi pemain, suplier, pemodal dan oknum aparat yang memback-up mulusnya barang tersebut masuk.

Target Pengentasan tidak lepas dari polemik buah karya diatas, Pemerintah RI mencanangkan bahwa tahun 2030 mendatang, Indonesia terbebas dari emisi Merkuri. Untuk mendukung rencana mulia tersebut, anggota legislatif Senayan dan eksekutif tahun 2017 lalu menerbitkan Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Merkuri.

Target tersebut kita kawal. Karena PETI ditemukan bukan hanya di KSB, tapi tersebar di lembaran tanah tanah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Marauke.

Dia juga menjelaskan bahwa potensi parawisata KSB sangat menjanjikan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, namun perlu dikelolah dengan baik apalagi kalau sampai ikut tercemar oleh limbah-limbah mercury pastinya sangat mempengaruhi pariwisata.

"Karena limbah PETI itu merusak lingkungan dan ekosistem lainnya jadi perlu dicari jalan keluar bersama-sama. Tentunya harus ada niat baik menjaga generasi kedepan agar lebih baik dan masyarakat bisa terhindar dari zat-zat yang berbahaya," pungkasnya. (Ibrahim)

TGH Fauzan : Optimalisasi NTB Zero Waste harus TSM

Ulama muda kharismatik, TGH Fauzan Zakaria menekankan, optimalisasi program NTB Zero Waste harus dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), agar hasilnya lebih terlihat dan berdampak berkesinambungan.

Mataram - "TSM ya. Jadi jangan hanya kecurangan Pemilu saja istilah TSM ini populer. NTB Zero Waste justru harus TSM, terstruktur, sistematis, dan

masif, baru kemudian kita bisa lihat target-target pencapaiannya," kata TGH Fauzan Zakaria.

Pengasuh Pondok Pesantrean Al-Madani Lombok Timur ini menekankan, untuk mendukung NTB Zero Waste diperlukan bukan hanya kesadaran bersama, tetapi juga gerakan bersama melibatkan semua pihak.

Pemerintah, sektor swasta, lembaga-lembaga non profit, dan masyarakat NTB secara umum, harus punya persepsi yang sama terhadap program NTB Zero Waste ini.

"Tidak bisa pemerintah bekerja sendiri soal sampah ini. Saat ini NTB Zero Waste kan bisa dibilang baru kelihatan aromanya, baru

asap-asapnya. Api semangat yang konkrit belum ada. Ini yang harus didorong, harus ada gerakan bersama, sistemnya harus disosialisasikan terus menerus," katanya.

Menurutnya, gerakan bersama ini bisa dimulai dari hal kecil, namun dilakukan di seluruh instansi pemerintahan, perusahaan swasta, bahkan hingga ke lingkup pemerintahan terkecil di tingkat Desa.

"Maksud saya adalah dari seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta itu (NTB Zero Waste) harus dimasukkan sebagai salah satu

program. Salah satu unsur yang harus dievaluasi. Juga di tiap sekolah-sekolah, negeri maupun swasta. Makanya saya katakan terstruktur, sistematis dan masif," katanya.

Gerakan yang TSM juga diperlukan dalam upaya mengubah mindset masyarakat terkait NTB Zero Waste ini. Sosialisasi perlu melibatkan semua pihak, selain sosialisasi formal juga harus dibangun sosialisasi dan edukasi non formal.

"Yang non formal, misalnya dari pengajian-pengajian para Tuan Guru, para Kyai itu kan informal, ya sudah serahin ke kita untuk duduk

bersama kumpulin semuanya. Jaringan majelis taklim kan jumlahnya ribuan, (bisa dibuat) sebelum materi pengajian disampaikan kita pastikan dulu yang didahulukan untuk pembukaan pengajian adalah pesan-pesan penting kebersihan dan NTB Zero Waste ini," katanya.

TGH Fauzan Zakaria menambahkan, untuk mendukung program NTB Zero Waste ini, pihaknya tengah menggagas sosialisasi dan edukasi melalui khotbah-khotbah Jumat.

"Kita sedang kumpulkan dan mendesain konsepnya. Nanti khotbah Jumat itu dicetak dan dibagikan ke semua Masjid yang ada di NTB, materinya terkait Zero Waste," jelasnya.

Ia menekankan, jika gerakan bersama secara TSM ini dilakukan untuk NTB Zero Waste, maka bukan tidak mungkin NTB akan menjadi Provinsi palingBersih.

