Kalijodo Bergoyang, Penonton Membludak

Kalijodo, yang dahulunya merupakan salah satu wilayah remang-remang di Ibukota, kini menjadi _spotlight_ yang amat pantas menjadi tempat rekreasi keluarga bagi warga Jakarta. 

Jakarta - Para pengunjung temporer yang sedang punya urusan di Ibukota Republik Indonesia ini juga dapat menikmati fasilitas hiburan di Kalijodo tanpa harus merogoh kocek tambahan.

“Yaa, Kalijodo sekarang sudah bermetamorfosis ke bentuknya sekarang yang amat patut dikunjungi setiap warga. Kita dapat menikmati goyangan Kalijodo sepuasnya melalui lantunan lagu-lagu dangdut yang dibawakan para penyanyi usia muda bertalenta hebat di sini,” ungkap Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke yang berkesempatan mampir menyaksikan performance para pedangdut Kalijodo, Sabtu, 10 Agustus 2019.

Acara dangdutan mingguan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo yang diprakarsai Ketua Umum Garda Bintang Timur, Daenk Jamal, sungguh menjadi daya pikat yang menjadikan lokasi ini senantiasa semarak di malam minggu seperti malam ini. “Tempat ini namanya telah berubah menjadi Kalijodo Jaman Now, Kalijodo yang dapat menjadi sumber inspirasi posistif bagi setiap warga Jakarta, khususnya daerah Jakarta Utara,” jelas Daenk Jamal kepada pewarta media ini.

Hal itu tidaklah berlebihan. Faktanya, keberadaan Kalijodo Jaman Now yang menyajikan berbagai program inovatif telah menjadi pemicu geliat Jakarta dari berbagai sisi. Ekonomi warga sekitar dapat bergerak maju berkat adanya ratusan tenda yang menyediakan berbagai dagangan warga, seperti makanan, mainan anak, asesories, hingga lampu hias dan perhiasan murah meriah bagi pengunjung putri. Hiburan murah merakyat yang menampilkan para pedangdut hasil 2 kali penyelenggaraan lomba Nyanyi Dangdut Bintang Timur di Kalijodo Jaman Now, tentu menjadi nilai tambah yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

“Menurut saya, Daenk Jamal telah memberikan contoh yang bagus bagi para pemuda penggerak dinamika masyarakat untuk kreatif menciptakan spotlight-spotligh menarik di tempat lain, yang mungkin saat ini masih dianggap kurang potensial bagi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis seni-budaya bangsa sendiri,” imbuh Wilson.

Panggung Dangdut Kalijodo Jaman Now pada Sabtu malam, 10 Agustus 2019, ini telah menggoyang RTH ini dengan luar biasa. Penonton membludak, memenuhi setiap sudut ruang halaman di seputaran bangunan utama terbuka RTH terlihat antusias menikmat rangkaian penampilan para penyanyi.

“Kami sangat menikmati hiburan gratis yang disediakan Kalijodo Jaman Now ini. Terima kasih untuk Bapak Daenk Jamal, pengelola RTH Kalijodo. Malam minggu depan saya mau datang lagi, hahaha,” ujar Didi, warga Angke, salah satu penggunjung yang sempat dimintai komentarnya oleh pewarta. (LNG01) 

Pastikan Hewan Qurban Layak, Dinas Pertanian Lombok Barat Lakukan Pengawasam

Seperti tahun-tahun sebelumya, menjelang Hari Raya Idul Adha Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pertanian melakukan pemeriksaan kesehatan hewan qurban di sejumlah titik di Lombok Barat.

Kegiatan ini juga melibatkan dari Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kecamatan, dan Tim dari Polres Lombok Barat.

Selain untuk mencegah adanya pemotongan terhadap ternak yang terjangkit penyakit menular, kegiatan yang didasari Peraturan Menteri Pertanian No. 114 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Hewan Qurban ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumsi daging yang tidak sehat.

Dari hasil monitoring di sembilan kecamatan, tingkat jaminan kesehatan ternak di Lombok Barat yang menjadi calon hewan qurban ini sudah cukup bagus.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, Muhur Zokhri saat turun melakukan pemeriksaan di Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kamis (8/8).

"Dari hasil monitoring kita sejak hari Senin sampai hari ini (Kamis,red) sudah sebanyak 1.175 ekor kambing dan sapi. Dari 1.175 ekor itu kurang lebih 200 ekor sapi dan 975 ekor kambing yang sudah kita monitor di pengepul dan ditemukan satu ekor sapi dan tiga ekor kambing yang tidak memenuhi syarat untuk di qurban karena sakit mata dan scabies (koreng)," jelas Muhur. 

Lebih lanjut dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaksana qurban agar ternak yang akan diqurban harus sehat, tidak cacat, serta cukup umur.

"Apabila ada masyarakat yang ragu dan mau memastikan kondisi calon hewan qurbannya, dapat menghubungi Dinas Pertanian Lombok Barat melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan," himbaunya. (LNG02) 

Kapolsek Cengkareng Serahkan Bantuan Satu Ekor Sapi Hewan Qurban

Bertempat di Masjid Nurul Imam 1 Kp Tanah Koja RT 008/02 Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat, Kapolsek Cengkareng Kompol H Khoiri SH MH bersama jajaran melaksanakan  Silaturahmi dengan pengurus panitia Qurban, Jumat (09/08/19) malam.

Jakarta Barat - Pada kesempatan tersebut Kompol H Khoiri memberikan bantuan hewan kurban, berupa satu ekor sapi yang diterima oleh Ketua panitia Qurban Masjid Nurul Imam Ustad Sihabudi dan para pengurus.

Kapolsek Cengkareng Kompol H Khoiri SH MH mengatakan, kegiatan  ini bertujuan untuk membangun ukhuwah antara Polri, dengan warga masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di wilayah Cengkareng.

“Kegiatan ini kami laksanakan untuk membangun Ukhuwah antara Polri, dengan masyarakat baik tokoh agama, maupun tokoh masyarakat,” jelas Kapolsek Cengkareng.

Lebih lanjut H Khoiri mengatakan, kegiatan ini untuk menjalin talisilaturahmi Kapolsek Cengkareng Kepada Alim Ulama dan tokoh masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas aman dan kondusif sesuai perintah Kapolres Metro Jalarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH.

Penyerahan bantuan hewan qurban juga disambut baik oleh pengurus panitia Masjid Nurul Imam, serta mengapresiasi kepada Kapolsek Cengkareng yang telah menyerahkan hewan kurban yaitu satu ekor sapi, untuk di sembelih di Lingkungan Masjid  tersebut.

“Alhamdulillah kami menyambut baik kegiatan Bapak Kapolsek Cengkareng di Masjid Nurul Imam, serta kami berterima kasih Bapak Kapolsek menyerahkan hewan Qurban untuk disembelih di Lingkungan Masjid kami. Semoga hewan Qurban tersebut bermanfaat untuk warga Duri Kosambi yang membutuhkan," ucap Ustadz Sihabudi. (LNG01) 

Jangzulmi Hadir Dirangkai Dengan Peringatan HUT RI 74

Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi atau biasa disingkat Jangzulmi  digelar hari ini, Jumat (9/8/2019). 

Mataram - Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat ini merupakan rangkaian kegiatan dari Peringatan HUT RI ke 74 yang bertemakan SDM Unggul Indonesia Maju.

Jangzulmi hari ini diikuti oleh berbagai kalangan, diantaranya Legiun Veteran RI Provinsi NTB, Mahasiswa, Pelajar serta masyarakat umum. Gubernur dan Wakil Gubernur turut pula didampingi Asisten serta Kepala OPD lingkup Provinsi NTB.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah pada kesempatan tersebut menyampaikan  apresiasinya kepada para veteran yang hadir pada acara Jangzulmi pagi ini. Bang Zul sapaan akrabnya, berharap pemuda pemudi NTB bisa meniru dan mencontoh kedisplinan serta hal-hal positif yang veteran NTB tunjukan.

"Mudah-mudahan kehadiran para veteran ini, mengingatkan kita pada satu pesan penting bahwa kemerdekaan yang kita rasakan pada hari ini tidak diperoleh dengan begitu saja," kata Bang Zul.

Bang Zul mengungkapkan hari kemerdekaan 17 Agustus agar dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran veteran dan para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia.

"Semangat kepahlawanan yang mereka tularkan itu luar biasa, cara disiplin militer itu persoalan hidup dan mati," lanjutnya.

Bang Zul mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi akan terus meningkatkan komunikasi dengan para veteran sehingga segala sarana dan kebutuhan veteran kedepannya dapat dipenuhi.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dihadapan para pelajar dan mahasiswa tidak henti-hentinya menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Posyandu di dusun diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan kesehatan.