Ulama yang juga Ketua Umum Assosiasi Pariwisata Islam Indonesia (APII) ini menambahkan, dukungan yang besar juga harus datang dari para pelaku industri pariwisata untuk program NTB Zero Waste. Sebab, NTB Zero Waste menjadi salah satu program yang sangat mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerah ini.

"Ya erat kaitannya kebersihan dengan pariwisata. Kebersihan kan salah

satu dari Sapta Pesona Pariwisata. Jadi pelaku industri pariwisata juga harus bergerak bersama. Saya optimistis kalau semua terlibat dan dilakukan secara TSM, program ini pasti luar biasa berhasil," tegas TGH Fauzan Zakaria. 

Penulis : Alfy

Akumulasi PDB Peternakan 2015 – 2018 Meningkat Rp 18,2 Triliun

Kinerja peternakan tercatat mengalami peningkatan signifikan selama kurun waktu 2015 – 2018. 

Surabaya - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa pada periode tersebut pertumbuhan produksi daging meningkat sebesar 17,6 % per tahun, susu 8,5 % per tahun dan telur 17,5 % per tahun. Ekspor produk peternakan pada periode yang sama juga meningkat 44,5 % per tahun. 

"Akumulasi peningkatan investasi dalam negeri usaha peternakan pada periode 2015-2018 juga meningkat Rp 541,04 miliar. Sedangkan akumulasi PDB Sub Sektor Peternakan pada periode yang sama juga meningkat sebesar Rp18,2 triliun, dengan peningkatan dari 2017 ke 2018 sebesar 13,3% menjadi Rp 155,15 triliun," ungkap Ketut saat mewakili Menteri Pertanian membuka Indolivestock 2019 Expo & Forum yang diselenggarakan pada tanggal 3-5 Juli 2019 di Grand City Convex, Surabaya, Selasa (3/7).

Kinerja membanggakan lainnya yaitu terkait serapan tenaga kerja subsektor peternakan yang mengalami pertumbuhan sebesar 22,27% atau 1,04 Juta orang pada periode 2015-2018. Bahkan pada tahun 2018, sektor peternakan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 4.831.210 orang.

Untuk produk-produk hewan tertentu, berdasarkan data hasil rakor supply demand yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun 2018 Indonesia surplus daging ayam sebesar 517,8 ribu ton, dan telur ayam ras surplus 26,1 ribu ton. 

Secara keseluruhan, pembangunan pertanian pada 4 tahun terakhir juga menunjukkan capaian yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan inflasi bahan makanan  pada periode 2014-2018, dari 10,57% pada tahun 2014 menjadi 5,17 % pada tahun 2018. Bahkan pada tahun 2017 inflasi bahan pangan mencapai angka terendah sepanjang sejarah, yaitu sebesar 1,26%. 

Lanjut Ketut, nilai ekspor pertanian juga meningkat, yaitu dari Rp 403,86 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 499,30 triliun pada tahun 2018 atau meningkat 29,7% pada periode 2015-2018. Pada periode yang sama, dengan deregulasi yang dilakukan Kementan, mendongkrak nilai investasi sektor pertanian sebesar 42,9%, yaitu sebesar Rp 43,1 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi Rp 61,6 Trilyun rupiah pada tahun 2018. 

Terkait Produk Domestik Brutto (PDB) sektor pertanian, Ketut menggambarkan peningkatan PDB dari 1.089,6 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 1.463,9 triliun rupiah pada tahun 2018, atau meningkat 34,35%.

Pada periode yang sama, daya beli petani menguat dimana Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat 0,22%, yaitu sebesar 102,03 pada tahun 2014 menjadi 102,25 pada tahun 2018. Selain itu Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) juga tercatat meningkat 5,39%, yaitu sebesar 106,09 pada tahun 2014 menjadi 111,77 pada tahun 2018. 

"Pertanian juga berkontribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan perdesaan, dimana pada Maret 2018 terdaftar 15,81 Juta jiwa, turun 10,88% dibanding pada Maret 2013 dengan angka kemiskinan 17,74 Juta jiwa," jelas Ketut.