"Tidak hanya masalah kesehatan saja, narkoba juga, masalah pernikahan dini, untuk pendewasaan usia perkawinan, ilegal logging dan kebencanaan itu dapat disosialisasi melalui posyandu," tutur Hj. Rohmi.

Ketua DPD Legiun Veteran RI Provinsi NTB, Abdul Kadir mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi atas terselenggaranya Jangzulmi hari ini. Menurutnya, ini merupakan kesempatan yang bagus dalam menyampaikan aspirasi  langsung kepada Pemerintah Provinsi.

Acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi seperti biasa juga diramaikan dengan pertanyaan dan saran yang membangun dari siswa dan mahasiswa yang turut hadir. Mereka dengan antusias memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan permasalahan serta ide dihadapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Diakhir acara, PT. Telkomsel memberikan bantuan berupa seekor sapi kurban kepada Pemerintah Provinsi NTB yang kemudian diteruskan kepada DPD Legiun Veteran RI Provinsi NTB. (LNG04) 

Peletakan Batu Pertama Auditorium SMA 1, Gubernur Ingatkan Pentingnya Persaudaraan dan Kepemimpinan

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Audiotorium SMA Negeri 1, Kabupaten Sumbawa, Kamis (8/8).

Sumbawa - Saat itu, Gubernur mengingatkan dengan sebuah kisah, bahwa seberapa pun sahabat menyakiti, dia akan tetap menjadi sahabat. Begitu juga ketika mengambil kesimpulan dan tindakan, untuk tidak melakukan kedua hal itu ketika sedang marah dan emosi karena akan berbuah kefatalan.

"Kadang-kadang dalam proses pilkada dan politik, orang kehilangan kejernihan dan akal sehat mengorbankan persaudaraan dan persahabatan. Kadang juga sebagai seorang pimpinan, sering mengambil keputusan disaat kita emosional," ungkap Gubernur.

Pada kesempatan ini Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu diberi kepercayaan untuk memberikan nama untuk auditorium tersebut. Menurut Gubernur nama yang pantas adalah "Marwan Muslimin", sosok mantan kepala sekolah yang memiliki dedikasi yang sangat baik dan dikenang oleh seluruh alumni SMA Negeri 1 Sumbawa Besar.

"Yang paling penting dari sosok Marwan Muslimin adalah sosok kepala sekolah yang kita idamkan, tidak banyak bicara, tidak banyak mengumbar janji, tapi beliau menjadi sosok yang sangat diguguh dan ditiru bukan hanya oleh murid-muridnya tetapi juga guru-guru," jelas Gubernur yang merupakan salah satu alumni dari SMA itu. 

Doktor Zul berharap auditorium ini menjadi simbol kebangkitan SMA Negeri 1 Sumbawa Besar untuk menjadi yang terbaik di Nusa Tenggara Barat. 

Sementara itu, Masuji Mando selaku Plt. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumbawa Besar mengatakan rencana pembangunan auditorium ini dicetuskan oleh Kepala Sekolah sebelumnya. Target pembangunannya dapat diselesaikan dan tujuan pembangunan dapat tercapai bersama. 

"Ikhtiar besar kita untuk membangun pendidikan hanya bisa terwujud apabila kita semua bekerja keras dan membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengurus pendidikan ini"

Kemudian kegiatan ini diakhiri dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur NTB yang ditemani oleh Sekda Kabupaten Sumbawa, Kapolres Sumbawa dan beberapa alumni SMA 1 Sumbawa Besar. (LNG04) 

Bupati Lombok Utara Melantik Pejabat Lingkup DUKCAPIL

Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Ahyar melantik dan mengambil sumpah 7 ( tujuh ) pejabat di lingkungan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ( Dukcapil ) Kabupaten Lombok Utara. 

Lombok Utara - Pelantikan dilaksanakan di ruang rapat Bupati pada hari jum’at 09 agustus 2019 yang dihadiri oleh para asisten di lingkup pemda KLU, Inspektorat, Plh kepala BKD Dan PSDM KLU, Kepala UPD di lingkup Pemda KLU dan Rohaniwan dari Kantor Kemenag Lombok Utara.

Adapun pejabat yang dilantik diantaranya

1. Doni Sopian Hadi, S.IP menggantikan Agung Puji Barjo Iriantono, S.IP dengan jabatan pengawas selaku kepala seksi identitas penduduk 

2. Cecep Marma Ari Wibawa  menggantikan Andi Wahyudi Dirgandara, SH  dari jabatan pengawas selaku Kepala Seksi Sistem Informasi Admisnitrasi Kependudukan, 

3. Sdri Nurul Bayati, S.Sos Jabatan pengawas selaku kepala seksi pendataan penduduk 

4. Maridep mengantikan Lasimudin, S.Sos dalam Jabatan pengawas selaku Kepala Seksi Kelahiran  

5. Lalu Fahmi Aditya, S.IP menggantikan Maridep selaku Pengawas selaku kepala seksi perubahan status anak, Kewarganegaran  dan kematian 

6. Lasimudin, S.Sos Jabatan pengawas selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

7. Agung Puji Barjo Iriantono, S.IP sebagai  jabatan lama Kepala Seksi identitas penduduk pada bidang layanan pendaftaran  jabatan baru Kepala seksi ketersediaan dan kerawanan pangan pada dinas ketahanan  dan pertanian pangan.

Dalam sambutannya H.Hajmul  Ahyar mengungkapkan bahwa  keterlambatan pelantikan pejabat esselon di lingkungan dinas Dukcapil dikarenakan menunggu keputusan menteri dalam negeri sehingga tidak tepat bersamaan dengan pelantikan pejabat yang lain. 

“ Ini artinya bahwa bagi pejabat di dinas dukcapil harus menjadi pemikiran , bahwa SK pejabat di dukcapil selain disetujui oleh Bupati dan juga di SK kan oleh menteri dalam negeri, artinya tugas ini bukan tugas yang ringan “ ungkap H.Najmul

Lebih jauh, H,Najmul menyampaikan bahwa pengangkatan pejabat di lingkungan dinas dukcapil sudah dilakukan secara matang dan tidak sembarangan karena harus juga mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, harapannya, Kinerja para pejabat yang dilantik bisa lebih bagus dan lebih baik.

H.Najmul mencontohkan bahwa kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten dengan pembangunan kependudukan yang sudah mendapat tempat baik di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Dukcapil adalah percepatan penerbitan akte kelahiran dan hak hukum anak di KLU adalah sangat penting. 

Dan proses percepatan penerbitan akte kelaihiran di Lombok Utara rata – rata melebihi rata – rata provinsi dan nasional dan saat ini KLU sedang membuat inovasi baru yaitu membuat akte kelahiran secara online dengan istilah “ BAKSO URAT “. 

Masyarakat bisa mendaftarkan pembuatan akte kelahiran secara online melalui hape android dengan mempercepat proses pelayanan penerbitan akte kelahiran lebih cepat. (LNG06) 

M16 Dorong Pendatang Baru Lebih Agresif Jelang Pilkada

Pesta demokrasi akan kembali digelar. Tujuh dari sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2020. 

Mataram - Para petahana mulai memantapkan diri agar kembali terpilih. Sementara para pendatang baru mencoba mencari celah memikat hati para pemilih.

Mataram -Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto, menilai para pendatang harus lebih agresif tampil dan menunjukan tajinya. Pasalnya, para pendatang baru tidak memiliki satu modal utama yang sudah dipegang para petahana: popularitas dan elektabiluras.

Baik-buruknya petahana, kata pria yang akrab disapa Didu, tentu sudah dikenal masyakarat. Sementara para pendatang baru, sebagus apa pun gagasan yang ditawarkan terasa percuma jika tidak sampai pada masyarakat. 

"Kalau mau imbangi popularitas dan elektabilitas petahana, pendatang baru harus sadar diri, jangan merasa kuat sebelum bertanding," ujar Didu di Mataram, NTB, junat (9/8) malam. 

Menurut Didu, para pendatang baru kerap terbuai dengan hasil survei internal. Didu menegaskan, hasil survei hanya sebagai tolok ukur atau alat sementara untuk melihat persepsi publik pada saat itu , bukan sebagai penentu yang pasti saat pemilihan terjadi.

"Hasil survei seharusnya diikuti tindakan lanjut. Kelemahan yang pendatang baru seringkali terkesan ikuti pola petahana, jangan. Harusnya dia melakukan tindakan yang tidak dilakukan oleh petahana," ucap Didu. 

Didu menyarankan para pendatang baru lebih aktif bergerak terjun di lapangan dan menampilkan terobosan dalam upaya pengenalan diri serta gagasan yang ditawarkan. Para pendatang baru pun perlu menyesuaikan diri dengan segmen masyarakat yang ditemui. 

"Membaurlah dengan lingkungan sekitar, kalau ketemu anak muda ya pakai gaya anak muda, sesuaikan segmentasi. Kalau ketemu tokoh ya tampil sopan," kata Didu. 

Yang pasti, para pendatang baru tak perlu terjebak pada dikotomi, termasuk melakukan black campaign ,  melainkan merangkul semua kalangan.

 Didu menambahkan, selain aktif terjun di lapangan, para pendatang baru juga perlu bermain pada tatanan media sosial dan media mainstream atau arus utama sebagai bentuk keterbukaan pada publik.

"Jangan lupa media sosial dan media mainstream harus berjalan seiringan dalam menopang gagasan yang dipunya," ungkap Didu.

Sementara itu Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 adalah Lembaga Nirlaba yang berdiri sejak 4 Oktober 2012 yang digagas oleh Ketua Dewan Pendiri Mi6 , Mucklis Tolomundu.yang juga mantan jurnalis Majalah Tempo Era dekade 80-an dan Majalah Pria Matra (LNG02) 

Sambut Lebaran Idul Adha, Kodim Sumbawa Gelar Aksi Bersih-Bersih

Dalam rangka menyambut Perayaan Idul Adha 1440 H pada Minggu (11/8/2019), Kodim 1607/Sumbawa bersama anggota Polres Sumbawa dan Pemerintah daerah setempat melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan di lapangan Pahlawan Kabupaten Sumbawa, Jumat (9/8).

Sumbawa - Gotong royong yang diikuti sekitar 200 orang tersebut dihadiri Sekda Sumbawa Dr. Muhammad Iksan, M.Pd., dan Asisten III administrasi umum Lalu Suharmaji, ST., dan Danramil 1607-01/Sumbawa Kapten Inf Tamtanus.

Dandim 1607/Sumbawa Letnan Kolonel Inf Samsul Huda, SE. M.Sc., disela-sela kesibukannya memberikan apresiasi atas kerjasama yang dilakukan TNI, Polri dan Pemerintah daerah dalam upaya menjaga kebersihan.

“Ini salah satu wujud sinergitas TNI, Polri dan Pemda untuk menjaga kebrsihan kota Sumbawa,” ujar Dandim.

Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan selain dalam rangka menyambut lebaran Idul Adha pada minggu lusa, juga untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar lapangan sehingga kelihatan bersih, indah dan nyaman.

Selain itu, Samsul juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan mulai dari kebersihan rumah dan halaman dan tempat-tempat umum yang merupakan fasilitas umum seperti masjid, makam ataupun lapangan.

“Caranya jangan membuang sampah sembarangan, namun buanglah sampah pada tempatnya. Bila perlu pisahkan mana yang sampah organik dan anorganik sehingga mudah untuk pengelolaannya,” tutup pria kelahiran Jawa Timur tersebut. (LNG02)

Gara- Gara Jual Obat Tramadol, Seorang Laki-Laki Diamankan Polisi

Kepolisian Resort Sumbawa Barat, melalui Satuan Resnarkoba menerima pelimpahan kasus dari Satuan Reskrim Polres Sumbawa Barat dan telah diamankan seorang yang diduga melakukan tindak Pidana Kesehatan (Menjual Obat-obatan jenis Tramadol) pada Rabu, (7/8).

Sumbawa Barat - Terduga pelaku dalam kasus ini berinisial DZ, (30), Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lingkungan Kuang Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Tempat kejadian perkara kasus ini di kontarakan kampung Bosok Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang," Jelas Kapolres Sumbawa Barat AKBP. Mustofa S. Ik., MH melalui Pejabat Sementara Paur Subbag Humas Bripka Mayadi Iskandar. 

Ia juga mengatakan kronologis kejadian kasus ini, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 Wita berdasarkan laporan dari masyarakat melalui postingan di media sosial (facebook) akun milik MS terkait maraknya pencurian di wilayah Kampung Bosok Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang.

Dicurigai terduga pelaku atas nama DZ yang merupakan tersangka dalam kasus tindak pidanan pencurian HP diperkuat dengan ciri-ciri dan keterangan dari korban. Pada saat melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku didapati 223 butir Pil TRAMADOL didalam kantong pelastik hitam 4 plastik klip besar dan tas warna coklat 1 klip besar serta uang tunai sejumlah RP 1.940.000,- yang merupakan hasil penjualan Pil TRAMADOL (Rp 50.000,- per 3 butir).

Selanjutnya, terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke Mako Polres Sumbawa Barat. Kronologis penangkapan terduga pelaku diamankan di TKP tanpa ada perlawanan.

Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 223 butir Pil TRAMADOL, Uang tunai 1.940.000,00, 1 unit HP Samsung warna Abu-abu, 1 unit HP Hammer warna putih, 1 unit HP Volt warna Abu-abu dan 1 buah tas berwana Coklat. (LNG05)

177 Pengguna BPJS Di KSB Sudah Dinonaktifkan

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2019 bahwa ada ribuan data kepesertaan BPJS yang di nonaktifkan.

Sumbawa Barat - Sebelumnya Kementerian Sosial telah mengambil data dari basis data terpadu (BDT) untuk menonaktifkan BPJS ini. Pengambilan data BDT ini di semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Di setiap Pemerintah Daerah ada data BDT yang diinput oleh Dinas Sosial ke dalam aplikasi SixNJ.

Di sana akan tertera masyarakat yang masuk ke dalam BBIAPBN. Setelah itu di sandingkan dengan data APBN yang ada dan terdaftar. Melihat hasil itu bahwa untuk KSB ada 177 orang yang ada di APBN tapi, tidak ada di SK Kementerian Sosial, makanya itu langsung di keluarkan.

"Dari data BDT untuk KSB setelah dilihat ada sekitar 2009 orang yang akan di masukkan ke APBN," jelas Kepala BPJS Sumbawa Barat, Baiq Soraya Widiyanti saat di wawancarai media ini di ruang kerjanya. Pada Jum,at (9/8).

Ia mengatakan bahwa data BDT 2009 orang ini ditambahkan lagi ke APBN, namun 177 orang dikeluarkan karna non BDT. Karna semua data yang ada di Kemensos semua data BDT. 

Menindak lanjuti penonaktifan ini pihak BPJS melakukan kordinasi dengan Dinas Sosial, Sekretaris Daerah dan Dikes, semuanya sudah disampaikan kepada mereka.

Lebih lanjut, Ia menerangkan bahwa 177 orang ini, informasi dari Pemda akan di verifikasi dan validasi kembali terhadap orang ini, kalau orang ini masuk dalam kategori orang tidak mampu, maka alternatif ada dua yaitu kemungkinan akan dimasuk ke APBD dengan melihat anggaran, kalau tidak melalui APBD orang ini akan diinput kembali oleh Disos KSB dalam data BDT agar di usulkan kembali ke APBN.

Ia menuturkan, Namun ini ada catatan buat Dinas Sosial sebelum menginput data BDT, harus verifikasi dan validasi data kembali.

Tambah Baiq sapaan akrabnya, bentuk dari kordinasi kami, kami juga berkodinasi dengan puskesmas, agar diberitahukan ke orang yang dinonaktifkan, karna 177 orang ini semua tersebar di 8 Kecamatan.l di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dia berharap kepada Dinas Sosial agar segera dipercepat proses validasi dan verifikasi data agar lebih cepat ketahuan kondisi masyarakat. Supaya nanti bisa langsung dicari solusinya, bila memungkinkan akan diusulkan segera masuk data peserta BBIAPBN. (LNG05)

Persiapan Penyusunan Buku Profil Kependudukan Lombok Utara

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ( DP2KBPMD ) mengadakan rapat bersama seluruh OPD mitra kerja di aula kantor DP2KBPMD pada hari Kamis, 09 Agustus 2019. 

Lombok Utara - Acara dibuka oleh kepala  DP2KBPMD yang diwakili Kabid pengendalian penduduk Rinatip,SH.Hadir dalam acara tersebut Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN provinsi NTB Lalu Nuzulul Kuswan,S.Sos, Julio Nedo Parenov Kasubbid Kerjasama Penduduk BKKBN provinsi NTB serta Lalu  Sten Cantha Kasubbid Parameter Kependudukan BKKBN provinsi NTB. Peserta terdiri dari dinas dukcapil, Dikpora, kemenagklu,BPS akademisi, serta instansi terkait yang berjumlah 23 orang.