*_Dukungan terhadap Indolivestock 2019 Expo & Forum_*

Terkait penyelenggaraan Indolivestock 2019 Expo & Forum, Kementan menyambut baik pameran dagang dan teknologi pada kegiatan yang berlangsung pada  3 - 5 Juli 2019 ini. Menurut Ketut, acara ini dapat mendorong kemajuan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Indolivestock Expo & Forum dihadiri oleh para pembuat keputusan dan buyers nasional dan internasional, dengan target lebih dari 12.000 pengunjung dan delegasi perdagangan, serta lebih dari 400 peserta pameran dari 35 negara. 

"Dengan Indolivestock ini diharapkan meningkatkan minat masyarakat pada dunia peternakan, membuka peluang bisnis dan investasi," ujar Ketut. 

Lebih lanjut, Ketut berharap melalui forum dialog dan seminar yang diselenggarakan selama Indolivestock dapat berkontribusi pada formulasi kebijakan dan memberikan solusi permasalahan dunia peternakan. 

Ketut juga mengapresiasi penyelenggaraan Indolivestock yang telah menambahkan pavilliun ekspor dan pavilliun khusus untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini telah sejalan dengan program pemerintah dalam upaya akselerasi peningkatan ekspor produk peternakan, dan daya saing produk UMKM baik di pasar domestik maupun internasional. 

"Hal ini memberi kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya terhadap teknologi, sehingga dapat meningkatkan standar mutu produknya dan bersaing di pasar global, serta membangun kemakmuran ekonomi dalam konteks era Industri 4.0," tambahnya.

Pada Indolivestock 2019 ini tersedia juga Paviliun Kredit Peternakan Rakyat (KUR), sebagai sarana sosialisasi KUR kepada UMKM bidang peternakan agar meningkatkan akses pembiayaan usahanya. 

"Harapan saya, paviliun ini juga memberi kesempatan bagi peternak dan pelaku usaha bidang peternakan lainnya untuk menginformasikan karakteristik usaha peternakan, sehingga perbankan akan lebih bersahabat dalam memfasilitasi usaha peternakan" tutup Ketut. 

(Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian)

Indikasi Maladministrasi dan Cacat Hukum: Tanggapan Maha Penting tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui Bapak Ferdinandus Setu, S.H., M.H selaku Plt.

Yogyakarta -  Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tanggal 28 Juni 2019 merilis Siaran Pers No. 120/HM/KOMINFO/06/2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022. Siaran pers tersebut secara utuh bisa diakses melalui: https://www.kominfo.go.id/…/siaran-pers-no-12…/0/siaran_pers.

Saya sebagai salah satu Warga Negara Indonesia (WNI) berprofesi sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi STIKOM "AKINDO" Yogyakarta sekaligus pemerhati dunia penyiaran nasional memberikan sejumlah tanggapan maha penting sebagai berikut:

Pertama, bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 secara vulgar dan terang-terangan menyatakan bahwa telah menjadikan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor: 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai salah satu rujukan hukum utama atau landasan yuridis dalam Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022. Hal tersebut tercermin secara langsung dari poin 4 dari siaran pers tersebut.

Bahwa esensi hukum dari Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor: 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 1; "Penetapan Tim Seleksi pemilihan anggota KPI Pusat dilakukan oleh DPR RI". Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor: 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 4 menyatakan: “Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat disusun dan ditandatangani oleh DPR RI".

Merujuk siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diatas, bahwa yang menetapkan dan menandatangani Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Bapak Rudiantara, S.Stat., M.B.A.) melalui penerbitan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 798 Tahun 2018 tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 dan dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 115 Tahun 2019--sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers tersebut pada poin 1.

Dengan demikian, fakta hukumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang telah menerbitkan dan menetapkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 798 Tahun 2018 tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022; telah melanggar/bertentangan dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor: 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 1 dan 4.

Artinya, hal tersebut dapat diindikasikan sangat kuat sebagai cacat hukum sekaligus maladministrasi. Sesuai dengan referensi yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa: "maladministrasi adalah perilaku dan perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan".

Kedua, merujuk pada Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 798 Tahun 2018 tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022, ternyata jumlah anggota Panitia Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 sebanyak 16 orang. Mereka adalah: Agus Pambagyo, Bambang Wibiwarta, Betti Alisjahbana, Dadang Rahmat Hidayat, Deddy Hermawan, Dewi Motik Pramono, Erry Riyana Hardjapamekas, Masdar Farid Mas'udi, Raden Muhammad Samsudin Dajat Hardjakusumah, Rhenaldi Kasali, Seto Mulyadi, Slamet Rahardjo Djarot, Sujarwanto Rahmat Arifin, Susanto, Yudi Latief, dan Yosep Stanley Adi Prasetyo.