Rinatip dalam sambutannya membuka Acara tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan saat ini untuk melakukan persiapan penyusunan buku profil kependudukan di kabupaten Lombok Utara guna mendapatkan data atau satu data. Karena saat ini kabupaten Lombok Utara berada dalam darurat data apalagi setelah terjadi gempa.

Lalu Nuzulul juga menegaskan bahwa tujuan dari penyusunan buku profil kependudukan ini untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi kependudukan yang diamati dari berbagai aspek. Setelah tersusun buku profil kependudukan ini bisa dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah, sebagai acuan bagi para pengelola dan pelaksana kegiatan perencanaan pengendalian penduduk dan bisa menambah sumber data kependudukan yang dibutuhkan.

Lebih jauh, Lalu Nuzulul mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan awal dan akan ditindak lanjuti dengan kegiatan penyusunan, review data dan telah di bentuk tim yang akan merancang dan merumuskan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam kesempatan itu juga, dipaparkan susunan isi buku profil yang akan di buat guna mendapatkan masukan dan sekaligus saran dari para peserta.

Dalam acara tersebut dilakukan serah terima buku profil kependudukan tahun 2018 dari kantor BKKBN provinsi NTB yang diwakili Kabid pengendalian penduduk Lalu Nuzulul Kuswan  kepada kepala DP2KBPMD KLU yang diwakili Kabid pengendalian penduduk Rinatip,SH.

DUA WARTAWAN DIANCAM AKAN DI BUNUH OLEH OKNUM ANGGOTA GUDANG KARET MANDALA

Dua wartawan di ancam oleh Oknum Karyawan Gudang karet Mandala yang tenar di sebutan Walet Puti yang berada di Simpang pancing RT.04/09 Kelurahan Sorek satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Pelalawan - Rabu 07/08/19 saat Mendapat Keterangan dari Masyarakat Terkait Dugaan Pencemaran Lingkungan yang sudah lama Terjadi  di tengah tengah Kampung Simpang Pancing RT.04/09 Kelurahan Sorek satu Kecamatan Pangkalan Kuras, media pun mendatangi Gudang tersebut untuk konfirmasi serta membuktikan kebenaran informasi yang dimaksud.

Sesampainya dikantor Mandala media pun memperkenalkan diri serta menunjuk kan identitas diri.namun sangat disayangkan setelah media mengkonfirmasi terkait limbah karet yang mengganggu warga sekitar, karyawan Gudang mandala langsung marah dan meninju meja dan berkata "Maksud kalian apa Siapa Masyarakatnya?"

Lalu tiba tiba diantara karyawan gudang  ada yang Mengejar dan mengeroyok Wartawan Riausindo.com  sambil Berkata "Mau kumatikan kalian !!! ku matikan kalian!!! kumatikan kalian !!!" Ancam nya.

Setelah melihat Rekan nya dikeroyok, Aprianto  mencoba melerai dan menghentikan pengeroyokan tersebut,namun akhirnya aprianto menjadi bulan bulanan anggota mandala, Aprianto pun dicekik hingga hampir tak bernapas dan memar bagian dada dan leher.

Keluar dari Gudang Mandala kedua mediapun melaporkan nya ke Polsek pangkalan Kuras.setelah diambil hasil visum di puskesmas pangkalan kuras  penyidik langsung menerima laporan kedua Wartawan dan membuat laporan nya. Hingga saat ini media masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian.media berharap polisi segera menangkap  karyawan yang melakukan pengeroyokan  dan penganiaan tersebut. Tutupnya (LNG01) 

Jaga Kamtibmas, Polsek Cengkareng Bersama Tiga Pilar Gelar Apel Bersama Security di Kawasan 1000 Ruko

Polsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat bersama tiga pilar menggelar apel bersama security dan Linmas di kawasan 1000 ruko, Cengkareng Jakarta Barat, Rabu (07/08/19) malam.

Jakarta - Kegiatan apel bersama  dalam rangka pembinaan dan koordinasi tugas sehari-hari security. Apel bersama tersebut juga dihadiri oleh Camat Cengkareng Ahmad Faqih, Kapolsek Cengkareng Kompol H. Khoiri SH MH, Danramil Cengkareng Kapten Inf Sudarsono, Kasubsektor palem Ipda Erwan, Binmas Aiptu Lukman, Anggota intelkam Aiptu Kosasih, Ketua RT 13 beserta pengurus, Koordinator security Raji, Security dan Linmas.

Kapolsek Cengkareng Kompol H Khoiri SH MH dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada security dan linmas yang jaga di kawasan 1000 ruko sampai saat ini masih kondusif tidak ada keributan, antara kedua belah pihak.

"Tolong berikan rasa aman kepada warga masyarakat, mengharapkan anggota security linmas tetap kompak karena semua yang ada di sini niatnya mencari kerja untuk keluarga di rumah," ucap Khoiri.

Dirinya juga menekankan kepada anggota security Linmas agar senantiasa waspada dan tanggap terhadap sekecil apapun gangguan Kamtibmas yang terjadi, dan segera melaporkan kepada Kepolisian jika terjadi gangguan Kamtibmas sekecil apapun.

"Mudah-mudahan pekerjaan bapak menjadi ibadah buat bapak- bapak sekalian karena dengan keberadaan di sini untuk mencari nafkah," imbuhnya.

Danramil Cengkareng Kapten Inf Sudarsono mengatakan, kehadiran tiga pilar di hadapan anggota security dan linmas kawasan dengan maksud  bertatap muka saja, ia mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang menjaga kawasan 1000 ruko

"Kalau ada masalah silahkan selesaikan dengan baik laporkan secara berjenjang kepada koordinatornya tetap jaga kekompakkan," katanya.

Sementara, arahan dari Camat Cengkareng Ahmad Faqih menyatakan, agar tetap menjaga kebersamaan antara security dan linmas pada intinya bekerja dibidang yang sama memberikan pelayanan kepada masyarakat di tempat yang sama.

"Masalah urusan antara pengurus dengan pengelola ngak usah di pikirkan yang jelas security dan linmas niatnya hanya mencari nafkah untuk keluarganya," pungkasnya. (LNG01) 

Kemenpar akan Bahas Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di NTB

Dalam rangka mengembangkan pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai destinasi wisata prioritas nasional, Kementerian Pariwisata RI akan menggelar acara forum strategis yang membahas tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan di NTB.

Mataram - "Pemerintah Provinsi NTB mendukung penuh acara Kementrian Pariwisata ini karena acara ini akan membantu pengembangan pariwisata di NTB ini," kata Kepala Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos.,MM saat ditemui oleh perwakilan Kementerian Pariwisata di Mataram, rabu (7/8/2019).

Ia mengungkapkan bahwa pariwisata di NTB akan menjadi sorotan dunia utamanya destinasi pariwisata di Mandalika yang mana di Mandalika tersebut akan dibangun sirkuit MotoGP sehingga turis dari berbagai negara dipastikan akan datang ke NTB.

"Acara yang dibuat oleh Kemenpar ini bukti bahwa NTB sangat diperhatikan destinasi wisatanya oleh pusat, kita berharap acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan output yang maksimal," tambahnya.

Kepala Dinas Pariwisata, H.M. Faozal yang juga berada ditempat tersebut mengaku sangat mendukung acara ini dan akan berpartisipasi aktif untuk mensukseskan acara ini.

Asisten Deputi Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata mengungkapkan bahwa acara ini rencananya akan dikemas dalam bentuk forum diskusi yang fokus membahas tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan di NTB.

"Bentuk dari acara ini semacam seminar dua arah, jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta dari seluruh Kabupaten/Kota di Prov.NTB untuk berkomunikasi secara aktif dengan para narasumber, sehingga peserta forum bukan hanya menerima materi namun juga dapat berkonsultasi terkait dengan pemasaran dan pengembangan atraksi wisata yang dimiliki saat ini agar lebih memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan berkelanjutan" terang Radin.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan direncanakan berlangsung pada tanggal 4 September 2019 dengan narasumber dari Kemenpar rencananya antara lain Sekretaris Kementrian, Staf Ahli Menteri bidang Kemaritiman, Asisten Pengembangan Destinasi Regional III, Asisten Deputi Pemasaran I Regional III, Kadis Pariwisata Provinsi NTB, dan juga narasumber dari kalangan profesional.

Ia menambahkan bahwa diharapkan melalui acara ini dapat memperkuat komunikasi dan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah tingkat 1 maupun 2 terkait pengembangan pariwisata di NTB yang kompetitif dan berkelanjutan.

LNG02

WAGUB TEKANKAN MAHASISWA POLTEKPAR UTAMAKAN HOSPITALITY

Hal terpenting yang harus diutamakan oleh Mahasiswa dan Mahasiswi poltekpar sebagai kampus yang didesain berkelas dunia adalah, keramahan (hospitality) yang terlahir dari dalam hati, sehingga aura yang dikeluarkan positif.

Mataram - Demikian pesan Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Dhalilah, M. Pd, saat mengisi  Studium Generale, menyambut mahasiswa baru dan tahun akademik 2019/2020,  di Rektorat Politeknik Pariwisata Lombok, Kamis (8/8)

Lebih lanjut, Hj. Sitti Rohmi mengatakan bahwa para mahasiwa dan mahasiswi, harus merasa bangga dan bersyukur, telah lolos dan dapat menimba ilmu di kampus terbaik, yang bahkan hanya ada 6 di Indonesia dan salah satunya, ada di NTB. 

"Rasa syukur harus diwujudkan dengan do your best dan memanajemen waktu dengan baik. Bersyukur jangan sampai hanya awalnya saja, akan tetapi diiplementasikan selama berkuliah disini, dengan bertekat I will give my best, sehingga kita dapat mempersembahkan yang terbaik, bagi orangtua dan Indonesia," ujar Ummi Rohmi.

Terakhir, Ummi Rohmi memberi nasihat kepada Mahasiswa dan Mahasiswi agar  memegang teguh hospitality dalam bentuk yang intangible yakni attitude, skill dan knowledge. 

Pada kesempatan ini, Direktur Poltekpar Lombok Dr. Hamsu Hanafi, MM, menyampaikan bahwa ada 315 mahasiswa baru. Di tahun 2019, telah ada yang lulus kurang lebih 75 mahasiswa, akan tetapi angka tersebut masih jauh dari kebutuhan SDM dari KEK Mandalika. 

Hadirnya Moto GP di Mandalika, merupakan suatu daya tarik bagi para wisatawan, sehingga dapat meningkatkan angka wisatawan ke Lombok, yang tentunya membuka banyak peluang, atau lapangan pekerjaan, bagi para alumni-alumni Poltekpar dan juga masyarakat NTB. (LNG04)

Wagub Terima Audiensi KPPU Kanwil IV

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menerima audiensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah IV bertempat di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kamis (8/8/2019).

Mataram - KPPU  Kantor Wilayah IV sendiri mencakup wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB dan NTT.

Wakil Gubernur menyambut baik kunjungan KPPU Kanwil IV tersebut. Ia mengatakan agar kedepannya, kerjasama dan komunikasi dengan Pemprov serta OPD terkait dapat terus terjalin.

"Kehadiran KPPU ini mudah-mudahan dapat membantu dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki NTB,'' ucap Hj. Rohmi.

Hj. Rohmi pun berharap hasil produksi dan persaingan usaha yang ada di NTB dapat terus berjalan baik dan lancar.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU di Surabaya, Dendy R. Sutrisno menyampaikan komitmen serta kesiapan KPPU Kanwil IV untuk turut berkontribusi dalam percepatan pembangunan di NTB.

Audiensi tersebut juga diikuti oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra serta Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi NTB. (LNG04) 

Untuk Memperkuat MoU, Komisi II Sambangi Dinas Pariwisata NTB

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Aheruddin Sidik, SE., ME bersama anggota komisi II lainnya saat berkunjung kerja ke Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Di sana rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Mohammad Faozal.

Mataram - Kedatangan komisi II tersebut untuk memperkuat MoU KSB dengan KLU, Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Aheruddin Sidik, SE, ME.

"Kunjungan kita dengan teman-teman komisi II terkait dukungan penguatan kerjasama daerah dalam rangka pengembangan sektor pariwisata,’’ jelas Ketua Komisi II di ruang kerjanya, pada Kamis, (8/8).

Ia menjelaskan Kunker tersebut, didasarkan pada adanya satu pemikiran tentang peran strategis Pemprov NTB, khususnya Dinas Pariwisata NTB dalam mendorong sekaligus memfasilitasi penguatan MoU antara Pemda KSB dengan Pemda KLU tentang kerjasama pengembangan di bidang pariwisata yang belum berjalan dengan baik.

‘’Kita meminta dinas Pariwisata NTB untuk memfasilitasi KSB dan KLU untuk mendorong percepatan atau terciptanya sinergi jaringan kerja sama antar pemerintah maupun swasta di kedua belah pihak,’’ harapnya.

Rombongan komisi II DPRD Sumbawa Barat meminta Dinas Pariwisata NTB untuk dapat memfasilitasi hal tersebut dengan OPD terkait lainnya. Sehingga nantinya akan menghasilkan konektifitas para wisatawan, salah satunya dengan adanya fast boat antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. 

‘’Ini dapat mempersempit adanya disparitas pengembangan pariwisata antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa,’’ ingatnya.

Dalam kunjungan tersebut, rombong komisi II diterima langsung Kadis Pariwisata NTB, Lalu Moh. Faozal. Dinas Pariwisata Provinsi NTB mendukung penuh adanya kerjasama Pemda KSB dengan KLU di bidang pengembangan pariwisata. ‘’Ini komitmen yang disampaikan langsung Kepala Dinas Pariwisata NTB, mereka siap membackup MoU antara dua daerah ini dengan intervensi Dinas Pariwisata NTB,’’ katanya.

Dalam jangka pendek, lanjut Aher, Dinas Pariwisata NTB memberikan arahan sekaligus pesan khusus kepada Dinas Pariwisata KSB untuk segera menginisiasi adanya forum diskusi pariwisata yang tujuan akhirnya untuk segera melahirkan atau membentuk forum Tata Kelola Pariwisata Daerah. 

Ia mengungkapkan dari KSB kita juga didampingi langsung Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Pemda KSB, Ir IGB Sumbawanto, M. Si.

Dia berharap apa yang dilakukan komisi II bisa ditindak lanjuti Pemda KSB, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,’’ pungkasnya. (LNG05)

Tim Internasional Unicef Akan Sambangi KSB

Tim Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Children's Fund, sering disingkat UNICEF) adalah sebuah organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang.

Sumbawa Barat - Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM mengatakan In Syah Allah nanti tanggal 19 Agustus 2019. Tim ini akan datang meninjau tim verifikator dari lembaga Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) terkait sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

Kabupaten Sumbawa Barat telah menjadi salah satu kandidat tuan rumah penyelenggaraan kongres sanitiasi Internasional. Untuk itu tim ini akan menyambangi KSB dalam rangka mengecek sejauh mana kesiapan pada 19 Agustus 2019 mendatang.

"Kita sudah dianggap layak dan sukses menjali STBM," jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kita sudah di anggap berhasil oleh Unicef dimulai dari ODF sampai STBM total. Dulu ODF dan sekarang STBM total yang akan mereka lihat.

Mereka pingin lihat STBM, jika sesuai dengan hasil yang diharapkan maka tim akan ada mengevaluasi dan kemungkinan memberitakan reward.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan bahwa tim akan memperiksa rumah warga, fasilitas hotel, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, fasilitas pemda dan lainnya. 

Untuk kesiapan Pemda Sumbawa Barat sendiri saat menghadapi tim Unicef ini, sudah sangat siap.

H. Firin sapaan akrabnya, nanti tim unicef akan memberikan bentuk intervensi ke Pemda KSB, saat dirasa Pemda ini sukses menjalankan STBM.

Kita sudah tiga kali mensuskseskan STBM. Dari evaluasi itu mereka rapat lagi. Bupati Sumbawa Barat merasa bangga atas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh agen-agen gotong karna sudah terstruktur, sistematis dan masif. (LNG05)

Miris Gaul Bebas Remaja, Berani Berbuat Tetapi Tidak Siap Bertanggung Jawab

Yaya Qalbiyah Harisanti S.Si (Muslimah Peduli Generasi)

Rabu 24 Juli 2019 beredar berita tentang kasus pembunuhan terhadap anaknya sendiri yang dilakukan oleh remaja berinisial SNI (18) di dalam toilet Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman mendapat kritikan pedas dari masyarakat. 

Tidak heran jika banyak yang mempertanyakan mengapa pelaku bisa tega membunuh dengan keji terhadap buah hatinya yang ia lahirkan. Bayi berjenis kelamin perempuan itu tewas setelah mulutnya disumpal tisu toilet dan tali pusarnya dicabut. 

Setelah tewas, jasad bayi dimasukkan kedalam kantong plastik dan berencana membuangnya di luar. Aksinya pun ketahuan petugas rumah sakit saat hendak melarikan diri. SNI perempuan asal Tenggarong ini mengatakan sejatinya tak ingin hal ini terjadi. Namun lantaran belum siap menikah dan belum siap punya anak, ia pun terpaksa melakukan hal itu. Padahal sang pacar diakui SNI telah siap untuk mengarungi rumah tangga bersamanya.