Fakta hukum tersebut sangat jelas bertentangan dengan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 3. Bahwa: “Tim seleksi pemilihan anggota KPI Pusat terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPR RI dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah, dan KPI Pusat".

Berdasarkan dua fakta hukum di atas, terkait kesalahan jumlah anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 yang tidak sesuai ketentuan regulasi dan adanya kesalahan pihak yang berhak menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022; karena melanggar ketentuan dalam Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 3 dan 4; maka diindikasikan sangat kuat bahwa eksistensi, legalitas dan keputusan yang sudah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 tidak sah menurut hukum.

Sebagai catatan tambahan, bahwa Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 yang disusun dan disahkan oleh Menkominfo RI melalui Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 798 Tahun 2018 tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 sangat patut diduga sejak awal dari "konsepnya" sudah direncanakan (disengaja/by design) untuk tidak mempergunakan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai acuan utama dalam proses seleksi tersebut. Pertanyaan lanjutannya adalah, berbagai tahapan dan kerja Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 selanjutnya dan selama bekerja berdasarkan atas peraturan hukum yang manakah? Dalam negara hukum, semua keputusan dan langkah yang dilakukan oleh Badan Publik maupun Penyelenggara Layanan Publik--dalam konteks ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 wajib 'ain berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, siaran pers pada poin 3 menyatakan bahwa "Setelah terjaring 48 (empat puluh delapan) nama calon anggota KPI Pusat, Pansel melakukan penelusuran rekam jejak yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), para stakeholder bidang penyiaran dan masyarakat serta tracking media sosial. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan transparansi Pansel dalam menjaring calon yang berkualitas".

Tanggapan saya, bahwa setelah terjaring 48 nama calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 untuk mengikuti tes wawancara, Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 melakukan penelusuran yang melibatkan KPK, PPATK dan stakeholders dll. Dalam pengumuman yang dilakukan oleh Kominfo RI secara jelas sudah dibatasi bahwa masukan dari masyarakat dibatasi terakhir pada 8 Februari 2019. Alur ini sebenarnya sudah sangat baik karena dimaksudkan untuk dapat dilakukan klarifikasi, konfirmasi, afirmasi, verifikasi langsung kepada seluruh peserta seleksi wawancara agar bisa dilakukan cek dan ricek (cover both/all sides) pada saat proses wawancara yang dilaksanakan pada 4 dan 5 Maret 2019 di Jakarta. Adanya pemanggilan berbagai stakeholder setelah tanggal yang ditetapkan di atas, pada prinsipnya menyalahi asas kepastian hukum karena sudah melewati batas waktu yang sudah ditetapkan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022. Sebab jika melampaui tanggal yang sudah ditetapkan di atas, Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 sudah tidak bisa lagi melakukan cek dan ricek langsung kepada peserta wawancara sehingga informasi dan data yang didapatkan bersifat bias dan sepihak saja.

Keempat, sesuai dengan siaran pers poin 4 bahwa: "Setelah dilakukan penelusuran rekam jejak dan proses seleksi yang ketat, maka Pansel menetapkan 27 (dua puluh tujuh) nama sesuai proses-proses yang telah dilalui dengan memperhatikan representasi gender serta 7 (tujuh) nama petahana (incumbent). Keputusan ini diambil untuk menjamin hak-hak para calon di luar petahana yang telah lolos seleksi, sehingga keberadaan 7 calon petahana tidak menghalangi calon-calon potensial untuk bersaing dalam fit and proper test yang dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI. Calon petahana (incumbent) pada prinsipnya ditetapkan merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (8) Peraturan KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, yang penafsirannya disepakati dalam beberapa kali rapat dengan Komisi I DPR RI".