Kasus kasus serupa dengan hal demikian juga terjadi hampir terjadi di seluruh pelosok negeri. Tercatat maupun tidak tercatat oleh media, bisa dibilang setiap tahun selalu muncul dengan pelaku yang berbeda. Apa yang salah dengan remaja kita hari ini? Gaya hidup remaja hari ini mengikuti gaya hidup sekuler, gaya hidup Barat yang serba bebas. 

Gaya hidup yang  tidak ada matinya, setiap hari ada saja tren kekinian yang meramaikan lini masa media social, dari masalah pakaian, makanan, games, film “pacaran” hingga berakibat  gaul bebas baik melalui media maupun bertemu secara langsung. 

Di sekolah tidak ada lagi yang namanya jaga jarak dengan lawan jenis, hingga laki laki dan perempuan gaul secara bebas tanpa batas. Bayangkan jika dari berangkat sekolah bersama, pulang bersama sampai sehari hari pun bersama, sehingga kejadian yang menimpa SNI juga bisa menimpa remaja kita yang lain.

Sekuler memberi ruang kebebasan pada remaja dalam berperilaku kemaksiatan yang mencabut fitrah manusia. Berani berbuat tetapi tidak siap bertanggung jawab demikian ungkapan yang tepat. Berbagai produk pendidikan yang ada berusaha untuk mengembalikan karakter remaja.

Sayang karena asasnya sekuler yang menempatkan agama hanya sebatas ibadah ritual, sangat jauh dari nilai nilai Islam sehingga tidak bisa menutup keran gaul bebas. Berbagai aturan yang diterapkan negara hari ini terkesan tambal sulam, muncul aturan baru muncul masalah baru dan masalah yang lama tidak terselesaikan, ambil saja contoh tentang Rancangan Undang undang Penghapusan Kekerasan Sexual, tidak bisa memberi sanksi untuk kasus suka sama suka.

Negara gagal mendidik remaja berkarakter (siap bertanggung jawab pada pilihannya) dan melindungi mereka dari pergaulan bebas.

Islam sistem paripurna melindungi remaja dari kemaksiatan dan mendidik mereka dengan karakter syakhshiyyahIslam (siap bertanggungjawab dihadapan Allah dalam menjalani kehidupan dunia). 

Aturan Islam sangat cocok untuk diterapkan kapan dan dimanapun. Pada masa Rasul manusia butuh makan, sekarang pun sama. Yang berbeda, apa yang dimakannya. Islam mengharamkan daging babi untuk dikonsumsi. Kini, meski daging babi sudah disterilkan dari kandungan cacing pita yang menjijikkan atau dikemas dalam bentuk nugget atau kornet, tetep saja jatuhnya haram. 

Dulu manusia melestarikan jenisnya dengan pernikahan. Untuk itu, Islam mengharamkan perzinahan untuk menjaga garis keturunan dan berpacaran yang mendekati perzinahan. Kini, meski seks bebas kian dianggap lumrah dengan alasan suka sama suka dan pasangannya mau bertanggung jawab, tetap saja judulnya zina yang dilaknat dunia akhirat.

Dulu, Islam mewajibkan berpakaian harus  sempurna biar aurat tertutup rapat. Kini, walau sudah jadi tren pakaian yang irit bahan, tetap saja mengumbar aurat itu melanggar aturan.

Hanya aturan Islam saat diterapkan menghasilkan remaja yang produktif dan diakui zaman. Para Khalifah berusaha keras merealisasikan hal tersebut. Kita ketahui banyak ilmuan islam sekaligus ulama, Ibnusina ahli kedokteran sekaligus ulama sampai sekarang ilmunya dipakai di dalam kedokteran dunia. Allahu’alam. (LNG05) 

BPN KSB Akan Tuntaskan Program PTSL Di Dua Kecamatan

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2019 ini telah memprogram penerbitan 5000 Sertifikat Tanah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sumbawa Barat - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang biasa disebut (PTSL). Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

"Kita akan usahakan agar kita penuhi di 2019 ini dengan cara harus dirubah SK penetapannya dari Kecamatan Taliwang dialihkan ke Kecamatan Sekongkang dan Maluk," terang Kasubag TU BPN KSB, I Gede Beni yasa, S. ST., MH, pada Rabu, (7/8).

Ia juga menjelaskan saat ini telah diusahakan di Kecamatan Taliwang untuk PTSL ini namun masih belum lengkap berkas dan syaratnya untuk menerbitkan SHT (Sertifikat hak tanah).

Akhirnya, karna kekurangan SHT maka pihak BPN mengalihkan program PTSL ke Kecamatan Sekongkang dan Maluk. Sampai saat ini masih diusahakan agar semuanya clear, posisi sampai saat ini SHT sudah mencapai 1700 yang akan di cetak sertifikatnya untuk Kecamatan Maluk dan Sekongkang.

"Kalau gambar PBT (peta bidang tanah) sudah diukur sebanyak 10.000 bidang, namun penertiban SHT itu yang agak berat, rekan-rekan kami saat ini sedang mengumpulkan data puldadis.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa sampai saat ini belum bisa memenuhi kouta yang 5000 sertifikat tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah daerah telah meminta kepada BPN agar program PTSL tahun ini agar dialihkan ke Kecamatan Maluk dan Sekongkang, makanya pihak BPN telah memprioritaskan ke sana agar satu jalan.

Tambahnya, saat ini masih tahap pengumpulan data, kalau pengukuran sudah hampir 100 persen, termasuk pemetaan bidang tanahnya juga, Sekarang posisi teman-teman dilapangan sedang mengumpul data yuridis, puldasik dan puldadis.

Ia mengungkapkan puldadis agak kesusahan dilapangan, namun tetap dilakukan pendekatan ke Desa, Pemda dan pihaknya sampai saat ini masih melakukan kordinasi dengan berbagai pihak.

Di tanah yang dibangun smelter tidak ada permasalahan dilapangan, jika ada permasalahan maka akan dimasuk ke klaster 1,2,3 dan 4. Nah setiap klaster itu harus lengkap baru bisa di terbitkan sertifikat.

Dia menargetkan agar 5000 sertifikat, bisa segera dipenuhi yang 5000 SHT, Karena target shat di Kecamatan Taliwang tidak memenuhi target dan menurut tim teknis kantah KSB, potensi untuk Kecamatan Maluk dan Sekongkang menjadi Kecamatan lengkap sangat berpotensi Tahun 2019 ini dan kebetulan disana juga ada smelter yang akan dibangun.

Dia berharap kepada masyarakat harus benar-benar memamfaatkan situasi yang ada sekarang. Karna persyaratan saat ini sudah sangat di mudahkan. Agar masyarakat bisa melengkapi persyaratan dan data sebelum ke pertanahan seperti data puldadis, yuridis, dengan tetap berhubungan dengan Desa atau Kelurahan. (LNG05)

Dewan Menyoroti Pembangunan Madrasah Negeri Di KLU

Pembangunan 3 ( tiga ) Madrasah Negeri mulai dari MIN, MTSN dan MAN di kabupaten Lombok Utara yang sampai saat ini belum terealisasi, dimana  tanah sebagai tempat lokasi pembangunan sudah diberikan oleh pemerintah daerah satu tahun yang lalu, mendapat sorotan dari ketua Dewan Lombok Utara. 

Lombok Utara - H.Burhan M Nur ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, ketika ditemui awak media di ruang kerjanya di Kantor DPRD di Tanjung pada hari rabu, 07 agustus 2019  mengungkapkan bahwa kabupaten Lombok Utara saat ini tidak memiliki madrasah negeri

“ fakta saat ini, dikabupaten Lombok Utara belum memiliki madrasah negeri dan diakui maupun tidak di akui bahwa animo masyarakat kabupaten Lombok Utara untuk menitipkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan lebih banyak di madrasah dan itu fakta bukan di buat - buat. “ Ungkap H.Burhan.

Lebih jauh, H. Burhan mengungkapkan bahwa animo masyarakat untuk mendidik anaknya di sekolah agama sangat tinggi, maka pemerintah daerah dan dewan sangat menyambut baik dan sangat setuju atas rencana kementerian agama akan membangun madrasah negeri di Lombok Utara. 

Menurutnya, sangat lucu kalau apa yang di inginkan dan di harapkan masyarakat kita tidak menyambutnya dengan positif daan tidak meresponnya. Dirinya siap pasang badan, apa yang dibutuhkan oleh kementerian agama sesuai jabatan dan fungsinya sebagai ketua DPRD untuk proses percepatan pembangunan madrasah negeri di kabupaten Lombok utara.

 Harapannya pembangunan madrasah negeri di Lombok Utara untuk segera direalisasikan dan pemerintah pusat melalui kementerian agama bisa merespon dengan cepat apa yang menjadi keinginan masyarakat  Lombok Utara untuk segera dibangunkan madrasah negeri.

Terkait tenaga pengajar, H.Burhan berjanji akan terus memberikan perhatian dan dikabupaten Lombok Utara tidak ada perbedaan,  semua guru baik guru di sekolah umum dan madrasah  diperlakukan sama. Dirinya mencontohkan bahwa berdasarkan data yang ada, justru lebih banyak guru – guru madrasah yang mendapatkan bantuan ini. 

H. Burhan juga menambahkan bahwa dikabupaten Lombok Utara sudah dikemas dengan baik, bahwa tidak ada yang perbedaan antara guru honorer pemda dan guru honorer madrasah.    

Dalam lesempatan itu juga, H. Burhan sangat berharap kepada kementerian agama untuk segera membentuk Kasi Hindu dan Budha, karena masyarakat yang memeluk agama Hindu dan Budha di kabupaten Lombok Utara juga banyak. (LNG06) 

Wagub Apresiasi Mobil Listrik Karya Anak Bangsa

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd menerima kunjungan dari Universitas Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) dan PLN Blits Explore Indonesia di Ruang Kerjanya, Rabu (7/8).

Mataram - Ummi Rohmi sangat menyambut baik hadirnya mobil listrik karya anak negeri ini. 

"Kami semangat mendengar anak-anak negeri bisa menciptakan mobil listrik ramah lingkungan seperti ini, ungkap Wagub.

Wagub yang juga Ketua BKOW NTB ini berharap mobil listrik tersebut segera dapat diproduksi masal sehingga masyarakat luas dapat menikmati mobil yang ramah lingkungan tersebut.

"Luar biasa, kita rasanya seperti di negara maju dan indonesia tentunya harus maju. Mudah-mudahan Di NTB juga segera dimanfaatkan" jelasnya.

Wagub juga berkesempatan untuk mencoba mobil listrik tersebut mengelilingi halaman kantor Gubernur NTB.

Sementara itu, Ir. Ridwansyah, M.Sc., MT., MM selaku Asisten II yang turut hadir dalam diskusi tersebut mengusulkan mobil listrik ini bisa digunakan di tempat-tempat wisata seperti di sirkuit MotoGP nantinya, sehingga menjadi eco tourism. 

Yoga Uta Nugraha salah satu Tim ITS menjelaskan mobil listrik ini diciptakan oleh mahasiswa ITS yang bekerja sama dengan PLN melakukan touring keliling Indonesia. Tujuannya untuk mengenalkan kendaraan listrik ke seluruh masyarakat. Selain itu perjalanan ini sekaligus untuk menguji ketahanan mobil listrik.

"Kegiatan ini sendiri didukung penuh oleh PLN, berupa fasilitas untuk melakukan pengisian daya baterai mobil yang ada di seluruh Indonesia" jelasnya. (LNG04) 

Wagub Sampaikan Perlunya Makan Ikan Untuk Masyarakat NTB

Tingkat konsumsi ikan masyarakat NTB tahun 2018 berada pada level 38,2 kg perkapita. 

Mataram - Meski meningkat dibanding tahun sebelumnya, sekitar 35,49 kg perkapita, namun masyarakat NTB perlu diberikan pemahaman agar senantiasa senang dan gemar makan ikan. Secara nasional,  NTB berada di posisi tengah-tengah untuk kegemaran makan ikan. Yang tertinggi adalah Provinsi Maluku dengan tingkat konsumsi sekitar 70 kg perkapita.

Karena itu, saat Pelantikan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)  Provinsi NTB masa Bhakti 2019-2023 di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (07/08/2019), Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mendorong dan mengajak masyarakat untuk selalu makan ikan. Sebab,  selama ini masih banyak masyarakat yang belum paham manfaat makan ikan.

Wagub Umi Rohmi mengungkapkan, apabila masyarakat senang makan ikan maka akan diperoleh banyak manfaat dan keuntungan.

"Kita tahu betul ikan itu banyak gizinya. Ada proteinnya,  ada Omega 3-nya,  bermanfaat bagi kesehatan jantung, kesehatan pembuluh darah, menurunkan potensi kangker juga, untuk meningkatkan kecerdasan tentunya," jelas Ummi Rohmi di hadapan para pengurus Foikan provinsi dan kabupaten/kota.

Sehingga lanjutnya,  tidak ada alasan bagi masyarakat NTB untuk tidak makan ikan. Sebab, seluruh ibu-ibu di NTB ini paham manfaat yang diperoleh apabila sering makan ikan. Bahkan memperolehnya pun tidak terlalu sulit. 

"Mudah-mudahan, melihat trennya yang semakin hari semakin baik, masyarakat NTB semakin sadar menfaat mengonsumsi ikan," harapnya sembari menjelaskan bahwa ikan yang dimakan adalah yang sehat dan tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia. 

Karena itu, Ummi Rohmi mengajak semua pihak untuk bersinergi dan bekerjasama untuk menggerakkan masyarakat agar mau mengonsumsi ikan. Tidak hanya dilakukan oleh Forikan dan Dinas Perikanan dan Kelautan saja. Namun, seluruh elemen, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh budaya, tokoh wanita dan seluruh pegurus organisasi di NTB. (LNG04) 

Wagub Melantik Hj. Niken Sebagai Ketua FORIKAN NTB

Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc resmi dilantik menjadi Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)  Provinsi NTB, Masa Bhakti 2019-2023. Istri Gubernur itu dilantik oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, di Pendopo Gubernur NTB,  Rabu (07/08/2019).

Mataram - Sebagai Katua Umum, Hj. Niken akan bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan semua bidang yang ada dalam struktur kepengurusannya. Selain itu, Hj. Niken bertugas melakukan koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah dan non pemerintah terkait dengan Forikan. 

Saat ditanya terkait sejumlah trobosan yang akan dilakukannya untuk meningkatkan konsumsi ikan bagi warga NTB, Hj. Niken menjelaskan akan menyiapkan sejumlah langkah agar masyarakat NTB gemar makan ikan. 

"Besok pagi kita akan konsolidasi seluruh pengurus dan akan ada pengarahan pembentukan program kerja," jelasnya usai pelantikan. 

Ia mengungkapkan masyarakat perlu diberikan penyadaran agar produksi ikan yang melimpah di NTB ini bisa dikonsumsi dan dinikmati oleh masyarakat. Ia akan menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan bahkan hingga pemerintah desa untuk menggalang kekuatan mengampanyekan makan ikan. 

"Kita akan lakukan kampanye dari berbagai macam sudut. Ada dari bidang promosi, pemerintah dan masyarakat itu sendiri," jelasnya. 

Hj. Niken juga menjelaskan masyarakat NTB kadang masih belum paham kenapa harus mengonsumsi ikan. Bahkan katanya, nelayanpun jarang makan ikan. Sebab, ikan hasil tangkapan itu, dijual dan sering dibelikan makanan yang murah dan instan, seperti mie instan. 

Karena itu, ia manergetkan dalam waktu lima tahun ke depan,  masyarakat NTB sudah menjadikan ikan sebagai kebutuhan sehari-hari. Sehingga posisi NTB untuk konsumsi ikan bisa masuk di angka sepuluh besar. (LNG04) 

105 Pejabat Eselon III dan IV Lingkup KSB Dirotasi

Sebanyak 105 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diangkat, dipindah dan diberhentikan dalam jabatan eselon III dan IV.

Sumbawa Barat - Pelantikan dan pengambilan sumbah dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M di Gedung Graha Fitrah, Rabu pagi (7/08). 

Mutasi kali ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 143/821.2/BKD/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah KSB.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, peluang jabatan eselon tiga dan empat sedikit. Sementara ASN yang memenuhi syarat sangat banyak. Pejabat yang dilantik untuk mengintrospeksi diri, sesuai kapasitas dan kemampuannya. Jangan sampai berekspektasi terlalu tinggi. Penempatan bapak dan ibu sudah dipertimbangkan oleh Baperjakat.

“Saya, Wabup dan Sekda rapatnya cuma satu jam kemarin, ini digodok betul di Baperjakat, banyak yang minta tapi kami menjaga kenetralan. Baperjakat melihat kebutuhan organisasi dan permintaan masyarakat,” kata Bupati.

Bupati mengharapkan pejabat yang baru dilantik untuk menjaga harmonisasi dan silaturrahim sesama rekan kerja agar suasana kerja menjadi nyaman. Kemudian menjaga dan melanjutkan prestasi Pemerintah Daerah. 