Tanggapan tegas saya dengan adanya penetapan 34 calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 yang ditetapkan akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada 8-10 Juli 2019 (antara lain: Adam Bachtiar, Ade Bujaerimi, Agung Suprio, Ahmad Fajruddin Fatwa, Aswar Hasan, Bambang Hardi Winata, Boyke Priutama, Dadan Saputra, Dayu Padmara Rengganis, Dewi Puspasari, Dewi Setyarini, Dwi Ajeng Widyarini, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Ida Bagus Alit Wiratmaja, Imam Wahyudi, Ira Diana, Irsal Ambia, Mayong Suryo Laksono, Mimah Susanti, Mirna Apriyanti, Mochammad Dawud, Mohamad Reza, Mohammad Zamroni, Muhammad Khoirul Anwar, Mulyo Hadi Purnomo, Nadhiroh, Nuning Rodiyah, Prilani, Rando Nadeak, Riyanto Gozali, Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyani, Ubaidillah, dan Yuliandre Darwis), sangat bertentangan dengan amanah Peraturan KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 14 ayat 2: “Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan”. Bahwa sesuai dengan regulasi tersebut, maka jumlah maksimal calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 yang berhak mengikuti uji kepantasan dan kelayakan di hadapan DPR RI adalah 27 orang (berasal dari jumlah anggota KPI Pusat yang sebanyak 9 orang dikalikan 3) atau berjumlah minimal 18 orang. Keputusan bersama yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan DPR RI Komisi 1 dengan menetapkan 34 orang yang berhak mengikuti uji kelayakan dan kepantasan di DPR RI, jelas ketetapan jumlah 34 orang tersebut melanggar regulasi di atas.

Pada aspek lain, dalam siaran pers tersebut menjelaskan bahwa 7 petahana (incumbent) yang masuk dalam 34 calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 yang berhak mengikuti uji kepantasan dan kelayakan di DPR RI, yang diklaim merujuk pada ketentuan Peraturan KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 13 ayat 8: "Calon incumbent (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI". Faktanya, dalam proses seleksi tersebut, seluruh petahana (berjumlah 7 orang) sama persisnya mengikuti proses seleksi dari awal sampai selesai, baik seleksi makalah, asesment psikologis-Tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), dan wawancara. Jadi jika memang Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 konsisten dan patuh pada Peraturan KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 13 ayat 8; maka para petahana yang mendaftar cukup mendaftar dan memenuhi semua persyaratan administrasi dan langsung mengikuti tahap terakhir yakni uji kelayakan dan kepantasan di DPR RI. Kedua, melakukan seleksi terhadap seluruh peserta non petahana sebagaimana yang dibutuhkan adalah 27 orang dikurangi 7 orang (petahana) yakni 20 orang kandidat. Jadi total calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 yang dikirimkan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepantasan di DPR RI adalah 27 orang (terdiri atas 20 orang non petahana dan 7 orang petahana).

Klaim bahwa Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode 2019-2022 telah melaksanakan dengan baik Peraturan KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 13 ayat 8. Namun dalam waktu bersamaan, ternyata mereka sekaligus melanggar dengan terang-terangan Peraturan KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 10 ayat 1, Pasal 10 ayat 3, dan Pasal 10 ayat 4, serta Pasal 14 ayat 2. Bukankah dalam proses seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 telah terjadi indikasi sangat kuat adanya inkonsistensi, cacat hukum, dan maladministrasi terhadap hukum yang dilakukan oleh tiga pihak sekaligus (Kominfo RI, Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022, dan DPR RI Komisi 1)?

Penghentian dan atau penundaan proses seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022—yang diagendakan oleh DPR RI memasuki tahap uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI pada 8-10 Juli 2019 menjadi sebuah keharusan. Pembatalan dan atau penganuliran hasil keputusan terhadap 34 orang nama yang sudah ditetapkan oleh DPR RI demi penegakan hukum menjadi tuntutan hukum yang riil, dan sangat mendesak demi kedaulatan dunia penyiaran dan kepentingan nasional yang lebih besar. Presiden RI sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kewenangan struktur birokrasi di Indonesia wajib mengambil tindakan tegas dan mendesak segera. Agar Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan pihak-pihak terkait bertindak cepat, tepat, dan cekatan, serta profesional dalam melakukan penyelidikan dan pengauditan (investigasi) atas adanya dugaan maladministrasi dan cacat hukum dalam Proses Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022. Publik dan pers juga wajib untuk mengkritisi dan melakukan kegiatan investigasi bersama atas proses seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022, agar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 02 Juli 2019

Hormat saya,

Ketua Prodi S1 Ilmu Komunikasi STIKOM Yogyakarta

SUPADIYANTO, S.Sos.I., M.I.Kom.

HP/WA: 08179447204 e-mail: supadiyanto.nkri@gmail.com