Dicontohkan Bupati, RSUD Asy-Syifa KSB satu-satunya RSUD di Pulau Sumbawa yang tetap bisa mempertahankan statusnya di tingkat C, sementara RSUD lainnya turun status ke tingkat D. artinya, RSUD Asy-Syifa menjadi rumah sakit rujukan satu-satunya di Pulau Sumbawa yang melayani pasien BPJS.

Kemudian, Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia KSB berada pada peringkat pertama di NTB dan peringkat enam tingkat nasional. Selanjutnya penanganan gempa yang cepat berkat kerja bersama Aparatur Sipil Negara dan Agen Gotong Royong serta stakeholder lainnya. 

‘’Tahun 2020 tidak ada lagi honor kegiatan, honor panitia-panitia, hanya ada tunjangan kinerja dengan sistem E-Kinerja, siapa yang rajin dan banyak beban kerjanya maka dia yang paling banyak menerima tunjangan,” terang Bupati.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Fud Syaifuddin, S.T, Sekda KSB H. Abdul Azis, S.H., M.H, Kapolres Sumbawa Barat AKBP Mustofa, SIK., M.H, Kepala BNN KSB AKBP Cepy  Ahmad Hidayat, S.Ag, para Asisten dan Kepala OPD Pemerintah KSB. Ketua GOW KSB, Ibu Neny Apriani Fud Syaifuddin dan Ketua Dharma Wanita Persatuan KSB, Ibu Hj. Mulaini Azis. (LNG05/humas)

Hasan Ma'ani Berikan Paparan di Acara Bimtek Kebencanaan Kemendes di Bali

Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB) pada Kementerian Desa Dan PDTT, Drs. Hasman Ma'ani, M.Si, menyampaikan paparan tentang pentingnya PDRA di daerah tertinggal kepada para peserta bimbingan teknis (Bimtek) Kementerian Desa dan PDTT, bertempat di Denpasar, Selasa, 6 Agustus 2019.

Denpasar -  Acara yang dilaksanakan di Quest Hotel San Denpasar, Jl. Mahendradatta No.93, Denpasar, Bali, itu diikuti oleh sekitar 75 orang peserta Bimtek, yang berasal dari berbagai unsur elemen masyarakat di Bali.

Dalam pemaparannya, Hasman, demikian ia lazim disapa, mengatakan bahwa setiap urgensi PDRA sudah disosialisasikan sejak 2015. "Kami sudah melakukan sosialisasi tentang urgensi Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA - red) sejak tahun 2015, dan terus dilakukan hingga saat ini," ujar Hasman sebagai pembuka paparannya.

Selanjutnya, Hasman menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa adalah berdasarkan Permendesa nomor 16 tahun 2018. "Berdasarkan Permendesa nomor 16 tahun 2018, dana desa dapat digunakan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. PDRA dapat menggunakan dana desa dari segi pemberdayaan masyarakat desa," imbuh Hasman.

Paparan Direktur PDRB tersebut amat penting diketahui, dipahami, dan dilakukan, oleh para perangkat desa. Sebagai informasi bahwa peserta Bimtek Kemendes kali ini lebih dari setengahnya adalah para kepala desa yang ada di Bali dan Nusa Tenggara.

Hasman berharap melalui pemaparan yang disampaikan kepada para peserta, para kepala desa dan perangkat, seperti BPPD dan BMD serta pendamping desa tidak ragu dalam menggunakan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat yang terkait kebencanaan. "Kita berharap para perangkat desa dapat membuat alokasi anggaran untuk PDRA melalui penyusunan APBDesa kedepannya," pungkas praktisi penanganan bencana ini. (LNG01) 

Bimtek Pengembangan PDRA Kemendesa PDTT Hadirkan Menteri PDT 2004-2007 Saifullah Yusuf di Bali

Drs. H. Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, berkenan hadir dan memberikan general lecture di acara Sinergitas Pengembangan PDRA Kementerian Desa PDTT yang dilaksanakan di Quest Hotel, Denpasar, Bali, Selasa, 6 Agustus 2019. Gus Ipul yang merupakan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia di masa Presiden SBY itu hadir dalam balutan casual warna biru-biru.

Denpasar - Arek Jawa Timur kelahiran Pasuruan itu memberikan kuliah umum tentang kebencanaan dengan tema utama 'Membangun Indonesia Tangguh: Memperkuat Partisipasi dan Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan'. Melalui tema tersebut, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menguraikan tentang beberapa pengalaman praksis yang dilakukan oleh warga dalam proses antisipasi bencana, antara lain tindakan spontan masyarakat sekitar Gunung Kelud yang meninggalkan areal berbahaya beberapa saat sebelum gunung tersebut erupsi.

Kegiatan yang dibuka resmi oleh Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana, Drs. Hasman Ma’ani, M.Si, mewakili Dirjen PDTu, Ir. Rr. Aisyah Gamawati, MM itu, Gus Ipul mengingatkan para peserta Pengenbangan PDRA yang berasal dari BPBD, perangkat desa, pendamping desa, dan para staf yang bekerja di lingkungan Kemendesa PDTT bahwa ada tiga hal utama yang penting diperhatikan dalam mengantisipasi bencana. Ketiga point itu adalah: pertama, pengenalan lingkungan yang baik dari setiap warga, sehingga dapat mengenali potensi bencana dan strategi menghindarinya.

Kedua, lanjut Gus Ipul, adalah kepedulian setiap orang terhadap potensi bencana yang senantiasa akan terjadi di wilayahnya. Ketiga, pemanfaatan teknologi prakiraan bencana yang handal.

"Setidaknya ada tiga hal utama yang perlu dilakukan setiap warga masyarakat dalam meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana, yakni pengetahuan tentang lingkungan sekitar, kepedulian atas kondisi atau tanda-tanda alam, dan pemanfaatan teknologi," ungkap Gus Ipul.

Usai memberikan general lecture-nya, Gus Ipul merespon berbagai pertanyaan wartawan terkait kegiatan pengembangan Participatoty Disaster Risk Assessment (PDRA) itu. "Saya kira kegiatan kebencanaan ini sangat bagus, saya berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu), Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB), semoga usaha dan ikhtiar ini menjadikan kita _living harmony with disaster_ dan Indonesia semakin tangguh, karena itu relevan jika BNPB dinaikkan status menjadi kementerian”, ungkap Gus Ipul.

Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Desa PDTT saat ini sedang menggelar kegiatan sinergitas terkait kebencanaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat menghadapi potensi bencana yang setiap saat mengancam manusia. Acara yang dilaksanakan di Denpasar, Bali, itu akan berlangsung selama empat hari, sejak Selasa, 6 Agustus hingga Jum’at, 9 Agustus 2019. Tidak kurang dari 75 orang dari berbagai unsur, baik pemerintahan pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat umum mengikuti kegiatan tersebut. (LNG01)

Partai Bulan Bintang Kota Subulussalam Dukung Revisi Qanun Bendera Provinsi Aceh

 Ketua DPD II Partai PBB Kota Subulussalam, Karlinus, menyatakan dukungannya terkait upaya untuk mendorong DPRA agar merevisi Qanun Bendera Bulan Bintang menjadi Bendera Alam Peudang.

Subulussalam - "Partai Bulan Bintang Subulussalam menyatakan mendukung penuh upaya revisi terhadap Bendera Provinsi Aceh, yang selama ini jadi polemik, kepada Bendera Alam Peudang," ungkap Karlinus kepada media ini, Selasa, 6 Agustus 2019.

Karlinus menegaskan bahwa memang sudah sepantasnya DPRA merevisi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengesahan Bendera Bulan Bintang. "Semestinya direvisi itu, karena Qanun tersebut sudah dibatalkan oleh Mendagri, sebab dianggap tidak sesuai dengan butir-butir perjanjian damai MoU Helsinki," imbuh putra asli Subulussalam ini.

Karlinus mengatakan, Keputusan Kepmendagri 188.34-4791 Tahun 2016 merupakan Keputusan final. Menurutnya, Pemerintah Pusat jangan memberi celah pada kelompok yang berkeinginan membangkitkan kembali semangat separatis dengan mengajukan Bendera Bulan Bintang sebagai Bendera dan Lambang Aceh.

Karlinus mengatakan, Bendera Alam Peudang yang diusung oleh para akademisi, sejarawan, tokoh adat dan mahasiswa Aceh, sangat pantas untuk mengakhiri polemik Bendera Aceh. "Bendera Alam Peudeng adalah bendera kejayaan Aceh pada jaman Sultan Iskandar Muda yang sudah mempersatukan rakyat Aceh, sehingga sangat layak untuk dijadikan bendera Provinsi Aceh," pungkas Karlinus. (LNG01)